jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - JAMINAN KESEHATAN DAN KUALITAS SDM

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H 01 July 2014

Debat Pasangan Calon Presiden dan Calon  Wakil Presiden ronde keempat yang digelar KPU tanggal 29 Juni 2014 diisi dengan debat antara Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhammad Hatta Rajasa versus Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Muhammad Jusuf Kalla.

Keduanya merupakan figure yang berpengalaman duduk dalam pemerintahan.

Debat berdurasi 90 menit dengan tema pembangunan SDM dan IPTEK nyaris merupakan tukar-menukar pengalaman diantara kedua Calon.

Hatta Rajasa yang mendapat kesempatan membuka debat dengan mengutarakan visinya tentang pembangunan SDM dan IPTEK.

Ia cenderung normatifdalam penjelasannya dengan mengutip Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang terkait dengan SDM dan IPTEK.

 

JAMINAN KESEHATAN DAN KUALITAS SDM

 Hal  menarik dari paparan Hatta Rajasa ialah pernyataannya bahwa  kualitas SDM ditentukan oleh

 kualitas pendidikan dan jaminan kesehatan.

Dalam pandangannya,jaminan kesehatan yang baik berkorelasi dengan kualitas SDM.

Karena itu,dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas SDM ke depan nanti pemerintah harus  melaksanakan pendidikan gratis 12 tahun, peningkatan anggaran dan pendidikan berkeadilan inklusif serta memperluas jangkauan kepesertaan BPJS Kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Sementara itu,Jusuf Kalla yang mendapat kesempatan kedua mengemukakan gagasannya antara lain tentang revolusi mental,pendidikanbudi pekerti,sertifikasi dan kesejahteraan guru.

Sepanjang perdebatan masalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial pada umumnya tidak mendapat perhatian dari Kedua Calon Wakil Presiden.

Padahal jaminan sosial yang diselenggarakan dengan baik dan mencakup seluruh penduduk berpengaruh besar terhadap kualitas SDM.Dan Negara diamanatkan oleh konstitusi untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Paling tidak kebutuhan dasar penduduk atas pelayanan kesehatan, kecelakaan kerjadan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yang layak di hari tua atau ketika memasuki usia pensiun terjamin.

Jaminan tersebut akan membuat penduduk merasa aman secara finansial, psikologis dan sosial,karena kebutuhan dasar hidupnya terjamin.

 

JAMINAN SOSIAL PROGRAM BESAR DAN KOMPLEKS

Selain itu,sejak berlakunya UU SJSN  pada tahun 2004 dan UU BPJS pada tahun 2011 bangsa Indonesia telah mulai melakukan  transformasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

Setiap transformasi selalu menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Demikian pula transformasi jaminan sosial yang sedang berjalan di  Indonesia dewasa ini.

Sebab, jaminan sosial merupakan program yang besar dan sangat kompleks,multi disiplin dan multi dimensi, menyangkut kepentingan 250 juta penduduk.

Dalam rangka transformasi penyelenggaraan jaminan sosial paling tidak ada 5 elemen utama yang  harus  menjadi focus perhatian, yaitu:

Pertama,perumusan secara jelas alur kebijakan dan identifikasi agen kunci perubahan yang harus dipersiapkan untuk menangani setiap tahapan perubahan;

Kedua,adanya panduan  etika sebagai pedoman kerja berbasis moral untuk menentukan prioritas gunamemastikan tercapainya tujuan  perubahan secara bertanggungjawab;

Ketiga,perlunya dukungan dan komitmen politik dari pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah untuk melaksanakan perubahan secara sungguh-sungguh;

Keempat,memperkuat kelembagaan jaminan sosial agar mampu melaksanakan fungsi,tugas dan wewenangnya secara professional dan mandiri;dan

 Kelima,edukasi publiksecara intensif untuk meningkatkan kesadaran publiktentang hak dan kewajibannya di bidang jaminan sosial untuk mendukung perubahan.

Calon pemimpin pemerintahan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap tranformasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

Jaminan sosial bukanlah beban,tetapi solusi untuk memberikan perlindungan kepada penduduk ketika menghadapi masalah kesehatan,kecelakaan kerja,memasuki hari tua atau pensiun dan meninggal dunia.

Kita tidak menginginkan tranformasi berjalan setengah hatiatau tertunda.

Apalagi  gagal ditengah jalan.

Jaminan sosial merupakan salah satu cita-cita pendiri Negara ini.

Para pendiri Negara Republik Indonesia menginginkan  Negara diselenggarakan  atas dasar  prinsip kegotong- royongan yaitu dari semua untuk semua orang.

Prinsip itulah yang  menjadi salah satu komitmen terdalam seluruh rakyat dalam rangka  mewujudkan kesejahteraan sosial.

Salah satu prinsip penyelenggaraan jaminan sosial adalah kegotong -royongan.

Sangat cocok dengan cita-cita para pendiri Negara kita.

Jaminan sosial merupakan  salah satu pilar untuk meningkatkan kualitas SDM.

Karena itu, pemimpin pemerintahan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 harus mempunyai program yang jelas dan komitmen yang kuat untuk menuntaskan transformasi penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
JAMINAN KESEHATAN DAN KUALITAS SDM
http://www.jamsosindonesia.com/opini/jaminan_kesehatan_dan_kualitas_sdm
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019

Komentar
Email*
Nama
Website