x

Login

Lupa Password

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) - Transformasi

Peta Jalan Transformasi Jaminan Sosial di Indonesia

Peta jalan transformasi jaminan sosial Indonesia diawali sejak reformasi ketatanegaraan pada tahun 1998 hingga berahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025.

Tonggak bersejarah yang telah dibangun sepanjang perjalanan transformasi jaminan sosial Indonesia adalah UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) , UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 19 Oktober 2004, Pengangkatan Dewan Jaminan Sosial Nasional pada 24 September 2008.

Selanjutnya hingga kini belum ada perkembangan yang berarti dalam implementasi transformasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Hingga tenggat masa peralihan pelaksanaan UU SJSN berlalu pada 19 Oktober 2009, RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , RPP tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial , RPerPres tentang Jaminan Kesehatan , RPP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja , RPP tentang Jaminan Hari Tua , RPP tentang Jaminan Pensiun , dan RPP tentang Jaminan Kematian , serta RPP tentang Pengelolaan Dana Jaminan Sosial belum diundangkan. Selama lebih dari enam tahun hanya Peraturan Presiden tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional yang berhasil diundangkan.

Di dalam naskah akademis UU SJSN Tahun 2004 dinyatakan bahwa masa transisi akan berlangsung tidak lebih dari 10 tahun bagi pembangunan kelembagaan dan 25 tahun bagi pembangunan kepesertaan sejak diundangkannya UU SJSN Tahun 2004.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mencantumkan pembangunan jaminan sosial secara eksplisit mulai RPJM kedua, ketiga dan keempat. Pada RPJM pertama, pembangunan perlindungan sosial diutamakan pada penyelenggaraan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

 

rencana pembangunan jangka panjang

 

Arah Pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam RPJP Nasional Tahun 2005-2025
(UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025)

Dalam rangka mewujudkan mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, pembangunan nasional selama 20 tahun diarahkan salah satunya pada tersedianya akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial.

Pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar dilaksanakan dengan penyediaan, penataan dan pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN).  Ketiga pilar SPSN ditata dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi mencakup:

  1. pilar pertama adalah bantuan sosial atau jaring pengaman sosial;
  2. pilar kedua adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
  3. pilar ketiga adalah program jaminan komersial.

SJSN yang sudah disempurnakan bersama SPSN yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, pendanaan dan nomor induk kependudukan (NIK) akan dapat memberi perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara bertahap.  Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memerhatikan budaya dan sistem yang sudah mengakar di masyarakat luas.

Jaminan sosial juga diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana. 

Tahapan dan Skala Prioritas RPJP Pembangunan SJSN sebagai Aspek Penting dalam Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

  1. RPJM ke-1 (2005-2009),
    meningkatnya kesejahteraan rakyat ditandai antara lain oleh menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan meningkatnya kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
  2. RPJM ke-2 (2010-2014),
    membaiknya indikator pembangunan sumber daya manusia yang ditandai antara lain oleh berkembangnya lembaga jaminan sosial, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
  3. RPJM ke-3 (2015-2019),
    kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai dengan terwujudnya lembaga jaminan sosial, sumber daya manusia terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
  4. RPJM ke-4 (2020-2025),
    kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang ditandai oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.

Arah Kebijakan SJSN dan Kebijakan SPSN Tahun 2005-2009

  1. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Bab 29 RPJM Nasional memuat kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral yang tertuju pada penyelenggaraan program bantuan sosial.
  2. Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah landasan konstitusional penyusunan kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Namun, perlindungan dan kesejahteraan sosial dimaknai secara sempit sebagai hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran pada anak dan manusia lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam dan bencana sosial. Pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan pelaksanaan terhadap hak-hak konstitusional setiap orang sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. 
  3. Pemaknaan secara utuh dan padu atas pasal 28H UUD Negara RI Tahun 1945 belum dituangkan dalam RPJM Nasional sehingga penahapan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negera tersebut hingga kini belum dapat dipenuhi.

Pasal 28H UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak:

  1. Hidup sejahtera lahir dan batin;
  2. Bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  3. Memperoleh pelayanan kesehatan;
  4. Mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
  5. atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Kegiatan-kegiatan Pokok Program Pengembangan SPSN
(Bab 28 RPJM Nasional 2004-2009)

  1. Penyerasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial;
  2. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan;
  3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan
  4. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.

Sumber: Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bab 29: Kesejahteraan Sosial.

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional 2010-2014

Sumber: Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku II Memperkuat Sinergi antar Bidang Pembangunan, BAB III: Ekonomi.

  • Penyusunan, penerbitan, dan penataan peraturan perundang-undangan jaminan sosial sebagai dasar hukum serta petunjuk teknis bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang integratif, komprehensif, efektif, dan efisien;
  • Penataan badan penyelenggara jaminan sosial mencakup proses peralihan dan pembentukan dasar hukum BPJS.
  • Penyediaan manfaat jaminan sosial yang berlandaskan pada analisa aktuaria, pengelolaan keuangan yang hati-hati, dan penyelenggaraan yang berkesinambungan.
  • Pembangunan dukungan pemangku kepentingan dengan cara melaksanakan sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial.
  • Peningkatan dan pengintegrasian peran sektor swasta dalam menunjang penyelenggaraan sistem jaminan sosial;
  • Perluasan kepesertaan jaminan sosial hingga menjangkau pekerja di sektor perekonomian informal.
  • Pemberian intervensi berupa subsidi iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk pelaksanaan program prioritas yaitu program jaminan  kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Pidato Presiden

 

Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI

....Pemberdayaan masyarakat melaui berbagai program kredit mikro, jaminan kesejahteraan sosial, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, akses prasarana yang layak, kecukupan pangan, dan perluasan kesempatan kerja sangat penting dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan.

(Hal. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang DPR RI

.... Dalam upaya memberikan kesejahteraan dan pemenuhan jaminan sosial yang dapat menyentuh seluruh warga negara telah dilakukan upaya penyempurnaan sistem jaminan sosial nasional secara terpadu dan terkoordinasi agar setiap warga negara Indonesia mendapat hak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya melalui program sistem jaminan sosial yang menyeluruh terutama untuk keluarga, masyarakat miskin, pekerja sektor informal, petani, nelayan, masyarakat yang terkena musibah/bencana dan penyandang masalah sosial lainnya melalui penelaahan, pengkajian dan perumusan kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka penyelenggaraan program sistem jaminan sosial nasional yang meliputi baik aspek kelembagaan, program, perundang-undangan, pendanaan maupun aspek pelaksanaan lainnya. Khusus untuk sistem jaminan dan asuransi kesejahteraan sosial telah dilakukan uji coba dan penyusunan pedoman pelaksanaan sistem jaminan dan asuransi kesejahteraan sosial. (Lamp. hal VII-28)

... Sesuai dengan kerangka Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000–2004, rencana pembangunan kesejahteraan sosial pada tahun 2002 terutama diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk miskin, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, serta korban bencana alam dan kerusuhan. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi dan perlindungan sosial, pemberian bantuan, dan peningkatan sumbangan sosial masyarakat.

Dalam meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan dilakukan peningkatan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), relawan sosial, LSM, Karang Taruna, lembaga-lembaga perlindungan sosial, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok tingkat lokal serta akan dilaksanakan penyuluhan sosial bagi masyarakat dan advokasi kepada dunia usaha; pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang berperan aktif menyelenggarakan pelayanan sosial; peningkatan sumbangan sosial masyarakat; serta pengembangan program jaminan, perlindungan, dan asuransi kesejahteraan sosial.

Di samping itu akan dilakukan pengkajian dan perumusan kebijakan publik tentang ketahanan sosial masyarakat; nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kejuangan. Pengembangan sistem jaminan sosial masyarakat dan pengembangan sistem kesiapsiagaan menghadapi bencana (alam dan ulah manusia) serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil kajian akan disampaikan rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait. Dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat; pelestarian nilai-nilai keperintisan; kepahlawanan, dan kejuangan; jaminan sosial masyarakat; kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan kesadaran berbangsa dan bernegara akan dilakukan sosialisasi dan pemantapan kebijakan lintas sektor. Pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan agar pelaksanaan kebijakan penanganan masalah-masalah sosial sesuai dengan yang diharapkan. ...

(Lamp. hal. VII-52 s/d 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang DPR RI

....Kebijakan pembangunan kesehatan juga terus berlangsung dengan upaya untuk mengembangkan program jaringan perlindungan sosial bidang kesehatan. Meskipun program ini dirancang sebagai program darurat terutama dalam pengentasan kemiskinan, tetapi dalam kerangka yang lebih besar, pelaksanaan program tersebut akan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang saat ini sendang disusun oleh sebuah Tim yang saya bentuk.

(hal 22 paragraf 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pidato Kenegaraan Presiden RI dan
Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2004,
serta Nota Keuangannya Sidang DPR RI

Rekomendasi kepada Presiden

c. Mewujudkan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka memelihara derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan UUD 1945 serta Tap MPR No.VI/2002, berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah. Salah satu diantaranya adalah penyusunan strategi pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan Rekomendasi

a. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai
    bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
, yakni bentuk
    jaminan kesehatan pra bayar yang bersifat wajib untuk seluruh
    masyarakat

b. Pengembangan Jaminan Kesehatan berbasis sukarela

c. Asuransi kesehatan komersial

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela

e. Pengembangan Jaminan Kesehatan sektor informal

f. Jaminan kesehatan mikro (dana sehat)

g. Dana sosial masyarakat

h. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin
    (gakin)

        2.  Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan,
              pada saat ini antara lain:

a. mengembangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 
    sukarela yang didasarkan pada UU No. 23 tahun 1992, antara lain
    melalui penyusunan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
    tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, yang mengatur 
    pemberian pelayanan sesuai kebutuhan utama pesertanya dengan 
    menerapkan kendali biaya dan kendali mutu secara terpadu melalui 
    sistem jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (pelayanan 
    kesehatan terkendali).

b. mengalokasikan dana/anggaran pembangunan untuk jaminan 
    pemeliharaan kesehatan bagi penduduk/keluarga miskin antara lain |
    melalui kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di puskesmas 
    dan rumah sakit.

c. menerapkan konsep jaminan kesehatan dengan menggunakan prinsip 
    asuransi melalui uji coba di 3 Provinsi dan 13 kabupaten/kota

d. untuk jangka panjang telah dipersiapkan naskah RUU tentang Jaminan 
    Kesehatan Masyarakat

 (Lamp. hal IV-8 s/d 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 Agustus 2004
Pidato Kenegaraan Presiden RI dan
Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2005,
serta Nota Keuangannya Sidang DPR RI

 

 Dalam kaitannya dengan upaya perwujudan dan peningkatan kesejahteraan tadi, dapat disampaikan pula upaya pemerintah untuk melaksanakan amanah MPR-RI guna membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional. Rancangan Undang-undang yang dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraannya, saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, dan Insya Allah dapat segera selesai dan disahkan. Melalui skim penjaminan tadi, diharapkan setidaknya dapat segera dimulai pemberian jaminan sosial kepada kelompok masyarakat di luar Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, dan para Pekerja. Apapun jenis dan seberapapun besarnya manfaat yang untuk sementara dapat diwujudkan pada tahap awal nanti, tetapi pikiran dasarnya adalah, kita dapat selangkah lagi maju dalam memberikan kesejahteraan kepada serulur rakyat Indonesia.

(Hal 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 Agustus 2005
Pidato Kenegaraan Presiden RI dan
Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2006,
serta Nota Keuanggannya Sidang DPR RI

Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin secara gratis telah diupayakan oleh Pemerintah sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Hasil pemantauan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin menunjukkan adanya beberapa kendala termasuk kurang efisiennya penggunaan dana. Oleh karena itu, pada tahun 2005, sejalan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, upaya peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan lebih ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin dengan sistem jaminan/asuransi kesehatan. Dengan sistem ini, penduduk miskin diikutkan pada asuransi kesehatan dengan premi yang dibayarkan oleh Pemerintah.

(Lamp. Hal. 28-10)

Pelaksanaan bantuan sosial, akan dilakukan dengan (1) menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS yang lain; (3) memberikan bantuan bagi daerah penerima ekskorban kerusuhan dan pekerja migran bermasalah; (4) memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui pelindungan dan advokasi sosial; dan (5) menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS yang lain.

(Lamp. hal 29-5)

 


16 Agustus 2006
Pidato Kenegaraan Presiden RI dan
Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2007,
serta Nota Keuangannya Sidang DPR RI

 Perlindungan dan kesejahteraan sosial diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial dengan menangani masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan korban bencana alam serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar melalui pengembangan dan perbaikan sistem jaminan sosial.

(Lamp. hal 29-1)

Perlindungan sosial yang ada saat ini seperti sistem jaminan sosial, masih belum banyak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Penyelenggaraan jaminan sosial telah banyak dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Masing-masing mempunyai landasan hukum sendiri, tetapi antara satu sistem dengan sistem lainnya belum terintegrasi dengan baik. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk miskin juga masih terbatas, yaitu antara lain pada bidang pendidikan dan kesehatan. Demikian halnya, pembiayaan untuk perlindungan sosial, yang saat ini masih terbatas pada pembiayaan bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD. Perlunya pembenahan sistem penentuan sasaran (targeting), dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perlindungan sosial.

(Lamp. Hal. 29-5)

Dalam menangani permasalahan bencana alam maupun soial pemerintah melakukan pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial, kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menyediakan bantuan dasar berupa pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; (2) memberikan bantuan bagi pengungsi akibat konflik sosial dan pekerja migran terlantar; (3) memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan (4) menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan PMKS lainnya.

(Lamp. Hal. 29-7)

Di dalam kerangka meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat, pemerintah berupaya melakukan perbaikan sistem jaminan sosial melalui pemberian asuransi kesejahteraan sosial bagi 14.400 rumah tangga miskin

(Lamp. Ha.l 29-8)

 


16 Agustus 2007
Pidato Kenegaraan Presiden RI serta
Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2008,
beserta Nota Keuangannya Rapat Paripurna DPR RI

Dalam Nota Keuangan kali ini, untuk pertama kalinya pemerintah mencantumkan berbagai risiko dan faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN. Faktor risiko itu mencakup perubahan asumsi dan indikator ekonomi makro, pelaksanaan program penjaminan infrastuktur, program Public Service Obligation dan kondisi kesehatan BUMN, terjadinya bencana alam, dan kebijakan pensiun dan jaminan sosial yang akan dilakukan. Pemerintah terus berupaya meminimalkan dampak dan tingkat resiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN.

(Hal 11)

Pembangunan di bidang perlindungan sosial merupakan salah satu prioritas pemerintah, terutama perlindungan terhadap mereka yang kurang beruntung. Upaya pemerintah dalam bidang perlindungan sosial meliputi pemberian bantuan sosial dan menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin. Upaya pemerintah berkaitan dengan pemberian bantuan sosial meliputi bantuan sosial, baik bagi perseorangan maupun bagi kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau yang menjadi korban bencana, sedangkan upaya pemerintah dalam bidang jaminan sosial bertujuan untuk memelihara taraf kesejahteraan sekiranya masyarakat menghadapi risiko atas perubahan kehidupan yang mendadak karena terjadinya musibah atau kejadian lain yang berdampak pada penghidupannya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan korban bencana alam. Selain itu, pemerintah secara bertahap terus menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi, terutama bagi mereka yang miskin.

(Lamp. hal. 29-1)

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mewujudkan suatu sistem jaminan sosial yang lebih efektif, mendidik dan tepat sasaran, pengembangan PKH melalui pemberian bantuan langsung bersyarat kepada RTSM secara berkesinambungan diharapkan menjadi suatu rintisan yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui PKH, mereka yang miskin dan berada pada usia wajib belajar atau putus sekolah dasar, serta ibu yang sedang hamil akan mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

.....Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih dihadapi, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam pembangunan perlindungan dan kesejahteraan sosial antara lain adalah: (1) meningkatkan penyempurnaan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi penduduk fakir miskin, rentan, dan PMKS; (2) meningkatkan jangkauan pemberdayaan sosial dengan memperhatikan kondisi sasaran program dan arah pemberdayaan sosial yang ditetapkan; dan (3) memantapkan dan meningkatkan kinerja program serta percepatan pemberdayaan sosial.

(Lamp hal. 29-13 s/d 14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15 Agustus 2008
Pidato Kenegaraan Presiden RI serta
Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2009, 
beserta Nota Keuangannya Rapat Paripurna DPR RI

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya mereka yang miskin dan rentan, perlu diberi bantuan dan jaminan sosial. Bantuan dan jaminan sosial itu merupakan hak dasar manusia karena apabila tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, terisolasi dan berada di perbatasan.

Dalam menangani permasalahan sosial, Pemerintah terus mengupayakan pemberian bantuan dan jaminan sosial dengan meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mengembangkan kegiatan sosial melalui pendidikan dan penelitian sosial yang diharapkan mampu mengubah perilaku dan mengurangi ketergantungan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesejahteraan sosial diupayakan pada terbentuknya sistem jaminan sosial yang berkualitas, yang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, dan memberdayakan mereka yang tidak mampu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

(Lamp hal. 29-1 s/d 2)

Permasalahan terpenting terletak pada belum terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan perumahan serta belum terpenuhinya aksesibilitas masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan terhadap bantuan sosial, berbagai sumber pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial, serta pelayanan dasar lainnya.

(Lamp hal. 29- 2)

Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, yang disusun dalam melaksanakan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk usia lanjut. Khususnya bagi usia lanjut telantar dilaksanakan pengembangan model pelayanan Day Care Services, Temporary Care, Trauma Center, pelaksanaan subsidi silang dan model persiapan pra usia lanjut serta perluasan uji coba model pemberian jaminan sosial.

(Lamp hal. 29-5)

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan perlindungan dan kesejahteraan sosial, tindak lanjut yang akan dilaksanakan, antara lain, adalah sebagai berikut.

  1. meningkatkan layanan dan jaminan sosial bagi usia lanjut telantar yang termasuk ke dalam usia lanjut telantar sangat miskin dan bagi penyandang cacat berat yang tidak mampu.
  2. meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial serta hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan korban kekerasan; ...

(Lamp hal. 29-12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14 Agustus 2009
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka Peringatan
Hari Ulang Tahun Ke 64 Kemerdekaan RI
Rapat Paripurna DPR RI Jakarta

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang sosial terutama perlindungan terhadap mereka yang termasuk ke dalam kelompok penduduk miskin dan rentan. Perlindungan dan kesejahteraan sosial di Indonesia diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui memberikan bantuan dan jaminan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta meningkatkan kemampuan dan keberdayaan mereka melalui pendidikan. Selanjutnya, dalam kaitan pembangunan kesejahteraan sosial, penanganan dan penyelesaian permasalahan sosial juga dilakukan melalui skema jaminan sosial berbasis asuransi. Bantuan sosial (social assistance) merupakan bantuan yang diberikan secara langsung tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat, sedangkan jaminan sosial (social insurance) berbasis asuransi lebih bersifat sistem yang memanfaatkan iuran setiap peserta. Sistem ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu untuk dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam melewati berbagai situasi. Pemerintah secara bertahap terus menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi, terutama, bagi kelompok masyarakat miskin. Jaminan sosial ini merupakan sistem yang mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang tidak mampu sehingga dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia.

(Lap hal. 29 – 2)

Pembangunan sistem jaminan sosial nasional dimulai dengan disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sesuai dengan amanat Pasal 28H perubahan kedua, Undang- Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penduduk miskin dan rentan, terutama sebagai PMKS. Selain itu, dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara agar mereka memiliki kemampuan individual dan kelembagaan yang lebih tinggi dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial.

(Lamp hal. 29-1 s/d 2)

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketuna sosialan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah rintangan dan permasalahan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, luasnya cakupan pelayanan, kejadian bencana alam dan sosial atau perubahan kondisi ekonomi yang sulit diprediksi kejadiannya. ....

(Lamp. hal 29-2)

Hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 2005 sampai tahun 2009, antara lain, adalah (1) tersusunnya kesepakatan mengenai kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan berbagai instansi; (2) tertanganinya masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat kesejahteraan rakyat, seperti kejadian luar biasa (merebaknya penyakit, korban bencana alam dan konflik sosial); (3) terlaksananya koordinasi pemberian bantuan bencana yang selama ini terjadi di berbagai wilayah; (4) terserasikannya penanganan masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat, terutama fakir miskin dan orang tidak mampu; dan (5) terbentuknya lembaga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diharapkan dapat mengharmonisasikan dan mempercepat pelaksanaan SJSN.

(Lamp hal. 29-15)

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam pembangunan perlindungan dan kesejahteraan sosial, antara lain, menyempurnakan sistem jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin, rentan, dan PMKS lainnya. (Lamp hal. 29 – 17)

Dalam mewujudkan SJSN, DJSN secara bertahap akan bertugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial secara menyeluruh. Agenda regulasi yang sedang disusun dan menjadi prioritas adalah ketentuan mengenai bantuan iuran bagi penduduk miskin dalam keikutsertaan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain agenda tersebut, regulasi mengenai kedudukan dan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga senantiasa akan diselaraskan dengan agenda pembangunan SJSN.

(Lamp hal 28-18 s/d 19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 Agustus 2010 
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka 
HUT Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

Secara khusus permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan, antara lain, (1) rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (continuum of care) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; (2) prevalensi anak yang pendek (stunting) sebagai indikasi kekurangan gizi kronis yang masih sangat tinggi; (3) terjadinya double burden of diseases (di satu pihak penyakit menular masih merupakan masalah, di lain pihak penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat) (4) terjadinya fluktuasi harga obat yang tinggi karena masih tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri dan rendahnya tingkat pemanfaatan obat generik berlogo terutama di RSUD, RS swasta, dan apotek; (5) jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan penduduk miskin dan skema asuransi kesehatan nasional seperti yang diinginkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang belum terlaksana; serta (6) belum efektifnya manajemen dan informasi pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan.

(Lamp hal. 4-2 s/d 3)

 

 


16 Agustus 2011
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka 
HUT Ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dengan memperhatikan permasalahan dan hasil capaian pembangunan kesehatan, maka tindak lanjut yang diperlukan mencakup: (1) peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care; (2) peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui revitalisasi program KB, yang ditekankan pada penguatan akses dan kualitas pelayanan KB; (3) perbaikan status gizi masyarakat; (4) Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan; (5) peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan pengguna obat serta pengawasan obat dan makanan; (6) pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan; dan (7) peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintergrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier.

Jaminan Sosial

Langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai dalam perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat dilaksanakan melalui program-program dan kegiatan yang berkesinambungan.

Dalam rangka mengembangkan SJSN, sesuai amanat konstitusi, akan ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan jaminan sosial, antara lain dengan menyusun peraturan perundangan dan peraturan teknis terkait pelaksanaan jaminan sosial berikut strategi transformasi badan penyelenggara jaminan sosial. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya jaminan sosial berbasis asuransi, serta pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip asuransi seperti kepesertaan wajib. Selanjutnya, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang akan menjadi penerima bantuan iuran, sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali akan tercakup dalam skema jaminan sosial.

Saat ini, pemerintah dan DPR sedang dalam proses melakukan pembahasan RUU BPJS (Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan amanat UU SJSN. Diharapkan pada tahun ini pula, RUU BPJS dapat diundangkan. Selain itu, kegiatan lain yang dilaksanankan pemerintah dalam waktu dekat adalah penyusunan peta jalan (roadmap) pencapaian kepesertaan menyeluruh (universal coverage) program jaminan kesehatan.

 

 


16 Agustus 2012
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka 
HUT Ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

Saudara-saudara,

Sama pentingnya dengan pendidikan, pemberian layanan kesehatan juga kita tingkatkan terutama untuk masyarakat lapisan bawah. Jaminan Kesehatan untuk Rakyat Miskin dan hampir miskin (near poor) dalam bentuk Jamkesmas terus kita perluas. Rakyat miskin, kini dapat berobat dan dirawat secara gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ini berarti, secara bertahap, lima jenis jaminan sosial yaitu: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian akan dapat dinikmati oleh rakyat. Dalam kaitan ini, pada awal tahun 2014 akan dibentuk dan mulai beroperasi BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara nasional. Paling lambat pada tahun 2019 mendatang, seluruh penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan.

Terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali, merupakan tujuan utama implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sejalan dengan program itu, lebih dari 2,5 juta ibu melahirkan terjamin melalui Jaminan Persalinan. Melalui program ini, insya Allah kita dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sejalan dengan percepatan pencapaian MDG’s. Semuanya itu, merupakan jawaban kita untuk mewujudkan perluasan pelayanan kesehatan bagi rakyat. Inilah esensi dari reformasi kesehatan.

Melalui reformasi kesehatan, kita ubah paradigma dari sekedar berobat gratis, menjadi sehat secara gratis. Untuk itulah, perbaikan layanan dan jaminan kesehatan serta kegiatan pembangunan kesehatan lainnya, kita sinergikan dengan perkembagan kependudukan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian lingkungan, hingga pembinaan budaya dan paradigma hidup sehat di kalangan masyarakat. Melalui reformasi kesehatan, kita ingin membangun rakyat Indonesia yang bukan saja sehat fisiknya, tetapi juga sehat jiwanya, agar dapat membangun bangsa yang kuat, tangguh dan cerdas.

Selain Sistem Jaminan Sosial Nasional, kita juga dapat berusaha mewujudkan penghidupan yang mapan melalu sinergi program pemberdayaan masyarakat; pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro; serta program-program pro-rakyat. Seluruh program penanggulangan kemiskinan akan bertransformasi ke dalam bentuk program yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat secara merata, termasuk menjamin terciptanya pemenuhan pendapatan masyarakat –income generating—secara berkelanjutan. Upaya peningkatan pendapatan diiringi dengan usaha menjaga daya beli masyarakat. Inflasi kita jaga pada tingkat yang aman sehingga menjamin keterjangkauan dan aksesibilitas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

(Hal. 22 s/d 24)

 

 


16 Agustus 2013
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka 
HUT Ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan perlindungan sosial (social security) bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam tahun 2014 kita mulai melaksanakan secara bertahap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran berupa Penyertaan Modal Negara pada masing-masing BPJS. Untuk tahun 2014, sebagai tahun pertama pelaksanaan sistem jaminan ini, khususnya jaminan kesehatan, Pemerintah terus melakukan berbagai langkah dan upaya perbaikan. Langkah-langkah itu diantaranya, dengan meningkatkan kapasitas puskesmas-puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit pemerintah, terutama penambahan tempat tidur kelas III. Kita persiapkan pula penyediaan tenaga medis yang memadai, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Khusus bagi fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu, Pemerintah memberikan bantuan iuran kepada mereka yang dikelompokkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tujuannya, agar dapat ikut serta terlayani oleh sistem jaminan sosial ini. Bagi kelompok masyarakat lainnya, mereka wajib membayar iuran dengan jumlah nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ditingkatkannya iuran PBI menjadi Rp 19.225 per orang, per bulan, kita harapkan penyedia layanan kesehatan swasta makin akitf untuk ikut serta dalam penyediaan layanan kesehatan ini.


(hal. 30 s/d 31)

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
SJSN - Transformasi
http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Transformasi/peta_jalan_transformasi_jaminan_sosial_di_indonesia
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
IklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas