jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Harapan Baru di Era JKN

Oleh: Adhi Kristian 22 July 2014

Kondisi penyelenggaraan jaminan kesehatan sebelum era BPJS Kesehatan belum memenuhi prinsip ekuitas, sebagaimana diamanatkan UU SJSN. Undang-undang menghendaki ada kesamaan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran peserta.

Paket manfaat, sebelum era BPJS Kesehatan, masih sangat bervariasi tergantung dari badan penyelenggaranya.  Masih terdapat pelayanan yang tidak dijamin (exclusion of benefit), pembatasan pelayanan  (limitation benefit), dan  ada keharusan membayar selisih tagihan (cost sharing). Selain itu, terdapat perbedaan akses klaim mengingat adanya segmentasi kepersertaan, seperti  jaminan kesehatan segmen pekerja yang diselenggarakan PT. Jamsostek, dan segmen peserta PT Askes (Persero), seperti PNS, pejabat tertentu, Jamkesmas, dan Jamkesda. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepesertaan yang tidak menyeluruh, pemberian manfaat yang tidak sama sehingga menunjukan adanya diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.

Memasuki era baru penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, kekurangan tersebut ditanggulangi. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan era BPJS Kesehatan memperlihatkan harapan baru. Ada beberapa pelayanan yang menunjukkan keunggulan,  yaitu antara lain:

a. Prosedur pendaftaran dengan persyaratan yang lebih mudah.

b. Paket manfaat yang lebih komperhensif, tanpa ada cost sharing dari peserta.

c. Adanya kompensasi berupa uang, pengiriman tenaga kesehatan, atau penyediaan fasilitas kesehatan tertentu,  yang memberi jaminan kepada peserta untuk tetap mendapatkan haknya   atas layanan kesehatan saat berada di daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan.

d. Prosedur klaim yang lebih ringkas.

e. Dimungkinkannya penggunaan obat di luar formularium nasional berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur rumah sakit, apabila diperlukan sesuai indikasi          medis.

f.  Prosedur layanan berjenjang yang sama di semua wilayah Indonesia, dan

g. Jangka waktu pencairan klaim fasilitas kesehatan yang lebih cepat (15 hari kerja dibanding sebelumnya yang hingga 1 bulan).

Kemajuan tersebut, bukan tanpa masalah dalam praktik di lapangan, seperti:

  • antrian pelayanan yang panjanng,

  • tidak mendapatkan jaminan akibat tidak mengikuti prosedur rujukan,

  • dokter masih ada yang meresepkan obat yang tidak terdaftar dalam formulariumnasional sehingga peserta harus membayar sendiri biaya obat,

  • singkatnya batas waktu rawat inap,

  • tidak dilayaninya peserta dikarenakan tempat tidur rumah sakit penuh.

Seorang peserta penderita meylofibrosis pernah mengeluhkan hal tersebut kepada penulis. Meylofibrosis adalah penyakit di mana terbentuknya sel darah abnormal dan serat dalam tulang sumsum.Jaring serat-serat dalam tulang sumsum berubah menjadi sangat tebal, akibatnya kemampuan jaringan pembentuk darah untuk membuat sel darah menjadi lambat, akibatnya untuk menggantikan jumlah sel darah yang rendah dalam tulang sumsum, hati dan limpa dipaksa membuat sel darah. Dengan berjalannya waktu peserta merasa pelayanan menjadi lebih baik.

“Sekarang aku pake BPJS lancar kok. tu kan keluhan sudah usang, nda baik diungkit lagi toh kinerjanya juga sudah membaik.”

Peserta ini mengaku tidak dipungut biaya pelayanan kesehatan, kecuali saat ia menginginkan kelas ruang perawatan yang lebih tinggi. Sesuai Pasal 62  Per. BPJS Kes N0.1/2014, dapat dilakukan bila Peserta menginginkan kelas ruang perawatan lebih tinggi dari yang menjadi haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan tarif INA-CBG’s dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. Namun, apabila ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh,  peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi, tanpa dikenakan urun biaya. Hal ini sesuai Pasal 61 Per. BPJS Kes N0.1/2014.

“Aku opname di RS Telogorejo, jatah kelas 1 tapi aku naik ambil vip, kalo tidak keliru 5 hari abis Rp.7,6 jt, nah aku cuma iur biaya Rp.1,6 juta, yang Rp 6 juta dari BPJS. Pernah juga di RS Telogorejo totalnya aku tidak tahu tapi cuma iur biaya Rp. 1,2 jt. Di RS Brebes 2 kali opname ambil kelas vip semuanya gratis.”

Peserta pengidap penyakit langka ini membutuhkan menejemen khusus dalam pelayanan kesehatan. Ia mengaku merasa kualahan mengikuti prosedur sistem rujukan berjenjang, mengingat kondisi badannya yang lemah. Karenanya, ada harapan khusus yang ia simpan:

 

“Harapanku dalam proses penyembuhan ini adalah dapat mukzizat sembuh. Andaipun tidak mendapat mukzijat, aku memimpikan ada semacam menejerbuat aku. Menejer  yang mengetahui riwayat sakitku, menguruskan segala administrasi dalam proses pengobatan juga opname, memberikan solusi-solusi terapi yang tepat, misalnya: apakah aku perlu yoga atau suplemen atau olah raga khusus, mengatur dietku (menu, gizi), mengingatkanku jadwal terapi, menjadi kawan untuk dengar curhatku”

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Harapan Baru di Era JKN
http://www.jamsosindonesia.com/opini/harapan_baru_di_era_jkn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website