jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Regulasi > Peta Jalan Reformasi Jaminan Sosial

Peta Jalan Reformasi Jaminan Sosial

Peta jalan transformasi jaminan sosial Indonesia diawali sejak reformasi ketatanegaraan pada tahun 1998 hingga berahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025.

Tonggak bersejarah yang telah dibangun sepanjang perjalanan transformasi jaminan sosial Indonesia adalah UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) , UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 19 Oktober 2004, Pengangkatan Dewan Jaminan Sosial Nasional pada 24 September 2008.
 
Selanjutnya hingga kini belum ada perkembangan yang berarti dalam implementasi transformasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Hingga tenggat masa peralihan pelaksanaan UU SJSN berlalu pada 19 Oktober 2009, RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , RPP tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial , RPerPres tentang Jaminan Kesehatan , RPP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja , RPP tentang Jaminan Hari Tua , RPP tentang Jaminan Pensiun , dan RPP tentang Jaminan Kematian , serta RPP tentang Pengelolaan Dana Jaminan Sosial belum diundangkan. Selama lebih dari enam tahun hanya Peraturan Presiden tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional yang berhasil diundangkan.
 
Di dalam naskah akademis UU SJSN Tahun 2004 dinyatakan bahwa masa transisi akan berlangsung tidak lebih dari 10 tahun bagi pembangunan kelembagaan dan 25 tahun bagi pembangunan kepesertaan sejak diundangkannya UU SJSN Tahun 2004.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mencantumkan pembangunan jaminan sosial secara eksplisit mulai RPJM kedua, ketiga dan keempat. Pada RPJM pertama, pembangunan perlindungan sosial diutamakan pada penyelenggaraan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

Hasil gambar untuk gambar transformasi sjsn


 

Arah Pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam RPJP Nasional Tahun 2005-2025
(UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025)

Dalam rangka mewujudkan mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, pembangunan nasional selama 20 tahun diarahkan salah satunya pada tersedianya akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial.

Pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar dilaksanakan dengan penyediaan, penataan dan pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN).  Ketiga pilar SPSN ditata dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi mencakup:
 
  1. pilar pertama adalah bantuan sosial atau jaring pengaman sosial;
  2. pilar kedua adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
  3. pilar ketiga adalah program jaminan komersial.
SJSN yang sudah disempurnakan bersama SPSN yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, pendanaan dan nomor induk kependudukan (NIK) akan dapat memberi perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara bertahap.  Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memerhatikan budaya dan sistem yang sudah mengakar di masyarakat luas.

Jaminan sosial juga diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana. 
 

Tahapan dan Skala Prioritas RPJP Pembangunan SJSN sebagai Aspek Penting dalam Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

 
  1. RPJM ke-1 (2005-2009), 
    meningkatnya kesejahteraan rakyat ditandai antara lain oleh menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan meningkatnya kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
  2. RPJM ke-2 (2010-2014),
    membaiknya indikator pembangunan sumber daya manusia yang ditandai antara lain oleh berkembangnya lembaga jaminan sosial, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
  3. RPJM ke-3 (2015-2019), 
    kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai dengan terwujudnya lembaga jaminan sosial, sumber daya manusia terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
  4. RPJM ke-4 (2020-2025), 
    kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang ditandai oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
 

Arah Kebijakan SJSN dan Kebijakan SPSN Tahun 2005-2009

 
  1. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Bab 29 RPJM Nasional memuat kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral yang tertuju pada penyelenggaraan program bantuan sosial.
  2. Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah landasan konstitusional penyusunan kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Namun, perlindungan dan kesejahteraan sosial dimaknai secara sempit sebagai hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran pada anak dan manusia lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam dan bencana sosial. Pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan pelaksanaan terhadap hak-hak konstitusional setiap orang sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. 
  3. Pemaknaan secara utuh dan padu atas pasal 28H UUD Negara RI Tahun 1945 belum dituangkan dalam RPJM Nasional sehingga penahapan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negera tersebut hingga kini belum dapat dipenuhi.

Pasal 28H UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak:
  1. Hidup sejahtera lahir dan batin;
  2. Bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  3. Memperoleh pelayanan kesehatan;
  4. Mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
  5. atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
 

Kegiatan-kegiatan Pokok Program Pengembangan SPSN (Bab 28 RPJM Nasional 2004-2009)

 
  1. Penyerasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial;
  2. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan;
  3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan
  4. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.

Sumber: Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bab 29: Kesejahteraan Sosial.

Arah Kebijakan dan Fokus  Pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional 2010-2014

Sumber: Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku II Memperkuat Sinergi antar Bidang Pembangunan,  BAB III: Ekonomi.
 
  • Penyusunan, penerbitan, dan penataan peraturan perundang-undangan jaminan sosial sebagai dasar hukum serta petunjuk teknis bagi penyelenggara sistem jaminan sosial yang integratif, komprehensif, efektif, dan efisien;
  • Penataan badan penyelenggara jaminan sosial mancakup proses peralihan dan pembentukan dasar hukum BPJS.
  • Penyediaan manfaat jaminan sosial yang berlandaskan pada analisa aktuaria, pengelolaan keuangan yang hati-hati, dan penyelenggaraan yang berkesinambungan.
  • Pembangunan dukungan pemangku kepentingan dengan cara melaksanakan sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial.
  • Peningkatan dan pengintegrasian peran sektor swasta dalam menunjang penyelenggaraan sistem jaminan sosial;
  • Perluasan kepesertaan jaminan sosial hingga menjangkau pekerja di sektor perekonomian informal.
  • Pemberian intervensi berupa subsidi iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk pelaksanaan program prioritas yaitu program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…