x

Login

Lupa Password

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT JAMINAN SOSIAL

SJSN

  Tanggal Penayangan 08 June 2011
  1. Judul UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Putusan MK

  2. Jenis Undang-Undang
  3. Dasar Hukum Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  4. Materi Muatan Terdiri dari 9 Bab, 53 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

  1. Ketentuan Umum
  2. Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan
  3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  4. Dewan Jaminan Sosial Nasional
  5. Kepesertaan dan Iuran
  6. Program Jaminan Sosial
  7. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial
  8. Ketentuan Peralihan
  9. Ketentuan Penutup
  5. Tanggal Pengesahan 19 Oct 2004
  6. Tanggal Pengundangan/Penetapan 19 Oct 2004
  7. Tanggal Berlaku 19 Oct 2004
  8. Pengundangan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 150,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  INDONESIA NOMOR 4456
  9. Status
  1. Masih berlaku
  2. Pasal 5 ayat (2), (3), (4) tidak berlaku dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, tanggal 31 Agustus 2005
  10. Kata Kunci Sistem Jaminan Sosial Nasional
  11. Pendelegasian Pasal
  1. Pasal 5 ayat (1), mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
    • _dengan Undang-Undang (belum ada).
  2. Pasal 10, mengenai susunan organisasi dan tata kerja  Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN),
    • _dengan Peraturan Presiden (Ada)
    • Peraturan Presiden  RI No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.
  3. Pasal 12 ayat (2), mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota DJSN,
    • _dengan Peraturan Presiden, yaitu
    • Peraturan Presiden  RI No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.
  4. Pasal 13 ayat (2), mengenai kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap  kepada BPJS,
    • _dengan Peraturan Presiden  (belum ada).
  5. Pasal 14 ayat (3), mengenai pendaftaran fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran oleh pemerintah kepada BPJS,
    • _dengan Peraturan Pemerintah  (belum ada).
  6. Pasal 17 ayat (6), mengenai iuran program Jaminan Sosial bagi fakir miskin dan orang  tidak mampu yang dibayar  oleh pemerintah , dan tahap pertama untuk program Jaminan Kesehatan
    • _dengan Peraturan Pemerintah  (belum ada).
  7. Pasal 21 ayat (4), mengenai kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, dan yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, yang dibayar oleh pemerintah
    • _dengan Peraturan Presiden (belum ada).
  8. Pasal 22 ayat (3), mengenai manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan perseorangan, dan urun biaya untuk pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan
    • _dengan Peraturan Presiden (belum ada).
  9. Pasal 23 ayat (5), mengenai kewajiban BPJS memberikan kompensasi kepada peserta, untuk daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan, dan dalam hal peserta membutuhkan rawat inap.
    • _dengan Peraturan Presiden (belum ada).
  10. Pasal 25, mengenai daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang dijamin oleh BPJS
    • _ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (belum ada)
  11. Pasal 26, mengenai jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin BPJS,
    • _dengan Peraturan Presiden (belum ada).
  12. Pasal 27 ayat (5), mengenai besar iuran dan batas upah,
    • _dengan Peraturan Presiden (belum ada).
  13. Pasal 28 ayat (2), mengenai tambahan iuran bagi pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 orang dan ingin mengikutsertakannya
    • _dengan Peraturan Presiden (belum ada).
  14. Pasal 33, mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis,
    • _dengan Peraturan Pemerintah (belum ada).
  15. Pasal 34 ayat (4), mengenai besarnya iuran Jaminan Kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak menerima upah,
    • _dengan Peraturan Pemerintah (belum ada).
  16. Pasal 37 ayat (5), mengenai pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua dan ahli warisnya yang sah,
    • _dengan Peraturan Pemerintah (belum ada).
  17. Pasal 38 ayat (3), mengenai besarnya iuran Jaminan Hari Tua untuk peserta penerima upah dan peserta yang tidak menerima upah,
    • _dengan Peraturan Pemerintah (belum ada).
  18. Pasal 39 ayat (4), mengenai usia pensiun,
    • _ dengan Peraturan Perundang-Undangan.
  19. Pasal 41 ayat (8), mengenai manfaat penisun,
    • _dengan Peraturan Presiden (belum ada).
  20. Pasal 42 ayat (2), mengenai besarnya iuran Jaminan Pensiun untuk peserta penerima upah,
    • _dengan Peraturan Pemerintah (belum ada).
  21. Pasal 45 ayat (3), mengenai besarnya manfaat Jaminan Kematian,
    • _dengan Peraturan Pemerintah (belum ada).
  22. Pasal 46 ayat (4), mengenai besarnya iuran Jaminan Kematian,
    • _dengan Peraturan Pemerintah (belum ada).
  23. Pasal 47 ayat (2), mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan dana Jaminan Sosial,
    • _dengan Peraturan Pemerintah (belum ada).
  24. Pasal 50 ayat (2), mengenai kewajiban BPJS membentuk cadangan teknis,
    • _dengan Peraturan Pemerintah (belum ada).
  25. Pasal 51, mengenai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJS, _sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
  12. Peraturan Pelaksanaan
Kembali Ke Jamsosda Atas