x
Login
PraSJSN
Segera Hadir TEROPONG
Mengupas Perkembangan Pelaksanaan SJSN
Ikuti dan Perbaharui Terus Wawasan Jaminan Sosial Anda
EMPAT BELAS (11 + 3) Reformasi Pelayanan Kesehatan oleh UU SJSN dan UU BPJS
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) mengubah sistem pelayanan kesehatan perorangan. Kedua UU tersebut menata kembali aktor, hubungan kelembagaan dan prosedur pelayanan kesehatan perorangan. UU SJSN mengubahnya melalui sebelas kebijakan. UU BPJS menyumbang tiga kebijakan lainnya untuk mengubah secara mendasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di Indonesia. 11 Perubahan melalui UU SJSN Pertama, pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan dengan mekanisme jaminan kesehatan sosial. Dua pasal UU SJSN mengatur kebijakan ini. Pasal 22 UU SJSN mengatur bahwa, “manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perserorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif,…
Lengkapnya..
Agenda
Opini
Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar
Perkembangan kebijakan publik yang berkembang di Indonesia memprihatinkan. Ketidakpastian demi ketidakpastian makin MEREPOTKAN rata-rata warganegara karena daya beli mereka terkikis. Pebisnis harus ikut pusing memikirkan urusan politik, bahkan…
Forum
Peluncuran Buku “Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar”Perlu perjuangan panjang untuk menyebarluaskan ide mengenai pentingnya jaminan sosial di Indonesia. Setidaknya pengalaman penulis, Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina Jakarta,Dinna Wisnu PhD,membenarkan situasi ini. Pada pidato peluncuran bukunya Dinna Wisnu menyampaikan, “Waktu saya pertama memulai riset tentang topik ini, yang percaya bahwa topik ini penting dan akan booming barulah saya dan ibu saya. Waktu itu pembimbing saya pun, Prof. Liddle, belum melihat mengapa…
Lengkapnya...
DATA TERPADU FAKIR MISKIN
KONSTITUSI NEGARA R.I. MENGAMANATKAN BAHWA FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA. TETAPI KETIKA DITANYA BERAPA BANYAK FAKIR MISKIN, SIAPA SAJA ORANGNYA, DIMANA MEREKA BERADA, APA MATA PENCAHARIANNYA, TIDAK ADA SATU JAWABAN YANG PASTI. MASING-MASING INSTANSI PUNYA DATA SENDIRI, YANG BERBEDA DENGAN DATA INSTANSI LAINYA. HAL ITU TERJADI KARENA MASING-MASING MENENTUKAN KRITERIA DAN METODOLOGI PENDATAAN SENDIRI, DISESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN SEKTOR MASING-MASING. IMPLIKASINYA IALAH PENANGANAN FAKIR MISKIN SERING TIDAK TEPAT SASARAN. APALAGI JIKA KEPENTINGAN POLITIK TURUT BERBICARA, TERUTAMA MENJELANG PEMILIHAN UMUM. BERBAGAI MACAM PROGRAM UNTUK “MEMBANTU” FAKIR MISKIN DIKEMAS UNTUK PENCITRAAN PARTAI ATAU PENCITRAAN DIRI SEORANG CALON, AGAR TERKESAN PRO RAKYAT MISKIN. TANPA DIDUKUNG DATA FAKIR MISKIN YANG JELAS, AKURAT DAN TERPADU, MAKA PROGRAM PENANGAN FAKIR MISKIN BISA SALAH ALAMAT DAN SULIT DIUKUR HASILNYA. HANYA MENJADI PROGRAM “KOSMESTIK” YANG TIDAK MENYENTUH AKAR PERSOALAN SECARA TEPAT. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN, MENENTUKAN PENTINGNYA PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN SEBAGAI DASAR UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA YANG BERBASIS TEKNOLOGI DAN DIJADIKAN SEBAGAI DATA TERPADU. PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA FAKIR MISKIN KRITERIA FAKIR MISKIN DITETAPKAN OLEH MENTERI SOSIAL BERKOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT. KRITERIA DIMAKSUD MENJADI DASAR BAGI BADAN PUSAT STATISTIK UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN. SELANJUTNYA MENTERI SOSIAL MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI TERHADAP HASIL PENDATAAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PUSAT STATISTIK, YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA SEKURANG-KURANGNYA DUA TAHUN SEKALI. KECUALI APABILA TERJADI SITUASI DAN KONDISI TERTENTU YANG BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MEMPENGARUHI SESEORANG MENJADI FAKIR MISKIN. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI TERSEBUT DILAPORKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR. GUBERNUR MENERUSKANNYA KEPADA MENTERI SOSIAL. SEORANG FAKIR MISKIN YANG BELUM TERDATA DAPAT SECARA AKTIF MENDAFTARKAN DIRI KEPADA LURAH ATAU KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS DI TEMPAT TINGGALNYA. KEPALA KELUARGA YANG TELAH TERDAFTAR SEBAGAI FAKIR MISKIN WAJIB MELAPORKAN SETIAP PERUBAHAN DATA ANGGOTA KELUARGANYA KEPADA LURAH ATAU KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS DI TEMPAT TINGGALNYA. LURAH ATAU KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS WAJIB MENYAMPAIKAN PENDAFTARAN ATAU PERUBAHAN DATA DIMAKSUD KEPADA BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT. BUPATI/WALIKOTA KEMUDIAN MENYAMPAIKAN PENDAFTARAN ATAU PERUBAHAN DATA DIMAKSUD KEPADA GUBERNUR UNTUK DITERUSKAN KEPADA MENTERI SOSIAL. DALAM HAL DIPERLUKAN, BUPATI/WALIKOTA DAPAT MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA TERSEBUT. DATA TERPADU DATA YANG TELAH DIVERIFIKASI DAN DIVALIDASI HARUS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIJADIKAN SEBAGAI DATA TERPADU. SETELAH DATA DISAMPAIKAN KEPADA MENTEREI SOSIAL, SELANJUTNYA DITETAPKAN. PENETAPAN DATA FAKIR MISKIN OLEH MENTERI SOSIAL MERUPAKAN DASAR BAGI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN DAN/ATAU PEMBERDAYAAN. DATA TERPADU YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB MENTERI SOSIAL DIPERGUNAKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN DAPAT DIAKSES OLEH SELURUH MASYARAKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PENANGANAN FAKIR MISKIN MELIPUTI PULA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. ANGGOTA MASYARAKAT YANG TERCANTUM DALAM DATA TERPADU SEBAGAI FAKIR MISKIN DIBERIKAN KARTU IDENTITAS. DATA TERPADU FAKIR MISKIN SANGAT DIPERLUKAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL, YAITU PERTAMA UNTUK MENETAPKAN JUMLAH DAN IDENTITAS FAKIR MISKIN DAN ORANG YANG TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN YANG SECARA BERTAHAP DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH SEBAGAI PESERTA JAMINAN SOSIAL KEPADA BPJS. KEDUA, MENENTUKAN SECARA AKURAT ALOKASI ANGGARAN YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK PEMBAYARAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOCIAL. PADA TAHAP PERTAMA, DIALOKASIKAN UNTUK PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG YANG TIDAK MAMPU . DATA TERPADU FAKIR MISKIN YANG DIKELOLA DENGAN BAIK, MENCEGAH TERJADINYA “PERMAINAN” ATAU MANIPULASI DATA FAKIR MISKIN, SERTA MENJAMIN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TEPAT SASARAN. © MARTABAT, WWW.JAMSOSINDONESIA.COM - 2012
Lengkapnya..
KONSTITUSI NEGARA R.I. MENGAMANATKAN BAHWA FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA. TETAPI KETIKA DITANYA BERAPA BANYAK FAKIR MISKIN, SIAPA SAJA ORANGNYA, DIMANA MEREKA BERADA, APA MATA PENCAHARIANNYA, TIDAK ADA SATU JAWABAN YANG PASTI. MASING-MASING INSTANSI PUNYA DATA SENDIRI, YANG BERBEDA DENGAN DATA INSTANSI LAINYA. HAL ITU TERJADI KARENA MASING-MASING MENENTUKAN KRITERIA DAN METODOLOGI PENDATAAN SENDIRI, DISESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN SEKTOR MASING-MASING. IMPLIKASINYA IALAH PENANGANAN FAKIR MISKIN SERING TIDAK TEPAT SASARAN. APALAGI JIKA KEPENTINGAN POLITIK TURUT BERBICARA, TERUTAMA MENJELANG PEMILIHAN UMUM. BERBAGAI MACAM PROGRAM UNTUK “MEMBANTU” FAKIR MISKIN DIKEMAS UNTUK PENCITRAAN PARTAI ATAU PENCITRAAN DIRI SEORANG CALON, AGAR TERKESAN PRO RAKYAT MISKIN. TANPA DIDUKUNG DATA FAKIR MISKIN YANG JELAS, AKURAT DAN TERPADU, MAKA PROGRAM PENANGAN FAKIR MISKIN BISA SALAH ALAMAT DAN SULIT DIUKUR HASILNYA. HANYA MENJADI PROGRAM “KOSMESTIK” YANG TIDAK MENYENTUH AKAR PERSOALAN SECARA TEPAT. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN, MENENTUKAN PENTINGNYA PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN SEBAGAI DASAR UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA YANG BERBASIS TEKNOLOGI DAN DIJADIKAN SEBAGAI DATA TERPADU. PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA FAKIR MISKIN KRITERIA FAKIR MISKIN DITETAPKAN OLEH MENTERI SOSIAL BERKOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT. KRITERIA DIMAKSUD MENJADI DASAR BAGI BADAN PUSAT STATISTIK UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN. SELANJUTNYA MENTERI SOSIAL MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI TERHADAP HASIL PENDATAAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PUSAT STATISTIK, YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA SEKURANG-KURANGNYA DUA TAHUN SEKALI. KECUALI APABILA TERJADI SITUASI DAN KONDISI TERTENTU YANG BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MEMPENGARUHI SESEORANG MENJADI FAKIR MISKIN. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI TERSEBUT DILAPORKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR. GUBERNUR MENERUSKANNYA KEPADA MENTERI SOSIAL. SEORANG FAKIR MISKIN YANG BELUM TERDATA DAPAT SECARA AKTIF MENDAFTARKAN DIRI KEPADA LURAH ATAU KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS DI TEMPAT TINGGALNYA. KEPALA KELUARGA YANG TELAH TERDAFTAR SEBAGAI FAKIR MISKIN WAJIB MELAPORKAN SETIAP PERUBAHAN DATA ANGGOTA KELUARGANYA KEPADA LURAH ATAU KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS DI TEMPAT TINGGALNYA. LURAH ATAU KEPALA DESA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS WAJIB MENYAMPAIKAN PENDAFTARAN ATAU PERUBAHAN DATA DIMAKSUD KEPADA BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT. BUPATI/WALIKOTA KEMUDIAN MENYAMPAIKAN PENDAFTARAN ATAU PERUBAHAN DATA DIMAKSUD KEPADA GUBERNUR UNTUK DITERUSKAN KEPADA MENTERI SOSIAL. DALAM HAL DIPERLUKAN, BUPATI/WALIKOTA DAPAT MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA TERSEBUT. DATA TERPADU DATA YANG TELAH DIVERIFIKASI DAN DIVALIDASI HARUS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIJADIKAN SEBAGAI DATA TERPADU. SETELAH DATA DISAMPAIKAN KEPADA MENTEREI SOSIAL, SELANJUTNYA DITETAPKAN. PENETAPAN DATA FAKIR MISKIN OLEH MENTERI SOSIAL MERUPAKAN DASAR BAGI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN DAN/ATAU PEMBERDAYAAN. DATA TERPADU YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB MENTERI SOSIAL DIPERGUNAKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN DAPAT DIAKSES OLEH SELURUH MASYARAKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PENANGANAN FAKIR MISKIN MELIPUTI PULA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. ANGGOTA MASYARAKAT YANG TERCANTUM DALAM DATA TERPADU SEBAGAI FAKIR MISKIN DIBERIKAN KARTU IDENTITAS. DATA TERPADU FAKIR MISKIN SANGAT DIPERLUKAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL, YAITU PERTAMA UNTUK MENETAPKAN JUMLAH DAN IDENTITAS FAKIR MISKIN DAN ORANG YANG TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN YANG SECARA BERTAHAP DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH SEBAGAI PESERTA JAMINAN SOSIAL KEPADA BPJS. KEDUA, MENENTUKAN SECARA AKURAT ALOKASI ANGGARAN YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK PEMBAYARAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOCIAL. PADA TAHAP PERTAMA, DIALOKASIKAN UNTUK PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG YANG TIDAK MAMPU . DATA TERPADU FAKIR MISKIN YANG DIKELOLA DENGAN BAIK, MENCEGAH TERJADINYA “PERMAINAN” ATAU MANIPULASI DATA FAKIR MISKIN, SERTA MENJAMIN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TEPAT SASARAN. © MARTABAT, WWW.JAMSOSINDONESIA.COM - 2012
Lengkapnya..
BPJS DAPAT BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAIN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS PADA DASARNYA MERUPAKAN PROGRAM NEGARA YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEPASTIAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN DALAM PENJELASAN UMUM UU SJSN. NEGARA MEMANG DIAMANATKAN OLEH KONSTITUSI UNTUK MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG LEMAH DAN TIDAK MAMPU SESUAI DENGAN MARTABAT KEMANUSIAAN. YUDI LATIF (NEGARA PARIPURNA, 2011, HAL 598) MENGEMUKAKAN, ”ORIENTASI PEREKONOMIAN YANG MENGARAH KEPADA KEADILAN SOSIAL MELALUI PEMERATAAN KESEMPATAN DAN JAMINAN SOSIAL INILAH MENJADI MISI DARI NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA. ” JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN SALAH SATU PILAR UNTUK MEMBANGUN SOLIDARITAS SOSIAL ATAU KEGOTONGROYONGAN, GUNA MENJAMIN SETIAP ORANG DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA YANG LAYAK, APABILA MENGHADAPI RESIKO HILANG ATAU BERKURANGNYA PENDAPATAN KARENA MENDERITA SAKIT, KECELAKAAN KERJA, KEHILANGAN PEKERJAAN, MENDERITA CACAT, MEMASUKI USIA LANJUT ATAU PENSIUN. KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI/LEMBAGA LAIN PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB ETIS POLITIS NEGARA ATAS KESEJAHTERAAN UMUM DALAM MASYARAKAT. DALAM NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA TIDAK BOLEH ADA RAKYAT YANG KELAPARAN, ATAU SEKARAT DAN MENEMUI AJAL KARENA TIDAK TERJANGKAU OLEH SISTEM JAMINAN SOSIAL. BPJS YANG DIBENTUK DENGAN UU DENGAN TUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN TERSELENGGARANYA PEMBERIAN JAMINAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR HIDUP YANG LAYAK BAGI SETIAP PESERTA DAN/ATAU ANGGOTA KELUARGANYA, PERLU BERSINERGI DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH, DAN/ATAU ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI. PASAL 51 AYAT (1) UU BPJS MENENTUKAN BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, BPJS BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH. SEPERTI DIKETAHUI JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UNDANG-UNDANG, KARENA ITU KERJASAMA BPJS DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN REGULASI DAN KEWENANGAN UNTUK MENENTUKAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA YANG SECARA TEKNIS BERKAITAN DENGAN TUGAS BPJS DALAM MENYELENGAGARKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PERLU DIJALIN DENGAN TETAP MENGHORMATI KEWENANGAN MASING-MASING. PERLU DITEGASKAN BAHWA KERJASAMA TERSEBUT DILAKUKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. PADA AYAT (2) DITENTUKAN BAHWA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, BPJS DAPAT BEKERJASAMA DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI. DALAM PENJELASAN AYAT INI DIKEMUKAKAN BAHWA KERJASAMA DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI DILAKUKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS BPJS ATAUPUN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PESERTA. KERJASAMA BPJS DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN BERSIFAT OPSIONAL, ARTINYA TIDAK WAJIB UNTUK DILAKUKAN, TETAPI DAPAT DILAKUKAN. TOLOK UKURNYA IALAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BPJS SENDIRI ATAUPUN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PESERTA. KEMUDIAN PADA AYAT (3) DITENTUKAN BAHWA BPJS DAPAT BERTINDAK MEWAKILI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA ORGANISASI ATAU ANGGOTA LEMBAGA INTERNASIONAL APABILA TERDAPAT KETENTUAN BAHWA ANGGOTA DARI ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL TERSEBUT MENGHARUSKAN ATAS NAMA NEGARA. DALAM PENJELASAN AYAT INI DIKEMUKAKAN BAHWA KEANGGOTAAN BPJS DALAM ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL DILAKUKAN DENGAN TETAP MENGIKUTI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. DARI KETENTUAN AYAT (3) DAPAT DIKEMUKAKAN BAHWA BPJS DAPAT BERTINDAK MEWAKILI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL, DENGAN 2 SYARAT, YAITU: TERDAPAT KETENTUAN YANG MENGAHARUSKAN BAHWA KEANGGOTAAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL TERSEBUT ATAS NAMA NEGARA; DAN MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. © MARTABAT, 27 JANUARI 2012 | 15.45
Lengkapnya..
PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS PADA DASARNYA MERUPAKAN PROGRAM NEGARA YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBERI KEPASTIAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN DALAM PENJELASAN UMUM UU SJSN. NEGARA MEMANG DIAMANATKAN OLEH KONSTITUSI UNTUK MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG LEMAH DAN TIDAK MAMPU SESUAI DENGAN MARTABAT KEMANUSIAAN. YUDI LATIF (NEGARA PARIPURNA, 2011, HAL 598) MENGEMUKAKAN, ”ORIENTASI PEREKONOMIAN YANG MENGARAH KEPADA KEADILAN SOSIAL MELALUI PEMERATAAN KESEMPATAN DAN JAMINAN SOSIAL INILAH MENJADI MISI DARI NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA. ” JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN SALAH SATU PILAR UNTUK MEMBANGUN SOLIDARITAS SOSIAL ATAU KEGOTONGROYONGAN, GUNA MENJAMIN SETIAP ORANG DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA YANG LAYAK, APABILA MENGHADAPI RESIKO HILANG ATAU BERKURANGNYA PENDAPATAN KARENA MENDERITA SAKIT, KECELAKAAN KERJA, KEHILANGAN PEKERJAAN, MENDERITA CACAT, MEMASUKI USIA LANJUT ATAU PENSIUN. KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI/LEMBAGA LAIN PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB ETIS POLITIS NEGARA ATAS KESEJAHTERAAN UMUM DALAM MASYARAKAT. DALAM NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA TIDAK BOLEH ADA RAKYAT YANG KELAPARAN, ATAU SEKARAT DAN MENEMUI AJAL KARENA TIDAK TERJANGKAU OLEH SISTEM JAMINAN SOSIAL. BPJS YANG DIBENTUK DENGAN UU DENGAN TUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN TERSELENGGARANYA PEMBERIAN JAMINAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR HIDUP YANG LAYAK BAGI SETIAP PESERTA DAN/ATAU ANGGOTA KELUARGANYA, PERLU BERSINERGI DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH, DAN/ATAU ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI. PASAL 51 AYAT (1) UU BPJS MENENTUKAN BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, BPJS BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH. SEPERTI DIKETAHUI JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UNDANG-UNDANG, KARENA ITU KERJASAMA BPJS DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN REGULASI DAN KEWENANGAN UNTUK MENENTUKAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA YANG SECARA TEKNIS BERKAITAN DENGAN TUGAS BPJS DALAM MENYELENGAGARKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PERLU DIJALIN DENGAN TETAP MENGHORMATI KEWENANGAN MASING-MASING. PERLU DITEGASKAN BAHWA KERJASAMA TERSEBUT DILAKUKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. PADA AYAT (2) DITENTUKAN BAHWA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, BPJS DAPAT BEKERJASAMA DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI. DALAM PENJELASAN AYAT INI DIKEMUKAKAN BAHWA KERJASAMA DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI DILAKUKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS BPJS ATAUPUN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PESERTA. KERJASAMA BPJS DENGAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA LAIN BERSIFAT OPSIONAL, ARTINYA TIDAK WAJIB UNTUK DILAKUKAN, TETAPI DAPAT DILAKUKAN. TOLOK UKURNYA IALAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BPJS SENDIRI ATAUPUN KUALITAS PELAYANAN KEPADA PESERTA. KEMUDIAN PADA AYAT (3) DITENTUKAN BAHWA BPJS DAPAT BERTINDAK MEWAKILI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA ORGANISASI ATAU ANGGOTA LEMBAGA INTERNASIONAL APABILA TERDAPAT KETENTUAN BAHWA ANGGOTA DARI ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL TERSEBUT MENGHARUSKAN ATAS NAMA NEGARA. DALAM PENJELASAN AYAT INI DIKEMUKAKAN BAHWA KEANGGOTAAN BPJS DALAM ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL DILAKUKAN DENGAN TETAP MENGIKUTI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. DARI KETENTUAN AYAT (3) DAPAT DIKEMUKAKAN BAHWA BPJS DAPAT BERTINDAK MEWAKILI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL, DENGAN 2 SYARAT, YAITU: TERDAPAT KETENTUAN YANG MENGAHARUSKAN BAHWA KEANGGOTAAN ORGANISASI ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL TERSEBUT ATAS NAMA NEGARA; DAN MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. © MARTABAT, 27 JANUARI 2012 | 15.45
Lengkapnya..
DANA OPERASIONAL BPJS
SALAH SATU HAK BPJS YANG DITENTUKAN DALAM UU BPJS IALAH MEMPEROLEH DANA OPERASIONAL. MENURUT PASAL 12 UU BPJS, DANA OPERASIONAL BPJS BERSUMBER DARI DANA JAMINAN SOSIAL DAN/ATAU SUMBER LAINNYA YANG SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEMENTARA ITU PASAL 45 AYAT (1) UU BPJS MENENTUKAN BAHWA DANA OPERASIONAL BPJS DITENTUKAN BERDASARKAN PERSENTASE DARI IURAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DARI DANA HASIL PENGEMBANGAN. BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, DANA OPERASIONAL BPJS DAPAT DIHITUNG BERDASARKAN PERSENTASE DARI IURAN YANG DITERIMA, ATAU BERDASARKAN PERSENTASE HASIL PENGEMBANGAN, ATAU BERDASARKAN PERSENTASE KEDUANYA. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERSENTASE DANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. PERATURAN PEMERINTAH YANG AKAN DIBUAT SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 45 AYAT (2) UU BPJS PALING TIDAK HARUS BISA MENJAWAB DALAM HAL APA PERSENTASE DANA OPERASIONAL DIHITUNG. BERDASARKAN IURAN YANG DITERIMA, ATAU BERDASARKAN PERSENTASA HASIL PENGEMBANGAN, ATAU BERDASARKAN KEDUANYA, SERTA BERAPA PERSENTASENYA YANG WAJAR UNTUK MEMBIAYAI OPERASIONAL BPJS, SERTA INSTITUSI MANA YANG BERWENANG MENENTUKAN DAN BAGAIMANA TATA CARANYA. BIAYA OPERASIONAL PASAL 44 AYAT (1) UU BPJS MENENTUKAN BIAYA OPERASIONAL BPJS TERDIRI ATAS BIAYA PERSONEL DAN BIAYA NON PERSONEL. SELANJUTNYA DITENTUKAN PERSONEL YANG TERDIRI ATAS DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KARYAWAN. BIAYA PERSONEL MENCAKUP GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA. DITENTUKAN PULA BAHWA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN KARYAWAN MEMPEROLEH GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA YANG SESUAI DENGAN WEWENANG DAN/ATAU TANGGUNG JAWABNYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DI DALAM BPJS. GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA MEMPERHATIKAN TINGKAT KEWAJARAN YANG BERLAKU. DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KARYAWAN DAPAT MEMPEROLEH INSENTIF SESUAI DENGAN KINERJA BPJS YANG DIBAYARKAN DARI HASIL PENGEMBANGAN. UU BPJS TIDAK MEMBERI PENJELASAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN HASIL PENGEMBANGAN. DENGAN MENGGUNAKAN PENAFSIRAN SISTIMATIS, MAKA YANG DIMAKSUD DENGAN HASIL PENGEMBANGAN ADALAH HASIL PENGEMBANGAN ASET BPJS. MENURUT PASAL 41 AYAT (2) UU BPJS, ASET BPJS DAPAT DIGUNAKAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. KETENTUAN MENGENAI GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA, SERTA INSENTIF BAGI KARYAWAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DIREKSI. SEDANGKAN KETENTUAN MENGENAI GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA, SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI DIATUR DENGAN PERATURAN PRESIDEN. © MARTABAT, 20 JANUARI 2012 | 10.00
Lengkapnya..
SALAH SATU HAK BPJS YANG DITENTUKAN DALAM UU BPJS IALAH MEMPEROLEH DANA OPERASIONAL. MENURUT PASAL 12 UU BPJS, DANA OPERASIONAL BPJS BERSUMBER DARI DANA JAMINAN SOSIAL DAN/ATAU SUMBER LAINNYA YANG SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEMENTARA ITU PASAL 45 AYAT (1) UU BPJS MENENTUKAN BAHWA DANA OPERASIONAL BPJS DITENTUKAN BERDASARKAN PERSENTASE DARI IURAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DARI DANA HASIL PENGEMBANGAN. BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, DANA OPERASIONAL BPJS DAPAT DIHITUNG BERDASARKAN PERSENTASE DARI IURAN YANG DITERIMA, ATAU BERDASARKAN PERSENTASE HASIL PENGEMBANGAN, ATAU BERDASARKAN PERSENTASE KEDUANYA. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERSENTASE DANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. PERATURAN PEMERINTAH YANG AKAN DIBUAT SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 45 AYAT (2) UU BPJS PALING TIDAK HARUS BISA MENJAWAB DALAM HAL APA PERSENTASE DANA OPERASIONAL DIHITUNG. BERDASARKAN IURAN YANG DITERIMA, ATAU BERDASARKAN PERSENTASA HASIL PENGEMBANGAN, ATAU BERDASARKAN KEDUANYA, SERTA BERAPA PERSENTASENYA YANG WAJAR UNTUK MEMBIAYAI OPERASIONAL BPJS, SERTA INSTITUSI MANA YANG BERWENANG MENENTUKAN DAN BAGAIMANA TATA CARANYA. BIAYA OPERASIONAL PASAL 44 AYAT (1) UU BPJS MENENTUKAN BIAYA OPERASIONAL BPJS TERDIRI ATAS BIAYA PERSONEL DAN BIAYA NON PERSONEL. SELANJUTNYA DITENTUKAN PERSONEL YANG TERDIRI ATAS DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KARYAWAN. BIAYA PERSONEL MENCAKUP GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA. DITENTUKAN PULA BAHWA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN KARYAWAN MEMPEROLEH GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA YANG SESUAI DENGAN WEWENANG DAN/ATAU TANGGUNG JAWABNYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DI DALAM BPJS. GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA MEMPERHATIKAN TINGKAT KEWAJARAN YANG BERLAKU. DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KARYAWAN DAPAT MEMPEROLEH INSENTIF SESUAI DENGAN KINERJA BPJS YANG DIBAYARKAN DARI HASIL PENGEMBANGAN. UU BPJS TIDAK MEMBERI PENJELASAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN HASIL PENGEMBANGAN. DENGAN MENGGUNAKAN PENAFSIRAN SISTIMATIS, MAKA YANG DIMAKSUD DENGAN HASIL PENGEMBANGAN ADALAH HASIL PENGEMBANGAN ASET BPJS. MENURUT PASAL 41 AYAT (2) UU BPJS, ASET BPJS DAPAT DIGUNAKAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. KETENTUAN MENGENAI GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA, SERTA INSENTIF BAGI KARYAWAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DIREKSI. SEDANGKAN KETENTUAN MENGENAI GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA, SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI DIATUR DENGAN PERATURAN PRESIDEN. © MARTABAT, 20 JANUARI 2012 | 10.00
Lengkapnya..
JAMKESMAS
JAMSOSDA
Lebih dari 300 Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial tingkat daerah. Temukan informasi selengkapnya tentang penyelenggaraan, manfaat, iuran dan informasi-informasi daerah.
JKPM
ON TOP
Anda membutuhkan asuransi kesehatan untuk melengkapi Program Jamsostek? Temukan produk-produk asuransi kesehatan dari perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.
Fasilitas Kesehatan
Dapatkan informasi klinik sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan dan program asuransi kesehatan/jaminan kesehatan yang tersedia