jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Oleh: Adhi Kristian, S.H., M.H.KES 31 May 2016

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Atau awam sering menyebut PPPK, Pegawai Kontrak pada Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 22  UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( UU ASN), PPPK berhak memperoleh: a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi. Perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU ASN, adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa: a. jaminan hari tua; b. jaminan kesehatan; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan kematian; dan e. bantuan hukum. Kemudian pada ayat (2) disebutkan,  “Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional (SJSN).” Hal ini berarti, PPPK berhak atas 4 (program) dari 5 (lima) program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam UU SJSN. Keempat program tersebut yaitu:

a.       Jaminan Kesehatan (JK);

b.       Jaminan Kematian (JKM);

c.       Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan

d.       Jaminan Hari Tua (JHT).

JKK dan JKM bagi PPPK

UU ASN memberi jaminan kepada PPPK, hak atas JKK dan JKM yang diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara (PP No. 70 Tahun 2015). PP ini merupakan pelaksanaan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN.

Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2015, PT Taspen (Persero) ditetapkan sebagai pelaksana program JKK dan JKM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud dengan ASN dalam PP ini adalah PNS dan PPPK. Oleh sebab itu, Pemerintah sebagai pemberi kerja bagi PPPK, wajib mendaftarkan PPPK kepada PT Taspen (Persero) untuk menjadi peserta JKK dan JKM.

JK Bagi PPPK

UU ASN memberi jaminan kepada PPPK hak atas Jaminan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan penyelenggaraan SJSN. Pelaksanaannya berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres JK).

Pasal 11 ayat (1) Perpres JK mengatur setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan dengan membayar iuran. Oleh sebab itu Pemenuhan hak PPPK atas JKN menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai pemberi kerja.  Pemerintah wajib mendaftarkan PPPK kepada BPJS Kesehatan.

JHT Bagi PPPK

UU ASN memberi jaminan kepada PPPK hak atas Jaminan Hari Tua yang diberikan sesuai dengan penyelenggaraan SJSN. Namun sayang, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT), tidak mengakomodir kepesertaan bagi pekerja pada penyelenggara negara, padahal telah ditegaskan pelaksanaan program JHT bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan SJSN dan PP 46/2015 tentang JHT disebutkan sebagai pelaksanaan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) UU SJSN.

PP JHT bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara belum disusun, PPPK tidak memperoleh JHT yang menjadi hak Konstitusionalnya. Pasal 2 ayat (1) PP 46/2015 tentang JHT  hanya mengatur kepesertaan bagi peserta pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah. Sedangkan menurut  Pasal 3 PP 46/2015 tentang JHT,  kepesertaan pada pemberi kerja penyelenggara negara diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri yang hingga saat ini PP  yang dimaksud belum ada.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
http://www.jamsosindonesia.com/opini/jaminan_sosial_bagi_pegawai_pemerintah_dengan_perjanjian_kerja_
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website