jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

JAMINAN HARI TUA

PENGERTIAN

Program Jaminan Hari Tua disingkat Program JHT adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.

Sumber: Naskah Akademik SJSN.

KARAKTERISTIK

Program Jaminan Hari Tua memiliki karakteristik sebagai berikut:

  1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib:
    • Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan Pemberi Kerja.
    • Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
  2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
  3. Kepesertaan perorangan.
  4. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Sumber:  Pasal 35 ayat (1) dan penjelasannya, dan ayat (2), Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 

KELEMBAGAAN

Program JHT diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Sumber: Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011.

MEKANISME PENYELENGGARAAN

KEPESERTAAN

Peserta JHT adalah seorang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Peserta program JHT terdiri atas:

  1. Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
  2. Peserta bukan penerima upah.

Sumber: Pasal 36 UU No. 40 Tahun 2004, dan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 PP No. 46 Tahun 2015.

IURAN JHT

Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Besaran iuran 5,7% (lima koma tujuh persen) Upah, dengan ketentuan:

  1. 2,0% (dua koma nol persen) upah ditanggung oleh pekerja
  2. 3,7% (tiga koma tujuh persen) Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Upah yang dimaksud adalah upah pokok dan tunjangan tetap sebulan, apabila upah dibayarkan harian, maka dasar perhitungan pembayaran iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).

Pekerja borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

Pekerja yang pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Bagi Peserta bukan penerima upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar Lampiran PP No. 46 Tahun 2015. Peserta memilih jumlah nominal tertentu tersebut sebagai dasar perhitungan iuran sesuai penghasilan masing-masing. Dasar perhitungan dalam lampiran tersebut akan dievaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber: Pasal 16 ayat (1), (2), (4), (5), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) PP No. 46 Tahun 2015.

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Iuran dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Keterlambatan pembayaran Iuran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayarkan. Denda tersebut ditanggung oleh Pemberi Kerja. Denda keterlambatan tersebut merupakan pendapat lain dari dana jaminan sosial.

Sumber: Pasal 19 ayat (2), (3) dan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) PP No. 46 Tahun 2015.

Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Iuran dibayarkan secara sendiri-sendiri setiap bulan, melalui wadah, atau melalui kelompok tertentu yang dibentuk paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Sumber: Pasal 21 ayat (2), (3) PP No. 46 Tahun 2015. 

MANFAAT 

Manfaat JHT dibayarkan kepada Peserta apabila:

  1. Peserta mencapai usia 56 tahun;
  2. Peserta mengalami cacat total tetap; atau
  3. Peserta meninggal dunia.

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya dan dibayar secara sekaligus, setelah Peserta memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun.

Setelah masa kepesertaan ini manfaat JHT dapat diambil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Sesuai PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program JHT, Manfaat JHT bagi Peserta mencapai usia pensiun tersebut, termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja, meliputi:

  1. Peserta mengundurkan diri;
  2. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja;
  3. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Sumber: Pasal 22 ayat (1), (2), (3) PP No. 46 Tahun 2015, Pasal I PP No. 60 Tahun 2015, dan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2), (3) Permenaker No. 19 Tahun 2015.

PEMBAYARAN MANFAAT

Peserta Mencapai Usia Pensiun

Manfaat JHT dibayarkan dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:

  1. Asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  2. Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan; dan
  3. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

Peserta Yang Mengundurkan Diri

Manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan, dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  2. Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat Peserta bekerja; dan
  3. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

Peserta Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Manfaat JHT dibayarkan tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu ) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja, dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:

  1. asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  2. bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial atau penetapan pengadilan hubungan industrial; dan
  3. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

Peserta Yang Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-Lamanya

Manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus dengan memenuhi persyaratan sebagi berikut:

  1. surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia;
  2. fotokopi paspor;
  3. fotokopi visa bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

Peserta Mengalami Cacat Total Tetap

manfaat JHT  dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun, diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap, dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:

  1. Asli kartu BPJS Ketenagakerjaan; dan
  2. Surat keterangan dokter.

Peserta Meninggal Dunia

Manfaat JHT dibayarkan kepada ahli waris Peserta secara tunai dan sekaligus. Ahli waris Peserta meliputi:

  1. Janda;
  2. Duda; dan
  3. Anak.

Dengan urutan sebagai berikut:

  1. Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah derajat kedua;
  2. Saudara kandung;
  3. Mertua; dan
  4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

  1. Asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  2. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian, kelurahan;
  3. Surat keterangan ahli waris dari instansi berwenang; dan
  4. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

Apabila pihak yang ditunjuk dalam wasiat Peserta tidak ada, JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 6 ayat (1), (2),  Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1) sd (6)  Permenaker No. 19 Tahun 2015.