x

Login

Lupa Password

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) - Transformasi

Karakteristik SJSN

1. Sembilan Prinsip SJSN

SJSN diselenggarakan berdasarkan pada sembilan prinsip (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 4)

  1. Kegotong-royongan
    adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau tingkat penghasilannya.
  2. Nirlaba
    adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dari seluruh peserta.
  3. Keterbukaan
    adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
  4. Kehati-hatian
    adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
  5. Akuntabilitas
    adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  6. Portabilitas
    Adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Kepestaan Bersifat Wajib
    adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
  8. Dana Amanat
    adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
  9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta
    adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

 

2. Program SJSN

  1. Jaminan Kesehatan
    adalah suatu program Pemerintah dan masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera (Naskah Akademik UU SJSN).
  2. Jaminan Kecelakaan Kerja
    adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan dan selesai menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (Naskah Akademik UU SJSN).
  3. Jaminan Hari Tua
    adalah program jangka panjang yang diberikan secara sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia ((Naskah Akademik UU SJSN).
  4. Jaminan Pensiun
    adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (pensiun), mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. (Naskah Akademik UU SJSN).
  5. Jaminan Kematian
    Definisi Jaminan Kematian (JK) tidak dijelaskan secara tegas baik dalam UU SJSN maupun dalam naskah akademik.

Di dalam Naskah Akademik UU SJSN hanya dijelaskan santunan kematian, dengan definisi sebagai berikut:
Santunan Kematian adalah program jangka pendek sebagai pelengkap progam jaminan hari tua, dibiayai dari iuran dan hasil pengelolaan dana santunan kematian, dan manfaat diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat peserta meninggal dunia. (Naskah Akademik UU SJSN).

  1. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (1) menentukan Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinisp ekuitas.
  2. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (1) menentukan Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
  3. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 35 ayat (1) menentukan Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
  4. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 39 ayat (1) menentukan Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
  5. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1) menentukan Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

 

3. Kelembagaan

Kelembagaan SJSN terdiri dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

3.1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

  1. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial,
  2. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional, dan
  3. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

3.2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

  1. Program-program jaminan sosial diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk dengan undang-undang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1)) .
  2. Pemerintah Daerah dapat membentuk badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dan menyelenggarakan program jaminan sosial yang terbatas dalam wilayah administratif dengan memenuhi ketentuan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang SJSN (Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005, hal. 268) .

UU SJSN mewajibkan BPJS untuk:

  1. Mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 47 ayat (1)) .
  2. Memberikan informasi kepada setiap peserta program jaminan hari tua tentang akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 4 ).
  3. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 50 ayat 1).

 

4. Kepesertaan

  1. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 4 huruf g menentukan "Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip wajib."
  2. Penjelasan Pasal 4 mengatur bahwa prinsip wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
  1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
  2. Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada BPJS. Penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
  3. BPJS wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya dan wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
  4. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti.
  5. Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan prosentase dari upah atau suatu jumlah nominan tertentu.
  6. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala.
  7. Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah. Pada tahap pertama iuran yang dibayar oleh Pemerintah adalah untuk program jaminan kesehatan.

 

5. Pengawasan Pemerintah

  1. Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 48 ).
  2. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BPJS dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 51 ).

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
SJSN - Transformasi
http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Transformasi/karakteristik_sjsn
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas