jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Prov. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau

Salam Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tjetjep Yudiana, SKM, M. Kes

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 pasal 34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, dan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosisal Nasional (SJSN), menjadi satu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Salah satu bentuk Jaminan Sosial Nasional yaitu meliputi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan sebagai hak dasar setiap individu atau masyarakat sangat ditunjang dengan ketersediaan pembiayaan secara cukup, teralokasi secara merata, berkeadilan dan berkesinambungan.

Beberapa jenis jaminan kesehatan sudah beroperasi di Kepri seperti Jamkesmas yang sasarannya masyarakat miskin dan hampir miskin dengan baseline data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) sedangkan masyarakat miskin non kuota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui program Jamkesda. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, Jamkesda sudah menjamin seluruh penduduknya bahkan untuk biaya rujukan di dalam dan ke luar daerah, kecuali biaya transportasi, makan dan minum, serta penginapan. Sedangkan kabupaten/kota lain seperti Batam, Natuna, Karimun, Lingga, Bintan serta Tanjung Pinang pembiayaan kesehatannya ditanggung dengan Jamkesda yang pesertanya terdiri dari masyarakat miskin non kuota ditambah dengan tenaga honor dan PTT serta usila.

Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dengan Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin sebagai Sub Program Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin/Desa Tertinggal (Jamkesda) telah mengalokasikan dana hibah ke Kabupaten/Kota sebesar Rp. 22.728.500.000. Anggaran ini meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp 31.736.603.180. Sebagai antisipasi kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2014 esok, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan tetap mengalokasikan anggaran Jamkesda pada tahun 2014. Selain Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi juga mengalokasikan dana sebagai dana cadangan yang anggarannya berada di BPKKD dengan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk tahun 2013 sebesar 1,5 Milyar.

Selama pelaksanaan Jamkesda, Pemerintah Provinsi Kepri menemukan banyak kendala yang dihadapi, diantaranya: data masyarakat miskin non kuota yang belum akurat, kriteria miskin dan hampir miskin yang masih diperdebatkan, masih adanya kebijakan cost sharing akibat keterbatasan anggaran Jamkesda baik untuk biaya pengobatan, transportasi, dan akomodasi pasien rujukan ke luar daerah, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014, dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama ini, serta dapat menjawab harapan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dengan berbagai upaya dan persiapan yang lebih baik.

 

- o0o -

Info Jamkesda

Regulasi

1.1  LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah mulai tahun 2009. Program ini dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kepulauan Riau berharap, program ini dapat menjadi salah satu jalan yang efektif meningkatkan derajat kesehatan penduduk miskindan hampir miskin di Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan program Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau adalah:

  1. Meningkatnya mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin/hampir ...selengkapnya

Program

2.1  KEPESERTAAN

Sasaran Program Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau adalah masyarakat miskin/hampir miskin yang memiliki bukti sah sebagai penduduk Provinsi Kepualaun Riau. Adapun kriteria peserta Jamkesda Provinsi Kepulauan  Riau adalah:

  1. Penduduk miskin peserta Jamkesmas; dan
  2. Penduduk miskin/hampir miskin non kuota Jamkesmas.

2.2  IURAN...selengkapnya

Prosedur

Berikut alur pelayanan Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 1. Alur Pelayanan Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau, 2013

Sumber: DinasKesehatanProvinsiKepulauan Riau, 2013

Berkas-berkas yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

  1. Fotokopi KK dan KTP atau Surat Domisili dari RT/RW atau surat keterangan dari Lurah dan diketahui oleh Camatbahwa yang bersangkutan adalah penduduk Provinsi Kepulauan Riau, atau Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Setempat bagi gelandangan, pengemis dan anak terlantar ...selengkapnya

KONTAK

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gdg C2 Lt. 2 & 3 Dompak Laut Kota Tanjung Pinang, Kep

p. -

f. -

e. jpkm.provkepri@gmail.com

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Prov. Kepulauan Riau
http://www.jamsosindonesia.com/jamsosda/detail/578
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019