x
Login
PraSJSN
Kini Saatnya Lakukan Perubahan Komprehensif Terhadap Per Pres Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Januari 2013, serta dinyatakan mulai berlaku pada 1 Januari 2014 akan diubah lagi untuk kedua kalinya. Perubahan pertama dilakukan dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor:111 Tahun 2013 pada tanggal 27 Desember 2013. Perubahan pertama ini dilakukan sebelum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 mulai berlaku. Dengan kata lain, Peraturan Presiden tersebut belum sempat dilaksanakan, sudah diubah. Pertimbangannya, karena beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan penyelenggaraan kesehatan nasional” yang tercantum…
Lengkapnya..
Daftar BPJS
Agenda
Video JKN
Opini
Fallacy dalam Alasan Pengujian Ketiga UU BPJS
Potensi kesesatan penalaran hukum (Fallacy) dalam alasan permohonan uji ketiga UU BPJS dapat terjadi. Pemohon mengajukan uji materi tehadap ketentuan yang mengatur tentang kepesertaan wajib, kewajiban membayar iuran, dan sanksi, yang sudah berulang kali…
PENGGUNAAN DANA JHT UNTUK PROGRAM SEJUTA RUMAH BERTENTANGAN DENGAN TATAKELOLA KETENAGAKERJAAN
Program Pemerintah berencana meluncurkan program sejuta rumah pada pertengahan tahun 2015. Permasalahan yang dihadapi adalah pendanaan. Program Pemerintah tersebut tidak terkait dengan penggunaan dana JHT-SJSN. Program tersebut semestinya…
Forum
UU BPJS Diuji untuk Ketiga Kalinya
Untuk ketiga kalinya UU BPJS diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pengujian pertama, (15/10/ 2012), Pekerja Penerima upah berhasil menuntut untuk dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS. Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan Para Pemohon…
Lengkapnya...
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pembicara Kunci Dalam Rapat Koordinasi Teknis Implementasi Peta Jalan Penyelenggaraan Jamian Sosial Ketenagakerjaan
Jakarta(jamsosindonesia.com) : DJSN yang keanggotaannya disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor : 165/M Tahun 2014,tanggal 19 Oktober 2014, seakan tidak mau ketinggalan dengan kiprah Presiden Jokowi, untuk segera bekerja, bekerja dan bekerja. Tanggal…
Lengkapnya...
KAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DIMULAI ?
SALAH SATU HAL YANG MEMBEDAKAN ASURANSI SOSIAL ATAU JAMINAN SOSIAL DENGAN ASURANSI KOMERSIAL ADALAH IKHWAL SUMBER TERJADINYA PERIKATAN. SUMBER TERJADINYA PERIKATAN DALAM ASURANSI KOMERSIAL ADALAH PERJANJIAN. SEDANGKAN SUMBER PERIKATAN DALAM JAMINAN SOSIAL ADALAH UNDANG-UNDANG. DENGAN KATA LAIN SUMBER TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG DALAM ASURANSI KOMERIAL ADALAH PERJANJIAN DIANTARA PIHAK TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. SEDANGKAN SUMBER TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA JAMINAN SOSIAL DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ADALAH, KARENA DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG. HUBUNGAN HUKUM DALAM HAL INI TERJADI ANTARA SUBJEK HUKUM DENGAN SUBJEK HUKUM. DALAM ASURANSI KOMERSIAL HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT TERJADI ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG . SEDANGKAN DALAM JAMINAN SOSIAL HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT TERJADI ANTARA PESERTA DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. HUBUNGAN HUKUM ANTAR SUBJEK HUKUM INI, MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BERUPA HAK DAN KEWAJIBAN DIANTARA PARA PIHAK, YANG DALAM HUKUM PERDATA DISEBUT DENGAN PERSOONLIJK RECHT. SALAH SATU MASALAH YANG SANGAT PENTING DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADALAH KAPANKAH KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DIMULAI? MENENTUKAN SAAT DIMULAINYA KEPESERTAAN INI PENTING UNTUK MENENTUKAN MULAI TIMBULNYA HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PESERTA DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. DALAM ASURANSI KOMERSIAL, PERJANJIAN ASURANSI TERJADI SEKETIKA SETELAH TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. SEJAK SAAT ITU, HAK DAN KEWAJIBAN TIMBAL BALIK ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG TIMBUL, BAHKAN SEBELUM POLIS DITANDATANGANI. PASAL 257 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) SECARA TEGAS MENENTUKAN BAHWA WALAUPUN BELUM DIBUATKAN POLIS, PERJANJIAN ASURANSI SUDAH TERJADI SEJAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. KESEPAKATAN INI DIBUKTIKAN DENGAN NOTA PERSETUJUAN YANG DITANDATANGANI OLEH TERTANGGUNG. HAK DAN KEWAJIBAN TERTANGGUNG DAN PENAGGUNG TIMBUL SEJAK TERJADINYA KESEPAKATAN BERDASARKAN NOTA PERSETUJUAN. (ABDULKADIR MUHAMMAD, HUKUM ASURANSI INDONESIA, 2006:57). PASAL 255 KUHD, MENENTUKAN ASURANSI TERSEBUT HARUS DIBUAT SECARA TERTULIS DALAM BENTUK AKTA YANG DISEBUT POLIS. POLIS MERUPAKAN SATU-SATUNYA ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PERJANJIAN ASURANSI, (PASAL 258 AYAT (1) KUHD). BAGAIMANA DALAM JAMINAN SOSIAL? KARENA JAMINAN SOSIAL TIMBUL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIAL, MAKA JAWABAN ATAS PERTANYAAN TERSEBUT HARUS DICARI DALAM UNDANG-UNDANG. APA KATA UNDANG-UNDANG MENGENAI SOAL INI? PASAL 1 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN (UU SJSN) JO.PASAL 1 ANGKA 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS (UU BPJS) MENENTUKAN ”PESERTA ADALAH SETIAP ORANG, TERMASUK ORANG ASING YANG BEKERJA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DI INDONESIA, YANG TELAH MEMBAYAR IURAN.” KETENTUAN SEPERTI TERSEBUT DALAM PASAL 1 ANGKA 8 UU SJSN JO PASAL 1 ANGKA 4 UU BPJS, KHUSUS UNTUK PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DIULANGI DALAM KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, DAN PASAL 1 ANGKA 3 PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN, DAN PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PESERTA PERORANGAN BPJS KESEHATAN. KEWAJIBAN UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, SEBAGAI BERIKUT: PASAL 10 AYAT (1) PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, MENENTUKAN ”PEMERINTAH MENDAFTARKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI JK) SEBAGAI PESERTA KEPADA BPJS KESEHATAN” . PASAL 11 AYAT(1) MENENTUKAN ”SETIAP PEMBERI KERJA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6 AYAT (3) DAN AYAT (4) WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KEPADA BPJS KESEHATAN DENGAN MEMBAYAR IURAN”. DALAM HAL PEMBERI KERJA SECARA NYATA-NYATA TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA KEPADA BPJS KESEHATAN, MENURUT PASAL 11 AYAT (2) ”PEKERJA YANG BERSANGKUTAN BERHAK MENDAFTARKAN DIRINYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN ,”DAN IURANNYA MENURUT AYAT (2A)” DIBAYAR SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN INI.” PASAL 11 AYAT (3) MENETUKAN ”SETIAP PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SECARA SENDIRI SENDIRI ATAU BERKELOMPOK SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN PADA BPJS KESEHATAN DEGAN MEMBAYAR IURAN.” SELANJUTNYA AYAT (4) MENENTUKAN ”SETIAP ORANG BUKAN PEKERJA WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KEPADA BPJS KESEHATAN DENGAN MEMBAYAR IURAN.” DARI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIMUKA, MEMBAYAR IURAN MERUPAKAN SYARAT ESENSIAL YANG MENENTUKAN BAHWA SESEORANG TELAH TERDAFTAR MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN. HAL INI MERUPAKAN SALAH SATU CIRI DARI JAMINAN SOSIAL. MARC J ROBERTS CS (GETTING HEALTH REFORM RIGHT 2004:165) ANTARA LAIN MENGATAKAN, ”THREE CHARACTERISTICS DISTINGUISH SOCIAL INSURANCE FROM PRIVATE INSURANCE. FIRST, SOCIAL INSURANCE IS COMPULSORY-EVERY ONE IN THE ELIGIBLE GROUP MUST ENROLL AND PAY THE SPECIFIED PREMIUM (CONTRIBUTION). SEHUBUNGAN DENGAN ITU, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA SESEORANG MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN PADA SAAT PENDAFTARAN DILAKUKAN DENGAN MEMBAYAR IURAN . SAYANGNYA PERATURAN PELAKSANAAN UU SJSN DAN UU BPJS BELUM MENGATUR SECARA TEKNIS OPERASIONAL APA YANG DIMAKSUD DENGAN ”MEMBAYAR IURAN” TERSEBUT DAN BAGAIMANA MEMBUKTIKANNYA? APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN “MEMBAYAR IURAN” ADALAH KETIKA PESERTA MELAKUKAN PEMBAYARAN PERTAMA SAAT PENDAFTARAN ATAU KETIKA IURAN YANG DIBAYARKAN TERSEBUT SECARA NYATA MASUK KE REKENING BPJS KESEHATAN? PERATURAN BPJS KESEHATAN TIDAK MEMBERI JAWABAN TEGAS PERATURAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANAAN UU SJSN, UU BPJS DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 JO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, TIDAK MEMBERI JAWABAN YANG TEGAS. TERMASUK MENGENAI BUKTI PEMBAYARAN APAKAH BERUPA KWITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN YANG DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN ATAU BUKTI ELEKTRONIK YANG MENYATAKAN BAHWA IURAN YANG DIBAYARKAN OLEH PEMBERI KERJA DAN/ATAU PESERTA TELAH MASUK KE REKENING BPJS KESEHATAN? PERATURAN PELAKSANAAN YANG DITETAPKAN OLEH BPJS KESEHATAN LEBIH BANYAK MENGULANG APA YANG TELAH DIATUR DALAM PERATURAN YANG MEMBERIKAN DELEGASI PEMBENTUKANNYA DENGAN SEDIKIT PENGEMBANGAN TEKNIS. KEPASTIAN MENGENAI KAPAN PERIKATAN DIMULAI SANGAT PENTING UNTUK MEMASTIKAN SECARA YURIDIS TIMBULNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA DENGAN BPJS KESEHATAN. DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DIPASTIKAN KAPAN MASING-MASING PIHAK SECARA TIMBAL BALIK WAJIB MEMENUHI KEWAJIBANNYA DAN DAPAT MENUNTUT HAKNYA SEBAGAI KONSEKUENSI TIMBULNYA PERIKATAN? PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 MALAH MEMBUAT ATURAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN UU SJSN, UU BPJS DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013. SIMAK SAJA PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN BPJS TERSEBUT. DISITU DITENTUKAN, ”MASA BERLAKU KARTU BAGI CALON PESERTA PERORANGAN DIMULAI 7 (TUJUH) HARI SETELAH CALON PESERTA PERORANGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN IURAN PERTAMA.” ALASAN DEMI KETERTIBAN ADMINISTRASI TIDAK DAPAT MENGABAIKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 JO NOMOR 111 TAHUN 2013 KHUSUSNYA YANG MENYANGKUT PENDAFTARAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN. SESUAI DENGAN PRINSIP HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DITEGASKAN BAHWA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL DIHARAPKAN LEBIH CERMAT MENGAWASI BPJS TERMASUK DALAM MENETAPKAN PERATURAN BPJS. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIHARAPKAN TIDAK GAMPANG MELOLOSKAN PERATURAN BPJS UNTUK DIUNDANGKAN SEBELUM MEMASTIKAN MATERI MUATANNYA HARMONIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU YANG SEDERAJAT.
Lengkapnya..
SALAH SATU HAL YANG MEMBEDAKAN ASURANSI SOSIAL ATAU JAMINAN SOSIAL DENGAN ASURANSI KOMERSIAL ADALAH IKHWAL SUMBER TERJADINYA PERIKATAN. SUMBER TERJADINYA PERIKATAN DALAM ASURANSI KOMERSIAL ADALAH PERJANJIAN. SEDANGKAN SUMBER PERIKATAN DALAM JAMINAN SOSIAL ADALAH UNDANG-UNDANG. DENGAN KATA LAIN SUMBER TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG DALAM ASURANSI KOMERIAL ADALAH PERJANJIAN DIANTARA PIHAK TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. SEDANGKAN SUMBER TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA JAMINAN SOSIAL DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ADALAH, KARENA DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG. HUBUNGAN HUKUM DALAM HAL INI TERJADI ANTARA SUBJEK HUKUM DENGAN SUBJEK HUKUM. DALAM ASURANSI KOMERSIAL HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT TERJADI ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG . SEDANGKAN DALAM JAMINAN SOSIAL HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT TERJADI ANTARA PESERTA DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. HUBUNGAN HUKUM ANTAR SUBJEK HUKUM INI, MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BERUPA HAK DAN KEWAJIBAN DIANTARA PARA PIHAK, YANG DALAM HUKUM PERDATA DISEBUT DENGAN PERSOONLIJK RECHT. SALAH SATU MASALAH YANG SANGAT PENTING DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADALAH KAPANKAH KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DIMULAI? MENENTUKAN SAAT DIMULAINYA KEPESERTAAN INI PENTING UNTUK MENENTUKAN MULAI TIMBULNYA HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PESERTA DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. DALAM ASURANSI KOMERSIAL, PERJANJIAN ASURANSI TERJADI SEKETIKA SETELAH TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. SEJAK SAAT ITU, HAK DAN KEWAJIBAN TIMBAL BALIK ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG TIMBUL, BAHKAN SEBELUM POLIS DITANDATANGANI. PASAL 257 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) SECARA TEGAS MENENTUKAN BAHWA WALAUPUN BELUM DIBUATKAN POLIS, PERJANJIAN ASURANSI SUDAH TERJADI SEJAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. KESEPAKATAN INI DIBUKTIKAN DENGAN NOTA PERSETUJUAN YANG DITANDATANGANI OLEH TERTANGGUNG. HAK DAN KEWAJIBAN TERTANGGUNG DAN PENAGGUNG TIMBUL SEJAK TERJADINYA KESEPAKATAN BERDASARKAN NOTA PERSETUJUAN. (ABDULKADIR MUHAMMAD, HUKUM ASURANSI INDONESIA, 2006:57). PASAL 255 KUHD, MENENTUKAN ASURANSI TERSEBUT HARUS DIBUAT SECARA TERTULIS DALAM BENTUK AKTA YANG DISEBUT POLIS. POLIS MERUPAKAN SATU-SATUNYA ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PERJANJIAN ASURANSI, (PASAL 258 AYAT (1) KUHD). BAGAIMANA DALAM JAMINAN SOSIAL? KARENA JAMINAN SOSIAL TIMBUL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIAL, MAKA JAWABAN ATAS PERTANYAAN TERSEBUT HARUS DICARI DALAM UNDANG-UNDANG. APA KATA UNDANG-UNDANG MENGENAI SOAL INI? PASAL 1 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN (UU SJSN) JO.PASAL 1 ANGKA 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS (UU BPJS) MENENTUKAN ”PESERTA ADALAH SETIAP ORANG, TERMASUK ORANG ASING YANG BEKERJA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DI INDONESIA, YANG TELAH MEMBAYAR IURAN.” KETENTUAN SEPERTI TERSEBUT DALAM PASAL 1 ANGKA 8 UU SJSN JO PASAL 1 ANGKA 4 UU BPJS, KHUSUS UNTUK PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DIULANGI DALAM KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, DAN PASAL 1 ANGKA 3 PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN, DAN PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PESERTA PERORANGAN BPJS KESEHATAN. KEWAJIBAN UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, SEBAGAI BERIKUT: PASAL 10 AYAT (1) PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, MENENTUKAN ”PEMERINTAH MENDAFTARKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI JK) SEBAGAI PESERTA KEPADA BPJS KESEHATAN” . PASAL 11 AYAT(1) MENENTUKAN ”SETIAP PEMBERI KERJA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6 AYAT (3) DAN AYAT (4) WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KEPADA BPJS KESEHATAN DENGAN MEMBAYAR IURAN”. DALAM HAL PEMBERI KERJA SECARA NYATA-NYATA TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA KEPADA BPJS KESEHATAN, MENURUT PASAL 11 AYAT (2) ”PEKERJA YANG BERSANGKUTAN BERHAK MENDAFTARKAN DIRINYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN ,”DAN IURANNYA MENURUT AYAT (2A)” DIBAYAR SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN INI.” PASAL 11 AYAT (3) MENETUKAN ”SETIAP PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SECARA SENDIRI SENDIRI ATAU BERKELOMPOK SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN PADA BPJS KESEHATAN DEGAN MEMBAYAR IURAN.” SELANJUTNYA AYAT (4) MENENTUKAN ”SETIAP ORANG BUKAN PEKERJA WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KEPADA BPJS KESEHATAN DENGAN MEMBAYAR IURAN.” DARI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIMUKA, MEMBAYAR IURAN MERUPAKAN SYARAT ESENSIAL YANG MENENTUKAN BAHWA SESEORANG TELAH TERDAFTAR MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN. HAL INI MERUPAKAN SALAH SATU CIRI DARI JAMINAN SOSIAL. MARC J ROBERTS CS (GETTING HEALTH REFORM RIGHT 2004:165) ANTARA LAIN MENGATAKAN, ”THREE CHARACTERISTICS DISTINGUISH SOCIAL INSURANCE FROM PRIVATE INSURANCE. FIRST, SOCIAL INSURANCE IS COMPULSORY-EVERY ONE IN THE ELIGIBLE GROUP MUST ENROLL AND PAY THE SPECIFIED PREMIUM (CONTRIBUTION). SEHUBUNGAN DENGAN ITU, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA SESEORANG MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN PADA SAAT PENDAFTARAN DILAKUKAN DENGAN MEMBAYAR IURAN . SAYANGNYA PERATURAN PELAKSANAAN UU SJSN DAN UU BPJS BELUM MENGATUR SECARA TEKNIS OPERASIONAL APA YANG DIMAKSUD DENGAN ”MEMBAYAR IURAN” TERSEBUT DAN BAGAIMANA MEMBUKTIKANNYA? APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN “MEMBAYAR IURAN” ADALAH KETIKA PESERTA MELAKUKAN PEMBAYARAN PERTAMA SAAT PENDAFTARAN ATAU KETIKA IURAN YANG DIBAYARKAN TERSEBUT SECARA NYATA MASUK KE REKENING BPJS KESEHATAN? PERATURAN BPJS KESEHATAN TIDAK MEMBERI JAWABAN TEGAS PERATURAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANAAN UU SJSN, UU BPJS DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 JO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, TIDAK MEMBERI JAWABAN YANG TEGAS. TERMASUK MENGENAI BUKTI PEMBAYARAN APAKAH BERUPA KWITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN YANG DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN ATAU BUKTI ELEKTRONIK YANG MENYATAKAN BAHWA IURAN YANG DIBAYARKAN OLEH PEMBERI KERJA DAN/ATAU PESERTA TELAH MASUK KE REKENING BPJS KESEHATAN? PERATURAN PELAKSANAAN YANG DITETAPKAN OLEH BPJS KESEHATAN LEBIH BANYAK MENGULANG APA YANG TELAH DIATUR DALAM PERATURAN YANG MEMBERIKAN DELEGASI PEMBENTUKANNYA DENGAN SEDIKIT PENGEMBANGAN TEKNIS. KEPASTIAN MENGENAI KAPAN PERIKATAN DIMULAI SANGAT PENTING UNTUK MEMASTIKAN SECARA YURIDIS TIMBULNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA DENGAN BPJS KESEHATAN. DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DIPASTIKAN KAPAN MASING-MASING PIHAK SECARA TIMBAL BALIK WAJIB MEMENUHI KEWAJIBANNYA DAN DAPAT MENUNTUT HAKNYA SEBAGAI KONSEKUENSI TIMBULNYA PERIKATAN? PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 MALAH MEMBUAT ATURAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN UU SJSN, UU BPJS DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013. SIMAK SAJA PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN BPJS TERSEBUT. DISITU DITENTUKAN, ”MASA BERLAKU KARTU BAGI CALON PESERTA PERORANGAN DIMULAI 7 (TUJUH) HARI SETELAH CALON PESERTA PERORANGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN IURAN PERTAMA.” ALASAN DEMI KETERTIBAN ADMINISTRASI TIDAK DAPAT MENGABAIKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 JO NOMOR 111 TAHUN 2013 KHUSUSNYA YANG MENYANGKUT PENDAFTARAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN. SESUAI DENGAN PRINSIP HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DITEGASKAN BAHWA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL DIHARAPKAN LEBIH CERMAT MENGAWASI BPJS TERMASUK DALAM MENETAPKAN PERATURAN BPJS. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIHARAPKAN TIDAK GAMPANG MELOLOSKAN PERATURAN BPJS UNTUK DIUNDANGKAN SEBELUM MEMASTIKAN MATERI MUATANNYA HARMONIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU YANG SEDERAJAT.
Lengkapnya..
MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SEJAK 1 JANUARI 2014 BPJS KESEHATAN TELAH BEROPERASI MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. LEBIH DARI 138 JUTA PENDUDUK TELAH MENDAFTAR MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. TAHUN 2019 NANTI DIRENCANAKAN SELURUH PENDUDUK AKAN MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. UNIVERSAL COVERAGE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SUDAH MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH YANG TIDAK BISA DITUNDA-TUNDA LAGI,SEBAGAI PEMENUHAN ATAS HAK SETIAP ORANG UNTUK MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN DALAM KONSTITUSI. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN AKAN MEMBUKA AKSES BAGI PELAYANAN KESEHATAN YANG EFEKTIF DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ASSET DAN PENDAPATAN KELUARGA DARI BEAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN YANG SEMAKIN MAHAL. KESEHATAN MERUPAKAN ELEMEN YANG ESENSIAL BAGI KAPABILITAS SETIAP ORANG YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGEMBANGAN DIRINYA. PENDUDUK YANG SEHAT MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR PENTING UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL. SALAH SATU FAKTOR PENTING BAGI PERFORMANCE PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ADALAH PENGELOLAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. WAJIB MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN SECARA OPTIMAL. UU SJSN MEWAJIBKAN BPJS (KESEHATAN) UNTUK MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN DANA JAMINAN SOSIAL (KESEHATAN) SECARA OPTIMAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS,SOLVABILITAS,KEHATI-HATIAN,KEAMANAN DANA,DAN HASIL YANG MEMADAI. MENGAPA DIWAJIBKAN? MAKSUDNYA IALAH AGAR DANA JAMINAN SOSIAL(KESEHATAN)MENCUKUPI UNTUK : A.PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN; B.MEBIAYAI DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN;DAN C.INVESTASI DALAM INSTRUMENT INVESTASI SESUSI DENNGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DENGAN KATA LAIN,DANA JAMINAN SOSIAL TERSEBUT HARUS MAMPU MENJAMIN KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ,BAIK UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG BPJS KESEHATAN. PENGATURAN SECARA OPERASIONAL PENGELOLAAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PERATURAN PEMERINTAH TERSEBUT PADA POKOKNYA MENGATUR: A.SUMBER DAN PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN DAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; B.LIABILITAS BPJS KESEHATAN DAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; C.PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; D.DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; E.KESEHATAN KEUANGAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; F.SURPLUS BPJS KESEHATAN; G.PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM;DAN H.PEMANTAUAN DAN EVALUASI. PENGATURAN SECARA JELAS DAN TEGAS IKHWAL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET BPJS KESEHATAN DAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN OLEH BPJS KESEHATAN. REGULASI YANG JELAS,TEGAS DAN DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF MEMANG PENTING DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET BPJS KESEHATAN DAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGI NEGARA INDONESIA YANG BARU MENGOPERASIONALKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SESUAI DENGAN UU SJSN DAN UU BPJS SETAHUN YANG LALU,SELAIN FACTOR REGULASI, FACTOR LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN,YANG PERLU DIPERHITUNGKAN ANTARA LAIN: A.,PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SAMPAI SAAT INI MASIH DIDOMINASI OLEH PENERIMA BANTUAN IURAN(86,4 JUTA DARI SEKITAR 138 JUTA PESERTA); B.PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT INFLASI; C.FACTOR KEMISKINAN,RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK,DAN TERBATASNYA LAPANGAN PEKERJAAN,BURUKNYA LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL;DAN D.BELUM BERSEMAINYA BUDAYA HIDUP SEHAT YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA RESIKO SAKIT DI KALANGAN PENDUDUK. MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS. KARENA ITU, DALAM PERJALANAN WAKTU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KESEHATAN TERHADAP KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN. SALAH SATU GANGGUAN TERHADAP KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN IALAH KESULITAN LIKUIDITAS ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DENGAN KATA LAIN BPJS KESEHATAN KESULITAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEKNYA. PASAL 39 AYAT(1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 MENYEBUTNYA SEBAGAI KESULITAN LIKUIDITAS ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERUPA “KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN SESUSI DENGAN PERJANJIAN.” SOLUSI YANG DITAWARKAN DALAM PASAL 39 AYAT(2)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 IALAH “BPJS KESEHATAN DAPAT MEMBERIKAN DANA TALANGAN KEPADA ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.” TETAPI,JUMLAHNYA DIBATASI,YAITU PALING BANYAK 10%DARI ASSET BPJS KESEHATAN. TIDAK BOLEH LEBIH DARI ITU! PEMBATASAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENJAGA AGAR ASSET BPJS KESEHATAN TIDAK TERGANGGU UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BIAYA OPERASIONAL,BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA,BIAYA UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PELAYANAN DAN INVESTASI. DANA TALANGAN TERSEBUT HARUS DIKEMBALIKAN OLEH ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DANA TALANGAN TERSEBUT DIPERLAKUKAN SEBAGAI PINJAMAN KEPADA ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PASAL 39 AYAT(4)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 MENENTUKAN 2(DUA)SYARAT YANG BERSIFAT KUMULATIF UNTUK PENGGANTIAN PINJAMAN BERUPA DANA TALANGAN TERSEBUT YAITU: A.DILAKUKAN SETELAH ASSET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERNILAI POSITIF; DAN B.PENGGANTIAN TERSEBUT TIDAK MENGAKIBATKAN ASSET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEMBALI BERNILAI NEGATIVE. KEMUDIAN PADA AYAT(5)DITENTUKAN PENGGANTIAN PINJAMAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP.
Lengkapnya..
SEJAK 1 JANUARI 2014 BPJS KESEHATAN TELAH BEROPERASI MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. LEBIH DARI 138 JUTA PENDUDUK TELAH MENDAFTAR MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. TAHUN 2019 NANTI DIRENCANAKAN SELURUH PENDUDUK AKAN MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. UNIVERSAL COVERAGE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SUDAH MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH YANG TIDAK BISA DITUNDA-TUNDA LAGI,SEBAGAI PEMENUHAN ATAS HAK SETIAP ORANG UNTUK MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN DALAM KONSTITUSI. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN AKAN MEMBUKA AKSES BAGI PELAYANAN KESEHATAN YANG EFEKTIF DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ASSET DAN PENDAPATAN KELUARGA DARI BEAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN YANG SEMAKIN MAHAL. KESEHATAN MERUPAKAN ELEMEN YANG ESENSIAL BAGI KAPABILITAS SETIAP ORANG YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGEMBANGAN DIRINYA. PENDUDUK YANG SEHAT MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR PENTING UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL. SALAH SATU FAKTOR PENTING BAGI PERFORMANCE PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ADALAH PENGELOLAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. WAJIB MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN SECARA OPTIMAL. UU SJSN MEWAJIBKAN BPJS (KESEHATAN) UNTUK MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN DANA JAMINAN SOSIAL (KESEHATAN) SECARA OPTIMAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS,SOLVABILITAS,KEHATI-HATIAN,KEAMANAN DANA,DAN HASIL YANG MEMADAI. MENGAPA DIWAJIBKAN? MAKSUDNYA IALAH AGAR DANA JAMINAN SOSIAL(KESEHATAN)MENCUKUPI UNTUK : A.PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN; B.MEBIAYAI DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN;DAN C.INVESTASI DALAM INSTRUMENT INVESTASI SESUSI DENNGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DENGAN KATA LAIN,DANA JAMINAN SOSIAL TERSEBUT HARUS MAMPU MENJAMIN KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ,BAIK UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG BPJS KESEHATAN. PENGATURAN SECARA OPERASIONAL PENGELOLAAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PERATURAN PEMERINTAH TERSEBUT PADA POKOKNYA MENGATUR: A.SUMBER DAN PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN DAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; B.LIABILITAS BPJS KESEHATAN DAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; C.PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; D.DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; E.KESEHATAN KEUANGAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; F.SURPLUS BPJS KESEHATAN; G.PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM;DAN H.PEMANTAUAN DAN EVALUASI. PENGATURAN SECARA JELAS DAN TEGAS IKHWAL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET BPJS KESEHATAN DAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN OLEH BPJS KESEHATAN. REGULASI YANG JELAS,TEGAS DAN DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF MEMANG PENTING DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET BPJS KESEHATAN DAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGI NEGARA INDONESIA YANG BARU MENGOPERASIONALKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SESUAI DENGAN UU SJSN DAN UU BPJS SETAHUN YANG LALU,SELAIN FACTOR REGULASI, FACTOR LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN,YANG PERLU DIPERHITUNGKAN ANTARA LAIN: A.,PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SAMPAI SAAT INI MASIH DIDOMINASI OLEH PENERIMA BANTUAN IURAN(86,4 JUTA DARI SEKITAR 138 JUTA PESERTA); B.PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT INFLASI; C.FACTOR KEMISKINAN,RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK,DAN TERBATASNYA LAPANGAN PEKERJAAN,BURUKNYA LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL;DAN D.BELUM BERSEMAINYA BUDAYA HIDUP SEHAT YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA RESIKO SAKIT DI KALANGAN PENDUDUK. MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS. KARENA ITU, DALAM PERJALANAN WAKTU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KESEHATAN TERHADAP KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN. SALAH SATU GANGGUAN TERHADAP KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN IALAH KESULITAN LIKUIDITAS ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DENGAN KATA LAIN BPJS KESEHATAN KESULITAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEKNYA. PASAL 39 AYAT(1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 MENYEBUTNYA SEBAGAI KESULITAN LIKUIDITAS ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERUPA “KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN SESUSI DENGAN PERJANJIAN.” SOLUSI YANG DITAWARKAN DALAM PASAL 39 AYAT(2)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 IALAH “BPJS KESEHATAN DAPAT MEMBERIKAN DANA TALANGAN KEPADA ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.” TETAPI,JUMLAHNYA DIBATASI,YAITU PALING BANYAK 10%DARI ASSET BPJS KESEHATAN. TIDAK BOLEH LEBIH DARI ITU! PEMBATASAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENJAGA AGAR ASSET BPJS KESEHATAN TIDAK TERGANGGU UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BIAYA OPERASIONAL,BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA,BIAYA UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PELAYANAN DAN INVESTASI. DANA TALANGAN TERSEBUT HARUS DIKEMBALIKAN OLEH ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DANA TALANGAN TERSEBUT DIPERLAKUKAN SEBAGAI PINJAMAN KEPADA ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PASAL 39 AYAT(4)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 MENENTUKAN 2(DUA)SYARAT YANG BERSIFAT KUMULATIF UNTUK PENGGANTIAN PINJAMAN BERUPA DANA TALANGAN TERSEBUT YAITU: A.DILAKUKAN SETELAH ASSET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERNILAI POSITIF; DAN B.PENGGANTIAN TERSEBUT TIDAK MENGAKIBATKAN ASSET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEMBALI BERNILAI NEGATIVE. KEMUDIAN PADA AYAT(5)DITENTUKAN PENGGANTIAN PINJAMAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP.
Lengkapnya..
KOMISI DJSN LEBIH RAMPING
PADA TANGGAL 20 MEI 2014, BERTEPATAN DENGAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DJSN. PERATURAN PRESIDEN TERSEBUT DIUNDANGKAN DAN DINYATAKAN MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 20 MEI 2014, MERUPAKAN PENGGANTI DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 44 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DJSN, YANG DINILAI SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN. SELAIN ITU, PENGGANTIAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2008 DIMAKSUDKAN UNTUK LEBIH MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DJSN SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DAN TERJADINYA TRANFORMASI PENYELENGGARA JAMINAN SOCIAL DARI PT (PERSERO) MENJADI BPJS. KOMISI DJSN LEBIH RAMPING PASAL 10 PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 MENETUKAN “UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI DAN TUGASNYA DJSN MEMBENTUK: A. KOMISI KEBIJAKAN UMUM; DAN B. KOMISI PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI.” KOMISI KEBIJAKAN UMUM MEMPUNYAI 6 TUGAS, YAITU: A. MERUMUSKAN DAN MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN UMUM; B. MELAKUKAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN SJSN; C. MENYUSUN ANGGARAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN; D. MELAKUKAN ANALISIS PEREKONOMIAN DAN PROSPEK INVESTASI ASSET DANA JAMINAN SOSIAL DAN ASSET BPJS, SERTA MENYUSUSN USULAN KEBIJAKAN INVESTASI DANA JAMIANAN SOCIAL NASIONAL; E. MELAKUKAN KAJIAN DAN PENELITIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL; DAN F. MELAPORKAN HASIL KERJA KOMISI DALAM SIDANG PLENO. KOMISI PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI MEMPUNYAI 6 TUGAS, YAITU: A. MELAKUKAN PENGAWASAN EKTERNAL TERHADAP KINERJA BPJS; B. MELAKUKAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM SJSN; C. MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, TERMASUK TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN BPJS; D. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PENGAWAS LAINNYA; E. MELAKUKAN ADVOKASI, EDUKASI DAN INFORMASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN SJSN; DAN F. MELAPORKAN HASIL KERJA KOMISI DALAM SIDANG PLENO. SIDANG PLENO DJSN DISELENGGARAKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN SEKALI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DJSN. RAPAT-RAPAT KOMISI JUGA DISELENGGARAKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN SEKALI. JUMLAH KOMISI DJSN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 LEBIH RAMPING DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH KOMISI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 44 TAHUN 2008 YANG TERDIRI DARI 3 (TIGAKOMISI YAITU; KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN, KOMISI INVESTASI DAN KEUANGAN, DAN KOMISI MONITORING DAN EVALUASI. KOMISI DJSN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 RAMPING STRUKTUR, TETAPI KAYA FUNGSI. DIHARAPKAN KOMISI DJSN DAPAT LEBIF EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. POSISI SEKRETARIAT HAL LAIN YANG CUKUP MENARIK DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 IALAH POSISI SEKRETARIAT DJSN DIDUDUKKAN KEMBALI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU SJSN YANG MENENTUKAN BAHWA SEKRETARIAT DJSN MEMBANTU DJSN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. SEKRETRIAT DJSN TIDAK DIPOSISIKAN DALAM SUSUNAN ORGANISASI DJSN BERSAMA ANGGOTA DJSN SEPERTI DITENTUKAN DALAM PASAL 7 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2008. PASAL 14 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 46 TAHUN 2014 MENENTUKAN “DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA, DJSN DIBANTU OLEH SEKRETARIAT YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS DENGAN TUGAS MEMBERIKAN DUKUNGAN ADMINISTRASI, PELAYANAN OPERASIONAL, DAN PENYIAPAN BAHAN UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DJSN. MAJELIS KEHORMATAN DJSN HAL BARU YANG DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 IALAH PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN. PASAL 13 PERATURAN PRESIDEN TERSEBUT MENENTUKAN BAHWA DJSN MENETAPKAN DAN MENEGAKKAN KODE ETIK DJSN. UNTUK MENEGAKKAN KODE ETIK DJSN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS, DJSN MEMBENTUK MAJELIS KEHORMATAN DJSN. KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN BERASAL DARI ANGGOTA DJSN. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KODE ETIK DJSN DAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN DIATUR DALAM PERATURAN DJSN. DJSN SEBAGAI LEMBAGA MANDIRI YANG MENGEMBAN TUGAS PUBLIK PERLU MENJAGA INTEGRITAS, PROFESIONALITAS DAN KEHORMATAN ANGGOTA SERTA LEMBAGANYA AGAR TETAP DIPERCAYA OLEH MASYARAKAT MELALUI PENEGAKAKAN KODE ETIK SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN. PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN DIDOMINASI ANGGOTA DJSN PADA TANGGAL 20 MEI 2014 PRESIDEN SBY TELAH MENETAPKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR: 18 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DJSN, SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKIRNYA MASA TUGAS ANGGOTA DJSN YANG SEKARANG PADA TANGGAL 30 JUNI 2014.. KEPUTUSAN PRESIDEN INI MERUPAKAN PELAKSANAAN PASAL 24 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014. PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN TERDIRI DARI 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA YANG DIANGGAP MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS PANITIA. TUJUH ORANG ANGGOTA PANITIA TERSEBUT TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG UNSUR PEMERINTAH DAN 5 (LIMA) ORANG DARI UNSUR MASYARAKAT. 2 (DUA) ORANG DARI UNSUR PEMERINTAH SECARA EX OFFICIO DITUNJUK: DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENKOKESRA SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGOTA, DAN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI ANGGOTA. 5 (LIMA) ORANG UNSUR MASYARAKAT TERDIRI DARI: ADANG SETIANA, PH.D, SEBAGAI WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA, DRG MOERYONO ALADIN, SIP.SH, MM, SEBAGAI ANGGOTA, DRS DJOKO SUNGKONO, MM, AJST, DRS TIMOER SOETANTO, CHFC, CLU SEBAGAI ANGGOTA DAN DR SULASTOMO, MPH, AAK. DARI 7 (TUJUH) ANGGOTA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN 5(LIMA)DIANTARANYA ADALAH ANGGOTA DJSN YANG AKAN BERAKIR MASA TUGASNYA. MEREKA ADALAH 4 (EMPAT) DARI LIMA NAMA DARI UNSUR MASYARAKAT KECUALI DR SULASTOMO DAN SATU DARI UNSUR PEMERINTAH YAITU CHAZALI H. SITUMORANG, DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Lengkapnya..
PADA TANGGAL 20 MEI 2014, BERTEPATAN DENGAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DJSN. PERATURAN PRESIDEN TERSEBUT DIUNDANGKAN DAN DINYATAKAN MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 20 MEI 2014, MERUPAKAN PENGGANTI DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 44 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DJSN, YANG DINILAI SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN. SELAIN ITU, PENGGANTIAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2008 DIMAKSUDKAN UNTUK LEBIH MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DJSN SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DAN TERJADINYA TRANFORMASI PENYELENGGARA JAMINAN SOCIAL DARI PT (PERSERO) MENJADI BPJS. KOMISI DJSN LEBIH RAMPING PASAL 10 PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 MENETUKAN “UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI DAN TUGASNYA DJSN MEMBENTUK: A. KOMISI KEBIJAKAN UMUM; DAN B. KOMISI PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI.” KOMISI KEBIJAKAN UMUM MEMPUNYAI 6 TUGAS, YAITU: A. MERUMUSKAN DAN MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN UMUM; B. MELAKUKAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN SJSN; C. MENYUSUN ANGGARAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN; D. MELAKUKAN ANALISIS PEREKONOMIAN DAN PROSPEK INVESTASI ASSET DANA JAMINAN SOSIAL DAN ASSET BPJS, SERTA MENYUSUSN USULAN KEBIJAKAN INVESTASI DANA JAMIANAN SOCIAL NASIONAL; E. MELAKUKAN KAJIAN DAN PENELITIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL; DAN F. MELAPORKAN HASIL KERJA KOMISI DALAM SIDANG PLENO. KOMISI PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI MEMPUNYAI 6 TUGAS, YAITU: A. MELAKUKAN PENGAWASAN EKTERNAL TERHADAP KINERJA BPJS; B. MELAKUKAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM SJSN; C. MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, TERMASUK TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN BPJS; D. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PENGAWAS LAINNYA; E. MELAKUKAN ADVOKASI, EDUKASI DAN INFORMASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN SJSN; DAN F. MELAPORKAN HASIL KERJA KOMISI DALAM SIDANG PLENO. SIDANG PLENO DJSN DISELENGGARAKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN SEKALI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DJSN. RAPAT-RAPAT KOMISI JUGA DISELENGGARAKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN SEKALI. JUMLAH KOMISI DJSN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 LEBIH RAMPING DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH KOMISI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 44 TAHUN 2008 YANG TERDIRI DARI 3 (TIGAKOMISI YAITU; KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN, KOMISI INVESTASI DAN KEUANGAN, DAN KOMISI MONITORING DAN EVALUASI. KOMISI DJSN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 RAMPING STRUKTUR, TETAPI KAYA FUNGSI. DIHARAPKAN KOMISI DJSN DAPAT LEBIF EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. POSISI SEKRETARIAT HAL LAIN YANG CUKUP MENARIK DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 IALAH POSISI SEKRETARIAT DJSN DIDUDUKKAN KEMBALI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU SJSN YANG MENENTUKAN BAHWA SEKRETARIAT DJSN MEMBANTU DJSN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. SEKRETRIAT DJSN TIDAK DIPOSISIKAN DALAM SUSUNAN ORGANISASI DJSN BERSAMA ANGGOTA DJSN SEPERTI DITENTUKAN DALAM PASAL 7 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2008. PASAL 14 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 46 TAHUN 2014 MENENTUKAN “DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA, DJSN DIBANTU OLEH SEKRETARIAT YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS DENGAN TUGAS MEMBERIKAN DUKUNGAN ADMINISTRASI, PELAYANAN OPERASIONAL, DAN PENYIAPAN BAHAN UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DJSN. MAJELIS KEHORMATAN DJSN HAL BARU YANG DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 IALAH PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN. PASAL 13 PERATURAN PRESIDEN TERSEBUT MENENTUKAN BAHWA DJSN MENETAPKAN DAN MENEGAKKAN KODE ETIK DJSN. UNTUK MENEGAKKAN KODE ETIK DJSN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS, DJSN MEMBENTUK MAJELIS KEHORMATAN DJSN. KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN BERASAL DARI ANGGOTA DJSN. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KODE ETIK DJSN DAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN DIATUR DALAM PERATURAN DJSN. DJSN SEBAGAI LEMBAGA MANDIRI YANG MENGEMBAN TUGAS PUBLIK PERLU MENJAGA INTEGRITAS, PROFESIONALITAS DAN KEHORMATAN ANGGOTA SERTA LEMBAGANYA AGAR TETAP DIPERCAYA OLEH MASYARAKAT MELALUI PENEGAKAKAN KODE ETIK SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN. PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN DIDOMINASI ANGGOTA DJSN PADA TANGGAL 20 MEI 2014 PRESIDEN SBY TELAH MENETAPKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR: 18 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DJSN, SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKIRNYA MASA TUGAS ANGGOTA DJSN YANG SEKARANG PADA TANGGAL 30 JUNI 2014.. KEPUTUSAN PRESIDEN INI MERUPAKAN PELAKSANAAN PASAL 24 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014. PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN TERDIRI DARI 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA YANG DIANGGAP MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS PANITIA. TUJUH ORANG ANGGOTA PANITIA TERSEBUT TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG UNSUR PEMERINTAH DAN 5 (LIMA) ORANG DARI UNSUR MASYARAKAT. 2 (DUA) ORANG DARI UNSUR PEMERINTAH SECARA EX OFFICIO DITUNJUK: DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENKOKESRA SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGOTA, DAN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI ANGGOTA. 5 (LIMA) ORANG UNSUR MASYARAKAT TERDIRI DARI: ADANG SETIANA, PH.D, SEBAGAI WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA, DRG MOERYONO ALADIN, SIP.SH, MM, SEBAGAI ANGGOTA, DRS DJOKO SUNGKONO, MM, AJST, DRS TIMOER SOETANTO, CHFC, CLU SEBAGAI ANGGOTA DAN DR SULASTOMO, MPH, AAK. DARI 7 (TUJUH) ANGGOTA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN 5(LIMA)DIANTARANYA ADALAH ANGGOTA DJSN YANG AKAN BERAKIR MASA TUGASNYA. MEREKA ADALAH 4 (EMPAT) DARI LIMA NAMA DARI UNSUR MASYARAKAT KECUALI DR SULASTOMO DAN SATU DARI UNSUR PEMERINTAH YAITU CHAZALI H. SITUMORANG, DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Lengkapnya..
JAMKESMAS
JAMKESDA
Lebih dari 300 Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial tingkat daerah. Temukan informasi selengkapnya tentang penyelenggaraan, manfaat, iuran dan informasi-informasi daerah.
JPKM
ON TOP
Anda membutuhkan asuransi kesehatan untuk melengkapi Program Jamsostek? Temukan produk-produk asuransi kesehatan dari perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.
Fasilitas Kesehatan
Dapatkan informasi klinik sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan dan program asuransi kesehatan/jaminan kesehatan yang tersedia
STATISTIK
 | Pengunjung Kemarin | 3.097 |
 | Hits Kemarin | 84.471 |
| Pengunjung Bulan Ini | 8.121 |
| Hits Bulan Ini | 216.687 |
 | Total Pengunjung | 1.263.153 |
 | Total Hits | 35.678.006 |
Your IP: 54.205.207.201
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Wednesday, 04-03-2015