jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Opini - Fraud-Lain Peraturan Lain Definisi

Oleh: A.A.Oka Mahendra, S.H. (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 12 March 2018

Definisi adalah sebuah pengertian dengan sifat-sifat khusus. Dalam sebuah definisi orang mengungkapkan isi sebuah perkataan atau sebuah istilah (pengertian) dalam sejumlah perkataan, dimana pengungkapan perkataan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. (Bruggink:1996).

Selanjutnya dikemukakan, maksud sebuah definisi adalah untuk menentukan batas-batas sebuah pengertian sepersis (secermat) mungkin, sehingga jelas bagi tiap orang dalam setiap keadaan, apa yang diartikan oleh pembicara atau penulis dengan sebuah perkataan atau istilah tertentu.

Ada empat persyaratan yang ditentukan pada pendefinisian, yaitu:

a.definien (perkataan yang mewujudkan definisi harus lebih jelas ketimbang definiendum (perkataan yang harus didefinisikan);

b.definiendum tidak boleh ada dalam definien;

c.definien tidak boleh negative;dan

d.definiendum dan definien harus sedemikian identik.

Selain itu, definisi sebagai bagian dari materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas antara lain:ketertiban dan kepastian hukum dan asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pasal 6 ayat (1 ) huruf I dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No.12 Tahun 2012 ).

Dalam praktek ditemukan bahwa  dalam Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UU SJSN diatur definisi kata “Fraud”. Sayangnya lain jenis  Peraturannya lain definisinya. Definisi Fraud diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 36 Tahun 2015. Peraturan Perundang-undangan tersebut berbeda hierarki, waktu pembentukannya  dan berbeda pembuatnya. Dalam dunia masak memasak dikenal adagium “lain koki lain masakan”.

 

Lain Peraturan Lain Definisi Fraud.

Definisi Fraud dalam Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 berbeda dengan definisi Fraud dalam Pasal 14 a Perpres Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 menentukan “Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN pada SJSN yang selanjutnya disebut Kecurangan JKN adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan  finansial dari program JKN dalam SJSN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.”

Sedangkan definisi Fraud dalam Pasal 1 angka 14 a Perpres Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:” Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN pada SJSN yang selanjutnya disebut Kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja  untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN dalam SJSN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.”

Perbedaan di antara kedua definisi tersebut sebagai berikut:

a.Penyebutan selanjutnya di dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 adalah “Kecurangan (Fraud)”, sedangkan dalam Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 penyebutannya adalah “Kecurangan JKN.”

b.Dalam definisi Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 36 Tahun 205 disebutkan pelaku “Kecurangan JKN” yaitu: peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan, jadi pelakunya kumulatif, karena menggunakan kata penghubung “serta”. Berbeda dengan itu, Pasal 2 Permenkes tersebut menentukan pelakunya bersifat alternative kumulatif, karena menggunakan kata penghubung “dan/atau”. Sedangkan dalam definisi Pasal 1 angka 14 a Perpres Nomor 19 Tahun 2016 pelakunya tidak disebutkan. Pelaku Kecurangan (Fraud) disebutkan dalam Pasal 46 A ayat (2) Perpres Nomor 19 Tahun 2016 yaitu peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan. Dalam ketentuan ini pelakunya  bersifat opsional, karena sebelum kata “dilakukan” didahului oleh kata “dapat”.

Dilihat dari hierarki Peraturan Perundang-undangan kedudukan Perpres lebih tinggi dibandingkan dengan Permen. Jika ada perbedaan rumusan mengenai hal yang sama dalam kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki mengesampingkan Peraturan yang lebih rendah kedudukannya.

Kedua definisi Fraud tersebut di atas dalam teori dikenal dengan definisi sirkuler, definisi yang berputar, tetapi tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai unsur-unsur fraud.

Coba simak definisi tersebut!Intinya. kecurangan (Fraud) JKN adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan finansial dari program JKN dalam SJSN melalui “perbuatan curang” yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut KBBI (2005:225) kata “kecurangan diberi arti “perbuatan yang curang”.

Dalam definisi Kecurangan (Fraud) arti kata kecurangan itu, sebagai definiendum harus diberi batasan atau ciri spesifik.

Dalam kedua definisi tersebut hanya memungkinkan petugas BPJS Kesehatan sebagai pelaku fraud, sedangkan BPJS sebagai badan hukum public tidak dapat dikenakan ketentuan tentang fraud. Hal yang sebalikya terjadi pada pemberi pelayanan kesehatan serta penyedia obat dan alat kesehatan. Yang dapat diJerat Pasal-Pasal fraud adalah institusinya FKTP dan FKRTL. Fraud yang dilakukan oleh petugasnya tidak dijelaskan. Begitu pula mengenai fraud yang dilakukan oleh penyedia obat dan alat kesehatan, masih kabur apakah yang dimaksud petugasnya dan/atau institusinya?Lantas siapa yang mendapat keuntungan finansial dari Fraud dalam program JKN dan siapa yang dirugikan?Tidak dijelaskan dalam kedua definisi tersebut.

Kemudian apa yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan ketentuan?” Ketentuan apa juga kabur!

 

Definisi Fraud dalam Black’s Law Dictionary                                                                                                                                                                

 Black’s Law Dictionary, memberikan definisi Fraud yang lebih rinci memuat unsur-unsur spesifik Fraud. sebagai berikut:

“An intentional perversion of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him,or to surrender a legal right;a false representation of a matter of fact,wether by words or bay conduct,by false or misleading allegations,or by concealment of that which should have been disclosed,with deceive and is intended to deceive another so that he shall act upon it to his legal injury.”

Bona P Purba (2015) memaknai definisi Fraud dalam Black’s Law Dictionary tsb sebagai berikut “Fraud mencakup segala jenis cara yang dapat dipikirkan dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran dan termasuk semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur lainnya yang mengakibatkan orang lain tertipu.”

Sementara itu, National Health Care Anti Fraud Association’s pada tahun 1991 mempublikasikan pedoman untuk Health Care Fraud, sebagai berikut: “Health care fraud is an intentional deception or misrepresentation that the individual or entity makes knowing that the misrepresentation could result in some unauthorized benefit to the individual,or the entity or to some other party.”

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus lebih cermat dalam memberikan definisi suatu kata atau istilah demi kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaannya.

Definisi harus lebih memperjelas arti /maksud kata atau istilah yang didefinisikan sehingga mudah untuk menentukan batas-batas sebuah pengertian sepersis (secermat) mungkin.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Fraud-Lain Peraturan Lain Definisi
http://www.jamsosindonesia.com/opini/fraud-lain_peraturan_lain_definisi
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016

Komentar
Email*
Nama
Website