x
Login
PraSJSN
BULAN TERAKHIR MENJELANG BPJS BEROPERASI
Desember 2013 ini merupakan bulan terakhir untuk melakukan persiapan menjelang beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. PT Askes (Persero) secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk berubah menjadi BPJS Kesehatan dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Pemerintah juga optimis proses transformasi akan berjalan lancar, meskipun sampai sekarang peraturan pelaksanaan UU BPJS yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan belum diundangkan. Seperti diketahui beroperasinya sistem jaminan sosial termasuk jaminan sosial kesehatan sangat ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum beroperasinya sistem tersebut. Dengan kata lain, tanpa Peraturan Perundang-undangan yang adekuat, harmonis dan dilaksanakan secara efektif, penyelenggaraan program jaminan sosial sulit diwujudkan. Peraturan…
Lengkapnya..
Agenda
Selamat ULTAH ISSA ke-85
Opini
DJSN Tidak Dipercaya
Pasal 53 ayat (2) UU BPJS menentukan bahwa pengenaan sanksi administratif kepada Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut,…
100 Hari (Terakhir) Reformasi Jamsos
Seratus hari tak ada dalam agenda reformasi jaminan sosial Indonesia, tetapi angka ini menjadi acuan penting tatkala Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) semakin mendekati hari pertama pelaksanaannya pada 1 Januari 2014. Setelah SJSN gagal diimplementasikan…
Forum
Mencari Harmonisasi Dana Pensiun dengan Jaminan Pensiun
Program Jaminan Pensiun Nasional akan menambah beban pekerja dan pengusaha serta mengancam keberlangsungan Program Dana Pensiun. Harmonisasi yang ‘win-win’ perlu disepakati oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan agar…
Lengkapnya...
Rieke Diah Pitaloka mendapat semangat baru untuk melanjutkan perjuangan mengawal implementasi UU BPJS
Rieke Diah Pitaloka, A A Oka Mahendra, Asih Eka Putri, dan Indra Munaswar Rieke Diah Pitaloka, M.Hum, anggota Komisi IX DPR RI, Senin 5 November 2013 berkonsultasi ke Kantor Konsultan Jaminan Sosial MARTABAT. Rieke yang mengenakan kemeja…
Lengkapnya...
Video JKN
MAKLUMAT PELAYANAN
MUNGKIN TIDAK BANYAK ORANG YANG MENYADARI BAHWA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) TERMASUK DALAM KATEGORI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK. MENURUT PASAL 1 ANGKA 2 UU NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK YANG DIMAKSUD DENGAN “PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK ADALAH SETIAP INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA, KORPORASI, LEMBAGA INDEPENDEN YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG UNTUK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK, DAN BADAN HUKUM LAIN YANG DIBENTUK SEMATA-MATA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK”. BPJS DIBENTUK DENGAN UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PADA DASARNYA MERUPAKAN PROGRAM NEGARA YANG BERTUJUAN MEMBERI KEPASTIAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. MELALUI PROGRAM INI,SETIAP PENDUDUK DIHARAPKAN DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP YANG LAYAK APABILA TERJADI HAL-HAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN HILANG ATAU BERKURANGNYA PENDAPATAN, KARENA MENDERITA SAKIT, MENGALAMI KECELAKAAN KERJA, KEHILANGAN PEKERJAAN, MEMASUKI MASA TUA ATAU PENSIUN. UU MENENTUKAN BPJS BERBENTUK BADAN HUKUM PUBLIK DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. WAJIB MENYUSUN DAN MENETAPKAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK, BPJS MENURUT UU PELAYANAN PUBLIK BERKEWAJIBAN MENYUSUSUN DAN MENETAPKAN MAKLUMAT PELAYANAN. MAKLUMAT PELAYANAN MERUPAKAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN. STANDAR PELAYANAN ADALAH TOLAK UKUR YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI KEWAJIBAN DAN JANJI PENYELENGGARA KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU, DAN TERUKUR. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MENURUT PASAL 21 UU PELAYANAN PUBLIK, SEKURANG-KURANGNYA MELIPUTI: A. DASAR HUKUM; B. PERSYARATAN; C. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR; D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN; E. BIAYA/ TARIF; F. PRODUK PELAYANAN; G. SARANA,PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS; H. KOMPETENSI PELAKSANA; I. PENGAWASAN INTERNAL; J. PENANGANAN PENGADUAN,SARAN,DAN MASUKAN; K. JUMLAH PELAKSANA; L. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN; M. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RISIKO KERAGU-GARUAN; DAN N. EVALUASI KINERJA PELAKSANA. MAKLUMAT PELAYANAN TERSEBUT WAJIB DIPUBLIKASIKAN SECARA JELAS DAN LUAS. ARTINYA PENGINFORMASIAN KEPDA KHALAYAK DILAKUKAN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MUDAH DIKETAHUI, DILIHAT, DIBACA DAN DIAKSES. MAKLUMAT PELAYANAN SEBAGAI KEWAJIBAN BPJS KEPADA MASYARAKAT HARUS DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB. KEMUDIAN SEBAGAI JANJI HARUS DITEPATI, TIDAK BOLEH DIINGKARI. PENGINGKARAN TERHADAP JANJI MERUPAKAN PERBUATAN TIDAK TERPUJI YANG DAPAT MENURUNKAN KREDIBILITAS BPJS. SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN MENUNTUN PARA PELAKSANA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU, DAN TERUKUR. SELANJUTNYA, SEBAGAI ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN PENYELENGGARA KEPADA MASYARAKAT MAKLUMAT PELAYANAN MERUPAKAN TOLOK UKUR BAGI MASYARAKAT UNTUK MENGONTROL PELAKSANAAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU, DAN TERUKUR. MASYARAKAT SEBAGAI PIHAK YANG DILAYANI BERHAK ANTARA LAIN UNTUK MENGETAHUI KEBENARAN ISI STANDAR PELAYANAN, MENGAWASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN, MENDAPAT TANGGAPAN TERHADAP PENGADUAN YANG DIAJUKAN, MENDAPAT ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN/ ATAU PEMENUHAN PELAYANAN, DAN MENDAPAT PELAYANAN YANG BERKUALITAS SESUAI DENGAN ASAS DAN TUJUAN PELAYANAN. TERLUPAKAN SEBAGAIMANA DIKETAHUI, BPJS MENYELENGGARAKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BERDASARKAN ASAS KEMANUSIAAN, MANFAAT DAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. TUJUAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ADALAH UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR HIDUP YANG LAYAK BAGI SETIAP PESERTA DAN/ ATAU ANGGOTA KELUARGANYA. MASALAHNYA SEKARANG IALAH APAKAN BPJS KESEHATAN YANG MULAI BEROPERASI TANGGAL 1 JANUARI 2014 DAN BPJS KETENAGAKERJAAN YANG AKAN BEROPERASI PALING LAMBAT PADA 1 JULI 2015 TELAH SIAP UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA MENYUSUN DAN MENETAPKAN MAKLUMAT PELAYANAN? JANGAN-JANGAN MASALAH YANG SANGAT PENTING INI TERLUPAKAN, KARENA BANYAKNYA PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN MENJELANG TRANSFORMASI DARI BUMN MENJADI BADAN HUKUM PUBLIK. TENTUNYA KITA BERHARAP DALAM WAKTU YANG MASIH TERSEDIA, MAKLUMAT PELAYANAN DAPAT DISUSUN DAN DITETAPKAN SERTA DIPUBLIKASIKAN SECARA JELAS DAN LUAS. AGAR PUBLIK MENGETAHUINYA SEHINGGA DAPAT MELAKUKAN PENGAWASAN SOSIAL TERHADAP PELAKSANAANNYA DILAPANGAN. PADA ERA KETERBUKAAN DEWASA INI SETIAP PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIKHARUS TERBUKA KEPADA MASYARAKAT YANG DILAYANI DAN BERSEDIA DIKONTROL.
Lengkapnya..
MUNGKIN TIDAK BANYAK ORANG YANG MENYADARI BAHWA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) TERMASUK DALAM KATEGORI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK. MENURUT PASAL 1 ANGKA 2 UU NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK YANG DIMAKSUD DENGAN “PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK ADALAH SETIAP INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA, KORPORASI, LEMBAGA INDEPENDEN YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG UNTUK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK, DAN BADAN HUKUM LAIN YANG DIBENTUK SEMATA-MATA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK”. BPJS DIBENTUK DENGAN UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PADA DASARNYA MERUPAKAN PROGRAM NEGARA YANG BERTUJUAN MEMBERI KEPASTIAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. MELALUI PROGRAM INI,SETIAP PENDUDUK DIHARAPKAN DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP YANG LAYAK APABILA TERJADI HAL-HAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN HILANG ATAU BERKURANGNYA PENDAPATAN, KARENA MENDERITA SAKIT, MENGALAMI KECELAKAAN KERJA, KEHILANGAN PEKERJAAN, MEMASUKI MASA TUA ATAU PENSIUN. UU MENENTUKAN BPJS BERBENTUK BADAN HUKUM PUBLIK DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. WAJIB MENYUSUN DAN MENETAPKAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK, BPJS MENURUT UU PELAYANAN PUBLIK BERKEWAJIBAN MENYUSUSUN DAN MENETAPKAN MAKLUMAT PELAYANAN. MAKLUMAT PELAYANAN MERUPAKAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN. STANDAR PELAYANAN ADALAH TOLAK UKUR YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI KEWAJIBAN DAN JANJI PENYELENGGARA KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU, DAN TERUKUR. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MENURUT PASAL 21 UU PELAYANAN PUBLIK, SEKURANG-KURANGNYA MELIPUTI: A. DASAR HUKUM; B. PERSYARATAN; C. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR; D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN; E. BIAYA/ TARIF; F. PRODUK PELAYANAN; G. SARANA,PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS; H. KOMPETENSI PELAKSANA; I. PENGAWASAN INTERNAL; J. PENANGANAN PENGADUAN,SARAN,DAN MASUKAN; K. JUMLAH PELAKSANA; L. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN; M. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RISIKO KERAGU-GARUAN; DAN N. EVALUASI KINERJA PELAKSANA. MAKLUMAT PELAYANAN TERSEBUT WAJIB DIPUBLIKASIKAN SECARA JELAS DAN LUAS. ARTINYA PENGINFORMASIAN KEPDA KHALAYAK DILAKUKAN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MUDAH DIKETAHUI, DILIHAT, DIBACA DAN DIAKSES. MAKLUMAT PELAYANAN SEBAGAI KEWAJIBAN BPJS KEPADA MASYARAKAT HARUS DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB. KEMUDIAN SEBAGAI JANJI HARUS DITEPATI, TIDAK BOLEH DIINGKARI. PENGINGKARAN TERHADAP JANJI MERUPAKAN PERBUATAN TIDAK TERPUJI YANG DAPAT MENURUNKAN KREDIBILITAS BPJS. SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN MENUNTUN PARA PELAKSANA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU, DAN TERUKUR. SELANJUTNYA, SEBAGAI ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN PENYELENGGARA KEPADA MASYARAKAT MAKLUMAT PELAYANAN MERUPAKAN TOLOK UKUR BAGI MASYARAKAT UNTUK MENGONTROL PELAKSANAAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH, TERJANGKAU, DAN TERUKUR. MASYARAKAT SEBAGAI PIHAK YANG DILAYANI BERHAK ANTARA LAIN UNTUK MENGETAHUI KEBENARAN ISI STANDAR PELAYANAN, MENGAWASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN, MENDAPAT TANGGAPAN TERHADAP PENGADUAN YANG DIAJUKAN, MENDAPAT ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN/ ATAU PEMENUHAN PELAYANAN, DAN MENDAPAT PELAYANAN YANG BERKUALITAS SESUAI DENGAN ASAS DAN TUJUAN PELAYANAN. TERLUPAKAN SEBAGAIMANA DIKETAHUI, BPJS MENYELENGGARAKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BERDASARKAN ASAS KEMANUSIAAN, MANFAAT DAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. TUJUAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ADALAH UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR HIDUP YANG LAYAK BAGI SETIAP PESERTA DAN/ ATAU ANGGOTA KELUARGANYA. MASALAHNYA SEKARANG IALAH APAKAN BPJS KESEHATAN YANG MULAI BEROPERASI TANGGAL 1 JANUARI 2014 DAN BPJS KETENAGAKERJAAN YANG AKAN BEROPERASI PALING LAMBAT PADA 1 JULI 2015 TELAH SIAP UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA MENYUSUN DAN MENETAPKAN MAKLUMAT PELAYANAN? JANGAN-JANGAN MASALAH YANG SANGAT PENTING INI TERLUPAKAN, KARENA BANYAKNYA PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN MENJELANG TRANSFORMASI DARI BUMN MENJADI BADAN HUKUM PUBLIK. TENTUNYA KITA BERHARAP DALAM WAKTU YANG MASIH TERSEDIA, MAKLUMAT PELAYANAN DAPAT DISUSUN DAN DITETAPKAN SERTA DIPUBLIKASIKAN SECARA JELAS DAN LUAS. AGAR PUBLIK MENGETAHUINYA SEHINGGA DAPAT MELAKUKAN PENGAWASAN SOSIAL TERHADAP PELAKSANAANNYA DILAPANGAN. PADA ERA KETERBUKAAN DEWASA INI SETIAP PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIKHARUS TERBUKA KEPADA MASYARAKAT YANG DILAYANI DAN BERSEDIA DIKONTROL.
Lengkapnya..
ARTI JAMINAN SOSIAL BAGI ANDA
JAMINAN SOSIAL ADALAH HAK SETIAP ORANG YANG DIJAMIN DALAM KONSTITUSI. JAMINAN SOSIAL YANG DIKEHENDAKI KONSTITUSI ADALAH JAMINAN SOSIAL YANG MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG UNTUK MENGEMBANGKAN DIRINYA SEBAGAI MANUSIA YANG BERMANFAAT. KONSTITUSI MENGAMANATKAN NEGARA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT. ARTINYA, SELURUH RAKYAT INDONESIA TANPA KECUALI, LAKI MAUPUN PEREMPUAN,KAYA MAUPUN MISKIN,TUA MAUPUN MUDA, SEHAT ATAU SAKIT, HARUS TERCAKUP DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL YANG DIKEMBANGKAN OLEH NEGARA. SISTEM JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN FONDASI BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUPNYA YANG LAYAK DAN MENINGKATKAN MARTABATNYA, MENUJU TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR. ANDA, SEPERTI HALNYA RAKYAT INDONESIA PADA UMUMNYA MEMERLUKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL YANG KUAT UNTUK MENJAMIN MASA DEPAN KEHIDUPAN ANDA. JAMINAN SOSIAL ITU PENTING UNTUK MENANGGUNG RISIKO APABILA TERJADI HAL-HAL YANG MENGAKIBATKAN BERKURANG BAHKAN HILANGNYA PENDAPATAN ANDA KARENA MENDERITA SAKIT, MENGALAMI KECELAKAAN KERJA, KEHILANGAN PEKERJAAN, MEMASUKI USIA LANJUT ATAU PENSIUN. PROGRAM JAMINAN SOSIAL DIRANCANG UNTUK MENANGGUNG BERBAGAI RISIKO YANG MUNGKIN ANDA HADAPI DALAM PERJALANAN HIDUP ANDA, TERUTAMA DI HARI TUA KELAK, AGAR ANDA TETAP DAPAT HIDUP LAYAK. JAMINAN SOSIAL PILIHAN UNTUK MENJAMIN TETAP HIDUP LAYAK ANDA MUNGKIN BISA MENABUNG ATAU MENGINVESTASIKAN DANA YANG ANDA PEROLEH SELAMA AKTIF BEKERJA UNTUK MENJAMIN MASA DEPAN ANDA. TETAPI, TIDAK SEMUA ORANG BISA MELAKUKANNYA. BAIK KARENA PENDAPATANYA PAS-PASAN MAUPUN KARENA KAWATIR TABUNGAN DIGEROGOTI INFLASI DAN IKLIM INVESTASI YANG TAK KUNJUNG KONDUSIF UNTUK JANGKA PANJANG. MUNGKIN ANDA TERGOLONG ORANG YANG TIDAK MAMPU MENYISIHKAN PENGHASILAN ANDA UNTUK MENABUNG ATAU MEMILIKI DANA LEBIH TETAPI WAS-WAS BERINVESTASI.ATAU ANDA DIKARUNIAI USIA PANJANG DIATAS RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP RAKYAT INDONESIA YANG MEMERLUKAN CUKUP BANYAK DANA PADA MASA TUA ANDA YANG PENUH RISIKO YANG TIDAK BISA DIDUGA. JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN SALAH SATU PILIHAN UNTUK MENJAMIN AGAR ANDA TETAP DAPAT HIDUP LAYAK. BEBAS DARI KEKAWATIRAN JIKA SAKIT, MENGALAMI KECELAKAAN KERJA ATAU BAHKAN MENGHADAPI KEMATIAN. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NAIONAL(UU SJSN) MENYEDIAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA, JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN KEMATIAN BUAT ANDA DAN KELUARGA ANDA. MANFAAT PROGRAM TERSEBUT DIJAMIN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TERPROTEKSI DARI ANCAMAN INFLASI. UU SJSN MENENTUKAN KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL BERSIFAT WAJIB. ARTINYA SETIAP ORANG YANG MEMENUHI SYARAT DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG MENJADI PESERTA JAMINAN SOSIAL. MAKSUDNYA AGAR SELURUH RAKYAT MENJADI PESERTA JAMINAN SOSIAL SEHINGGA TERLINDUNGI DALAM HAL MENGALAMI RISIKO DALAM PERJALANAN HIDUPNYA. MESKIPUN KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB, TIDAK BERARTI BAHWA DENGAN SENDIRINYA SISTEM JAMINAN SOSIAL AKAN MELINDUNGI ANDA. ANDA HARUS AKTIF MENDAFTARKAN DIRI, MENYAMPAIKAN DATA DIRI ANDA DAN KELUARGA, TERMASUK PENGHASILAN ANDA, SERTA MEMENUHI KEWAJIBAN ANDA MEMBAYAR IURAN SECARA BERKALA KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL SESUAI DENGAN PROGRAM YANG ANDA IKUTI. JIKA ANDA PEMBERI KERJA, ANDA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI ANDA DAN PEKERJA ANDA UNTUK MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL, MENYAMPAIKAN DATA MENGENAI PERUSAHAAN DAN PEKERJA ANDA SECARA BENAR DAN AKURAT, MEMUNGUT IURAN DARI PEKERJA ANDA, MENAMBAHKAN DENGAN IURAN YANG MENJADI KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMBERI KERJA DAN MENYETORKANNYA KE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. MANFAAT FINANSIAL DAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAI PESERTA ANDA DAN KELUARGA BERHAK MEMPEROLEH MANFAAT JAMINAN SOSIAL SESUAI DEGAN PROGRAM YANG ANDA IKUTI. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBERIKAN MANFAAT ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG ANDA IKUTI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. MULAI 1 JANUARI 2014 NANTI JAMINAN SOSIAL AKAN DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KESEHATAN SEBAGAI TRANSFORMASI DARI PT ASKES (PERSERO) UNTUK PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, DAN BPJS KETENAGAKERJAAN UNTUK PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA, JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN KEMATIAN. DENGAN CATATAN BAHWA BPJS KETENAGAKERJAAN BEROPERASI MENYELENGGARAKAN KE EMPAT PROGRAM TERSEBUT PALING LAMBAT MULAI 1 JULI 2015. MULAI 1 JANUARI 2014 SAMPAI BEROPERASINYA BPJS KETENAGAKERJAAN, BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MERUPAKAN TRANSFORMASI DARI PT JAMSOSTEK (PERSERO) MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KECELAKANN KERJA, PROGRAM JAMINAN HARI TUA DAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN. JAMINAN SOSIAL MEMBERIKAN MANFAAT FINANSIAL ATAU PELAYANAN KESEHATAN, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAGI PESERTA YANG MEMENUHI KEWAJIBANNYA, TERMASUK BAGI ANGGOTA KELUARGANYA.
Lengkapnya..
JAMINAN SOSIAL ADALAH HAK SETIAP ORANG YANG DIJAMIN DALAM KONSTITUSI. JAMINAN SOSIAL YANG DIKEHENDAKI KONSTITUSI ADALAH JAMINAN SOSIAL YANG MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG UNTUK MENGEMBANGKAN DIRINYA SEBAGAI MANUSIA YANG BERMANFAAT. KONSTITUSI MENGAMANATKAN NEGARA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT. ARTINYA, SELURUH RAKYAT INDONESIA TANPA KECUALI, LAKI MAUPUN PEREMPUAN,KAYA MAUPUN MISKIN,TUA MAUPUN MUDA, SEHAT ATAU SAKIT, HARUS TERCAKUP DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL YANG DIKEMBANGKAN OLEH NEGARA. SISTEM JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN FONDASI BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUPNYA YANG LAYAK DAN MENINGKATKAN MARTABATNYA, MENUJU TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR. ANDA, SEPERTI HALNYA RAKYAT INDONESIA PADA UMUMNYA MEMERLUKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL YANG KUAT UNTUK MENJAMIN MASA DEPAN KEHIDUPAN ANDA. JAMINAN SOSIAL ITU PENTING UNTUK MENANGGUNG RISIKO APABILA TERJADI HAL-HAL YANG MENGAKIBATKAN BERKURANG BAHKAN HILANGNYA PENDAPATAN ANDA KARENA MENDERITA SAKIT, MENGALAMI KECELAKAAN KERJA, KEHILANGAN PEKERJAAN, MEMASUKI USIA LANJUT ATAU PENSIUN. PROGRAM JAMINAN SOSIAL DIRANCANG UNTUK MENANGGUNG BERBAGAI RISIKO YANG MUNGKIN ANDA HADAPI DALAM PERJALANAN HIDUP ANDA, TERUTAMA DI HARI TUA KELAK, AGAR ANDA TETAP DAPAT HIDUP LAYAK. JAMINAN SOSIAL PILIHAN UNTUK MENJAMIN TETAP HIDUP LAYAK ANDA MUNGKIN BISA MENABUNG ATAU MENGINVESTASIKAN DANA YANG ANDA PEROLEH SELAMA AKTIF BEKERJA UNTUK MENJAMIN MASA DEPAN ANDA. TETAPI, TIDAK SEMUA ORANG BISA MELAKUKANNYA. BAIK KARENA PENDAPATANYA PAS-PASAN MAUPUN KARENA KAWATIR TABUNGAN DIGEROGOTI INFLASI DAN IKLIM INVESTASI YANG TAK KUNJUNG KONDUSIF UNTUK JANGKA PANJANG. MUNGKIN ANDA TERGOLONG ORANG YANG TIDAK MAMPU MENYISIHKAN PENGHASILAN ANDA UNTUK MENABUNG ATAU MEMILIKI DANA LEBIH TETAPI WAS-WAS BERINVESTASI.ATAU ANDA DIKARUNIAI USIA PANJANG DIATAS RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP RAKYAT INDONESIA YANG MEMERLUKAN CUKUP BANYAK DANA PADA MASA TUA ANDA YANG PENUH RISIKO YANG TIDAK BISA DIDUGA. JAMINAN SOSIAL MERUPAKAN SALAH SATU PILIHAN UNTUK MENJAMIN AGAR ANDA TETAP DAPAT HIDUP LAYAK. BEBAS DARI KEKAWATIRAN JIKA SAKIT, MENGALAMI KECELAKAAN KERJA ATAU BAHKAN MENGHADAPI KEMATIAN. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NAIONAL(UU SJSN) MENYEDIAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA, JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN KEMATIAN BUAT ANDA DAN KELUARGA ANDA. MANFAAT PROGRAM TERSEBUT DIJAMIN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TERPROTEKSI DARI ANCAMAN INFLASI. UU SJSN MENENTUKAN KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL BERSIFAT WAJIB. ARTINYA SETIAP ORANG YANG MEMENUHI SYARAT DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG MENJADI PESERTA JAMINAN SOSIAL. MAKSUDNYA AGAR SELURUH RAKYAT MENJADI PESERTA JAMINAN SOSIAL SEHINGGA TERLINDUNGI DALAM HAL MENGALAMI RISIKO DALAM PERJALANAN HIDUPNYA. MESKIPUN KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB, TIDAK BERARTI BAHWA DENGAN SENDIRINYA SISTEM JAMINAN SOSIAL AKAN MELINDUNGI ANDA. ANDA HARUS AKTIF MENDAFTARKAN DIRI, MENYAMPAIKAN DATA DIRI ANDA DAN KELUARGA, TERMASUK PENGHASILAN ANDA, SERTA MEMENUHI KEWAJIBAN ANDA MEMBAYAR IURAN SECARA BERKALA KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL SESUAI DENGAN PROGRAM YANG ANDA IKUTI. JIKA ANDA PEMBERI KERJA, ANDA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI ANDA DAN PEKERJA ANDA UNTUK MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL, MENYAMPAIKAN DATA MENGENAI PERUSAHAAN DAN PEKERJA ANDA SECARA BENAR DAN AKURAT, MEMUNGUT IURAN DARI PEKERJA ANDA, MENAMBAHKAN DENGAN IURAN YANG MENJADI KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMBERI KERJA DAN MENYETORKANNYA KE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. MANFAAT FINANSIAL DAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAI PESERTA ANDA DAN KELUARGA BERHAK MEMPEROLEH MANFAAT JAMINAN SOSIAL SESUAI DEGAN PROGRAM YANG ANDA IKUTI. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBERIKAN MANFAAT ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG ANDA IKUTI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. MULAI 1 JANUARI 2014 NANTI JAMINAN SOSIAL AKAN DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KESEHATAN SEBAGAI TRANSFORMASI DARI PT ASKES (PERSERO) UNTUK PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, DAN BPJS KETENAGAKERJAAN UNTUK PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA, JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN KEMATIAN. DENGAN CATATAN BAHWA BPJS KETENAGAKERJAAN BEROPERASI MENYELENGGARAKAN KE EMPAT PROGRAM TERSEBUT PALING LAMBAT MULAI 1 JULI 2015. MULAI 1 JANUARI 2014 SAMPAI BEROPERASINYA BPJS KETENAGAKERJAAN, BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MERUPAKAN TRANSFORMASI DARI PT JAMSOSTEK (PERSERO) MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KECELAKANN KERJA, PROGRAM JAMINAN HARI TUA DAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN. JAMINAN SOSIAL MEMBERIKAN MANFAAT FINANSIAL ATAU PELAYANAN KESEHATAN, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAGI PESERTA YANG MEMENUHI KEWAJIBANNYA, TERMASUK BAGI ANGGOTA KELUARGANYA.
Lengkapnya..
LIMA ISU KRUSIAL DALAM PEMBAHASAN RPP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN ASET BPJS KESEHATAN
PEMERINTAH TAMPAKNYA BERUPAYA KERAS UNTUK MERAMPUNGKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN UU BPJS YANG MENDUKUNG BEROPERASINYA BPJS KESEHATAN PADA 1 JANUARI 2014. RAPAT ANTARKEMENTERIAN DALAM BEBERAPA BULAN INI SANGAT INTENSIF DILAKUKAN. SALAH SATU RPP YANG DIBAHAS SECARA SERIUS DAN MENDALAM ADALAH RPP TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOCIAL KESEHATAN DAN ASET BPJS KESEHATAN. RPP INI MERUPAKAN PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 47 AYAT (2) DAN PASAL 50 AYAT (2) UU SJSN SERTA PASAL 41 AYAT (3), PASAL 43 AYAT (3) DAN PASAL 45 AYAT (2) UU BPJS. PASAL 47 AYAT(1) UU SJSN MEWAJIBKAN BPJS UNTUK MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN DANA JAMINAN SOSIAL SECARA OPTIMAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA DAN HASIL YANG MEMADAI. KEMUDIAN PASAL 50 AYAT (1) UU SJSN MEWAJIBKAN BPJS MEMBENTUK CADANGAN TEKNIS SESUAI DENGAN STANDAR PRAKTEK AKTUARIA YANG LAZIM DAN BERLAKU UMUM. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENANAI TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL MENURUT PASAL 47 AYAT (2) DAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS MENURUT PASAL 50 AYAT (2) UU SJSN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. SELANJUTNYA, PASAL 41 AYAT (3) UU BPJS MENENTUKAN BAHWA KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN ASET BPJS DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. PASAL 43 AYAT (3) UU BPJS MENETUKAN KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. SEDANGKAN PASAL 45 AYAT (2) UU BPJS MENENTUKAN KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERSENTASE DANA OPERASIONAL YANG DIAMBIL DARI DANA JAMINAN SOSIAL DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINAH. PENDELEGASIAN YANG DITENTUKAN DALAM UU SJSN DAN UU BPJS SEPERTI TERSEBUT DIATAS TIDAK SELAMANYA MUDAH DIPAHAMI DAN DIMAKNAI SECARA SAMA OLEH WAKIL-WAKIL KEMENTERIAN ATAU INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RPP. MASING-MASING WAKIL KEMENTERIAN ATAU INSTANSI SERING MEMBERIKAN MAKNA YANG BERBEDA MENGENAI BEBERAPA ISU PENTING DALAM PENYUSUSUNAN RPP INI. TIDAK MENGHERANKAN JIKA DALAM PEMBAHASAN TERJADI DISKUSI YANG TAJAM DAN MENDALAM DIANTARA ANGGOTA PANITIA ANTARKEMENTERIAN. LIMA ISU KRUSIAL SEBAGAIAN MASALAH DAPAT DISELESAIKAN PADA TINGKAT PANITIA ANTARKEMENTERIAN, TETAPI TERDAPAT PALING TIDAK 5 ISU CRUSIAL YANG BELUM BERHASIL DISEPAKATI, DAN AKAN DIBAWA KE TINGKAT PEMBAHASAN YANG LEBIH TINGGI UNTUK DIPUTUSKAN. LIMA ISU KRUSIAL TERSEBUT ADALAH: PERTAMA, TATA CARA PENGALIHAN ASET DAN LIABILITAS PT ASKES (PERSERO) KE BPJS KESEHATAN DAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) KE BPJS KETENAGAKERJAAN. KEDUA PT (PERSERO) TERSEBUT DIBUBARKAN TANPA LIKUIDASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 60 AYAT (3) HURUF A DAN PASAL 62 AYAT (2) HURUF A UU BPJS. KITA BELUM MEMPUNYAI PENGALAMAN MENGALIHKAN ASET DAN LIABILITAS PT (PERSERO) YANG DIBUBARKAN TANPA LIKUIDASI KE BPJS.MASALAHNYA BERTAMBAH RUMIT KETIKA UU MENENTUKAN BAHWA ASET SALAH SATU SUMBER ASET DANA JAMINAN SOSIAL ADALAH HASIL PENGALIHAN ASET PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG MENJADI HAK PESERTA DARI BUMN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. BAGAIMANA PROSEDUR PENGALIHANNYA DARI BUMN MENGINGAT TATA KELOLA ASET BUMN BERBEDA DENGAN TATA KELOLA ASET BPJS. KEDUA, SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL. UU SJSN DAN UU BPJS MEMBERIKAN PETUNJUK YANG BERSIFAT UMUM DALAM MENGHADAPI SURPLUS ATAU DEFISIT ANGGARAN BPJS. PASAL 4 HURUF I UU SJSN DAN UU BPJS MENENTUKAN ”HASIL PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL DIPERGUNAKAN SELURUHNYA UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM DAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEPENTINGAN PESERTA.” PERTANYAANNYA IALAH APAKAH SURPLUS ASET BPJS DAPAT DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN LAIN SELAIN YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 41 AYAT (2) UU BPJS? ATAU DENGAN KATA LAIN DAPATKAH ASET BPJS DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN SOSIAL? SEBAB MENURUT PASAL 43 AYAT (2) UUBPJS HAL TERSEBUT DIBIAYAI DARI DANA SAMINAN SOSIAL. SEBALIKNYA, DALAM HAL TERJADI DEFICIT ANGGRAN BPJS DAN DANA JAMINAN SOSIAL ATAU TINGKAT KESEHATANKEUANGAN BPJS TERGANGGU APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN. DEMIKIAN PULA DALAM HAL TERDAPAT KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SOLVABILITAS BPJS DAN TERJADI KRISIS KEUANGAN DAN KONDISI TERTENTU YANG MEMBERATKAN PEREKONOMIAN, KEBIJAKAN KHUSUS APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MEJAMIN KELANGSUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL? UU BPJS MEMBERIKAN JAWABAN YANG SANGAT SUMIR.DALAM PENJELASAN PASAL 56 AYAT (3) ANTARA LAIN DIKEMUKAKAN: ”TINDAKAN KHUSUS UNTUK MENJAGA KESEHATAN KEUANGAN DAN KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL ANTARA LAIN BERUPA PENYESUAIAN MANFAAT/IURAN, DAN/ATAU USIA PENSIUN, SEBAGAI UPAYA TERAKHIR.” CONTOH TINDAKAN KHUSUS YANG DISEBUTKAN DALAM PENJELASAN PASAL 56 AYAT (3) UU BPJS TERSEBUT MERUPAKAN TINDAKAN TERAKHIR. ARTINYA PEMERINTAH HARUS MENGUPAYAKAN TERLEBIH DAHULU TINDAKAN LAIN YANG DAPAT MENJAWAB MASALAH SECARA TEPAT, EFEKTIF DAN EFISIEN SEBELUM MELAKUKAN TINDAKAN TERAKHIR. PERBEDAAN PANDANGAN MENGENAI ISU INI MASIH TAJAM, SEHINGGA BELUM DAPAT DIAMBIL KEPUTUSAN. DIHARAPKAN MASALAH INI SEGERA DAPAT DISEPAKATI DALAM FORUM PEMBAHASAN YANG LEBIH TINGGI. KETIGA, PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BPJS. PASAL 37 AYAT (1) UU BPJS MEWAJBKAN BPJS MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN TUGASNYA KEPADA PRESIDEN DENGAN TEMBUSAN KEPADA DJSN PALING LAMBAT TAGGAL 30 JUNI TAHUN BERIKUTNYA. TETAPI UU BPJS TIDAK MENGATUR SECARA JELAS APAKAH KEWAJIBAN TERSEBUT SECARA IMPLISIT MENGANDUNG MAKNA BAHWA PRESIDEN BERWENANG MENYATAKAN MENERIMA ATAU MENOLAK PERTANGGUNGJAWABAN BPJS TERSEBUT? ATAU PRESIDEN DAPAT MENUNJUK PEJABAT LAIN UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN TERSEBUT. HAL INI PENTING UNTUK MEMASTIKAN DITERIMA ATAU TIDAKNYA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BPJS. TERMASUK PEMBEBASAN DIREKSI BPJS DARI TANGGUNG JAWAB (ACQUIT ET DE CHARGE) YANG SANGAT PENTING ARTINYA BAGI DIREKSI BPJS DALAM MENJALANKAN TUGAS SELANJUTNYA. KEEMPAT, PEMBATASAN PENGEMBANGAN ASET BPJS. ISU BERIKUTNYA YANG CUKUP MENYITA PERHATIAN IALAH APAKAH PENGEMBANGAN ASET BPJS PERLU DIBATASI ATAU TIDAK? PEMBATASAN PENGEMBANGAN ASET BPJS DAPAT BERDAMPAK PADA MENURUNNYA GAIRAH PELAKSANAAN KEBIJAKAN INVESTASI ASET BPJS KETIKA MENCAPAI TITIK TERTENTU. SEBALIKNYA JIKA TIDAK DIBATASI DIKAWATIRKAN MEMBENGKANYA INVESATASI ASET BPJS MENGAKIBATKAN BPJS TERBELAH FOKUSNYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA MENYELENGGRAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. PERSOALANNYA IALAH BAGAIMANA MENCARI KESEIMBANGAN ANTARA PENGEMBANGAN ASET BPJS DAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK BPJS MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA PESERTA. KELIMA, PENYERTAAN LANGSUNG. DISKUSI TENTANG BOLEH TIDAKNYA INVESTASI DALAM BENTUK PENYERTAAN LANGSUNG TIDAK KALAH HANYATNYA DEGAN 4 ISU LAINNYA. UU BPJS MEMANG TIDAK SECARA EKSPLISIT MELARANG ATAU MEMBOLEHKANNYA. UU BPJS HANYA MENENTUKAN KEWENANGAN BPJS UNTUK MENEMPATKAN INVESTASI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA, DAN HASIL YANG MEMADAI. INVESTASI DANA JAMINAN SOCIAL KESEHATAN KHUSUSNYA HARUS MEMPERTIMBANGKAN SECARA SERIUS LIKUIDITAS DANA, KARENA IN DAN OUT DANA BERLANGSUNG DALAM JANGKA PENDEK UNTUK MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA PESERTA. 3 OPSI YANG DITAWARKAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH INI PATUT DIPERTIMBANGKAN, YAITU: MELARANG PENYERTAAAN LANGSUNG; MEMBOLEHKAN DENGAN PERSYARATAN;ATAU MEMBOLEHKAN DENGAN MEMEPERHATIKAN ASPEK YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UU. KELIMA MASALAH CRUSIAL TERSEBUT DIHARAPKAN SEGERA DAPAT DICARIKAN JALAN KELUARNYA, AGAR RPP INI DAPAT SEGERA DIRAMPUNGKAN. SELAIN RPP INI, RPP YANG SEJENIS UNTUK MENDUKUNG BEROPERASINYA BPJS KETENAGAKERJAAN JUGA MENDESAK UNTUK DIBUAT. TANGGAL 1 JANUARI 2014 SUDAH SEMAKIN DEKAT,SUDAH WAKTUNYA BAGI REGULATOR UNTUK MEMPERCEPAT LANGKAHNYA AGAR TIDAK SEMAKIN JAUH TERTINGGAL.
Lengkapnya..
PEMERINTAH TAMPAKNYA BERUPAYA KERAS UNTUK MERAMPUNGKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN UU BPJS YANG MENDUKUNG BEROPERASINYA BPJS KESEHATAN PADA 1 JANUARI 2014. RAPAT ANTARKEMENTERIAN DALAM BEBERAPA BULAN INI SANGAT INTENSIF DILAKUKAN. SALAH SATU RPP YANG DIBAHAS SECARA SERIUS DAN MENDALAM ADALAH RPP TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGMBANGAN ASET DANA JAMINAN SOCIAL KESEHATAN DAN ASET BPJS KESEHATAN. RPP INI MERUPAKAN PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 47 AYAT (2) DAN PASAL 50 AYAT (2) UU SJSN SERTA PASAL 41 AYAT (3), PASAL 43 AYAT (3) DAN PASAL 45 AYAT (2) UU BPJS. PASAL 47 AYAT(1) UU SJSN MEWAJIBKAN BPJS UNTUK MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN DANA JAMINAN SOSIAL SECARA OPTIMAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA DAN HASIL YANG MEMADAI. KEMUDIAN PASAL 50 AYAT (1) UU SJSN MEWAJIBKAN BPJS MEMBENTUK CADANGAN TEKNIS SESUAI DENGAN STANDAR PRAKTEK AKTUARIA YANG LAZIM DAN BERLAKU UMUM. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENANAI TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA JAMINAN SOSIAL MENURUT PASAL 47 AYAT (2) DAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS MENURUT PASAL 50 AYAT (2) UU SJSN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. SELANJUTNYA, PASAL 41 AYAT (3) UU BPJS MENENTUKAN BAHWA KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN ASET BPJS DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. PASAL 43 AYAT (3) UU BPJS MENETUKAN KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH. SEDANGKAN PASAL 45 AYAT (2) UU BPJS MENENTUKAN KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERSENTASE DANA OPERASIONAL YANG DIAMBIL DARI DANA JAMINAN SOSIAL DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINAH. PENDELEGASIAN YANG DITENTUKAN DALAM UU SJSN DAN UU BPJS SEPERTI TERSEBUT DIATAS TIDAK SELAMANYA MUDAH DIPAHAMI DAN DIMAKNAI SECARA SAMA OLEH WAKIL-WAKIL KEMENTERIAN ATAU INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RPP. MASING-MASING WAKIL KEMENTERIAN ATAU INSTANSI SERING MEMBERIKAN MAKNA YANG BERBEDA MENGENAI BEBERAPA ISU PENTING DALAM PENYUSUSUNAN RPP INI. TIDAK MENGHERANKAN JIKA DALAM PEMBAHASAN TERJADI DISKUSI YANG TAJAM DAN MENDALAM DIANTARA ANGGOTA PANITIA ANTARKEMENTERIAN. LIMA ISU KRUSIAL SEBAGAIAN MASALAH DAPAT DISELESAIKAN PADA TINGKAT PANITIA ANTARKEMENTERIAN, TETAPI TERDAPAT PALING TIDAK 5 ISU CRUSIAL YANG BELUM BERHASIL DISEPAKATI, DAN AKAN DIBAWA KE TINGKAT PEMBAHASAN YANG LEBIH TINGGI UNTUK DIPUTUSKAN. LIMA ISU KRUSIAL TERSEBUT ADALAH: PERTAMA, TATA CARA PENGALIHAN ASET DAN LIABILITAS PT ASKES (PERSERO) KE BPJS KESEHATAN DAN PT JAMSOSTEK (PERSERO) KE BPJS KETENAGAKERJAAN. KEDUA PT (PERSERO) TERSEBUT DIBUBARKAN TANPA LIKUIDASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 60 AYAT (3) HURUF A DAN PASAL 62 AYAT (2) HURUF A UU BPJS. KITA BELUM MEMPUNYAI PENGALAMAN MENGALIHKAN ASET DAN LIABILITAS PT (PERSERO) YANG DIBUBARKAN TANPA LIKUIDASI KE BPJS.MASALAHNYA BERTAMBAH RUMIT KETIKA UU MENENTUKAN BAHWA ASET SALAH SATU SUMBER ASET DANA JAMINAN SOSIAL ADALAH HASIL PENGALIHAN ASET PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG MENJADI HAK PESERTA DARI BUMN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. BAGAIMANA PROSEDUR PENGALIHANNYA DARI BUMN MENGINGAT TATA KELOLA ASET BUMN BERBEDA DENGAN TATA KELOLA ASET BPJS. KEDUA, SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL. UU SJSN DAN UU BPJS MEMBERIKAN PETUNJUK YANG BERSIFAT UMUM DALAM MENGHADAPI SURPLUS ATAU DEFISIT ANGGARAN BPJS. PASAL 4 HURUF I UU SJSN DAN UU BPJS MENENTUKAN ”HASIL PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL DIPERGUNAKAN SELURUHNYA UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM DAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEPENTINGAN PESERTA.” PERTANYAANNYA IALAH APAKAH SURPLUS ASET BPJS DAPAT DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN LAIN SELAIN YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 41 AYAT (2) UU BPJS? ATAU DENGAN KATA LAIN DAPATKAH ASET BPJS DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN SOSIAL? SEBAB MENURUT PASAL 43 AYAT (2) UUBPJS HAL TERSEBUT DIBIAYAI DARI DANA SAMINAN SOSIAL. SEBALIKNYA, DALAM HAL TERJADI DEFICIT ANGGRAN BPJS DAN DANA JAMINAN SOSIAL ATAU TINGKAT KESEHATANKEUANGAN BPJS TERGANGGU APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN. DEMIKIAN PULA DALAM HAL TERDAPAT KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER YANG MEMPENGARUHI TINGKAT SOLVABILITAS BPJS DAN TERJADI KRISIS KEUANGAN DAN KONDISI TERTENTU YANG MEMBERATKAN PEREKONOMIAN, KEBIJAKAN KHUSUS APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MEJAMIN KELANGSUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL? UU BPJS MEMBERIKAN JAWABAN YANG SANGAT SUMIR.DALAM PENJELASAN PASAL 56 AYAT (3) ANTARA LAIN DIKEMUKAKAN: ”TINDAKAN KHUSUS UNTUK MENJAGA KESEHATAN KEUANGAN DAN KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL ANTARA LAIN BERUPA PENYESUAIAN MANFAAT/IURAN, DAN/ATAU USIA PENSIUN, SEBAGAI UPAYA TERAKHIR.” CONTOH TINDAKAN KHUSUS YANG DISEBUTKAN DALAM PENJELASAN PASAL 56 AYAT (3) UU BPJS TERSEBUT MERUPAKAN TINDAKAN TERAKHIR. ARTINYA PEMERINTAH HARUS MENGUPAYAKAN TERLEBIH DAHULU TINDAKAN LAIN YANG DAPAT MENJAWAB MASALAH SECARA TEPAT, EFEKTIF DAN EFISIEN SEBELUM MELAKUKAN TINDAKAN TERAKHIR. PERBEDAAN PANDANGAN MENGENAI ISU INI MASIH TAJAM, SEHINGGA BELUM DAPAT DIAMBIL KEPUTUSAN. DIHARAPKAN MASALAH INI SEGERA DAPAT DISEPAKATI DALAM FORUM PEMBAHASAN YANG LEBIH TINGGI. KETIGA, PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BPJS. PASAL 37 AYAT (1) UU BPJS MEWAJBKAN BPJS MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN TUGASNYA KEPADA PRESIDEN DENGAN TEMBUSAN KEPADA DJSN PALING LAMBAT TAGGAL 30 JUNI TAHUN BERIKUTNYA. TETAPI UU BPJS TIDAK MENGATUR SECARA JELAS APAKAH KEWAJIBAN TERSEBUT SECARA IMPLISIT MENGANDUNG MAKNA BAHWA PRESIDEN BERWENANG MENYATAKAN MENERIMA ATAU MENOLAK PERTANGGUNGJAWABAN BPJS TERSEBUT? ATAU PRESIDEN DAPAT MENUNJUK PEJABAT LAIN UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN TERSEBUT. HAL INI PENTING UNTUK MEMASTIKAN DITERIMA ATAU TIDAKNYA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BPJS. TERMASUK PEMBEBASAN DIREKSI BPJS DARI TANGGUNG JAWAB (ACQUIT ET DE CHARGE) YANG SANGAT PENTING ARTINYA BAGI DIREKSI BPJS DALAM MENJALANKAN TUGAS SELANJUTNYA. KEEMPAT, PEMBATASAN PENGEMBANGAN ASET BPJS. ISU BERIKUTNYA YANG CUKUP MENYITA PERHATIAN IALAH APAKAH PENGEMBANGAN ASET BPJS PERLU DIBATASI ATAU TIDAK? PEMBATASAN PENGEMBANGAN ASET BPJS DAPAT BERDAMPAK PADA MENURUNNYA GAIRAH PELAKSANAAN KEBIJAKAN INVESTASI ASET BPJS KETIKA MENCAPAI TITIK TERTENTU. SEBALIKNYA JIKA TIDAK DIBATASI DIKAWATIRKAN MEMBENGKANYA INVESATASI ASET BPJS MENGAKIBATKAN BPJS TERBELAH FOKUSNYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA MENYELENGGRAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. PERSOALANNYA IALAH BAGAIMANA MENCARI KESEIMBANGAN ANTARA PENGEMBANGAN ASET BPJS DAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK BPJS MEMBERIKAN MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA PESERTA. KELIMA, PENYERTAAN LANGSUNG. DISKUSI TENTANG BOLEH TIDAKNYA INVESTASI DALAM BENTUK PENYERTAAN LANGSUNG TIDAK KALAH HANYATNYA DEGAN 4 ISU LAINNYA. UU BPJS MEMANG TIDAK SECARA EKSPLISIT MELARANG ATAU MEMBOLEHKANNYA. UU BPJS HANYA MENENTUKAN KEWENANGAN BPJS UNTUK MENEMPATKAN INVESTASI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA, DAN HASIL YANG MEMADAI. INVESTASI DANA JAMINAN SOCIAL KESEHATAN KHUSUSNYA HARUS MEMPERTIMBANGKAN SECARA SERIUS LIKUIDITAS DANA, KARENA IN DAN OUT DANA BERLANGSUNG DALAM JANGKA PENDEK UNTUK MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA PESERTA. 3 OPSI YANG DITAWARKAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH INI PATUT DIPERTIMBANGKAN, YAITU: MELARANG PENYERTAAAN LANGSUNG; MEMBOLEHKAN DENGAN PERSYARATAN;ATAU MEMBOLEHKAN DENGAN MEMEPERHATIKAN ASPEK YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UU. KELIMA MASALAH CRUSIAL TERSEBUT DIHARAPKAN SEGERA DAPAT DICARIKAN JALAN KELUARNYA, AGAR RPP INI DAPAT SEGERA DIRAMPUNGKAN. SELAIN RPP INI, RPP YANG SEJENIS UNTUK MENDUKUNG BEROPERASINYA BPJS KETENAGAKERJAAN JUGA MENDESAK UNTUK DIBUAT. TANGGAL 1 JANUARI 2014 SUDAH SEMAKIN DEKAT,SUDAH WAKTUNYA BAGI REGULATOR UNTUK MEMPERCEPAT LANGKAHNYA AGAR TIDAK SEMAKIN JAUH TERTINGGAL.
Lengkapnya..
JAMKESMAS
JAMKESDA
Lebih dari 300 Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial tingkat daerah. Temukan informasi selengkapnya tentang penyelenggaraan, manfaat, iuran dan informasi-informasi daerah.
JPKM
ON TOP
Anda membutuhkan asuransi kesehatan untuk melengkapi Program Jamsostek? Temukan produk-produk asuransi kesehatan dari perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.
Fasilitas Kesehatan
Dapatkan informasi klinik sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan dan program asuransi kesehatan/jaminan kesehatan yang tersedia
STATISTIK
 | Pengunjung Kemarin | 4.045 |
 | Hits Kemarin | 105.597 |
| Pengunjung Bulan Ini | 34.299 |
| Hits Bulan Ini | 855.080 |
 | Total Pengunjung | 903.611 |
 | Total Hits | 26.809.351 |
Your IP: 54.243.11.78
CCBot/2.0
Wednesday, 11-12-2013