jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Kisah - Pemilik Warteg Ditagih Tunggakan Iuran JKN Rp10 Juta Lebih, Mungkinkah?

Oleh: Asih Eka Putri & Khansa Asikasari 22 November 2018

Bu Mawar, pemilik Warung Tegal (Warteg), kaget dan bingung ketika membaca surat tagihan yang dari BPJS Kesehatan. Dalam surat itu, Warteg Bu Mawar dikategorikan sebagai Badan Usaha dengan 2 pegawai yakni, Bu Mawar dan suaminya, serta tercatat telah menunggak iuran selama  46 bulan sejak Januari 2014 hingga Oktober 2017 sejumlah Rp 10 juta lebih.  Seharusnya setelah diberlakukannya ‘pengampunan’ tunggakan iuran JKN sejak Juli 2016, Bu Mawar hanya dikenakan tunggakan iuran sejumlah Rp4.209.025,00.

Bagaimana selisih  tersebut bisa terjadi?

Sampai dengan Desember 2013, Warteg Bu Mawar terdaftar sebagai peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamiman Sosial Tenaga Kerja (JPK-Jamsostek). Namun di luar dugaan Bu Mawar, sejak program JPK-Jamsostek dialihkan ke BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, Warteg Bu Mawar tercatat sebagai peserta JKN dan wajib membayar iuran JKN kepada BPJS Kesehatan. Padahal Bu Mawar pada bulan Januari 2014 telah memohon penutupan akun JPK-Jamsostek tersebut kepada BPJS Kesehatan KCU Jakarta Utara dan permohonannya dikabulkan. Apakah dibenarkan ex-Peserta JPK Jamsostek menolak dialihkan menjadi Peserta JKN ?

Menolak Melanjutkan Kepesertaan JKN

Menurut Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, per 1 Januari 2014 seluruh peserta JPK-Jamsostek dan anggota keluarganya akan otomatis dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kedua karyawan Warteg Bu Mawar langsung terdaftar sebagai  Peserta JKN dan dikenakan kewajiban iuran JKN masing-masing karyawannya sejumlah Rp109.845,-. Namun, Bu Mawar menolak mematuhi ketentuan tersebut dan tidak membayar iuran.

Menyadari kekeliruannya, Bu Mawar memperjuangkan pengampunan tunggakan.  Kini warteg Bu Mawar telah melunasi tunggakan sejumlah Rp 4.209.025,-.

Menghitung Pemutihan Tagihan Tunggakan iuran

Tunggakan Bu Mawar di atas patut untuk ditelaah kembali. Apakah benar tunggakan iuran dan denda yang ditagihkan sebesar itu sudah sesuai dengan (Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013, dan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016.).

Setelah Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 diberlakukan pada Oktober 2016, maka ketentuan sanksi dan denda dalam Pasal 17A PerPres No. 111 Tahun 201 tidak berlaku lagi.  Tunggakan iuran JKN hanya diperhitungkan paling tinggi 12 bulan tunggakan. Dengan kata lain, Pemerintah memutihkan seluruh tunggakan iuran yang terjadi sebelum 12 bulan terakhir. 

Tidak ada teks alternatif tersedia untuk gambar ini

Pada bulan Oktober 2017  Warteg Bu Mawar tercatatat menunggak 46 bulan.  Dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, ia mendapatkan keringanan denda sebesar 34 bulan dan hanya wajib melunasi 12 bulan tunggakan iuran.  Dari perhitungan di atas, Warteg Bu Mawar hanya wajib melunasi tunggakan iuran sejumlah Rp 4.209.025,- dan BPJS Kesehatan seharusnya mengampuni Warteg Bu Mawar sejumlah Rp 7.519.200,-

 

Tabel 1:   Tunggakan Iuran JKN untuk 2 orang karyawan di Warteg Bu Mawar selama 46 bulan

Tidak ada teks alternatif tersedia untuk gambar ini

 

Denda kepada Bu Mawar dan suaminya belum selesai dengan hanya melunasi tunggakan iuran.  Jika Bu Mawar atau suaminya sakit dan berobat dalam 45 hari pasca pelunasan tunggakan, BPJS Kesehatan akan membebankan biaya perawatan sebesar 2,5% atau paling tinggi Rp 30.000.000,00.

Segera manfaatkan pemutihan iuran JKN

Badan usaha kecil dan mikro yang juga terjerat hutang iuran seperti Warteg Bu Mawar hendaknya segera membayar  tunggakan iuran JKN. Manfaatkan momentum pengampunan tunggakan iuran sebelum peraturan berubah dan ketentuan denda semakin tegas dan keras.

 

 


© MARTABAT, November 2018

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pemilik Warteg Ditagih Tunggakan Iuran JKN Rp10 Juta Lebih, Mungkinkah?
http://www.jamsosindonesia.com/kisah/pemilik_warteg_ditagih_tunggakan_iuran_jkn_rp10_juta_lebih_mungkinkah
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016