x

Login

Lupa Password

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)




Selamat Datang Jaminan Pensiun Bagi Pekerja
Perjuangan Pekerja untuk memperoleh Jaminan Pensiun cukup panjang dan melelahkan. Hari ini 1 Juli 2015, mimpi Pekerja menjadi kenyataan. Meskipun belum tentu menggembirakan. BPJS Ketenagkerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU BPJS, mulai menyelenggarakan program Jaminan Pensiun serta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 UU SJSN. Momentum ini sangat penting untuk menjamin agar Pekerja tetap dapat hidup layak pada saat pendapatan mereka berkurang atau hilang, karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Meskipun demikian tidak ada pidato pejabat, tidak ada tepuk tangan dari Pekerja, tidak ada pita digunting untuk menyambut hari bersejarah dalam penyelenggaraan program jaminan sosial…
oleh: A. A. Oka Mahendra Lengkapnya..

Daftar BPJS



 

Agenda



Video JKN

Berita Jaminan Sosial


Opini

PENCEGAHAN PELANGGARAN DALAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL –BPJS KESEHATAN Kutip
Indonesia telah berhasil mengukir satu prestasi gemilang, yakni penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN).  Program JKN mempersatukan seluruh kelompok masyarakat dari berbagai strata ekonomi dan sosial untuk bergotong-royong membiayai…
oleh: Asih Eka Putri
Social security strategic planner, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2014-2019
KEBIJAKAN IURAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) MASIH MEMISKINKAN Kutip
“Adhi Hertanto, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berasal dari kampung Prenggan Yogyakarta, harus membayar sendiri tagihanrumah sakit sejumlah Rp71 juta untuk biaya perawatanbayi kembarnya selama 1 bulanpasca kelahiran. Biaya perawatan…
oleh: Asih Eka Putri, Risky Kusuma

Forum

PELATIHAN DAN BIMTEK KONSULTAN MARTABAT
Bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Konsultan Martabat membuka kelas eksekutifPelatihan dan Bimtek, pada tanggal 22-23 Apri 2015. Pelatihan dan Bimtek dengan tema Merancang Peraturan Pelaksanaan BPJS dalam Rangka Penegakan Kepatuhan…
Lengkapnya...
MENYELARASKAN DANA PENSIUN DAN PESANGON DENGAN PROGRAM WAJIB BPJS KETENAGAKERJAAN
Program Pascasarjana Universitas Paramadina dibantu Synergi Policies dan didukung BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan seminar sehari dengan tema Menyelaraskan Dana Pensiun dan Pesangon dengan Program Wajib BPJS Ketenagakerjaan, Rabu, (12/08). SJSN…
Lengkapnya...
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN
1 JULI 2015 MERUPAKAN TONGGAK SEJARAH YANG PENTING UNTUK PELAKSANAAN JAMINAN PENSIUN BAGI BURUH ATAU PEKERJA YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA. JAMINAN PENSIUN MERUPAKAN SALAH SATU JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG SUDAH LAMA MENJADI TUNTUTAN BURUH. BURUH TIDAK LAGI TERLALU CEMAS MENYONGSONG MASA TUA ATAU SAAT-SAAT MEMASUKI USIA PENSIUN. USIA TUA ATAU MASA PENSIUN PASTI AKAN DATANG PADA WAKTUNYA. PADA SAAT ITU PENDAPAT BERKURANG, SEMENTARA ITU, BIAYA HIDUP TERUS MERAMBAT NAIK. PEKERJA DAN ANGGOTA KELUARGANYA DIHADAPKAN PADA RISIKO KEUANGAN YANG SULIT DIPREDIKSI. PROGRAM JAMINAN PENSIUN MERUPAKAN SALAH SATU PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DAPAT DIHARAPKAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SOSIAL AGAR PARA PENSIUNAN BURUH TETAP DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA YANG LAYAK. PROGRAM JAMINAN PENSIUN DIKATAKAN SEBAGAI FONDASI BAGI DUKUNGAN FINANSIAL JANGKA PANJANG UNTUK PEKERJA. PASAL 39 UU SJSN MENENTUKAN, ”JAMINAN PENSIUN DISELENGGARAKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN DERAJAT KEHIDUPAN YANG LAYAK PADA SAAT PESERTA KEHILANGAN ATAU BERKURANG PENGHASILANNYA KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN ATAU MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP.” UU SJSN MENENTUKAN BAHWA JAMINAN PENSIUN DISELENGGARAKAN BERDASARKAN MANFAAT PASTI. ARTINYA, DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITENTUKAN BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM YANG AKAN DITERIMA PESERTA. SIAPA PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN? SEBELUM MENJAWAB PERTANYAAN INI, TERLEBIH DAHULU PERLU DIKEMUKAKAN BAHWA BERDASARKAN PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL, KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TERMASUK PROGRAM JAMINAN PENSIUN BERSIFAT WAJIB. KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB INI DIMAKSUDKAN AGAR SELURUH RAKYAT MENJADI PESERTA SEHINGGA DAPAT TERLINDUNGI. MESKIPUN DEMIKIAN, PENERAPANNYA TETAP DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN EKONOMI RAKYAT DAN PEMERINTAH SERTA KELAYAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM. TAHAPAN PERTAMA DIMULAI DARI PEKERJA DI SEKTOR FORMAL BERSAMAAN DENGAN ITU SEKTOR INFORMAL DAPAT MENJADI PESERTA SECARA SUKARELA, SEHINGGA DAPAT MENCAKUP PETANI, NELAYAN, DAN MEREKA YANG BEKERJA SECARA MANDIRI, SEHINGGA PADA AKHIRNYA SJSN MENCAKUP SELURUH RAKYAT. MENGENAI PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN AKAN DIBAHAS TERSENDIRI . MENURUT PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN (PP NO. 45 TAHUN 2015), YANG DIMAKSUD DENGAN PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN YANG SELANJUTNYA DISEBUT PESERTA ADALAH PEKERJA YANG TELAH TERDAFTAR DAN MEMBAYAR IURAN. PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN YANG DICAKUP DALAM PP NO. 45 TAHUN 2015 MELIPUTI PESERTA YANG TERDIRI ATAS PEKERJA YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA. MENURUT PASAL 3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN TERDIRI ATAS PESERTA PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH. PESERTA PENERIMA UPAH DALAM HAL INI ADALAH PEKERJA YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DAPAM PASAL 4 HURUF B PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2013. SEDANGKAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH MENURUT PASAL 7 PERATURAN PRESIDEN NOMOR `09 TAHUN 2013 MELIPUTI PEMBERI KERJA, PEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA ATAU PEKERJA MANDIRI DAN PEKERJA YANG TIDAK TERMASUK DALAM KATEGORI TERSEBUT DIMUKA YANG BUKAN MENERIMA GAJI ATAU UPAH. MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN MENENTUKAN MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA SUATU HUBUNGAN HUKUM BAIK YANG TIMBUL KARENA PERJANJIAN MAUPUN YANG TIMBUL KARENA UNDANG-UNDANG SANGAT PENTING UNTUK MENENTUKAN MULAI DAN BERAKHIRNYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG TERKAIT. SAAT MULAI BERLAKUNYA HUBUNGAN HUKUM MERUPAKAN SAAT TIMBULNYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK. DAN SAAT BERAKHIRNYA HUBUNGAN HUKUM MERUPAKAN SAAT BERAKHIRNYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT. PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 MENENTUKAN, ”KEPESERTAAAN PADA PROGRAM JAMINAN PENSIUN MULAI BERLAKU SEJAK PEKERJA TERDAFTAR DAN IURAN PERTAMA TELAH DIBAYARKAN DAN DISETOR OLEH PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN.” ADA DUA SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MULAI BERLAKUNYA PROGRAM JAMINAN PENSIUN, YAITU: A. PESERTA TELAH TERDAFTAR PADA BPJS KETENAGKERJAAN; DAN B. IURAN PERTAMA TELAH DIBAYARKAN DAN DISETOR OLEH PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN. BPJS KETENAGAKERJAAN, MENURUT PASAL 3 AYAT (2) PP NO. 45 TAHUN 2015 MEMBERIKAN BUKTI PEMBAYARAN IURAN PERTAMA KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA. BUKTI PEMBAYARAN TERSEBUT, MENURUT PASAL 3 AYAT (3) PP NO. 45 TAHUN 2015 MERUPAKAN BUKTI TERDAFTARNYA PESERTA DAN DASAR DIMULAINYA PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN. SELAIN ITU, BUKTI PEMBAYARAN YANG DIBERIKAN OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN MENURUT PASAL 7 AYAT (2) PP NO. 45 TAHUN 2015 DAPAT JUGA DIGUNAKAN SEBAGAI BUKTI KEPESERTAAN DALAM HAL BPJS KETENAGAKERJAAN TIDAK MENERBITKAN NOMOR KEPESERTAAN PALING LAMA 1 (SATU ) HARI SETELAH IURAN PERTAMA DIBAYAR LUNAS. MENGINGAT BAHWA BUKTI PEMBAYARAN IURAN PERTAMA SANGAT PENTING SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN, TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA DAN BUKTI KEPESERTAAAN, MAKA BUKTI PEMBAYARAN PERTAMA TERSEBUT HARUS DIDOKUMENTASIKAN SECARA TERTIB OLEH PEMBERI KERJA. KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN MENURUT PASAL 3 AYAT (4) BERAKHIR PADA SAAT PESERTA: A. MENINGGAL DUNIA; ATAU B. MENCAPAI USIA PENSIUN DAN MENERIMA AKUMULASI IURAN BESERTA HASIL PENGEMBANGANNYA SECARA SEKALIGUS. SYARAT TERSEBUT BERSIFAT ALTERNATIF. ARTINYA, APABILA SALAH SATU SYARAT SUDAH DIPENUHI, MAKA KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN BERAKHIR. DENGAN BERAKIRNYA KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN MAKA, HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA DENGAN BPJS KETEBAGAKERJAAN BERAKIR. DENGAN KATA LAIN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TERHADAP BPJS KETEGAKERJAAN BERAKHIR.
Lengkapnya..
IDUL FITRI DAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN PEKERJA
SETELAH SEBULAN PENUH MELAKSANAKAN IBADAH PUASA, SEBENTAR LAGI SEGENAP UMAT ISLAM MERAYAKAN HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H. HARI RAYA IDUL FITRI MERUPAKAN HARI KEMENANGAN. HARI RAYA IDUL FITRI JUGA DIMAKNAI SEBAGAI HARI MENEMUKAN KEMBALI KE FITRAH YANG SUCI, SETELAH JIWANYA DIBERSIHKAN MELALUI IBADAH PUASA YANG DILAKSANAKAN UNTUK SANG MAHA PENCIPTA SERTA MELALUI AMAL SALEH UNTUK KESEJAHTERAAN SESAMA DAN KEINDAHAN BUMI YANG KITA HUNI BERSAMA. IBADAH PUASA BUKAN SAJA MENAHAN HAUS DAN LAPAR, TETAPI LEBIH DARI ITU MENGENDALIKAN SELURUH INDRA, MENUNDUKAN EGO AGAR SELALU BERADA DALAM BIMBINGAN ILLAHI. MEREKA YANG BERHASIL MENUNDUKKAN EGONYA DAN BERADA DALAM KESADARAN ILLAHI, JIWANYA TERCERAHKAN, PIKIRAN, PERKATAAN DAN PERBUATANNYA DIPENUHI OLEH KEBAJIKAN. HARI RAYA IDUL FITRI DISAMBUT DENGAN PENUH RASA SYUKUR, SUJUD KEHADAPAN YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG DAN BERSILATURAHMI DENGAN SANAK SAUDARA, TEMAN SEJAWAT DAN SESAMA UMAT. MAKNA TERSENDIRI TAHUN INI HARI RAYA IDUL FITRI MEMPUNYAI MAKNA TERSENDIRI, KHUSUSNYA BAGI PEKERJA/BURUH. PEKERJA /BURUH TIDAK TERLALU CEMAS LAGI MENGHADAPI MASA PENSIUN, KARENA MULAI 1 JULI 2015 PROGRAM JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA/BURUH MULAI DILAKSANAKAN. JAMINAN PENSIUN DISELENGGARAKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN DERAJAT KEHIDUPAN YANG LAYAK PADA SAAT PESERTA KEHILANGAN ATAU BERKURANG PENGAHSILANNYA KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN ATAU MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP. JAMINAN PENSIUN MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASARKAN MANFAAT PASTI. ARTINYA PESERTA YANG TELAH MENCAPAI USIA PENSIUN DAN TELAH MEMBAYAR IURAN MINIMAL 15 TAHUN BERHAK MEMPEROLEH MANFAAT PENSIUN BERUPA UANG TUNAI YANG DITERIMA SETIAP BULAN SESUAI DENGAN FORMULA YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEDANGKAN MANFAAT PENSIUN CACAT DIBAYARKAN KEPADA PESERTA YANG MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP MESKIPUN PESERTA TERSEBUT BELUM MEASUKI USIA PENSIUN. JAMINAN PENSIUN MEMBERIKAN HARAPAN BAGI PEKERJA/BURUH UNTUK TETAP DAPAT HIDUP LAYAK DI MASA TUANYA ATAU KETIKA MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP. UANG PENSIUN YANG DITERIMA SETIAP BULAN DAPAT MEMBANTU MEREKA UNTUK MENGATASI MASALAH FINANSIAL YANG MEREKA HADAPI DI MASA TUA NANTI. PEMBERI KERJA ATAU PENGUSAHA WAJIB MENDAFTARKAN PEKERJANYA MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN SESUAI DEGAN TAHAPAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. BAGI PEMBERI KERJA YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA/BURUHNYA SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN WAJIB MEMBERIKAN MANFAAT PENSIUN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN PENSIUN, KEPADA PEKERJANYA/BURUHNYA YANG MEMASUKI USIA PENSIUN ATAU MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP. MANFAAT JAMINAN PENSIUN MESKIPUN MASIH KECIL JELAS SANGAT BERARTI UNTUK MEMELIHARA KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DI MASA TUANYA SAMPAI MENINGGAL DUNIA. PROGRAM JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA/BURUH MERUPAKAN PROGRAM BARU TENTU MASIH TERDAPAT BERBAGAI PROBLEM REGULASI, MANAJERIAL, DAN TEKNIS OPERASIONAL YANG PERLU DIPERBAIKI, NAMUN DEMIKIAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN KITA SAMBUT DENGAN RASA SYUKUR DAN TEKAD UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN DI MASA MENDATANG. MOMENTUM SEKARANG INI HENDAKNYA DIJADIKAN TITIK TOLAK BAGI PEMBERI KERJA UNTUK MEMPERKOKOH TALI SILATURAHMI DENGAN PEKERJA/BURUHNYA DENGAN SEGERA MENDAFTARKAN MEREKA SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN KE BPJS KETENAGAKERJAAN. SELAMAT IDUL FITRI.
Lengkapnya..
KAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DIMULAI ?
SALAH SATU HAL YANG MEMBEDAKAN ASURANSI SOSIAL ATAU JAMINAN SOSIAL DENGAN ASURANSI KOMERSIAL ADALAH IKHWAL SUMBER TERJADINYA PERIKATAN. SUMBER TERJADINYA PERIKATAN DALAM ASURANSI KOMERSIAL ADALAH PERJANJIAN. SEDANGKAN SUMBER PERIKATAN DALAM JAMINAN SOSIAL ADALAH UNDANG-UNDANG. DENGAN KATA LAIN SUMBER TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG DALAM ASURANSI KOMERIAL ADALAH PERJANJIAN DIANTARA PIHAK TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. SEDANGKAN SUMBER TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA JAMINAN SOSIAL DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ADALAH, KARENA DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG. HUBUNGAN HUKUM DALAM HAL INI TERJADI ANTARA SUBJEK HUKUM DENGAN SUBJEK HUKUM. DALAM ASURANSI KOMERSIAL HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT TERJADI ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG . SEDANGKAN DALAM JAMINAN SOSIAL HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT TERJADI ANTARA PESERTA DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. HUBUNGAN HUKUM ANTAR SUBJEK HUKUM INI, MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BERUPA HAK DAN KEWAJIBAN DIANTARA PARA PIHAK, YANG DALAM HUKUM PERDATA DISEBUT DENGAN PERSOONLIJK RECHT. SALAH SATU MASALAH YANG SANGAT PENTING DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADALAH KAPANKAH KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DIMULAI? MENENTUKAN SAAT DIMULAINYA KEPESERTAAN INI PENTING UNTUK MENENTUKAN MULAI TIMBULNYA HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PESERTA DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. DALAM ASURANSI KOMERSIAL, PERJANJIAN ASURANSI TERJADI SEKETIKA SETELAH TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. SEJAK SAAT ITU, HAK DAN KEWAJIBAN TIMBAL BALIK ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG TIMBUL, BAHKAN SEBELUM POLIS DITANDATANGANI. PASAL 257 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) SECARA TEGAS MENENTUKAN BAHWA WALAUPUN BELUM DIBUATKAN POLIS, PERJANJIAN ASURANSI SUDAH TERJADI SEJAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN ANTARA TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG. KESEPAKATAN INI DIBUKTIKAN DENGAN NOTA PERSETUJUAN YANG DITANDATANGANI OLEH TERTANGGUNG. HAK DAN KEWAJIBAN TERTANGGUNG DAN PENAGGUNG TIMBUL SEJAK TERJADINYA KESEPAKATAN BERDASARKAN NOTA PERSETUJUAN. (ABDULKADIR MUHAMMAD, HUKUM ASURANSI INDONESIA, 2006:57). PASAL 255 KUHD, MENENTUKAN ASURANSI TERSEBUT HARUS DIBUAT SECARA TERTULIS DALAM BENTUK AKTA YANG DISEBUT POLIS. POLIS MERUPAKAN SATU-SATUNYA ALAT BUKTI TERTULIS UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PERJANJIAN ASURANSI, (PASAL 258 AYAT (1) KUHD). BAGAIMANA DALAM JAMINAN SOSIAL? KARENA JAMINAN SOSIAL TIMBUL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIAL, MAKA JAWABAN ATAS PERTANYAAN TERSEBUT HARUS DICARI DALAM UNDANG-UNDANG. APA KATA UNDANG-UNDANG MENGENAI SOAL INI? PASAL 1 ANGKA 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN (UU SJSN) JO.PASAL 1 ANGKA 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS (UU BPJS) MENENTUKAN ”PESERTA ADALAH SETIAP ORANG, TERMASUK ORANG ASING YANG BEKERJA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DI INDONESIA, YANG TELAH MEMBAYAR IURAN.” KETENTUAN SEPERTI TERSEBUT DALAM PASAL 1 ANGKA 8 UU SJSN JO PASAL 1 ANGKA 4 UU BPJS, KHUSUS UNTUK PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DIULANGI DALAM KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, DAN PASAL 1 ANGKA 3 PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN, DAN PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PESERTA PERORANGAN BPJS KESEHATAN. KEWAJIBAN UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, SEBAGAI BERIKUT: PASAL 10 AYAT (1) PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, MENENTUKAN ”PEMERINTAH MENDAFTARKAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI JK) SEBAGAI PESERTA KEPADA BPJS KESEHATAN” . PASAL 11 AYAT(1) MENENTUKAN ”SETIAP PEMBERI KERJA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6 AYAT (3) DAN AYAT (4) WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KEPADA BPJS KESEHATAN DENGAN MEMBAYAR IURAN”. DALAM HAL PEMBERI KERJA SECARA NYATA-NYATA TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA KEPADA BPJS KESEHATAN, MENURUT PASAL 11 AYAT (2) ”PEKERJA YANG BERSANGKUTAN BERHAK MENDAFTARKAN DIRINYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN ,”DAN IURANNYA MENURUT AYAT (2A)” DIBAYAR SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN INI.” PASAL 11 AYAT (3) MENETUKAN ”SETIAP PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SECARA SENDIRI SENDIRI ATAU BERKELOMPOK SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN PADA BPJS KESEHATAN DEGAN MEMBAYAR IURAN.” SELANJUTNYA AYAT (4) MENENTUKAN ”SETIAP ORANG BUKAN PEKERJA WAJIB MENDAFTARKAN DIRINYA DAN ANGGOTA KELUARGANYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KEPADA BPJS KESEHATAN DENGAN MEMBAYAR IURAN.” DARI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIMUKA, MEMBAYAR IURAN MERUPAKAN SYARAT ESENSIAL YANG MENENTUKAN BAHWA SESEORANG TELAH TERDAFTAR MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN. HAL INI MERUPAKAN SALAH SATU CIRI DARI JAMINAN SOSIAL. MARC J ROBERTS CS (GETTING HEALTH REFORM RIGHT 2004:165) ANTARA LAIN MENGATAKAN, ”THREE CHARACTERISTICS DISTINGUISH SOCIAL INSURANCE FROM PRIVATE INSURANCE. FIRST, SOCIAL INSURANCE IS COMPULSORY-EVERY ONE IN THE ELIGIBLE GROUP MUST ENROLL AND PAY THE SPECIFIED PREMIUM (CONTRIBUTION). SEHUBUNGAN DENGAN ITU, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA SESEORANG MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN PADA SAAT PENDAFTARAN DILAKUKAN DENGAN MEMBAYAR IURAN . SAYANGNYA PERATURAN PELAKSANAAN UU SJSN DAN UU BPJS BELUM MENGATUR SECARA TEKNIS OPERASIONAL APA YANG DIMAKSUD DENGAN ”MEMBAYAR IURAN” TERSEBUT DAN BAGAIMANA MEMBUKTIKANNYA? APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN “MEMBAYAR IURAN” ADALAH KETIKA PESERTA MELAKUKAN PEMBAYARAN PERTAMA SAAT PENDAFTARAN ATAU KETIKA IURAN YANG DIBAYARKAN TERSEBUT SECARA NYATA MASUK KE REKENING BPJS KESEHATAN? PERATURAN BPJS KESEHATAN TIDAK MEMBERI JAWABAN TEGAS PERATURAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANAAN UU SJSN, UU BPJS DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 JO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013, TIDAK MEMBERI JAWABAN YANG TEGAS. TERMASUK MENGENAI BUKTI PEMBAYARAN APAKAH BERUPA KWITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN YANG DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN ATAU BUKTI ELEKTRONIK YANG MENYATAKAN BAHWA IURAN YANG DIBAYARKAN OLEH PEMBERI KERJA DAN/ATAU PESERTA TELAH MASUK KE REKENING BPJS KESEHATAN? PERATURAN PELAKSANAAN YANG DITETAPKAN OLEH BPJS KESEHATAN LEBIH BANYAK MENGULANG APA YANG TELAH DIATUR DALAM PERATURAN YANG MEMBERIKAN DELEGASI PEMBENTUKANNYA DENGAN SEDIKIT PENGEMBANGAN TEKNIS. KEPASTIAN MENGENAI KAPAN PERIKATAN DIMULAI SANGAT PENTING UNTUK MEMASTIKAN SECARA YURIDIS TIMBULNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA DENGAN BPJS KESEHATAN. DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DIPASTIKAN KAPAN MASING-MASING PIHAK SECARA TIMBAL BALIK WAJIB MEMENUHI KEWAJIBANNYA DAN DAPAT MENUNTUT HAKNYA SEBAGAI KONSEKUENSI TIMBULNYA PERIKATAN? PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 MALAH MEMBUAT ATURAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN UU SJSN, UU BPJS DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2013. SIMAK SAJA PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN BPJS TERSEBUT. DISITU DITENTUKAN, ”MASA BERLAKU KARTU BAGI CALON PESERTA PERORANGAN DIMULAI 7 (TUJUH) HARI SETELAH CALON PESERTA PERORANGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN IURAN PERTAMA.” ALASAN DEMI KETERTIBAN ADMINISTRASI TIDAK DAPAT MENGABAIKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 JO NOMOR 111 TAHUN 2013 KHUSUSNYA YANG MENYANGKUT PENDAFTARAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN. SESUAI DENGAN PRINSIP HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DITEGASKAN BAHWA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL DIHARAPKAN LEBIH CERMAT MENGAWASI BPJS TERMASUK DALAM MENETAPKAN PERATURAN BPJS. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIHARAPKAN TIDAK GAMPANG MELOLOSKAN PERATURAN BPJS UNTUK DIUNDANGKAN SEBELUM MEMASTIKAN MATERI MUATANNYA HARMONIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU YANG SEDERAJAT.
Lengkapnya..
IklanIklanIklan



JAMKESDA

Lebih dari 300 Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial tingkat daerah. Temukan informasi selengkapnya tentang penyelenggaraan, manfaat, iuran dan informasi-informasi daerah.


ON TOP

Anda membutuhkan asuransi kesehatan untuk melengkapi Program Jamsostek? Temukan produk-produk asuransi kesehatan dari perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.

Fasilitas Kesehatan

Dapatkan informasi klinik sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan dan program asuransi kesehatan/jaminan kesehatan yang tersedia




Kembali Ke Jamsosda Atas