jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Three in One Transformasi Jaminan Sosial

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S. H (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 30 September 2013

Proses tranformasi jaminan sosial di Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS), sedang berlangsung dan memasuki saat-saat yang amat menentukan.

Proses transformasi sekarang akan mempengaruhi kelangsungan penyelenggaraan program Jaminan sosial di masa mendatang.

Pemerintah sebagai regulator, mempersiapkan berbagai peraturan pelaksanaan UU BPJS untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan dan perubahan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai badan yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk penyelenggaraan SJSN, disamping memperkuat kapasitas kelembagaannya agar semakin mampu melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, juga mempersiapkan kebijakan serta sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.

Sementara itu, PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero)sebagai penyelenggara program jaminan sosial yang akan bertransformasi menjadi BPJS memusatkan perhatiannya untuk mengalihkan semua aset dan liabilitas,hak dan kewajiban hukum dan pegawainya ke BPJS.

Para pemangku kepentingan lainnya seperti pemberi kerja,pekerja di sektor formal dan informal, penerima bantuan iuran, dan pihak terkait lainnya memantau dengan seksama proses transformasi dan turut memberikan masukan agar proses transformasi berjalan sesuai dengan politik hukum jaminan sosial sebagaimana tertuang dalam UU SJSN dan UU BPJS.

THREE IN ONE

Transformasi penyelenggaraan program jaminan sosial sebagai pelaksanaan UU BPJS merupakan program yang besar dan kompleks karena berkaitan dengan tujuan untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial.

Transformasi tersebut menyangkut tiga aspek yang sangat fundamental yaitu:

Pertama, perubahan bentuk penyelenggara dari BUMN menjadi BPJS yang berbentuk badan hukum publik.

Kedua, transformasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang segera diikuti transformasi penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jamainan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, pengawasan eksternal terhadap BPJS dilakukan oleh DJSN dan pengawas independen yaitu Otoritas Jasa keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketiga aspek tersebut dilaksanakan secara simultan, karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan sebagai three in one transformasi Jaminan Sosial yang berkaitan dengan tiga aspek sekaligus.

Perubahan bentuk penyelengara dari BUMN menjadi BPJS yang berbentuk badan hukum publik membawa perubahan struktural, manajerial dan kultural yang harus dipersiapkan secara komprehensif dan profesional dalam waktu bersamaan.

Organisasai, tata kelola, dan sumberdaya manusia harus disusun dan dibentuk untuk mendukung misi pelayanan publik yang diemban oleh BPJS.

Perubahan budaya kerja dari badan usaha ke badan hukum publik memerlukan waktu, persiapan, dan tekad yang serius dari manajemen dan seluruh pegawai untuk melakukan inovasi demi memaksimalkan pencapaian tujuan.

BPJS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Kinerja BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Negara yang secara konstitusioanal bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Tranformasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang semula dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara dengan nama dan manfaat yang berbeda, mulai 1 januari 2014 dialihakan ke BPJS Kesehatan.

Pada 2019 nanti direncanakan dapat dicapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan yang menyeluruh.  Lebih dari 250 juta penduduk pada saat itu diharapkan menjadi Peserta program Jaminan Kesehatan.

Tranformasi program Jaminan Kesehatan tidak mudah dilakukan, karena berkaitan dengan struktur demografi, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduk, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Yang tidak kalah pentingnya ialah keterkaitannya dengan perubahan mendasar dalam kebijakan kesehatan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah.

DUALISME

Sementara itu, menurut Pasal 64 UU BPJS paling lambat 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian bagi Peserta, selain yang dikelola oleh PT Taspesn (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya dualisme penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian yaitu sebagian oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sampai dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 dan sebagian lagi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

UU BPJS juga menentukan penyelenggaraan program Jaminan Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015 untuk Peserta selain Peserta yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Menurut UU SJSN, Jaminan Pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

UU SJSN juga menentukan batas minimal masa iur 15 tahun bagi Peserta agar berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan.

Masalah Jaminan Pensiun berkaitan erat dengan usia pensiun dan usia harapan hidup, penerima manfaat jaminan pensiun, besarnya Iuran, dan penetapan formula Jaminan Pensiun, terbukanya lapangan kerja dan stabilitas ekonomi.

Penyelenggaraan program jaminan Pensiun memerlukan perhitungan aktuaria yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh.

Cakupan menyeluruh Jaminan Kesehatan dan penyelenggaraan Jaminan Pensiun, dapat membawa risiko finasial jangka panjang yang mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan SJSN.

Hal ini harus menjadi salah satu fokus dalam merancang transformasi, agar ke depan nanti penyelenggaraan program Jaminan Sosial lebih efektif, efisien dan berkelanjutan sebagai benteng pertahanan untuk mewujudkan kesejahteraaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengawasan eksternal terhadap BPJS yang dilakukan oleh DJSN, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, terkesan tumpang tindih.  Lebih-lebih lagi jika kementerian tertentu masih ingin ikut campur dalam malakukan pengawasan akan menambah kompleksitas permasalahan.  Karena itu, perlu ada pengaturan yang jelas mengenai pembagian kewenangan

Pengawasan oleh masing-masing pengawas eksternal BPJS termasuk koordinasi pelaksanaan pengawasannya agar tidak tumpang tindih.

Transformasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial memang berat, penuh risiko, namun harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai komitmen terdalam dari Negara untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Three in One Transformasi Jaminan Sosial
http://www.jamsosindonesia.com/opini/three_in_one_transformasi_jaminan_sosial
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website