x
Login
PraSJSN
JAMINAN SOSIAL, BENTENG KETAHANAN NASIONAL
Tanggal 22 Juni 2014 diselenggarakan debat publik Calon Presiden 2014 ronde ketiga. Tema yang dibahas masalah politik internasional dan ketahanan nasional. Moderator yang ditunjuk untuk memandu debat bergengsi kali ini, Hikmahanto Yuwana pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Pada sesi dialog antara Calon Presiden Nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Calon Presiden Nomor urut 2 Joko Widodo, didiskusikan mengenai kebijakan pertahanan Negara yang akan dilakukan bila yang bersangkutan terpilih sebagai Presiden. Prabowo Subianto dan Jokowidodo pada prinsipnya menyampaikan kebijakan yang tidak jauh berbeda. Keduanya memandang perlu mempercanggih alat utama sistem pertahanan dan meningkatkan postur TNI dan Kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Namun…
Lengkapnya..
Daftar BPJS
Agenda
Video JKN
Opini
Harapan Baru di Era BPJS Kesehatan
Kondisi penyelenggaraan jaminan kesehatan sebelum era BPJS Kesehatan belum memenuhi prinsip ekuitas, sebagaimana diamanatkan UU SJSN. Undang-undang menghendaki ada kesamaan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran…
Capres Peduli Jaminan Sosial
Dua pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden dipastikan akan bersaing ketat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilppes) 9 Juli 2014. Pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB dan…
Forum
May Day 1 Mei 2014, Berikan Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Untuk Jaminan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan
Peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2014 kali ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen gerakan perjuangan pekerja/buruh di Indonesia, untuk menyuarakan dan mengingatkan kembali kepada seluruh pimpinan negeri agar…
Lengkapnya...
Belum Ada Kesepakatan Tentang Besaran Iuran Jaminan Kesehatan
Jamsosindonesia.com, Jakarta 5 Juli 2013. Salah satu masalah krusial yang dihadapi dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU BPJS untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2013 ialah belum disepakatinya besaran Iuran Jaminan Kesehatan.…
Lengkapnya...
KOMISI DJSN LEBIH RAMPING
PADA TANGGAL 20 MEI 2014, BERTEPATAN DENGAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DJSN. PERATURAN PRESIDEN TERSEBUT DIUNDANGKAN DAN DINYATAKAN MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 20 MEI 2014, MERUPAKAN PENGGANTI DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 44 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DJSN, YANG DINILAI SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN. SELAIN ITU, PENGGANTIAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2008 DIMAKSUDKAN UNTUK LEBIH MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DJSN SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DAN TERJADINYA TRANFORMASI PENYELENGGARA JAMINAN SOCIAL DARI PT (PERSERO) MENJADI BPJS. KOMISI DJSN LEBIH RAMPING PASAL 10 PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 MENETUKAN “UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI DAN TUGASNYA DJSN MEMBENTUK: A. KOMISI KEBIJAKAN UMUM; DAN B. KOMISI PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI.” KOMISI KEBIJAKAN UMUM MEMPUNYAI 6 TUGAS, YAITU: A. MERUMUSKAN DAN MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN UMUM; B. MELAKUKAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN SJSN; C. MENYUSUN ANGGARAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN; D. MELAKUKAN ANALISIS PEREKONOMIAN DAN PROSPEK INVESTASI ASSET DANA JAMINAN SOSIAL DAN ASSET BPJS, SERTA MENYUSUSN USULAN KEBIJAKAN INVESTASI DANA JAMIANAN SOCIAL NASIONAL; E. MELAKUKAN KAJIAN DAN PENELITIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL; DAN F. MELAPORKAN HASIL KERJA KOMISI DALAM SIDANG PLENO. KOMISI PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI MEMPUNYAI 6 TUGAS, YAITU: A. MELAKUKAN PENGAWASAN EKTERNAL TERHADAP KINERJA BPJS; B. MELAKUKAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM SJSN; C. MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, TERMASUK TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN BPJS; D. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PENGAWAS LAINNYA; E. MELAKUKAN ADVOKASI, EDUKASI DAN INFORMASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN SJSN; DAN F. MELAPORKAN HASIL KERJA KOMISI DALAM SIDANG PLENO. SIDANG PLENO DJSN DISELENGGARAKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN SEKALI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DJSN. RAPAT-RAPAT KOMISI JUGA DISELENGGARAKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN SEKALI. JUMLAH KOMISI DJSN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 LEBIH RAMPING DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH KOMISI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 44 TAHUN 2008 YANG TERDIRI DARI 3 (TIGAKOMISI YAITU; KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN, KOMISI INVESTASI DAN KEUANGAN, DAN KOMISI MONITORING DAN EVALUASI. KOMISI DJSN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 RAMPING STRUKTUR, TETAPI KAYA FUNGSI. DIHARAPKAN KOMISI DJSN DAPAT LEBIF EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. POSISI SEKRETARIAT HAL LAIN YANG CUKUP MENARIK DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 IALAH POSISI SEKRETARIAT DJSN DIDUDUKKAN KEMBALI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU SJSN YANG MENENTUKAN BAHWA SEKRETARIAT DJSN MEMBANTU DJSN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. SEKRETRIAT DJSN TIDAK DIPOSISIKAN DALAM SUSUNAN ORGANISASI DJSN BERSAMA ANGGOTA DJSN SEPERTI DITENTUKAN DALAM PASAL 7 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2008. PASAL 14 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 46 TAHUN 2014 MENENTUKAN “DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA, DJSN DIBANTU OLEH SEKRETARIAT YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS DENGAN TUGAS MEMBERIKAN DUKUNGAN ADMINISTRASI, PELAYANAN OPERASIONAL, DAN PENYIAPAN BAHAN UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DJSN. MAJELIS KEHORMATAN DJSN HAL BARU YANG DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 IALAH PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN. PASAL 13 PERATURAN PRESIDEN TERSEBUT MENENTUKAN BAHWA DJSN MENETAPKAN DAN MENEGAKKAN KODE ETIK DJSN. UNTUK MENEGAKKAN KODE ETIK DJSN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS, DJSN MEMBENTUK MAJELIS KEHORMATAN DJSN. KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN BERASAL DARI ANGGOTA DJSN. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KODE ETIK DJSN DAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN DIATUR DALAM PERATURAN DJSN. DJSN SEBAGAI LEMBAGA MANDIRI YANG MENGEMBAN TUGAS PUBLIK PERLU MENJAGA INTEGRITAS, PROFESIONALITAS DAN KEHORMATAN ANGGOTA SERTA LEMBAGANYA AGAR TETAP DIPERCAYA OLEH MASYARAKAT MELALUI PENEGAKAKAN KODE ETIK SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN. PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN DIDOMINASI ANGGOTA DJSN PADA TANGGAL 20 MEI 2014 PRESIDEN SBY TELAH MENETAPKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR: 18 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DJSN, SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKIRNYA MASA TUGAS ANGGOTA DJSN YANG SEKARANG PADA TANGGAL 30 JUNI 2014.. KEPUTUSAN PRESIDEN INI MERUPAKAN PELAKSANAAN PASAL 24 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014. PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN TERDIRI DARI 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA YANG DIANGGAP MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS PANITIA. TUJUH ORANG ANGGOTA PANITIA TERSEBUT TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG UNSUR PEMERINTAH DAN 5 (LIMA) ORANG DARI UNSUR MASYARAKAT. 2 (DUA) ORANG DARI UNSUR PEMERINTAH SECARA EX OFFICIO DITUNJUK: DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENKOKESRA SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGOTA, DAN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI ANGGOTA. 5 (LIMA) ORANG UNSUR MASYARAKAT TERDIRI DARI: ADANG SETIANA, PH.D, SEBAGAI WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA, DRG MOERYONO ALADIN, SIP.SH, MM, SEBAGAI ANGGOTA, DRS DJOKO SUNGKONO, MM, AJST, DRS TIMOER SOETANTO, CHFC, CLU SEBAGAI ANGGOTA DAN DR SULASTOMO, MPH, AAK. DARI 7 (TUJUH) ANGGOTA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN 5(LIMA)DIANTARANYA ADALAH ANGGOTA DJSN YANG AKAN BERAKIR MASA TUGASNYA. MEREKA ADALAH 4 (EMPAT) DARI LIMA NAMA DARI UNSUR MASYARAKAT KECUALI DR SULASTOMO DAN SATU DARI UNSUR PEMERINTAH YAITU CHAZALI H. SITUMORANG, DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Lengkapnya..
PADA TANGGAL 20 MEI 2014, BERTEPATAN DENGAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DJSN. PERATURAN PRESIDEN TERSEBUT DIUNDANGKAN DAN DINYATAKAN MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 20 MEI 2014, MERUPAKAN PENGGANTI DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 44 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DJSN, YANG DINILAI SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN. SELAIN ITU, PENGGANTIAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2008 DIMAKSUDKAN UNTUK LEBIH MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DJSN SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DAN TERJADINYA TRANFORMASI PENYELENGGARA JAMINAN SOCIAL DARI PT (PERSERO) MENJADI BPJS. KOMISI DJSN LEBIH RAMPING PASAL 10 PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 MENETUKAN “UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI DAN TUGASNYA DJSN MEMBENTUK: A. KOMISI KEBIJAKAN UMUM; DAN B. KOMISI PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI.” KOMISI KEBIJAKAN UMUM MEMPUNYAI 6 TUGAS, YAITU: A. MERUMUSKAN DAN MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN UMUM; B. MELAKUKAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN SJSN; C. MENYUSUN ANGGARAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN; D. MELAKUKAN ANALISIS PEREKONOMIAN DAN PROSPEK INVESTASI ASSET DANA JAMINAN SOSIAL DAN ASSET BPJS, SERTA MENYUSUSN USULAN KEBIJAKAN INVESTASI DANA JAMIANAN SOCIAL NASIONAL; E. MELAKUKAN KAJIAN DAN PENELITIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL; DAN F. MELAPORKAN HASIL KERJA KOMISI DALAM SIDANG PLENO. KOMISI PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI MEMPUNYAI 6 TUGAS, YAITU: A. MELAKUKAN PENGAWASAN EKTERNAL TERHADAP KINERJA BPJS; B. MELAKUKAN MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM SJSN; C. MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, TERMASUK TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN BPJS; D. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PENGAWAS LAINNYA; E. MELAKUKAN ADVOKASI, EDUKASI DAN INFORMASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN SJSN; DAN F. MELAPORKAN HASIL KERJA KOMISI DALAM SIDANG PLENO. SIDANG PLENO DJSN DISELENGGARAKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN SEKALI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DJSN. RAPAT-RAPAT KOMISI JUGA DISELENGGARAKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN SEKALI. JUMLAH KOMISI DJSN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 LEBIH RAMPING DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH KOMISI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 44 TAHUN 2008 YANG TERDIRI DARI 3 (TIGAKOMISI YAITU; KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN, KOMISI INVESTASI DAN KEUANGAN, DAN KOMISI MONITORING DAN EVALUASI. KOMISI DJSN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 46 TAHUN 2014 RAMPING STRUKTUR, TETAPI KAYA FUNGSI. DIHARAPKAN KOMISI DJSN DAPAT LEBIF EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. POSISI SEKRETARIAT HAL LAIN YANG CUKUP MENARIK DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 IALAH POSISI SEKRETARIAT DJSN DIDUDUKKAN KEMBALI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU SJSN YANG MENENTUKAN BAHWA SEKRETARIAT DJSN MEMBANTU DJSN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. SEKRETRIAT DJSN TIDAK DIPOSISIKAN DALAM SUSUNAN ORGANISASI DJSN BERSAMA ANGGOTA DJSN SEPERTI DITENTUKAN DALAM PASAL 7 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2008. PASAL 14 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 46 TAHUN 2014 MENENTUKAN “DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA, DJSN DIBANTU OLEH SEKRETARIAT YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS DENGAN TUGAS MEMBERIKAN DUKUNGAN ADMINISTRASI, PELAYANAN OPERASIONAL, DAN PENYIAPAN BAHAN UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DJSN. MAJELIS KEHORMATAN DJSN HAL BARU YANG DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014 IALAH PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN. PASAL 13 PERATURAN PRESIDEN TERSEBUT MENENTUKAN BAHWA DJSN MENETAPKAN DAN MENEGAKKAN KODE ETIK DJSN. UNTUK MENEGAKKAN KODE ETIK DJSN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS, DJSN MEMBENTUK MAJELIS KEHORMATAN DJSN. KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN BERASAL DARI ANGGOTA DJSN. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KODE ETIK DJSN DAN MAJELIS KEHORMATAN DJSN DIATUR DALAM PERATURAN DJSN. DJSN SEBAGAI LEMBAGA MANDIRI YANG MENGEMBAN TUGAS PUBLIK PERLU MENJAGA INTEGRITAS, PROFESIONALITAS DAN KEHORMATAN ANGGOTA SERTA LEMBAGANYA AGAR TETAP DIPERCAYA OLEH MASYARAKAT MELALUI PENEGAKAKAN KODE ETIK SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN. PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN DIDOMINASI ANGGOTA DJSN PADA TANGGAL 20 MEI 2014 PRESIDEN SBY TELAH MENETAPKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR: 18 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DJSN, SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKIRNYA MASA TUGAS ANGGOTA DJSN YANG SEKARANG PADA TANGGAL 30 JUNI 2014.. KEPUTUSAN PRESIDEN INI MERUPAKAN PELAKSANAAN PASAL 24 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2014. PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN TERDIRI DARI 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA YANG DIANGGAP MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS PANITIA. TUJUH ORANG ANGGOTA PANITIA TERSEBUT TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG UNSUR PEMERINTAH DAN 5 (LIMA) ORANG DARI UNSUR MASYARAKAT. 2 (DUA) ORANG DARI UNSUR PEMERINTAH SECARA EX OFFICIO DITUNJUK: DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENKOKESRA SEBAGAI KETUA MERANGKAP ANGGOTA, DAN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI ANGGOTA. 5 (LIMA) ORANG UNSUR MASYARAKAT TERDIRI DARI: ADANG SETIANA, PH.D, SEBAGAI WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA, DRG MOERYONO ALADIN, SIP.SH, MM, SEBAGAI ANGGOTA, DRS DJOKO SUNGKONO, MM, AJST, DRS TIMOER SOETANTO, CHFC, CLU SEBAGAI ANGGOTA DAN DR SULASTOMO, MPH, AAK. DARI 7 (TUJUH) ANGGOTA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN 5(LIMA)DIANTARANYA ADALAH ANGGOTA DJSN YANG AKAN BERAKIR MASA TUGASNYA. MEREKA ADALAH 4 (EMPAT) DARI LIMA NAMA DARI UNSUR MASYARAKAT KECUALI DR SULASTOMO DAN SATU DARI UNSUR PEMERINTAH YAITU CHAZALI H. SITUMORANG, DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Lengkapnya..
BPJS DAN PIHAK LAIN YANG DIPERIKSA OJK DILARANG MENOLAK DAN MENGHAMBAT PROSES PEMERIKSAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DISAHKAN, DIUNDANGKAN, DAN MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2011. SALAH SATU PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG OJK ADALAH UNTUK MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN NASIONAL YANG MAMPU TUMBUH SECARA BERKELANJUTAN DAN STABIL, DIPERLUKAN KEGIATAN DI DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN YANG TERSELENGGARA SECARA TERATUR, ADIL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL, SERTA MAMPU MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN YANG TUMBUH SECARA BERKELANJUTAN DAN STABIL, DAN MAMPU MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT. OJK DIBENTUK DENGAN TUJUAN AGAR KESELURUHAN KEGIATAN DI DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN: A. TERSELENGGARA SECARA TERATUR, ADIL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL; B. MAMPU MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN YANG TUMBUH SECARA BERKELANJUTAN DAN STABIL;DAN C. MAMPU MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT. PASAL 6 HURUF C UU OJK MENENTUKAN “OJK MELAKSANAKAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN JASA KEUANGAN DI SEKTOR PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA.” BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 10 UU OJK “PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL" TERMASUK DALAM KATEGORI LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA. UU OJK MEMANDANG BAHWA PROGRAM JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN SALAH SATU SUB SISTEM DARI KESELURUHAN KEGIATAN DI DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN. PROGRAM JAMINAN SOSIAL DIKELOMPOKKAN DALAM LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT YANG BERSIFAT WAJIB. UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN JASA KEUANGAN, PASAL 9 UU OJK MEMBERI WEWENANG KEPADA OJK ANTARA LAIN UNTUK: MENETAPKAN KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN JASA KEUANGAN; MELAKUKAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN TINDAKAN LAIN TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN, PELAKU DAN/ATAU PENUNJANG KEGIATAN JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN; MENETAPKAN SANKSI ADMINISTRATIVE TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN. KEMUDIAN PASAL 39 AYAT (3) HURUF B UU BPJS DAN PENJELASANNYA MENENTUKAN OJK SEBAGAI PENGAWAS INDEPENDEN MELAKUKAN PENGAWASAN EKTERNAL TERHADAP BPJS. RUANG LINGKUP PENGAWASAN OLEH OJK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP BPJS BERDASARKAN UU BPJS, PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 OJK TELAH MENETAPKAN DAN MENGUNDANGKAN PERTURAN OJK NOMOR: 5/POJK.05/2013 TENTANG PENGAWASAN BPJS OLEH OJK. RUANG LINGKUP PENGAWASAN OJK TERHADA BPJS MELIPUTI: A. KESEHATAN KEUANGAN; B. PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK TERMASUK PROSES BISNIS; C. PENGELOLAAN DAN KINERJA INVESTASI; D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN KONTROL YANG BAIK; E. PENDETEKSIAN DAN PENYELESAIAN KEJAHATAN KEUANGAN (FRAUD); F. VALUASI ASSET DAN LIABILITAS; G. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; H. KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT (PUBLIC DISCLOSURE); I. RASIO KOLEKTIBILITAS IURAN; J. MONITORING DAMPAK SISTEMIK; DAN K. ASPEK LAIN YANG MERUPAKAN FUNGSI,TUGAS,DAN WEWENANG OJK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. HAMPIR SELURUH ASPEK PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG MENJADI FUNGI,TUGAS,WEWENANG DAN KEWAJIBAN BPJS TERCAKUP DALAM RUANG LINGKUP PENGAWASAN OLEH OJK. TAMPAKNYA TIDAK ADA ASPEK PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG TERSISA UNTUK DIAWASI OLEH LEMBAGA PENGAWAS EKTERNAL LAINNYA. LEMBAGA PENGAWAS EKTERNAL LAINNYA YAITU DJSN DAN BPK PERLU BERKOORDINASI DENGAN OJK UNTUK MENENTUKAN SPESIFIKASI PENGAWASAN YANG MENJADI WEWENANG MASING-MASING GUNA MENCEGAH TERJADINYA TUMPANG TINDIH PENGAWASAN. DJSN PERLU MENENTUKAN FOKUS PRIORITAS YANG MENJADI RUANG LINGKUP PENGAWASANNYA DENGAN MENETAPKAN METODEDAN STANDAR PENGAWASAN YANG OPERASIONAL DAN DAPAT DIAKSANAKAN SECARA EFEKTIF. SEDANGKAN KEWENANGAN BPK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA TELAH DIATUR DALAM UU NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTAG PEMERIKSAAN PENGELOALAAN DAN TANGGUG JAWAB KEUANGAN NEGARA DAN UU NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BPK. PENGAWASAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PASAL 3 PERATURAN OJK TERSEBUT MENENTUKAN PENGAWASAN OJK TERHADAP BPJS TERDIRI ATAS: A. PENGAWASAN LANGSUNG; DAN B. PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG. PENGAWASAN LANGSUNG DILAKUKAN MELALUI PEMERIKSAAN OLEH PEMERIKSA YAITU PEGAWAI OJK ATAU PIHAK LAIN YANG DITUNJUK OLEH OJK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN. PEMERIKSAAN BERTUJUAN UNTUK: A. MEMPEROLEH GAMBARAN MENGENAI KONDISI BPJS YANG SEBENARNYA; B. MEMASTIKAN BAHWA BPJS TELAH MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; C. MEMASTIKAN BAHWA BPJS TELAH MENETAPKAN TATA KELOLA,MANAJEMEN RISIKO,DAN KONTROL YANG BAIK;DAN/ATAU D. MEMASTIKAN BAHWA BPJS TELAH MELAKUKAN UPAYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PESERTA. PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH OJK TERHADAP BPJS DAPAT MENCAKUP SELURUH ASPEK ATAU SEBAGIAN ASPEK YANG MENJADI RUANG LINGKUP PENGAWASAN OJK. PEMERIKSAAN TERHADAP BPJS DILAKUKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN. PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG DILAKUKAN MELALUI: A. ANALISA ATAS LAPORAN YANG DISAMPAIKAN OLEH BPJS KEPADA OJK; DAN/ATAU B. ANALISA ATAS LAPORAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PIHAK LAIN KEPADA OJK. DALAM RANGKA PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG TERSEBUT, PERATURAN OJK NOMOR: 5/POJK.05/2013 MEWAJIBKAN BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN, SEMESTERAN DAN BULANAN. SELAIN ITU, BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIWAJIBKAN JUGA UNTUK MENYUSUN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN AKTUARIS TAHUNAN. APABILA KEWAJIBAN MENYUSUN LAPORAN TERSEBUT TIDAK DIPENUHI OLEH BPJS, MAKA OJK DAPAT MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIVE BERUPA SURAT PERINGATAN DAN/ATAU MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA DJSN DAN/ATAU PRESIDEN, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 18 PERATURAN OJK. DILARANG MENOLAK DAN/ATAU MENGHAMBAT PROSES PEMERIKSAAN MENURUT PASAL 9 AYAT (1) PERATURAN OJK TERSEBUT “BPJS DAN PIHAK LAIN YANG DIPERIKSA DILARANG MENOLAK DAN/ATAU MENGHAMBAT PROSES PEMERIKSAAN". PADA AYAT (2) DITENTUKAN BPJS DAN PIHAK LAIN YANG DIPERIKSA WAJIB: A. MEMENUHI PERMINTAAN UNTUK MEMBERIKAN ATAU MEMINJAMKAN BUKU, BERKAS, CATATAN, DISPOSISI, MEMORANDUM, DOKUMEN, DATA ELEKTRONIK, TERMASUK SALINAN-SALINANNYA. B. MEMBERIKAN KETERANGAN DAN PENJELASAN YANG BERKAITAN DENGAN ASPEK YANG DIPERIKSA BAIK LISAN MAUPUN TERTULIS; C. MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PEMERIKSA UNTUK MEMASUKI DAN MEMERIKSA TEMPAT ATAU RUANGAN YANG DIPANDANG PERLU; D. MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMERIKSA UNTUK MENELITI KEBERADAAN DAN PENGGUNAAN SARANA FISIK YANG BERKAITAN DENGAN ASPEK YANG DIPERIKSA; DAN/ATAU E. MENGHADIRKAN PIHAK KETIGA TERMASUK AUDITOR INDEPENDEN DAN AKTUARIS UNTUK MEMBERIKAN DATA, DOKUMEN, DAN/ATAU KETERANGAN KEPADA PEMERIKSA TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN. PIHAK YANG DIPERIKSA DINYATAKAN MENGHAMBAT KELANCARAN PROSES PEMERIKSAAN, MENURUT PASAL 9 AYAT (3) APABILA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) ATAU MEMINJAMKAN BUKU, MEMBERIKAN CATATAN, DOKUMEN ATAU KETERANGAN YANG TIDAK BENAR. DALAM HAL BPJS MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 9 TERSEBUT, MENURUT PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN OJK DIATAS, OJK DAPAT MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIVE BERUPA SURAT PERINGATAN DAN/ATAU MEMEBERIKAN REKOMENDASI KEPADA DJSN DAN/ATAU PRESIDEN. REKOMENDASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA: A. PENINJAUAN BESAR IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM KETENAGAKERJAAN; B. PENINJAUAN BESAR MANFAAT JAMINAN KESEHATAN DAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM KETENAGAKERJAAN; C. PENINJAUAN KEBIJAKAN INVESTASI BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN; D. PENINJAUAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN JAMINAN KESEHATAN DAN DANA JAMINAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM KETENAGAKERJAAN; DAN/ATAU E. PENGGANTIAN SEBAGAIAN ATAU SELURUH MANAJEMEN BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN. KETENTUAN MENGENAI SANKSI DAN REKOMENDASI DALAM PERATURAN OJK NOMOR: 5/POJK.05/2013 MEMBUAT PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH OJK TERHADAP BPJS MENJADI EFEKTIF.
Lengkapnya..
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DISAHKAN, DIUNDANGKAN, DAN MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2011. SALAH SATU PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG OJK ADALAH UNTUK MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN NASIONAL YANG MAMPU TUMBUH SECARA BERKELANJUTAN DAN STABIL, DIPERLUKAN KEGIATAN DI DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN YANG TERSELENGGARA SECARA TERATUR, ADIL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL, SERTA MAMPU MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN YANG TUMBUH SECARA BERKELANJUTAN DAN STABIL, DAN MAMPU MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT. OJK DIBENTUK DENGAN TUJUAN AGAR KESELURUHAN KEGIATAN DI DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN: A. TERSELENGGARA SECARA TERATUR, ADIL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL; B. MAMPU MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN YANG TUMBUH SECARA BERKELANJUTAN DAN STABIL;DAN C. MAMPU MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT. PASAL 6 HURUF C UU OJK MENENTUKAN “OJK MELAKSANAKAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN JASA KEUANGAN DI SEKTOR PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA.” BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 10 UU OJK “PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL" TERMASUK DALAM KATEGORI LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA. UU OJK MEMANDANG BAHWA PROGRAM JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN SALAH SATU SUB SISTEM DARI KESELURUHAN KEGIATAN DI DALAM SEKTOR JASA KEUANGAN. PROGRAM JAMINAN SOSIAL DIKELOMPOKKAN DALAM LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT YANG BERSIFAT WAJIB. UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN JASA KEUANGAN, PASAL 9 UU OJK MEMBERI WEWENANG KEPADA OJK ANTARA LAIN UNTUK: MENETAPKAN KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN JASA KEUANGAN; MELAKUKAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN TINDAKAN LAIN TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN, PELAKU DAN/ATAU PENUNJANG KEGIATAN JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN; MENETAPKAN SANKSI ADMINISTRATIVE TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN. KEMUDIAN PASAL 39 AYAT (3) HURUF B UU BPJS DAN PENJELASANNYA MENENTUKAN OJK SEBAGAI PENGAWAS INDEPENDEN MELAKUKAN PENGAWASAN EKTERNAL TERHADAP BPJS. RUANG LINGKUP PENGAWASAN OLEH OJK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP BPJS BERDASARKAN UU BPJS, PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 OJK TELAH MENETAPKAN DAN MENGUNDANGKAN PERTURAN OJK NOMOR: 5/POJK.05/2013 TENTANG PENGAWASAN BPJS OLEH OJK. RUANG LINGKUP PENGAWASAN OJK TERHADA BPJS MELIPUTI: A. KESEHATAN KEUANGAN; B. PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK TERMASUK PROSES BISNIS; C. PENGELOLAAN DAN KINERJA INVESTASI; D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN KONTROL YANG BAIK; E. PENDETEKSIAN DAN PENYELESAIAN KEJAHATAN KEUANGAN (FRAUD); F. VALUASI ASSET DAN LIABILITAS; G. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; H. KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT (PUBLIC DISCLOSURE); I. RASIO KOLEKTIBILITAS IURAN; J. MONITORING DAMPAK SISTEMIK; DAN K. ASPEK LAIN YANG MERUPAKAN FUNGSI,TUGAS,DAN WEWENANG OJK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. HAMPIR SELURUH ASPEK PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG MENJADI FUNGI,TUGAS,WEWENANG DAN KEWAJIBAN BPJS TERCAKUP DALAM RUANG LINGKUP PENGAWASAN OLEH OJK. TAMPAKNYA TIDAK ADA ASPEK PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG TERSISA UNTUK DIAWASI OLEH LEMBAGA PENGAWAS EKTERNAL LAINNYA. LEMBAGA PENGAWAS EKTERNAL LAINNYA YAITU DJSN DAN BPK PERLU BERKOORDINASI DENGAN OJK UNTUK MENENTUKAN SPESIFIKASI PENGAWASAN YANG MENJADI WEWENANG MASING-MASING GUNA MENCEGAH TERJADINYA TUMPANG TINDIH PENGAWASAN. DJSN PERLU MENENTUKAN FOKUS PRIORITAS YANG MENJADI RUANG LINGKUP PENGAWASANNYA DENGAN MENETAPKAN METODEDAN STANDAR PENGAWASAN YANG OPERASIONAL DAN DAPAT DIAKSANAKAN SECARA EFEKTIF. SEDANGKAN KEWENANGAN BPK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA TELAH DIATUR DALAM UU NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTAG PEMERIKSAAN PENGELOALAAN DAN TANGGUG JAWAB KEUANGAN NEGARA DAN UU NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BPK. PENGAWASAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PASAL 3 PERATURAN OJK TERSEBUT MENENTUKAN PENGAWASAN OJK TERHADAP BPJS TERDIRI ATAS: A. PENGAWASAN LANGSUNG; DAN B. PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG. PENGAWASAN LANGSUNG DILAKUKAN MELALUI PEMERIKSAAN OLEH PEMERIKSA YAITU PEGAWAI OJK ATAU PIHAK LAIN YANG DITUNJUK OLEH OJK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN. PEMERIKSAAN BERTUJUAN UNTUK: A. MEMPEROLEH GAMBARAN MENGENAI KONDISI BPJS YANG SEBENARNYA; B. MEMASTIKAN BAHWA BPJS TELAH MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; C. MEMASTIKAN BAHWA BPJS TELAH MENETAPKAN TATA KELOLA,MANAJEMEN RISIKO,DAN KONTROL YANG BAIK;DAN/ATAU D. MEMASTIKAN BAHWA BPJS TELAH MELAKUKAN UPAYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PESERTA. PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH OJK TERHADAP BPJS DAPAT MENCAKUP SELURUH ASPEK ATAU SEBAGIAN ASPEK YANG MENJADI RUANG LINGKUP PENGAWASAN OJK. PEMERIKSAAN TERHADAP BPJS DILAKUKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN. PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG DILAKUKAN MELALUI: A. ANALISA ATAS LAPORAN YANG DISAMPAIKAN OLEH BPJS KEPADA OJK; DAN/ATAU B. ANALISA ATAS LAPORAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PIHAK LAIN KEPADA OJK. DALAM RANGKA PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG TERSEBUT, PERATURAN OJK NOMOR: 5/POJK.05/2013 MEWAJIBKAN BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN, SEMESTERAN DAN BULANAN. SELAIN ITU, BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIWAJIBKAN JUGA UNTUK MENYUSUN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN AKTUARIS TAHUNAN. APABILA KEWAJIBAN MENYUSUN LAPORAN TERSEBUT TIDAK DIPENUHI OLEH BPJS, MAKA OJK DAPAT MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIVE BERUPA SURAT PERINGATAN DAN/ATAU MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA DJSN DAN/ATAU PRESIDEN, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 18 PERATURAN OJK. DILARANG MENOLAK DAN/ATAU MENGHAMBAT PROSES PEMERIKSAAN MENURUT PASAL 9 AYAT (1) PERATURAN OJK TERSEBUT “BPJS DAN PIHAK LAIN YANG DIPERIKSA DILARANG MENOLAK DAN/ATAU MENGHAMBAT PROSES PEMERIKSAAN". PADA AYAT (2) DITENTUKAN BPJS DAN PIHAK LAIN YANG DIPERIKSA WAJIB: A. MEMENUHI PERMINTAAN UNTUK MEMBERIKAN ATAU MEMINJAMKAN BUKU, BERKAS, CATATAN, DISPOSISI, MEMORANDUM, DOKUMEN, DATA ELEKTRONIK, TERMASUK SALINAN-SALINANNYA. B. MEMBERIKAN KETERANGAN DAN PENJELASAN YANG BERKAITAN DENGAN ASPEK YANG DIPERIKSA BAIK LISAN MAUPUN TERTULIS; C. MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PEMERIKSA UNTUK MEMASUKI DAN MEMERIKSA TEMPAT ATAU RUANGAN YANG DIPANDANG PERLU; D. MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMERIKSA UNTUK MENELITI KEBERADAAN DAN PENGGUNAAN SARANA FISIK YANG BERKAITAN DENGAN ASPEK YANG DIPERIKSA; DAN/ATAU E. MENGHADIRKAN PIHAK KETIGA TERMASUK AUDITOR INDEPENDEN DAN AKTUARIS UNTUK MEMBERIKAN DATA, DOKUMEN, DAN/ATAU KETERANGAN KEPADA PEMERIKSA TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN. PIHAK YANG DIPERIKSA DINYATAKAN MENGHAMBAT KELANCARAN PROSES PEMERIKSAAN, MENURUT PASAL 9 AYAT (3) APABILA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) ATAU MEMINJAMKAN BUKU, MEMBERIKAN CATATAN, DOKUMEN ATAU KETERANGAN YANG TIDAK BENAR. DALAM HAL BPJS MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 9 TERSEBUT, MENURUT PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN OJK DIATAS, OJK DAPAT MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIVE BERUPA SURAT PERINGATAN DAN/ATAU MEMEBERIKAN REKOMENDASI KEPADA DJSN DAN/ATAU PRESIDEN. REKOMENDASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA: A. PENINJAUAN BESAR IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM KETENAGAKERJAAN; B. PENINJAUAN BESAR MANFAAT JAMINAN KESEHATAN DAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM KETENAGAKERJAAN; C. PENINJAUAN KEBIJAKAN INVESTASI BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN; D. PENINJAUAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN JAMINAN KESEHATAN DAN DANA JAMINAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM KETENAGAKERJAAN; DAN/ATAU E. PENGGANTIAN SEBAGAIAN ATAU SELURUH MANAJEMEN BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN. KETENTUAN MENGENAI SANKSI DAN REKOMENDASI DALAM PERATURAN OJK NOMOR: 5/POJK.05/2013 MEMBUAT PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH OJK TERHADAP BPJS MENJADI EFEKTIF.
Lengkapnya..
PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PASAL 47 AYAT (1) UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN MEWAJIBKAN BPJS MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN DANA JAMINAN SOSIAL SECARA OPTIMAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA DAN HASIL YANG MEMADAI. DALAM PENJELASANNYA DIKEMUKAKAN “YANG DIMAKSUD DENGAN LIKUIDITAS ADALAH KEMAMPUAN KEUANGAN BPJS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK. YANG DIMAKSUD DENGAN SOLVABILITAS ADALAH KEMAMPUAN KEUANGAN BPJS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG”. PADA AYAT (2) DITENTUKAN “TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PP”. PASAL 50 AYAT (1) UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG “SJSN MENENTUKAN BPJS WAJIB MEMBENTUK CADANGAN TEKNIS SESUAI DENGAN STANDAR PRAKTEK AKTUARIA YANG LAZIM DAN BERLAKU UMUM”. PENJELASANNYA MENGEMUKAKAN: “CADANGAN TEKNIS MENGGAMBARKAN KEWAJIBAN BPJS YANG TIMBUL DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN DI MASA DEPAN KEPADA PESERTA”. PADA AYAT (2) DITENTUKAN “KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PP”. KEMUDIAN PASAL 43 AYAT (1) UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS MENENTUKAN “ASET DANA JAMINAN SOSIAL BERSUMBER DARI: A. IURAN JAMINAN SOSIAL TERMASUK BANTUAN IURAN; B. HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL; C. HASIL PENGALIHAN ASET PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG MENJADI HAK PESERTA DARI BUMN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL;DAN D. SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” PADA AYAT (2) DITENTUKAN “ASET DANA JAMINAN SOSIAL DIGUNAKAN UNTUK: A. PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN SOSIAL; B. DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL;DAN C. INVESTASI DALAM INSTRUMENT INVESTASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) DIATUR DALAM PP.” SELANJUTNYA PASAL 45 AYAT (1) UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS MENENTUKAN “DANA OPERASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 41 AYAT (1) HURUF D DITENTUKAN BERDASARKAN PERSENTASE DARI IURAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DARI HASIL DANA PENGEMBANGAN”. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERSENTASE DANA OPERASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR DALAM PP”. AGAR KETENTUAN DALAM UU SJSN DAN UU BPJS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DAPAT TERLAKSANA SECARA OPERASIONAL, MAKA PADA 24 DESEMBER 2013 TELAH DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PP TERSEBUT MULAI BERLAKU PADA 1 JANUARI 2014. SISTIMATIKA PP TERSEBUT TERDIRI DARI 49 PASAL YANG DIKELOMPOKAN DALAM 7 BAB DENGAN SISTIMATIKA SEBAGAI BERIKUT: BAB I. KETENTUAN UMUM,PASAL 1 SAMPAI DENGAN PASAL 3. BAB II. PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,PASAL 4 SAMPAI DENGAN PASAL 9. BAB II DIBAGI DALAM 3 BAGIAN YAITU: BAGIAN KESATU, UMUM. BAGIAN KEDUA, INVENTARISAASI DATA DAN INFORMASI ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KETIGA, PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KETIGA INI DIBAGI LAGI DALAM 3 PARAGRAF,YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, RANCANGAN RENCANA STRATEGIS. PARAGRAF 3, RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN. BAB III. PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, PASAL 10 SAMPAI DENGAN PASAL 43. BAB INI DIBAGI DALAM 7 BAGIAN, YAITU: BAGIAN KESATU,UMUM. BAGIAN KEDUA,SUMBER ASET. BAGIAN KEDUA INI,DIBAGI DALAM 3 PARAGRAF,YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, SUMBER ASET BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, SUMBER ASET DAA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KETIGA, LIABILITAS. BAGIAN KETIGA INI DIBAGI DALAM 3 PARAGRAF YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, LIABILITAS BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KEEMPAT, PENGGUNAAN. BAGIAN KEEMPAT INI DIBAGAI DALAM 3 PARAGRAF,YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, PENGGUNAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KELIMA, PENGEMBANGAN. BAGIAN KELIMA INI DIBAGI DALAM 3 PARAGRAF, YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KEENAM, KESEHATAN KEUANGAN. BAGIAN KEENAM INI DIBAGI DALAM 3 PARAGRAF, YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, KESEHATAN KEUANGAN ASET DANA JAMINAN SOCIAL KESEHATAN. BAGIAN KETUJUH, PERTANGGUNG JAWABAN. BAB IV. PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, PASAL 44 SAMPAI DENGAN PASAL 46. BAB V. MONITORING DAN EVALUASI, PASAL 47. BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN, PASAL 48. BAB VII. KETENTUAN PENUTUP, PASAL 49. DILIHAT DARI SISTIMATIKA DIATAS,DAPAT DIKEMUKAKAN BAHWA PP INI FOCUS PADA PENGATURAN PELAKSANAAN PEGELOLAAN ASSET BPJS KESEHATAN. 34 PASAL DARI 49 PASAL PP INI BERISI MATERI MUATAN MENGENAI PELAKSANAAN PEGELOLAAN ASSET BPJS KESEHATAN. KETENTUAN UMUM DALAM KETENTUAN UMUM SELAIN DIATUR MENGENAI PENGERTIAN ATAU DEFINISI ISTILAH YANG SERING DIGUNAKAN DALAM PP,JUGA DIATUR HAL-HAL YANG BERSIFAT UMUM LAINNYA. PASAL 1 PP MEMUAT DEFINISI ATAU PENGERTIAN 8 ISTILAH YANG SERING DIGUNAKAN DALAM PP,SEBAGAI BERIKUT: PASAL 1 PP MENETUKAN:“DALAM PERATURAN PEMERINTAH INI, YANG DIMAKSUD DENGAN: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT BPJS KESEHATAN ADALAH BADAN HUKUM YANG DIBENTUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. JAMINAN KESEHATAN ADALAH JAMINAN BERUPA PERLINDUNGAN KESEHATAN AGAR PESERTA MEMPEROLEH MANFAAT PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR KESEHATAN YANG DIBERIKAN KEPADA SETIAP ORANG YANG TELAH MEMBAYAR IURAN ATAU IURANNYA DIBAYAR OLEH PEMERINTAH. BANK ADALAH BANK UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI PERBANKAN. SURPLUS TAHUN BERJALAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT SURPLUS ADALAH KELEBIHAN PENDAPATAN ATAS PENGELUARAN DALAM SATU TAHUN BUKU YANG DICATAT SESUAI DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM. ASET BERSIH ADALAH SELISIH TOTAL ASET ATAS TOTAL LIABILITAS PADA WAKTU TERTENTU YANG DICATAT SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL YANG SELANJUTNYA DISINGKAT DJSN ADALAH DEWAN YANG BERFUNGSI UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. BADAN USAHA MILIK NEGARA, YANG SELANJUTNYA DISEBUT BUMN, ADALAH BADAN USAHA YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN BESAR MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA MELALUI PENYERTAAN SECARA LANGSUNG YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN. MENTERI ADALAH MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEUANGAN. “PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MENURUT PASAL 2 DILAKUKAN, SECARA OPTIMAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA, DAN HASIL YANG MEMADAI. BPJS KESEHATAN, MENGELOLA ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG TERDIRI ATAS: A. ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PADA AYAT (2) DITENTUKAN, BPJS KESEHATAN DALAM MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN MELALUI: A. PERENCANAAN; B. PELAKSANAAN; DAN C. PENGAWASAN DAN EVALUASI. PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN A. UMUM. PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DISUSUN SESUAI DENGAN TAHAPAN YANG DITETAPKAN DALAM STANDAR PERENCANAAN YANG BERLAKU SECARA NASIONAL YANG MENCAKUP: A. INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; DAN B. PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. B. INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. INVENTARISASI ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DITUJUKAN UNTUKMENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI ASET LIABILITAS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI MELIPUTI: A. SUMBER ASET; B. LIABILITAS; C. PENGGUNAAN; DAN D. PENGEMBANGAN. C. PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN . C. 1. UMUM. RANCANGAN RENCANA PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PALING SEDIKIT MEMUAT RENCANA PENGELOLAAN: A. ASET DAN LIABILITAS BPJS KESEHATAN; DAN B. ASET DAN LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. RANCANGAN RENCANA PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERDIRI ATAS: A. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS; DAN B. RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN. C. 2. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DISUSUN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN DAN MEMUAT ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERMASUK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS INVESTASI. KEBIJAKAN DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS INVESTASI PALING SEDIKIT MEMUAT: A. PROFIL ASET DAN LIABILITAS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; DAN B. KESESUAIAN ANTARA DURASI ASET DAN DURASI LIABILITAS. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DITETAPKAN OLEH DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN MENJADI RENCANA STRATEGIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG DITETAPKAN UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DIATUR DENGAN PERATURAN DIREKSI BPJS KESEHATAN. C. 3. RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN. RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN DISUSUN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN, DENGAN MENGACU PADA RENCANA STRATEGIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN TERSEBUT DITETAPKAN OLEH DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN MENJADI RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK MENJADI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN A. UMUM. PELAKSANAAN PENGELOAAN ASSET JAMINAN SOCIAL KESEHATAN MELIPUTI: A. SUMBER ASET; B. LIABILITAS; C. PENGGUNAAN; D. PENGEMBANGAN; E. KESEHATAN KEUANGAN; DAN F. PERTANGGUNGJAWABAN. B. SUMBER ASET. C. 1. UMUM SUMBER ASET JAMINAN SOCIAL KESEHATAN TERDIRI ATAS SUMBER: A. ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. C. 2. SUMBER ASET BPJS KESEHATAN. SUMBER ASET BPJS KESEHATAN TERDIRI ATAS: A. MODAL AWAL DARI PEMERINTAH YANG MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM; B. HASIL PENGALIHAN ASET BUMN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; C. HASIL PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN; D. DANA OPERASIONAL YANG DIAMBIL DARI DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; DAN/ATAU E. SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI MODAL, MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM.ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGALIHAN ASET BUMN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, MERUPAKAN HASIL PENGALIHAN ASET LEMBAGA DARI PT ASKES (PERSERO). ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGEMBANGAN , BERASAL DARI SEMUA PENAMBAHAN ASET BPJS KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL DARI PENEMPATAN INVESTASI MAUPUN BUKAN INVESTASI. ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DANA OPERASIONAL YANG DIAMBIL DARI DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAIMANA , MERUPAKAN DANA YANG DISEDIAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , MERUPAKAN DANA YANG BERASAL DARI: A. SURPLUS KEGIATAN BPJS KESEHATAN; DAN B. HIBAH DAN/ATAU BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HIBAH DAN/ATAU BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT DAPAT BERUPA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA. ASET BPJS KESEHATAN WAJIB DINILAI SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. DANA OPERASIONAL YANG DAPAT DIAMBIL DARI DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN OLEH BPJS KESEHATAN PALING TINGGI 10% (SEPULUH PERSEN) DARI TOTAL IURAN YANG TELAH DITERIMA OLEH BPJS KESEHATAN. BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL DITETAPKAN SETIAP TAHUN OLEH MENTERI SETELAH BERKOORDINASI DENGAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN DAN DJSN. DALAM PENENTUAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL , BPJS KESEHATAN MENGAJUKAN USULAN BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL KEPADA MENTERI PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN MELAMPIRKAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN BPJS KESEHATAN. MENTERI MENETAPKAN BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN BERJALAN. BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK TAHUN 2014 DITETAPKAN OLEH MENTERI PALING LAMBAT TANGGAL 31 DESEMBER 2013. C. 3. SUMBER ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. SUMBER ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERDIRI ATAS: A. IURAN JAMINAN KESEHATAN TERMASUK BANTUAN IURAN; B. HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; C. ASET PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG MENJADI HAK PESERTA DARI BUMN YANG MENJALANKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; DAN D. SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI IURAN JAMINAN KESEHATAN TERMASUK BANTUAN IURAN, BERASAL DARI IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGEMBANGAN , BERASAL DARI SEMUA PENAMBAHAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL DARI PENEMPATAN INVESTASI MAUPUN BUKAN INVESTASI. ASET PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG MENJADI HAK PESERTA DARI BUMN YANG MENJALANKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MERUPAKAN HASIL PENGALIHAN ASET LEMBAGA PT ASKES (PERSERO) DAN ASET PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) YANG BERUPA UANG TUNAI, SURAT BERHARGA, PIUTANG IURAN, DAN UANG MUKA PELAYANAN KESEHATAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG MENJADI HAK PESERTA YANG DIALIHKAN SEBESAR: A. UTANG KLAIM PELAYANAN KESEHATAN; B. KLAIM PELAYANAN KESEHATAN YANG MASIH DALAM PROSES; C. KLAIM PELAYANAN KESEHATAN YANG BELUM DITAGIHKAN OLEH FASILITAS KESEHATAN; DAN D. CADANGAN PREMI. BESARNYA “CADANGAN PREMI” UNTUK PENGALIHAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL DARI PT JAMSOSTEK (PERSERO) DALAM KETENTUAN INI SAMA DENGAN CADANGAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN YANG DIHITUNG BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PASAL 19 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. BESARNYA “CADANGAN PREMI” UNTUK PENGALIHAN ASET DARI PT ASKES (PERSERO) DALAM KETENTUAN INI MERUPAKAN CADANGAN PREMI YANG SELAMA INI DIBENTUK OLEH PT ASKES (PERSERO). ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MERUPAKAN DANA YANG BERASAL DARI: A. SURPLUS ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; B. SURPLUS ASET BPJS KESEHATAN; C. DANA TALANGAN DARI BPJS KESEHATAN UNTUK PEMBAYARAN MANFAAT; DAN/ATAU DANA TALANGAN DARI BPJS KESEHATAN DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS YANG BERSIFAT JANGKA PENDEK DAN HAL-HAL YANG INSIDENTIL. D. HIBAH DAN/ATAU BANTUAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HIBAH DAN/ATAU BANTUAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT DAPAT BERUPA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA. D. LIABILITAS. C. 1. UMUM LIABILITAS TERDIRI ATAS: A. LIABILITAS BPJS KESEHATAN; DAN B. LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. C. 2. LIABILITAS BPJS KESEHATAN. LIABILITAS BPJS KESEHATAN MELIPUTI SELURUH LIABILITAS TERKAIT PENGELOLAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. YANG DIMAKSUD DENGAN “SELURUH LIABILITAS TERKAIT PENGELOLAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN” ANTARA LAIN ADALAH: A. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP; B. UTANG INVESTASI; C. UTANG PAJAK; D. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR; E. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA; DAN/ATAU F. UTANG IMBALAN PASTI PASCA KERJA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LIABILITAS BPJS KESEHATAN WAJIB DINILAI SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. C.3. LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MERUPAKAN SELURUH KEWAJIBAN PEMBAYARAN MANFAAT KEPADA PESERTA YANG TERDIRI ATAS: A. UTANG KLAIM; B. AKUMULASI IURAN YANG BELUM DAPAT DIIDENTIFIKASI PESERTANYA; YANG DIMAKSUD “AKUMULASI IURAN YANG BELUM DAPAT DIIDENTIFIKASI PESERTANYA” ANTARA LAIN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN IURAN OLEH PEMBERI KERJA ATAU PERORANGAN YANG DISETORKAN DALAM SATU DOKUMEN SETORAN YANG BELUM DIRINCI UNTUK SETIAP PESERTANYA. C. CADANGAN TEKNIS; DAN D. LIABILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU DAN TERKAIT DENGAN AKTIVITAS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. UTANG KLAIM DIHITUNG BERDASARKAN KLAIM YANG TELAH DILAPORKAN DAN DISETUJUI NAMUN BELUM DIBAYAR. PENILAIAN LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERUPA AKUMULASI IURAN WAJIB DILAKUKAN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. CADANGAN TEKNIS , TERDIRI ATAS: A. CADANGAN ATAS IURAN YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN; B. CADANGAN KLAIM DALAM PROSES PENYELESAIAN; DAN C. CADANGAN KLAIM YANG SUDAH TERJADI NAMUN BELUM DILAPORKAN. CADANGAN ATAS IURAN YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN DIHITUNG BERDASARKAN PROPORSI IURAN SECARA HARIAN UNTUK MASA PROTEKSI YANG BELUM DIJALANI. CADANGAN KLAIM DALAM PROSES PENYELESAIAN DIHITUNG BERDASARKAN KLAIM YANG TELAH DILAPORKAN NAMUN MASIH DALAM PROSES VERIFIKASI. CADANGAN KLAIM YANG SUDAH TERJADI NAMUN BELUM DILAPORKAN DIHITUNG MENGGUNAKAN PRINSIP DAN METODE AKTUARIA YANG BERLAKU UMUM. D.BAGIAN KEEMPAT PENGGUNAAN ASET. D. 1. UMUM. PENGGUNAAN ASET TERDIRI ATAS: A. PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. PENGGUNAAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. D.2. PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN. PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN DAPAT DILAKUKAN UNTUK: A. BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; B. BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN; C. BIAYA UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PELAYANAN; DAN D.INVESTASI DALAM INSTRUMEN INVESTASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN TERDIRI ATAS BIAYA PERSONEL DAN BIAYA NON PERSONEL YANG JENIS DAN BESARANNYA DITETAPKAN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DITETAPKAN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. ASET BPJS KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BIAYA PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN DITETAPKAN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. ASET BPJS KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK INVESTASI DALAM INSTRUMEN INVESTASI , DILAKUKAN MELALUI INVESTASI PADA INSTRUMEN INVESTASI PASAR UANG, PASAR MODAL, DAN INVESTASI LANGSUNG. D. 3. PENGGUNAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PENGGUNAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAPAT DILAKUKAN UNTUK: A. PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN; B. DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; DAN C. INVESTASI DALAM INSTRUMEN INVESTASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN BERUPA PEMBAYARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN YANG BERSIFAT PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF, TERMASUK OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI YANG DIPERLUKAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BERUPA DANA YANG DIALOKASIKAN UNTUK OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN OLEH BPJS KESEHATAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK INVESTASI DALAM INSTRUMEN INVESTASI DILAKUKAN MELALUI INVESTASI PADA INSTRUMEN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH INI. E.PENGEMBANGAN . E.1. UMUM. PENGEMBANGAN ASET TERDIRI ATAS: A. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. E. 2. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DILAKUKAN DALAM BENTUK INVESTASI YANG DIKEMBANGKAN MELALUI PENEMPATANNYA PADA INSTRUMEN INVESTASI DALAM NEGERI. INSTRUMEN INVESTASI DALAM NEGERI MELIPUTI: A. DEPOSITO BERJANGKA TERMASUK DEPOSIT ON CALL DAN DEPOSITO YANG BERJANGKA WAKTU KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 1 (SATU) BULAN SERTA SERTIFIKAT DEPOSITO YANG TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN (NON NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT) PADA BANK; B. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; C. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN BANK INDONESIA; D. SURAT UTANG KORPORASI YANG TERCATAT DAN DIPERJUALBELIKAN SECARA LUAS DALAM BURSA EFEK INDONESIA; E. SAHAM YANG TERCATAT DALAM BURSA EFEK INDONESIA; F. REKSADANA; G. EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET; H. DANA INVESTASI REAL ESTATE; I. PENYERTAAN LANGSUNG; DAN/ATAU YANG DIMAKSUD DENGAN “PENYERTAAN LANGSUNG” DALAM KETENTUAN INI ADALAH PENEMPATAN INVESTASI PADA SAHAM YANG TIDAK TERCATAT DI BURSA EFEK. J. TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA SURAT UTANG KORPORASI YANG TERCATAT DAN DIPERJUALBELIKAN SECARA LUAS DALAM BURSA EFEK INDONESIA HARUS PALING KURANG MEMILIKI PERINGKAT A- ATAU YANG SETARA DARI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI LEMBAGA PENGAWAS DI BIDANG PASAR MODAL. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA REKSADANA MERUPAKAN PRODUK REKSADANA YANG TELAH TERDAFTAR PADA LEMBAGA PENGAWAS DI BIDANG PASAR MODAL. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DAN DANA INVESTASI REAL ESTATE HARUS MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT: A. TELAH MENDAPAT PERNYATAAN EFEKTIF DARI LEMBAGA PENGAWAS DI BIDANG PASAR MODAL; B. PALING KURANG MEMILIKI PERINGKAT A- ATAU YANG SETARA DARI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI LEMBAGA PENGAWAS DI BIDANG PASAR MODAL; DAN C. DILAKUKAN MELALUI PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PASAR MODAL. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA PENYERTAAN LANGSUNG HANYA DAPAT DILAKUKAN PADA BADAN USAHA DENGAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT: A. BERGERAK DI BIDANG YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS BPJS KESEHATAN DALAM MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL; B. TIDAK BERPOTENSI MENIMBULKAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM MELAKUKAN KERJASAMA; DAN TERMASUK KE DALAM KRITERIA “TIDAK BERPOTENSI MENIMBULKAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM MELAKUKAN KERJASAMA” ANTARA LAIN PENYEDIAAN MANFAAT TAMBAHAN, PENYEDIAAN OBAT, INDUSTRI FARMASI, DAN PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN. C. TIDAK BERGERAK DI BIDANG USAHA YANG PERMODALANNYA DIATUR SECARA KETAT SEHINGGA BERPOTENSI MENIMBULKAN KEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PERMODALAN SECARA BERKELANJUTAN. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN HARUS MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT: A. DILENGKAPI DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN ATAS NAMA BPJS KESEHATAN; B. MEMBERIKAN PENGHASILAN KE BPJS KESEHATAN; DAN C. TIDAK DITEMPATKAN PADA TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN YANG SEDANG DIAGUNKAN, DALAM SENGKETA, ATAU DIBLOKIR PIHAK LAIN. INSTRUMEN INVESTASI DIBATASI DENGAN KETENTUAN: A. INVESTASI BERUPA DEPOSITO BERJANGKA TERMASUK DEPOSIT ON CALL DAN DEPOSITO YANG BERJANGKA WAKTU KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 1 (SATU) BULAN SERTA SERTIFIKAT DEPOSITO YANG TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN (NON NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT) PADA BANK, PALING TINGGI 15% (LIMA BELAS PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI UNTUK SETIAP BANK; B. INVESTASI BERUPA SURAT UTANG KORPORASI YANG TERCATAT DAN DIPERJUAL BELIKAN SECARA LUAS DALAM BURSA EFEK INDONESIA UNTUK SETIAP EMITEN PALING TINGGI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; C. INVESTASI BERUPA SAHAM YANG TERCATAT DALAM BURSA EFEK INDONESIA, UNTUK SETIAP EMITEN PALING TINGGI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; D. INVESTASI BERUPA REKSADANA, UNTUK SETIAP MANAJER INVESTASI PALING TINGGI 15% (LIMA BELAS PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; E. INVESTASI BERUPA EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET UNTUK SETIAP MANAJER INVESTASI PALING TINGGI 10% (SEPULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; F. INVESTASI BERUPA DANA INVESTASI REAL ESTATE, UNTUK SETIAP MANAJER INVESTASI PALING TINGGI 10% (SEPULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; G. INVESTASI BERUPA PENYERTAAN LANGSUNG, UNTUK SETIAP PIHAK TIDAK MELEBIHI 1% (SATU PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; DAN H. INVESTASI BERUPA TANAH TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN, SELURUHNYA PALING TINGGI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN BERUPA INVESTASI TIDAK DIKENAKAN PEMBATASAN JUMLAH DAN PERSENTASE. SELAIN HARUS MEMENUHI KETENTUAN , BPJS KESEHATAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI ASET BPJS KESEHATAN DILARANG MENEMPATKAN DANA PADA PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA DIMILIKI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, PEGAWAI BPJS KESEHATAN, PEGAWAI LEMBAGA PENGAWAS BPJS, ANGGOTA DJSN, ATAU PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA KARENA PERKAWINAN DAN KETURUNAN SAMPAI DERAJAT KETIGA DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DJSN, PEGAWAI BPJS, DAN PEGAWAI LEMBAGA PENGAWAS BPJS. BPJS KESEHATAN DILARANG MELAKUKAN TRANSAKSI DERIVATIF ATAU MEMILIKI INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK ASET BPJS KESEHATAN, KECUALI EFEK BERAGUN ASET DAN TURUNAN SURAT BERHARGA YANG DIPEROLEH SEBAGAI BAGIAN YANG MELEKAT PADA SUATU SURAT BERHARGA YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA. BPJS KESEHATAN DILARANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA SAHAM DAN SURAT UTANG KORPORASI YANG EMITENNYA MERUPAKAN BADAN HUKUM ASING. DALAM MELAKUKAN INVESTASI, BPJS KESEHATAN WAJIB MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO. KETENTUAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO DIATUR DENGAN PERATURAN DIREKSI BPJS KESEHATAN. E.3 .PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DILAKUKAN DALAM BENTUK INVESTASI YANG DIKEMBANGKAN MELALUI PENEMPATANNYA PADA INSTRUMEN INVESTASI DALAM NEGERI. INSTRUMEN INVESTASI DALAM NEGERI MELIPUTI: A. DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK, TERMASUK DEPOSIT ON CALL DAN DEPOSITO YANG BERJANGKA WAKTU KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 3 (TIGA) BULAN; B. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA; DAN/ATAU C. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA. INVESTASI BERUPA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK, TERMASUK DEPOSIT ON CALL DAN DEPOSITO YANG BERJANGKA WAKTU KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 3 (TIGA) BULAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF A, PALING TINGGI 15% (LIMA BELAS PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI UNTUK SETIAP BANK. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN BERUPA INVESTASI TIDAK DIKENAKAN PEMBATASAN JUMLAH DAN PERSENTASE. DALAM HAL JUMLAH INVESTASI MELEBIHI BATASAN KARENA TERJADI KENAIKAN DAN/ATAU PENURUNAN NILAI SURAT BERHARGA, BPJS KESEHATAN WAJIB MENYESUAIKAN KEMBALI JUMLAH INVESTASI TERSEBUT DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEJAK TERJADINYA KELEBIHAN TERSEBUT. DALAM HAL JUMLAH INVESTASI MELEBIHI BATASAN KARENA TERJADI KENAIKAN DAN/ATAU PENURUNAN NILAI SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN PEMERINTAH, BPJS KESEHATAN WAJIB MENYESUAIKAN KEMBALI JUMLAH INVESTASI TERSEBUT DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN SEJAK TERJADINYA KELEBIHAN TERSEBUT. F.KESEHATAN KEUANGAN. F. 1. UMUM . KESEHATAN KEUANGAN TERDIRI ATAS KESEHATAN KEUANGAN: A. ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. KESEHATAN KEUANGAN TERDIRI ATAS: A. SURPLUS; B. NILAI NEGATIF; DAN C. LIKUIDITAS. F. 2. KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN. KESEHATAN KEUANGAN ASET BPJS KESEHATAN YANG MENGALAMI SURPLUS PADA SUATU TAHUN DIGUNAKAN UNTUK: A. MENAMBAH ASET BERSIH BPJS KESEHATAN; DAN/ATAU B. MEMPERKUAT ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PENENTUAN BESARAN ALOKASI SURPLUS ASET BPJS KESEHATAN HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI DEWAN PENGAWAS. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI STANDAR KESEHATAN KEUANGAN ASET BPJS KESEHATAN DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI. F.3 .KESEHATAN KEUANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. KESEHATAN KEUANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATATAN YANG MENGALAMI SURPLUS PADA SUATU TAHUN DIGUNAKAN UNTUK MENAMBAH ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. KESEHATAN KEUANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DIUKUR BERDASARKAN ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN KETENTUAN: A. PALING SEDIKIT HARUS MENCUKUPI ESTIMASI PEMBAYARAN KLAIM UNTUK SETENGAH BULAN KE DEPAN; DAN B. PALING BANYAK SEBESAR ESTIMASI PEMBAYARAN KLAIM UNTUK 6 (ENAM) BULAN KE DEPAN. ESTIMASI PEMBAYARAN KLAIM DIHITUNG BERDASARKAN RATA-RATA KLAIM BULANAN SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN TERAKHIR SEJAK TANGGAL PELAPORAN. DALAM HAL PELAPORAN DISUSUN PER TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN BERJALAN, ESTIMASI KLAIM BULANAN DIHITUNG BERDASARKAN TOTAL KLAIM DARI 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN BERJALAN DAN KEMUDIAN DIBAGI 12 (DUA BELAS). KETENTUAN BATASAN PALING SEDIKIT HARUS MENCUKUPI ESTIMASI PEMBAYARAN KLAIM BERLAKU PALING LAMBAT PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SEJAK BPJS KESEHATAN BEROPERASI. DALAM HAL ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PER AKHIR TAHUN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN , PALING SEDIKIT DAPAT DILAKUKAN TINDAKAN: A. PENYESUAIAN DANA OPERASIONAL; B. PENYESUAIAN BESARAN IURAN; DAN/ATAU C. PENYESUAIAN MANFAAT. DALAM HAL ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERNILAI NEGATIF, PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN KHUSUS. TINDAKAN KHUSUS PALING SEDIKIT DILAKUKAN MELALUI: A. PENYESUAIAN BESARAN IURAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; B. PEMBERIAN SUNTIKAN DANA TAMBAHAN UNTUK KECUKUPAN DANA JAMINAN SOSIAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN/ATAU C. PENYESUAIAN MANFAAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KESULITAN LIKUIDITAS ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAPAT BERUPA KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN. DALAM HAL TERJADI KESULITAN LIKUIDITAS , BPJS KESEHATAN DAPAT MEMBERIKAN DANA TALANGAN KEPADA ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DANA TALANGAN PALING BANYAK 10% (SEPULUH PERSEN) DARI ASET BPJS KESEHATAN. PENGGANTIAN PINJAMAN DILAKUKAN SETELAH ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERNILAI POSITIF DAN PENGGANTIAN TERSEBUT TIDAK MENGAKIBATKAN ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEMBALI BERNILAI NEGATIF. PENGGANTIAN PINJAMAN DAPAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP. G. KETUJUH PERTANGGUNGJAWABAN. BPJS KESEHATAN WAJIB MENYUSUN: A. LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BPJS KESEHATAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER; DAN B. LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN BPJS KESEHATAN DAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI. KETENTUAN MENGENAI BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TERMASUK LAPORAN AKTUARIS YANG WAJIB DISUSUN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. BPJS KESEHATAN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN YANG TELAH DIAUDIT, PALING LAMBAT 30 JUNI TAHUN BERIKUTNYA KEPADA PRESIDEN SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS DAN DITEMBUSKAN KEPADA MENTERI, MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN, OTORITAS JASA KEUANGAN, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, DAN DJSN. PRESIDEN SEWAKTU-WAKTU DAPAT MEMINTA LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA BPJS KESEHATAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN. BPJS KESEHATAN DALAM WAKTU PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA SEJAK PERMINTAAN PRESIDEN DITERIMA HARUS MENYAMPAIKAN LAPORAN. BPJS KESEHATAN WAJIB MENGUMUMKAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT DALAM BENTUK RINGKASAN PADA SITUS (WEBSITE) BPJS DAN MELALUI PALING SEDIKIT 2 (DUA) MEDIA MASSA CETAK BERBAHASA INDONESIA YANG MEMILIKI PEREDARAN LUAS SECARA NASIONAL, PALING LAMBAT TANGGAL 31 JULI TAHUN BERIKUTNYA. JANGKA WAKTU PENGUMUMAN PADA SITUS (WEBSITE) , DILAKUKAN PALING SINGKAT SAMPAI DENGAN TERBITNYA LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BERIKUTNYA. KETENTUAN MENGENAI BENTUK DAN ISI RINGKASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN , DITETAPKAN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN. PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN . PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DILAKUKAN MELALUI PENGAWASAN: A. INTERNAL; DAN B. EKSTERNAL. PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DILAKUKAN OLEH DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL. PENGAWASAN EKSTERNAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DILAKUKAN OLEH DJSN DAN LEMBAGA PENGAWAS INDEPENDEN. PENGAWASAN INDEPENDEN DILAKUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. DALAM HAL TERTENTU SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN. PENGAWASAN EKSTERNAL OLEH DJSN, DILAKUKAN TERHADAP KINERJA BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. PENGAWASAN EKSTERNAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. MONITORING DAN EVALUASI DJSN MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI KONDISI KESEHATAN KEUANGAN ASET BPJS KESEHATAN DAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DJSN WAJIB MENYAMPAIKAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONDISI KESEHATAN KEUANGAN KEPADA PRESIDEN. DJSN MENYELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONDISI KESEHATAN KEUANGAN DENGAN MENTERI TERKAIT PALING SEDIKIT 6 (ENAM) BULAN SEKALI. DALAM HAL HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONDISI KESEHATAN KEUANGAN DINILAI BERPOTENSI MENIMBULKAN RISIKO FISKAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, MENTERI BERKOORDINASI DENGAN DJSN DAN PIHAK TERKAIT UNTUK MELAKUKAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI. KETENTUAN PERALIHAN PADA SAAT PERATURAN PEMERINTAH INI MULAI BERLAKU, BPJS KESEHATAN WAJIB MENYESUAIKAN JENIS INVESTASI YANG BERASAL DARI PENGALIHAN ASET PT ASKES (PERSERO) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH INI PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK PERATURAN PEMERINTAH INI MULAI BERLAKU. KETENTUAN DI ATAS TIDAK BERLAKU UNTUK SURAT UTANG KORPORASI YANG TELAH DIMILIKI DAN DIMAKSUDKAN UNTUK DIMILIKI SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO SEBELUM PERATURAN PEMERINTAH INI BERLAKU.
Lengkapnya..
PASAL 47 AYAT (1) UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN MEWAJIBKAN BPJS MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN DANA JAMINAN SOSIAL SECARA OPTIMAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA DAN HASIL YANG MEMADAI. DALAM PENJELASANNYA DIKEMUKAKAN “YANG DIMAKSUD DENGAN LIKUIDITAS ADALAH KEMAMPUAN KEUANGAN BPJS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK. YANG DIMAKSUD DENGAN SOLVABILITAS ADALAH KEMAMPUAN KEUANGAN BPJS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG”. PADA AYAT (2) DITENTUKAN “TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PP”. PASAL 50 AYAT (1) UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG “SJSN MENENTUKAN BPJS WAJIB MEMBENTUK CADANGAN TEKNIS SESUAI DENGAN STANDAR PRAKTEK AKTUARIA YANG LAZIM DAN BERLAKU UMUM”. PENJELASANNYA MENGEMUKAKAN: “CADANGAN TEKNIS MENGGAMBARKAN KEWAJIBAN BPJS YANG TIMBUL DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN DI MASA DEPAN KEPADA PESERTA”. PADA AYAT (2) DITENTUKAN “KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PP”. KEMUDIAN PASAL 43 AYAT (1) UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS MENENTUKAN “ASET DANA JAMINAN SOSIAL BERSUMBER DARI: A. IURAN JAMINAN SOSIAL TERMASUK BANTUAN IURAN; B. HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL; C. HASIL PENGALIHAN ASET PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG MENJADI HAK PESERTA DARI BUMN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL;DAN D. SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” PADA AYAT (2) DITENTUKAN “ASET DANA JAMINAN SOSIAL DIGUNAKAN UNTUK: A. PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN SOSIAL; B. DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL;DAN C. INVESTASI DALAM INSTRUMENT INVESTASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) DIATUR DALAM PP.” SELANJUTNYA PASAL 45 AYAT (1) UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS MENENTUKAN “DANA OPERASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 41 AYAT (1) HURUF D DITENTUKAN BERDASARKAN PERSENTASE DARI IURAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DARI HASIL DANA PENGEMBANGAN”. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERSENTASE DANA OPERASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR DALAM PP”. AGAR KETENTUAN DALAM UU SJSN DAN UU BPJS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DAPAT TERLAKSANA SECARA OPERASIONAL, MAKA PADA 24 DESEMBER 2013 TELAH DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PP TERSEBUT MULAI BERLAKU PADA 1 JANUARI 2014. SISTIMATIKA PP TERSEBUT TERDIRI DARI 49 PASAL YANG DIKELOMPOKAN DALAM 7 BAB DENGAN SISTIMATIKA SEBAGAI BERIKUT: BAB I. KETENTUAN UMUM,PASAL 1 SAMPAI DENGAN PASAL 3. BAB II. PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,PASAL 4 SAMPAI DENGAN PASAL 9. BAB II DIBAGI DALAM 3 BAGIAN YAITU: BAGIAN KESATU, UMUM. BAGIAN KEDUA, INVENTARISAASI DATA DAN INFORMASI ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KETIGA, PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KETIGA INI DIBAGI LAGI DALAM 3 PARAGRAF,YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, RANCANGAN RENCANA STRATEGIS. PARAGRAF 3, RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN. BAB III. PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, PASAL 10 SAMPAI DENGAN PASAL 43. BAB INI DIBAGI DALAM 7 BAGIAN, YAITU: BAGIAN KESATU,UMUM. BAGIAN KEDUA,SUMBER ASET. BAGIAN KEDUA INI,DIBAGI DALAM 3 PARAGRAF,YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, SUMBER ASET BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, SUMBER ASET DAA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KETIGA, LIABILITAS. BAGIAN KETIGA INI DIBAGI DALAM 3 PARAGRAF YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, LIABILITAS BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KEEMPAT, PENGGUNAAN. BAGIAN KEEMPAT INI DIBAGAI DALAM 3 PARAGRAF,YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, PENGGUNAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KELIMA, PENGEMBANGAN. BAGIAN KELIMA INI DIBAGI DALAM 3 PARAGRAF, YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGIAN KEENAM, KESEHATAN KEUANGAN. BAGIAN KEENAM INI DIBAGI DALAM 3 PARAGRAF, YAITU: PARAGRAF 1, UMUM. PARAGRAF 2, KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN. PARAGRAF 3, KESEHATAN KEUANGAN ASET DANA JAMINAN SOCIAL KESEHATAN. BAGIAN KETUJUH, PERTANGGUNG JAWABAN. BAB IV. PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, PASAL 44 SAMPAI DENGAN PASAL 46. BAB V. MONITORING DAN EVALUASI, PASAL 47. BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN, PASAL 48. BAB VII. KETENTUAN PENUTUP, PASAL 49. DILIHAT DARI SISTIMATIKA DIATAS,DAPAT DIKEMUKAKAN BAHWA PP INI FOCUS PADA PENGATURAN PELAKSANAAN PEGELOLAAN ASSET BPJS KESEHATAN. 34 PASAL DARI 49 PASAL PP INI BERISI MATERI MUATAN MENGENAI PELAKSANAAN PEGELOLAAN ASSET BPJS KESEHATAN. KETENTUAN UMUM DALAM KETENTUAN UMUM SELAIN DIATUR MENGENAI PENGERTIAN ATAU DEFINISI ISTILAH YANG SERING DIGUNAKAN DALAM PP,JUGA DIATUR HAL-HAL YANG BERSIFAT UMUM LAINNYA. PASAL 1 PP MEMUAT DEFINISI ATAU PENGERTIAN 8 ISTILAH YANG SERING DIGUNAKAN DALAM PP,SEBAGAI BERIKUT: PASAL 1 PP MENETUKAN:“DALAM PERATURAN PEMERINTAH INI, YANG DIMAKSUD DENGAN: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT BPJS KESEHATAN ADALAH BADAN HUKUM YANG DIBENTUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. JAMINAN KESEHATAN ADALAH JAMINAN BERUPA PERLINDUNGAN KESEHATAN AGAR PESERTA MEMPEROLEH MANFAAT PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR KESEHATAN YANG DIBERIKAN KEPADA SETIAP ORANG YANG TELAH MEMBAYAR IURAN ATAU IURANNYA DIBAYAR OLEH PEMERINTAH. BANK ADALAH BANK UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI PERBANKAN. SURPLUS TAHUN BERJALAN YANG SELANJUTNYA DISEBUT SURPLUS ADALAH KELEBIHAN PENDAPATAN ATAS PENGELUARAN DALAM SATU TAHUN BUKU YANG DICATAT SESUAI DENGAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM. ASET BERSIH ADALAH SELISIH TOTAL ASET ATAS TOTAL LIABILITAS PADA WAKTU TERTENTU YANG DICATAT SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL YANG SELANJUTNYA DISINGKAT DJSN ADALAH DEWAN YANG BERFUNGSI UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. BADAN USAHA MILIK NEGARA, YANG SELANJUTNYA DISEBUT BUMN, ADALAH BADAN USAHA YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN BESAR MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA MELALUI PENYERTAAN SECARA LANGSUNG YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN. MENTERI ADALAH MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEUANGAN. “PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MENURUT PASAL 2 DILAKUKAN, SECARA OPTIMAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA, DAN HASIL YANG MEMADAI. BPJS KESEHATAN, MENGELOLA ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG TERDIRI ATAS: A. ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PADA AYAT (2) DITENTUKAN, BPJS KESEHATAN DALAM MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN MELALUI: A. PERENCANAAN; B. PELAKSANAAN; DAN C. PENGAWASAN DAN EVALUASI. PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN A. UMUM. PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DISUSUN SESUAI DENGAN TAHAPAN YANG DITETAPKAN DALAM STANDAR PERENCANAAN YANG BERLAKU SECARA NASIONAL YANG MENCAKUP: A. INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; DAN B. PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. B. INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. INVENTARISASI ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DITUJUKAN UNTUKMENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI ASET LIABILITAS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI MELIPUTI: A. SUMBER ASET; B. LIABILITAS; C. PENGGUNAAN; DAN D. PENGEMBANGAN. C. PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN . C. 1. UMUM. RANCANGAN RENCANA PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PALING SEDIKIT MEMUAT RENCANA PENGELOLAAN: A. ASET DAN LIABILITAS BPJS KESEHATAN; DAN B. ASET DAN LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. RANCANGAN RENCANA PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERDIRI ATAS: A. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS; DAN B. RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN. C. 2. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DISUSUN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN DAN MEMUAT ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERMASUK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS INVESTASI. KEBIJAKAN DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS INVESTASI PALING SEDIKIT MEMUAT: A. PROFIL ASET DAN LIABILITAS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; DAN B. KESESUAIAN ANTARA DURASI ASET DAN DURASI LIABILITAS. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DITETAPKAN OLEH DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN MENJADI RENCANA STRATEGIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG DITETAPKAN UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DIATUR DENGAN PERATURAN DIREKSI BPJS KESEHATAN. C. 3. RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN. RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN DISUSUN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN, DENGAN MENGACU PADA RENCANA STRATEGIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. RANCANGAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN TERSEBUT DITETAPKAN OLEH DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN MENJADI RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK MENJADI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN A. UMUM. PELAKSANAAN PENGELOAAN ASSET JAMINAN SOCIAL KESEHATAN MELIPUTI: A. SUMBER ASET; B. LIABILITAS; C. PENGGUNAAN; D. PENGEMBANGAN; E. KESEHATAN KEUANGAN; DAN F. PERTANGGUNGJAWABAN. B. SUMBER ASET. C. 1. UMUM SUMBER ASET JAMINAN SOCIAL KESEHATAN TERDIRI ATAS SUMBER: A. ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. C. 2. SUMBER ASET BPJS KESEHATAN. SUMBER ASET BPJS KESEHATAN TERDIRI ATAS: A. MODAL AWAL DARI PEMERINTAH YANG MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM; B. HASIL PENGALIHAN ASET BUMN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; C. HASIL PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN; D. DANA OPERASIONAL YANG DIAMBIL DARI DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; DAN/ATAU E. SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI MODAL, MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAN TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM.ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGALIHAN ASET BUMN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, MERUPAKAN HASIL PENGALIHAN ASET LEMBAGA DARI PT ASKES (PERSERO). ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGEMBANGAN , BERASAL DARI SEMUA PENAMBAHAN ASET BPJS KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL DARI PENEMPATAN INVESTASI MAUPUN BUKAN INVESTASI. ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DANA OPERASIONAL YANG DIAMBIL DARI DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAIMANA , MERUPAKAN DANA YANG DISEDIAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , MERUPAKAN DANA YANG BERASAL DARI: A. SURPLUS KEGIATAN BPJS KESEHATAN; DAN B. HIBAH DAN/ATAU BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HIBAH DAN/ATAU BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT DAPAT BERUPA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA. ASET BPJS KESEHATAN WAJIB DINILAI SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. DANA OPERASIONAL YANG DAPAT DIAMBIL DARI DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN OLEH BPJS KESEHATAN PALING TINGGI 10% (SEPULUH PERSEN) DARI TOTAL IURAN YANG TELAH DITERIMA OLEH BPJS KESEHATAN. BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL DITETAPKAN SETIAP TAHUN OLEH MENTERI SETELAH BERKOORDINASI DENGAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN DAN DJSN. DALAM PENENTUAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL , BPJS KESEHATAN MENGAJUKAN USULAN BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL KEPADA MENTERI PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN MELAMPIRKAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN BPJS KESEHATAN. MENTERI MENETAPKAN BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN BERJALAN. BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK TAHUN 2014 DITETAPKAN OLEH MENTERI PALING LAMBAT TANGGAL 31 DESEMBER 2013. C. 3. SUMBER ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. SUMBER ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERDIRI ATAS: A. IURAN JAMINAN KESEHATAN TERMASUK BANTUAN IURAN; B. HASIL PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; C. ASET PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG MENJADI HAK PESERTA DARI BUMN YANG MENJALANKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; DAN D. SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI IURAN JAMINAN KESEHATAN TERMASUK BANTUAN IURAN, BERASAL DARI IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGEMBANGAN , BERASAL DARI SEMUA PENAMBAHAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL DARI PENEMPATAN INVESTASI MAUPUN BUKAN INVESTASI. ASET PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG MENJADI HAK PESERTA DARI BUMN YANG MENJALANKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MERUPAKAN HASIL PENGALIHAN ASET LEMBAGA PT ASKES (PERSERO) DAN ASET PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) YANG BERUPA UANG TUNAI, SURAT BERHARGA, PIUTANG IURAN, DAN UANG MUKA PELAYANAN KESEHATAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG MENJADI HAK PESERTA YANG DIALIHKAN SEBESAR: A. UTANG KLAIM PELAYANAN KESEHATAN; B. KLAIM PELAYANAN KESEHATAN YANG MASIH DALAM PROSES; C. KLAIM PELAYANAN KESEHATAN YANG BELUM DITAGIHKAN OLEH FASILITAS KESEHATAN; DAN D. CADANGAN PREMI. BESARNYA “CADANGAN PREMI” UNTUK PENGALIHAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL DARI PT JAMSOSTEK (PERSERO) DALAM KETENTUAN INI SAMA DENGAN CADANGAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN YANG DIHITUNG BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PASAL 19 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. BESARNYA “CADANGAN PREMI” UNTUK PENGALIHAN ASET DARI PT ASKES (PERSERO) DALAM KETENTUAN INI MERUPAKAN CADANGAN PREMI YANG SELAMA INI DIBENTUK OLEH PT ASKES (PERSERO). ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI SUMBER LAIN YANG SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MERUPAKAN DANA YANG BERASAL DARI: A. SURPLUS ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; B. SURPLUS ASET BPJS KESEHATAN; C. DANA TALANGAN DARI BPJS KESEHATAN UNTUK PEMBAYARAN MANFAAT; DAN/ATAU DANA TALANGAN DARI BPJS KESEHATAN DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS YANG BERSIFAT JANGKA PENDEK DAN HAL-HAL YANG INSIDENTIL. D. HIBAH DAN/ATAU BANTUAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI HIBAH DAN/ATAU BANTUAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT DAPAT BERUPA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA. D. LIABILITAS. C. 1. UMUM LIABILITAS TERDIRI ATAS: A. LIABILITAS BPJS KESEHATAN; DAN B. LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. C. 2. LIABILITAS BPJS KESEHATAN. LIABILITAS BPJS KESEHATAN MELIPUTI SELURUH LIABILITAS TERKAIT PENGELOLAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. YANG DIMAKSUD DENGAN “SELURUH LIABILITAS TERKAIT PENGELOLAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN” ANTARA LAIN ADALAH: A. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP; B. UTANG INVESTASI; C. UTANG PAJAK; D. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR; E. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA; DAN/ATAU F. UTANG IMBALAN PASTI PASCA KERJA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LIABILITAS BPJS KESEHATAN WAJIB DINILAI SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. C.3. LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MERUPAKAN SELURUH KEWAJIBAN PEMBAYARAN MANFAAT KEPADA PESERTA YANG TERDIRI ATAS: A. UTANG KLAIM; B. AKUMULASI IURAN YANG BELUM DAPAT DIIDENTIFIKASI PESERTANYA; YANG DIMAKSUD “AKUMULASI IURAN YANG BELUM DAPAT DIIDENTIFIKASI PESERTANYA” ANTARA LAIN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN IURAN OLEH PEMBERI KERJA ATAU PERORANGAN YANG DISETORKAN DALAM SATU DOKUMEN SETORAN YANG BELUM DIRINCI UNTUK SETIAP PESERTANYA. C. CADANGAN TEKNIS; DAN D. LIABILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU DAN TERKAIT DENGAN AKTIVITAS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. UTANG KLAIM DIHITUNG BERDASARKAN KLAIM YANG TELAH DILAPORKAN DAN DISETUJUI NAMUN BELUM DIBAYAR. PENILAIAN LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERUPA AKUMULASI IURAN WAJIB DILAKUKAN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. CADANGAN TEKNIS , TERDIRI ATAS: A. CADANGAN ATAS IURAN YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN; B. CADANGAN KLAIM DALAM PROSES PENYELESAIAN; DAN C. CADANGAN KLAIM YANG SUDAH TERJADI NAMUN BELUM DILAPORKAN. CADANGAN ATAS IURAN YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN DIHITUNG BERDASARKAN PROPORSI IURAN SECARA HARIAN UNTUK MASA PROTEKSI YANG BELUM DIJALANI. CADANGAN KLAIM DALAM PROSES PENYELESAIAN DIHITUNG BERDASARKAN KLAIM YANG TELAH DILAPORKAN NAMUN MASIH DALAM PROSES VERIFIKASI. CADANGAN KLAIM YANG SUDAH TERJADI NAMUN BELUM DILAPORKAN DIHITUNG MENGGUNAKAN PRINSIP DAN METODE AKTUARIA YANG BERLAKU UMUM. D.BAGIAN KEEMPAT PENGGUNAAN ASET. D. 1. UMUM. PENGGUNAAN ASET TERDIRI ATAS: A. PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. PENGGUNAAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. D.2. PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN. PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN DAPAT DILAKUKAN UNTUK: A. BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; B. BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN; C. BIAYA UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PELAYANAN; DAN D.INVESTASI DALAM INSTRUMEN INVESTASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN TERDIRI ATAS BIAYA PERSONEL DAN BIAYA NON PERSONEL YANG JENIS DAN BESARANNYA DITETAPKAN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN. ASET BPJS KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DITETAPKAN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. ASET BPJS KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BIAYA PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN DITETAPKAN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. ASET BPJS KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK INVESTASI DALAM INSTRUMEN INVESTASI , DILAKUKAN MELALUI INVESTASI PADA INSTRUMEN INVESTASI PASAR UANG, PASAR MODAL, DAN INVESTASI LANGSUNG. D. 3. PENGGUNAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PENGGUNAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAPAT DILAKUKAN UNTUK: A. PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN; B. DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; DAN C. INVESTASI DALAM INSTRUMEN INVESTASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN BERUPA PEMBAYARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN YANG BERSIFAT PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF, TERMASUK OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI YANG DIPERLUKAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BERUPA DANA YANG DIALOKASIKAN UNTUK OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN OLEH BPJS KESEHATAN. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK INVESTASI DALAM INSTRUMEN INVESTASI DILAKUKAN MELALUI INVESTASI PADA INSTRUMEN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH INI. E.PENGEMBANGAN . E.1. UMUM. PENGEMBANGAN ASET TERDIRI ATAS: A. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. E. 2. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DILAKUKAN DALAM BENTUK INVESTASI YANG DIKEMBANGKAN MELALUI PENEMPATANNYA PADA INSTRUMEN INVESTASI DALAM NEGERI. INSTRUMEN INVESTASI DALAM NEGERI MELIPUTI: A. DEPOSITO BERJANGKA TERMASUK DEPOSIT ON CALL DAN DEPOSITO YANG BERJANGKA WAKTU KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 1 (SATU) BULAN SERTA SERTIFIKAT DEPOSITO YANG TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN (NON NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT) PADA BANK; B. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; C. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN BANK INDONESIA; D. SURAT UTANG KORPORASI YANG TERCATAT DAN DIPERJUALBELIKAN SECARA LUAS DALAM BURSA EFEK INDONESIA; E. SAHAM YANG TERCATAT DALAM BURSA EFEK INDONESIA; F. REKSADANA; G. EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET; H. DANA INVESTASI REAL ESTATE; I. PENYERTAAN LANGSUNG; DAN/ATAU YANG DIMAKSUD DENGAN “PENYERTAAN LANGSUNG” DALAM KETENTUAN INI ADALAH PENEMPATAN INVESTASI PADA SAHAM YANG TIDAK TERCATAT DI BURSA EFEK. J. TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA SURAT UTANG KORPORASI YANG TERCATAT DAN DIPERJUALBELIKAN SECARA LUAS DALAM BURSA EFEK INDONESIA HARUS PALING KURANG MEMILIKI PERINGKAT A- ATAU YANG SETARA DARI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI LEMBAGA PENGAWAS DI BIDANG PASAR MODAL. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA REKSADANA MERUPAKAN PRODUK REKSADANA YANG TELAH TERDAFTAR PADA LEMBAGA PENGAWAS DI BIDANG PASAR MODAL. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DAN DANA INVESTASI REAL ESTATE HARUS MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT: A. TELAH MENDAPAT PERNYATAAN EFEKTIF DARI LEMBAGA PENGAWAS DI BIDANG PASAR MODAL; B. PALING KURANG MEMILIKI PERINGKAT A- ATAU YANG SETARA DARI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI LEMBAGA PENGAWAS DI BIDANG PASAR MODAL; DAN C. DILAKUKAN MELALUI PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PASAR MODAL. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA PENYERTAAN LANGSUNG HANYA DAPAT DILAKUKAN PADA BADAN USAHA DENGAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT: A. BERGERAK DI BIDANG YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS BPJS KESEHATAN DALAM MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL; B. TIDAK BERPOTENSI MENIMBULKAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM MELAKUKAN KERJASAMA; DAN TERMASUK KE DALAM KRITERIA “TIDAK BERPOTENSI MENIMBULKAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM MELAKUKAN KERJASAMA” ANTARA LAIN PENYEDIAAN MANFAAT TAMBAHAN, PENYEDIAAN OBAT, INDUSTRI FARMASI, DAN PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN. C. TIDAK BERGERAK DI BIDANG USAHA YANG PERMODALANNYA DIATUR SECARA KETAT SEHINGGA BERPOTENSI MENIMBULKAN KEWAJIBAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PERMODALAN SECARA BERKELANJUTAN. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN HARUS MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT: A. DILENGKAPI DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN ATAS NAMA BPJS KESEHATAN; B. MEMBERIKAN PENGHASILAN KE BPJS KESEHATAN; DAN C. TIDAK DITEMPATKAN PADA TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN YANG SEDANG DIAGUNKAN, DALAM SENGKETA, ATAU DIBLOKIR PIHAK LAIN. INSTRUMEN INVESTASI DIBATASI DENGAN KETENTUAN: A. INVESTASI BERUPA DEPOSITO BERJANGKA TERMASUK DEPOSIT ON CALL DAN DEPOSITO YANG BERJANGKA WAKTU KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 1 (SATU) BULAN SERTA SERTIFIKAT DEPOSITO YANG TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN (NON NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT) PADA BANK, PALING TINGGI 15% (LIMA BELAS PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI UNTUK SETIAP BANK; B. INVESTASI BERUPA SURAT UTANG KORPORASI YANG TERCATAT DAN DIPERJUAL BELIKAN SECARA LUAS DALAM BURSA EFEK INDONESIA UNTUK SETIAP EMITEN PALING TINGGI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; C. INVESTASI BERUPA SAHAM YANG TERCATAT DALAM BURSA EFEK INDONESIA, UNTUK SETIAP EMITEN PALING TINGGI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; D. INVESTASI BERUPA REKSADANA, UNTUK SETIAP MANAJER INVESTASI PALING TINGGI 15% (LIMA BELAS PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; E. INVESTASI BERUPA EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET UNTUK SETIAP MANAJER INVESTASI PALING TINGGI 10% (SEPULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; F. INVESTASI BERUPA DANA INVESTASI REAL ESTATE, UNTUK SETIAP MANAJER INVESTASI PALING TINGGI 10% (SEPULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; G. INVESTASI BERUPA PENYERTAAN LANGSUNG, UNTUK SETIAP PIHAK TIDAK MELEBIHI 1% (SATU PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI DAN SELURUHNYA PALING TINGGI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI; DAN H. INVESTASI BERUPA TANAH TANAH, BANGUNAN, ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN, SELURUHNYA PALING TINGGI 5% (LIMA PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN BERUPA INVESTASI TIDAK DIKENAKAN PEMBATASAN JUMLAH DAN PERSENTASE. SELAIN HARUS MEMENUHI KETENTUAN , BPJS KESEHATAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI ASET BPJS KESEHATAN DILARANG MENEMPATKAN DANA PADA PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA DIMILIKI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, PEGAWAI BPJS KESEHATAN, PEGAWAI LEMBAGA PENGAWAS BPJS, ANGGOTA DJSN, ATAU PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA KARENA PERKAWINAN DAN KETURUNAN SAMPAI DERAJAT KETIGA DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DJSN, PEGAWAI BPJS, DAN PEGAWAI LEMBAGA PENGAWAS BPJS. BPJS KESEHATAN DILARANG MELAKUKAN TRANSAKSI DERIVATIF ATAU MEMILIKI INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK ASET BPJS KESEHATAN, KECUALI EFEK BERAGUN ASET DAN TURUNAN SURAT BERHARGA YANG DIPEROLEH SEBAGAI BAGIAN YANG MELEKAT PADA SUATU SURAT BERHARGA YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA. BPJS KESEHATAN DILARANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DALAM BENTUK INVESTASI BERUPA SAHAM DAN SURAT UTANG KORPORASI YANG EMITENNYA MERUPAKAN BADAN HUKUM ASING. DALAM MELAKUKAN INVESTASI, BPJS KESEHATAN WAJIB MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO. KETENTUAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO DIATUR DENGAN PERATURAN DIREKSI BPJS KESEHATAN. E.3 .PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DILAKUKAN DALAM BENTUK INVESTASI YANG DIKEMBANGKAN MELALUI PENEMPATANNYA PADA INSTRUMEN INVESTASI DALAM NEGERI. INSTRUMEN INVESTASI DALAM NEGERI MELIPUTI: A. DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK, TERMASUK DEPOSIT ON CALL DAN DEPOSITO YANG BERJANGKA WAKTU KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 3 (TIGA) BULAN; B. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA; DAN/ATAU C. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA. INVESTASI BERUPA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK, TERMASUK DEPOSIT ON CALL DAN DEPOSITO YANG BERJANGKA WAKTU KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 3 (TIGA) BULAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) HURUF A, PALING TINGGI 15% (LIMA BELAS PERSEN) DARI JUMLAH INVESTASI UNTUK SETIAP BANK. PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN BERUPA INVESTASI TIDAK DIKENAKAN PEMBATASAN JUMLAH DAN PERSENTASE. DALAM HAL JUMLAH INVESTASI MELEBIHI BATASAN KARENA TERJADI KENAIKAN DAN/ATAU PENURUNAN NILAI SURAT BERHARGA, BPJS KESEHATAN WAJIB MENYESUAIKAN KEMBALI JUMLAH INVESTASI TERSEBUT DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEJAK TERJADINYA KELEBIHAN TERSEBUT. DALAM HAL JUMLAH INVESTASI MELEBIHI BATASAN KARENA TERJADI KENAIKAN DAN/ATAU PENURUNAN NILAI SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN PEMERINTAH, BPJS KESEHATAN WAJIB MENYESUAIKAN KEMBALI JUMLAH INVESTASI TERSEBUT DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN SEJAK TERJADINYA KELEBIHAN TERSEBUT. F.KESEHATAN KEUANGAN. F. 1. UMUM . KESEHATAN KEUANGAN TERDIRI ATAS KESEHATAN KEUANGAN: A. ASET BPJS KESEHATAN; DAN B. ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. KESEHATAN KEUANGAN TERDIRI ATAS: A. SURPLUS; B. NILAI NEGATIF; DAN C. LIKUIDITAS. F. 2. KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN. KESEHATAN KEUANGAN ASET BPJS KESEHATAN YANG MENGALAMI SURPLUS PADA SUATU TAHUN DIGUNAKAN UNTUK: A. MENAMBAH ASET BERSIH BPJS KESEHATAN; DAN/ATAU B. MEMPERKUAT ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PENENTUAN BESARAN ALOKASI SURPLUS ASET BPJS KESEHATAN HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI DEWAN PENGAWAS. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI STANDAR KESEHATAN KEUANGAN ASET BPJS KESEHATAN DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI. F.3 .KESEHATAN KEUANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. KESEHATAN KEUANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATATAN YANG MENGALAMI SURPLUS PADA SUATU TAHUN DIGUNAKAN UNTUK MENAMBAH ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. KESEHATAN KEUANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DIUKUR BERDASARKAN ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN KETENTUAN: A. PALING SEDIKIT HARUS MENCUKUPI ESTIMASI PEMBAYARAN KLAIM UNTUK SETENGAH BULAN KE DEPAN; DAN B. PALING BANYAK SEBESAR ESTIMASI PEMBAYARAN KLAIM UNTUK 6 (ENAM) BULAN KE DEPAN. ESTIMASI PEMBAYARAN KLAIM DIHITUNG BERDASARKAN RATA-RATA KLAIM BULANAN SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN TERAKHIR SEJAK TANGGAL PELAPORAN. DALAM HAL PELAPORAN DISUSUN PER TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN BERJALAN, ESTIMASI KLAIM BULANAN DIHITUNG BERDASARKAN TOTAL KLAIM DARI 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN BERJALAN DAN KEMUDIAN DIBAGI 12 (DUA BELAS). KETENTUAN BATASAN PALING SEDIKIT HARUS MENCUKUPI ESTIMASI PEMBAYARAN KLAIM BERLAKU PALING LAMBAT PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SEJAK BPJS KESEHATAN BEROPERASI. DALAM HAL ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PER AKHIR TAHUN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN , PALING SEDIKIT DAPAT DILAKUKAN TINDAKAN: A. PENYESUAIAN DANA OPERASIONAL; B. PENYESUAIAN BESARAN IURAN; DAN/ATAU C. PENYESUAIAN MANFAAT. DALAM HAL ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERNILAI NEGATIF, PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN KHUSUS. TINDAKAN KHUSUS PALING SEDIKIT DILAKUKAN MELALUI: A. PENYESUAIAN BESARAN IURAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; B. PEMBERIAN SUNTIKAN DANA TAMBAHAN UNTUK KECUKUPAN DANA JAMINAN SOSIAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN/ATAU C. PENYESUAIAN MANFAAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KESULITAN LIKUIDITAS ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAPAT BERUPA KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN. DALAM HAL TERJADI KESULITAN LIKUIDITAS , BPJS KESEHATAN DAPAT MEMBERIKAN DANA TALANGAN KEPADA ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DANA TALANGAN PALING BANYAK 10% (SEPULUH PERSEN) DARI ASET BPJS KESEHATAN. PENGGANTIAN PINJAMAN DILAKUKAN SETELAH ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERNILAI POSITIF DAN PENGGANTIAN TERSEBUT TIDAK MENGAKIBATKAN ASET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEMBALI BERNILAI NEGATIF. PENGGANTIAN PINJAMAN DAPAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP. G. KETUJUH PERTANGGUNGJAWABAN. BPJS KESEHATAN WAJIB MENYUSUN: A. LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BPJS KESEHATAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER; DAN B. LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN BPJS KESEHATAN DAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI. KETENTUAN MENGENAI BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TERMASUK LAPORAN AKTUARIS YANG WAJIB DISUSUN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU. BPJS KESEHATAN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN YANG TELAH DIAUDIT, PALING LAMBAT 30 JUNI TAHUN BERIKUTNYA KEPADA PRESIDEN SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS DAN DITEMBUSKAN KEPADA MENTERI, MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN, OTORITAS JASA KEUANGAN, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, DAN DJSN. PRESIDEN SEWAKTU-WAKTU DAPAT MEMINTA LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA BPJS KESEHATAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN. BPJS KESEHATAN DALAM WAKTU PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA SEJAK PERMINTAAN PRESIDEN DITERIMA HARUS MENYAMPAIKAN LAPORAN. BPJS KESEHATAN WAJIB MENGUMUMKAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT DALAM BENTUK RINGKASAN PADA SITUS (WEBSITE) BPJS DAN MELALUI PALING SEDIKIT 2 (DUA) MEDIA MASSA CETAK BERBAHASA INDONESIA YANG MEMILIKI PEREDARAN LUAS SECARA NASIONAL, PALING LAMBAT TANGGAL 31 JULI TAHUN BERIKUTNYA. JANGKA WAKTU PENGUMUMAN PADA SITUS (WEBSITE) , DILAKUKAN PALING SINGKAT SAMPAI DENGAN TERBITNYA LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BERIKUTNYA. KETENTUAN MENGENAI BENTUK DAN ISI RINGKASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN , DITETAPKAN OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN. PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN . PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DILAKUKAN MELALUI PENGAWASAN: A. INTERNAL; DAN B. EKSTERNAL. PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DILAKUKAN OLEH DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL. PENGAWASAN EKSTERNAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DILAKUKAN OLEH DJSN DAN LEMBAGA PENGAWAS INDEPENDEN. PENGAWASAN INDEPENDEN DILAKUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. DALAM HAL TERTENTU SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN. PENGAWASAN EKSTERNAL OLEH DJSN, DILAKUKAN TERHADAP KINERJA BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. PENGAWASAN EKSTERNAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. MONITORING DAN EVALUASI DJSN MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI KONDISI KESEHATAN KEUANGAN ASET BPJS KESEHATAN DAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DJSN WAJIB MENYAMPAIKAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONDISI KESEHATAN KEUANGAN KEPADA PRESIDEN. DJSN MENYELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONDISI KESEHATAN KEUANGAN DENGAN MENTERI TERKAIT PALING SEDIKIT 6 (ENAM) BULAN SEKALI. DALAM HAL HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONDISI KESEHATAN KEUANGAN DINILAI BERPOTENSI MENIMBULKAN RISIKO FISKAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, MENTERI BERKOORDINASI DENGAN DJSN DAN PIHAK TERKAIT UNTUK MELAKUKAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI. KETENTUAN PERALIHAN PADA SAAT PERATURAN PEMERINTAH INI MULAI BERLAKU, BPJS KESEHATAN WAJIB MENYESUAIKAN JENIS INVESTASI YANG BERASAL DARI PENGALIHAN ASET PT ASKES (PERSERO) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH INI PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK PERATURAN PEMERINTAH INI MULAI BERLAKU. KETENTUAN DI ATAS TIDAK BERLAKU UNTUK SURAT UTANG KORPORASI YANG TELAH DIMILIKI DAN DIMAKSUDKAN UNTUK DIMILIKI SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO SEBELUM PERATURAN PEMERINTAH INI BERLAKU.
Lengkapnya..
JAMKESMAS
JAMKESDA
Lebih dari 300 Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial tingkat daerah. Temukan informasi selengkapnya tentang penyelenggaraan, manfaat, iuran dan informasi-informasi daerah.
JPKM
ON TOP
Anda membutuhkan asuransi kesehatan untuk melengkapi Program Jamsostek? Temukan produk-produk asuransi kesehatan dari perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.
Fasilitas Kesehatan
Dapatkan informasi klinik sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan dan program asuransi kesehatan/jaminan kesehatan yang tersedia
STATISTIK
 | Pengunjung Kemarin | 1.629 |
 | Hits Kemarin | 46.599 |
| Pengunjung Bulan Ini | 44.753 |
| Hits Bulan Ini | 1.212.561 |
 | Total Pengunjung | 1.299.785 |
 | Total Hits | 36.673.880 |
Your IP: 54.81.177.140
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Thursday, 24-07-2014