x

Login

Lupa Password

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)




Selamat Datang Jaminan Pensiun Bagi Pekerja
Perjuangan Pekerja untuk memperoleh Jaminan Pensiun cukup panjang dan melelahkan. Hari ini 1 Juli 2015, mimpi Pekerja menjadi kenyataan. Meskipun belum tentu menggembirakan. BPJS Ketenagkerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU BPJS, mulai menyelenggarakan program Jaminan Pensiun serta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 UU SJSN. Momentum ini sangat penting untuk menjamin agar Pekerja tetap dapat hidup layak pada saat pendapatan mereka berkurang atau hilang, karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Meskipun demikian tidak ada pidato pejabat, tidak ada tepuk tangan dari Pekerja, tidak ada pita digunting untuk menyambut hari bersejarah dalam penyelenggaraan program jaminan sosial…
oleh: A. A. Oka Mahendra Lengkapnya..

Daftar BPJS



 

Agenda



Video JKN

Berita Jaminan Sosial


Opini

PENCEGAHAN PELANGGARAN DALAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL –BPJS KESEHATAN Kutip
Indonesia telah berhasil mengukir satu prestasi gemilang, yakni penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN).  Program JKN mempersatukan seluruh kelompok masyarakat dari berbagai strata ekonomi dan sosial untuk bergotong-royong membiayai…
oleh: Asih Eka Putri
Social security strategic planner, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2014-2019
KEBIJAKAN IURAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) MASIH MEMISKINKAN Kutip
“Adhi Hertanto, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berasal dari kampung Prenggan Yogyakarta, harus membayar sendiri tagihanrumah sakit sejumlah Rp71 juta untuk biaya perawatanbayi kembarnya selama 1 bulanpasca kelahiran. Biaya perawatan…
oleh: Asih Eka Putri, Risky Kusuma

Forum

PELATIHAN DAN BIMTEK KONSULTAN MARTABAT
Bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Konsultan Martabat membuka kelas eksekutifPelatihan dan Bimtek, pada tanggal 22-23 Apri 2015. Pelatihan dan Bimtek dengan tema Merancang Peraturan Pelaksanaan BPJS dalam Rangka Penegakan Kepatuhan…
Lengkapnya...
PEMERINTAH HARUS TERBITKAN PERPPU UNTUK MENAMBAHKAN 1 (SATU) PASAL DALAM UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

SIARAN PERS BPJS WATCH – 8 JULI 2015

"AGAR PEKERJA YANG TER-PHK DAPAT MENCAIRKAN TUJANGAN HARI TUA (JHT)"


Pemerintah tidak dapat membuatkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai diperbolehkannya pekerja mengambil JHT secara sekaligus karena berhenti bekerja (di PHK) sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan…
Lengkapnya...
IDUL FITRI DAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN PEKERJA
SETELAH SEBULAN PENUH MELAKSANAKAN IBADAH PUASA, SEBENTAR LAGI SEGENAP UMAT ISLAM MERAYAKAN HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H. HARI RAYA IDUL FITRI MERUPAKAN HARI KEMENANGAN. HARI RAYA IDUL FITRI JUGA DIMAKNAI SEBAGAI HARI MENEMUKAN KEMBALI KE FITRAH YANG SUCI, SETELAH JIWANYA DIBERSIHKAN MELALUI IBADAH PUASA YANG DILAKSANAKAN UNTUK SANG MAHA PENCIPTA SERTA MELALUI AMAL SALEH UNTUK KESEJAHTERAAN SESAMA DAN KEINDAHAN BUMI YANG KITA HUNI BERSAMA. IBADAH PUASA BUKAN SAJA MENAHAN HAUS DAN LAPAR, TETAPI LEBIH DARI ITU MENGENDALIKAN SELURUH INDRA, MENUNDUKAN EGO AGAR SELALU BERADA DALAM BIMBINGAN ILLAHI. MEREKA YANG BERHASIL MENUNDUKKAN EGONYA DAN BERADA DALAM KESADARAN ILLAHI, JIWANYA TERCERAHKAN, PIKIRAN, PERKATAAN DAN PERBUATANNYA DIPENUHI OLEH KEBAJIKAN. HARI RAYA IDUL FITRI DISAMBUT DENGAN PENUH RASA SYUKUR, SUJUD KEHADAPAN YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG DAN BERSILATURAHMI DENGAN SANAK SAUDARA, TEMAN SEJAWAT DAN SESAMA UMAT. MAKNA TERSENDIRI TAHUN INI HARI RAYA IDUL FITRI MEMPUNYAI MAKNA TERSENDIRI, KHUSUSNYA BAGI PEKERJA/BURUH. PEKERJA /BURUH TIDAK TERLALU CEMAS LAGI MENGHADAPI MASA PENSIUN, KARENA MULAI 1 JULI 2015 PROGRAM JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA/BURUH MULAI DILAKSANAKAN. JAMINAN PENSIUN DISELENGGARAKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN DERAJAT KEHIDUPAN YANG LAYAK PADA SAAT PESERTA KEHILANGAN ATAU BERKURANG PENGAHSILANNYA KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN ATAU MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP. JAMINAN PENSIUN MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASARKAN MANFAAT PASTI. ARTINYA PESERTA YANG TELAH MENCAPAI USIA PENSIUN DAN TELAH MEMBAYAR IURAN MINIMAL 15 TAHUN BERHAK MEMPEROLEH MANFAAT PENSIUN BERUPA UANG TUNAI YANG DITERIMA SETIAP BULAN SESUAI DENGAN FORMULA YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEDANGKAN MANFAAT PENSIUN CACAT DIBAYARKAN KEPADA PESERTA YANG MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP MESKIPUN PESERTA TERSEBUT BELUM MEASUKI USIA PENSIUN. JAMINAN PENSIUN MEMBERIKAN HARAPAN BAGI PEKERJA/BURUH UNTUK TETAP DAPAT HIDUP LAYAK DI MASA TUANYA ATAU KETIKA MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP. UANG PENSIUN YANG DITERIMA SETIAP BULAN DAPAT MEMBANTU MEREKA UNTUK MENGATASI MASALAH FINANSIAL YANG MEREKA HADAPI DI MASA TUA NANTI. PEMBERI KERJA ATAU PENGUSAHA WAJIB MENDAFTARKAN PEKERJANYA MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN SESUAI DEGAN TAHAPAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. BAGI PEMBERI KERJA YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA/BURUHNYA SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN WAJIB MEMBERIKAN MANFAAT PENSIUN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN PENSIUN, KEPADA PEKERJANYA/BURUHNYA YANG MEMASUKI USIA PENSIUN ATAU MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP. MANFAAT JAMINAN PENSIUN MESKIPUN MASIH KECIL JELAS SANGAT BERARTI UNTUK MEMELIHARA KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DI MASA TUANYA SAMPAI MENINGGAL DUNIA. PROGRAM JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA/BURUH MERUPAKAN PROGRAM BARU TENTU MASIH TERDAPAT BERBAGAI PROBLEM REGULASI, MANAJERIAL, DAN TEKNIS OPERASIONAL YANG PERLU DIPERBAIKI, NAMUN DEMIKIAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN KITA SAMBUT DENGAN RASA SYUKUR DAN TEKAD UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN DI MASA MENDATANG. MOMENTUM SEKARANG INI HENDAKNYA DIJADIKAN TITIK TOLAK BAGI PEMBERI KERJA UNTUK MEMPERKOKOH TALI SILATURAHMI DENGAN PEKERJA/BURUHNYA DENGAN SEGERA MENDAFTARKAN MEREKA SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN KE BPJS KETENAGAKERJAAN. SELAMAT IDUL FITRI.
Lengkapnya..
KAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DIMULAI ?
SALAH SATU HAL YANG MEMBEDAKAN ASURANSI SOSIAL ATAU JAMINAN SOSIAL DENGAN ASURANSI KOMERSIAL ADALAH IKHWAL SUMBER TERJADINYA PERIKATAN. SUMBER TERJADINYA PERIKATAN DALAM ASURANSI KOMERSIAL ADALAH PERJANJIAN. SEDANGKAN SUMBER PERIKATAN DALAM JAMINAN SOSIAL ADALAH UNDANG-UNDANG. DENGAN KATA LAIN SUMBER TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG DALAM ASURANSI KOMERIAL ADALAH PERJANJIAN DIANTARA PIHAK TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. SEDANGKAN SUMBER TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA JAMINAN SOSIAL DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ADALAH, KARENA DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG. HUBUNGAN HUKUM DALAM HAL INI TERJADI ANTARA SUBJEK HUKUM DENGAN SUBJEK HUKUM. DALAM ASURANSI KOMERSIAL HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT TERJADI ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG . SEDANGKAN DALAM JAMINAN SOSIAL HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT TERJADI ANTARA PESERTA DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. HUBUNGAN HUKUM ANTAR SUBJEK HUKUM INI, MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BERUPA HAK DAN KEWAJIBAN DIANTARA PARA PIHAK, YANG DALAM HUKUM PERDATA DISEBUT DENGAN PERSOONLIJK RECHT. SALAH SATU MASALAH YANG SANGAT PENTING DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADALAH KAPANKAH KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DIMULAI? MENENTUKAN SAAT DIMULAINYA KEPESERTAAN INI PENTING UNTUK MENENTUKAN MULAI TIMBULNYA HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PESERTA DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. DALAM ASURANSI KOMERSIAL, PERJANJIAN ASURANSI TERJADI SEKETIKA SETELAH TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. SEJAK SAAT ITU, HAK DAN KEWAJIBAN TIMBAL BALIK ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG TIMBUL, BAHKAN SEBELUM POLIS DITANDATANGANI. PASAL 257 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) SECARA TEGAS MENENTUKAN BAHWA WALAUPUN BELUM DIBUATKAN POLIS, PERJANJIAN ASURANSI SUDAH TERJADI SEJAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. KESEPAKATAN INI DIBUKTIKAN DENGAN NOTA PERSETUJUAN YANG DITANDATANGANI OLEH TERTANGGUNG. HAK DAN KEWAJIBAN TERTANGGUNG DAN PENAGGUNG TIMBUL SEJAK TERJADINYA KESEPAKATAN BERDASARKAN NOTA PERSETUJUAN. (ABDULKADIR MUHAMMAD, HUKUM ASURANSI INDONESIA, 2006:57). PASAL 255 KUHD, MENENTUKAN ASURANSI TERSEBUT HARUS DIBUAT SECARA TERTULIS DALAM BENTUK AKTA YANG DISEBUT POLIS. POLIS MERUPAKAN SATU-SATUNYA ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PERJANJIAN ASURANSI, (PASAL 258 AYAT (1) KUHD). BAGAIMANA DALAM JAMINAN SOSIAL? KARENA JAMINAN SOSIAL TIMBUL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIAL, MAKA JAWABAN ATAS PERTANYAAN TERSEBUT HARUS DICARI DALAM UNDANG-UNDANG. APA KATA UNDANG-UNDANG MENGENAI SOAL INI? PASAL 1 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN (UU SJSN) JO.PASAL 1 ANGKA 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS (UU BPJS) MENENTUKAN ”PESERTA ADALAH SETIAP ORANG, TERMASUK ORANG ASING YANG BEKERJA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DI INDONESIA, YANG TELAH MEMBAYAR IURAN.” KETENTUAN SEPERTI TERSEBUT DALAM PASAL 1 ANGKA 8 UU SJSN JO PASAL 1 ANGKA 4 UU BPJS, KHUSUS UNTUK PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DIULANGI DALAM KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, DAN PASAL 1 ANGKA 3 PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN, DAN PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PESERTA PERORANGAN BPJS KESEHATAN. KEWAJIBAN UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, SEBAGAI BERIKUT: PASAL 10 AYAT (1) PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, MENENTUKAN ”PEMERINTAH MENDAFTARKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI JK) SEBAGAI PESERTA KEPADA BPJS KESEHATAN” . PASAL 11 AYAT(1) MENENTUKAN ”SETIAP PEMBERI KERJA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6 AYAT (3) DAN AYAT (4) WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KEPADA BPJS KESEHATAN DENGAN MEMBAYAR IURAN”. DALAM HAL PEMBERI KERJA SECARA NYATA-NYATA TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA KEPADA BPJS KESEHATAN, MENURUT PASAL 11 AYAT (2) ”PEKERJA YANG BERSANGKUTAN BERHAK MENDAFTARKAN DIRINYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN ,”DAN IURANNYA MENURUT AYAT (2A)” DIBAYAR SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN INI.” PASAL 11 AYAT (3) MENETUKAN ”SETIAP PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SECARA SENDIRI SENDIRI ATAU BERKELOMPOK SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN PADA BPJS KESEHATAN DEGAN MEMBAYAR IURAN.” SELANJUTNYA AYAT (4) MENENTUKAN ”SETIAP ORANG BUKAN PEKERJA WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KEPADA BPJS KESEHATAN DENGAN MEMBAYAR IURAN.” DARI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIMUKA, MEMBAYAR IURAN MERUPAKAN SYARAT ESENSIAL YANG MENENTUKAN BAHWA SESEORANG TELAH TERDAFTAR MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN. HAL INI MERUPAKAN SALAH SATU CIRI DARI JAMINAN SOSIAL. MARC J ROBERTS CS (GETTING HEALTH REFORM RIGHT 2004:165) ANTARA LAIN MENGATAKAN, ”THREE CHARACTERISTICS DISTINGUISH SOCIAL INSURANCE FROM PRIVATE INSURANCE. FIRST, SOCIAL INSURANCE IS COMPULSORY-EVERY ONE IN THE ELIGIBLE GROUP MUST ENROLL AND PAY THE SPECIFIED PREMIUM (CONTRIBUTION). SEHUBUNGAN DENGAN ITU, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA SESEORANG MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN PADA SAAT PENDAFTARAN DILAKUKAN DENGAN MEMBAYAR IURAN . SAYANGNYA PERATURAN PELAKSANAAN UU SJSN DAN UU BPJS BELUM MENGATUR SECARA TEKNIS OPERASIONAL APA YANG DIMAKSUD DENGAN ”MEMBAYAR IURAN” TERSEBUT DAN BAGAIMANA MEMBUKTIKANNYA? APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN “MEMBAYAR IURAN” ADALAH KETIKA PESERTA MELAKUKAN PEMBAYARAN PERTAMA SAAT PENDAFTARAN ATAU KETIKA IURAN YANG DIBAYARKAN TERSEBUT SECARA NYATA MASUK KE REKENING BPJS KESEHATAN? PERATURAN BPJS KESEHATAN TIDAK MEMBERI JAWABAN TEGAS PERATURAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANAAN UU SJSN, UU BPJS DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 JO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, TIDAK MEMBERI JAWABAN YANG TEGAS. TERMASUK MENGENAI BUKTI PEMBAYARAN APAKAH BERUPA KWITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN YANG DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN ATAU BUKTI ELEKTRONIK YANG MENYATAKAN BAHWA IURAN YANG DIBAYARKAN OLEH PEMBERI KERJA DAN/ATAU PESERTA TELAH MASUK KE REKENING BPJS KESEHATAN? PERATURAN PELAKSANAAN YANG DITETAPKAN OLEH BPJS KESEHATAN LEBIH BANYAK MENGULANG APA YANG TELAH DIATUR DALAM PERATURAN YANG MEMBERIKAN DELEGASI PEMBENTUKANNYA DENGAN SEDIKIT PENGEMBANGAN TEKNIS. KEPASTIAN MENGENAI KAPAN PERIKATAN DIMULAI SANGAT PENTING UNTUK MEMASTIKAN SECARA YURIDIS TIMBULNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA DENGAN BPJS KESEHATAN. DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DIPASTIKAN KAPAN MASING-MASING PIHAK SECARA TIMBAL BALIK WAJIB MEMENUHI KEWAJIBANNYA DAN DAPAT MENUNTUT HAKNYA SEBAGAI KONSEKUENSI TIMBULNYA PERIKATAN? PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 MALAH MEMBUAT ATURAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN UU SJSN, UU BPJS DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013. SIMAK SAJA PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN BPJS TERSEBUT. DISITU DITENTUKAN, ”MASA BERLAKU KARTU BAGI CALON PESERTA PERORANGAN DIMULAI 7 (TUJUH) HARI SETELAH CALON PESERTA PERORANGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN IURAN PERTAMA.” ALASAN DEMI KETERTIBAN ADMINISTRASI TIDAK DAPAT MENGABAIKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 JO NOMOR 111 TAHUN 2013 KHUSUSNYA YANG MENYANGKUT PENDAFTARAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN. SESUAI DENGAN PRINSIP HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DITEGASKAN BAHWA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL DIHARAPKAN LEBIH CERMAT MENGAWASI BPJS TERMASUK DALAM MENETAPKAN PERATURAN BPJS. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIHARAPKAN TIDAK GAMPANG MELOLOSKAN PERATURAN BPJS UNTUK DIUNDANGKAN SEBELUM MEMASTIKAN MATERI MUATANNYA HARMONIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU YANG SEDERAJAT.
Lengkapnya..
MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SEJAK 1 JANUARI 2014 BPJS KESEHATAN TELAH BEROPERASI MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. LEBIH DARI 138 JUTA PENDUDUK TELAH MENDAFTAR MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. TAHUN 2019 NANTI DIRENCANAKAN SELURUH PENDUDUK AKAN MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. UNIVERSAL COVERAGE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SUDAH MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH YANG TIDAK BISA DITUNDA-TUNDA LAGI,SEBAGAI PEMENUHAN ATAS HAK SETIAP ORANG UNTUK MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN DALAM KONSTITUSI. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN AKAN MEMBUKA AKSES BAGI PELAYANAN KESEHATAN YANG EFEKTIF DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ASSET DAN PENDAPATAN KELUARGA DARI BEAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN YANG SEMAKIN MAHAL. KESEHATAN MERUPAKAN ELEMEN YANG ESENSIAL BAGI KAPABILITAS SETIAP ORANG YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGEMBANGAN DIRINYA. PENDUDUK YANG SEHAT MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR PENTING UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL. SALAH SATU FAKTOR PENTING BAGI PERFORMANCE PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ADALAH PENGELOLAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. WAJIB MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN SECARA OPTIMAL. UU SJSN MEWAJIBKAN BPJS (KESEHATAN) UNTUK MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN DANA JAMINAN SOSIAL (KESEHATAN) SECARA OPTIMAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS,SOLVABILITAS,KEHATI-HATIAN,KEAMANAN DANA,DAN HASIL YANG MEMADAI. MENGAPA DIWAJIBKAN? MAKSUDNYA IALAH AGAR DANA JAMINAN SOSIAL(KESEHATAN)MENCUKUPI UNTUK : A.PEMBAYARAN MANFAAT ATAU PEMBIAYAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN; B.MEBIAYAI DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN;DAN C.INVESTASI DALAM INSTRUMENT INVESTASI SESUSI DENNGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DENGAN KATA LAIN,DANA JAMINAN SOSIAL TERSEBUT HARUS MAMPU MENJAMIN KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ,BAIK UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG BPJS KESEHATAN. PENGATURAN SECARA OPERASIONAL PENGELOLAAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PERATURAN PEMERINTAH TERSEBUT PADA POKOKNYA MENGATUR: A.SUMBER DAN PENGGUNAAN ASET BPJS KESEHATAN DAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; B.LIABILITAS BPJS KESEHATAN DAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; C.PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET BPJS KESEHATAN DAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; D.DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN; E.KESEHATAN KEUANGAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN; F.SURPLUS BPJS KESEHATAN; G.PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM;DAN H.PEMANTAUAN DAN EVALUASI. PENGATURAN SECARA JELAS DAN TEGAS IKHWAL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET BPJS KESEHATAN DAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN OLEH BPJS KESEHATAN. REGULASI YANG JELAS,TEGAS DAN DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF MEMANG PENTING DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET BPJS KESEHATAN DAN ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. BAGI NEGARA INDONESIA YANG BARU MENGOPERASIONALKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SESUAI DENGAN UU SJSN DAN UU BPJS SETAHUN YANG LALU,SELAIN FACTOR REGULASI, FACTOR LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN,YANG PERLU DIPERHITUNGKAN ANTARA LAIN: A.,PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SAMPAI SAAT INI MASIH DIDOMINASI OLEH PENERIMA BANTUAN IURAN(86,4 JUTA DARI SEKITAR 138 JUTA PESERTA); B.PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT INFLASI; C.FACTOR KEMISKINAN,RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK,DAN TERBATASNYA LAPANGAN PEKERJAAN,BURUKNYA LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL;DAN D.BELUM BERSEMAINYA BUDAYA HIDUP SEHAT YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA RESIKO SAKIT DI KALANGAN PENDUDUK. MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS. KARENA ITU, DALAM PERJALANAN WAKTU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN TERJADINYA GANGGUAN KESEHATAN TERHADAP KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN. SALAH SATU GANGGUAN TERHADAP KESEHATAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN IALAH KESULITAN LIKUIDITAS ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DENGAN KATA LAIN BPJS KESEHATAN KESULITAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN JANGKA PENDEKNYA. PASAL 39 AYAT(1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 MENYEBUTNYA SEBAGAI KESULITAN LIKUIDITAS ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERUPA “KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN SESUSI DENGAN PERJANJIAN.” SOLUSI YANG DITAWARKAN DALAM PASAL 39 AYAT(2)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 IALAH “BPJS KESEHATAN DAPAT MEMBERIKAN DANA TALANGAN KEPADA ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.” TETAPI,JUMLAHNYA DIBATASI,YAITU PALING BANYAK 10%DARI ASSET BPJS KESEHATAN. TIDAK BOLEH LEBIH DARI ITU! PEMBATASAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENJAGA AGAR ASSET BPJS KESEHATAN TIDAK TERGANGGU UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BIAYA OPERASIONAL,BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA,BIAYA UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PELAYANAN DAN INVESTASI. DANA TALANGAN TERSEBUT HARUS DIKEMBALIKAN OLEH ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. DANA TALANGAN TERSEBUT DIPERLAKUKAN SEBAGAI PINJAMAN KEPADA ASSET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PASAL 39 AYAT(4)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 MENENTUKAN 2(DUA)SYARAT YANG BERSIFAT KUMULATIF UNTUK PENGGANTIAN PINJAMAN BERUPA DANA TALANGAN TERSEBUT YAITU: A.DILAKUKAN SETELAH ASSET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERNILAI POSITIF; DAN B.PENGGANTIAN TERSEBUT TIDAK MENGAKIBATKAN ASSET BERSIH DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEMBALI BERNILAI NEGATIVE. KEMUDIAN PADA AYAT(5)DITENTUKAN PENGGANTIAN PINJAMAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP.
Lengkapnya..
IklanIklanIklan



JAMKESDA

Lebih dari 300 Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial tingkat daerah. Temukan informasi selengkapnya tentang penyelenggaraan, manfaat, iuran dan informasi-informasi daerah.


ON TOP

Anda membutuhkan asuransi kesehatan untuk melengkapi Program Jamsostek? Temukan produk-produk asuransi kesehatan dari perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.

Fasilitas Kesehatan

Dapatkan informasi klinik sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan dan program asuransi kesehatan/jaminan kesehatan yang tersedia




Kembali Ke Jamsosda Atas