jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Tahun 2012, Tahun Wanprestasi

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 31 December 2012

Waktu terus berjalan. Tak pernah menunggu, siapapun yang tak ikut bergerak akan ditinggal. Waktu tak pernah kembali. Ia akan hilang sia-sia atau penuh makna. Waktu terus bergerak meninggalkan jejak. Jejak yang kita buat sendiri.

Hari ini, 31 Desember, hari terakir tahun 2012. Pukul 00 nanti malam, terjadi pergantian tahun.Saat itu tahun 2012 sudah menjadi masa lalu dan  tahun 2013 datang menjelang. Memabawa sebuah harapan baru.

Banyak orang “merayakan” malam ”old and new” itu. 

Berbagai acara dilakukan.Ada yang  pesta pora di hotel mewah, atau tempat hiburan berkelas.Ada yang berkeliling kota sambil meniup terompet yang memekakan telinga atau berjalan menikmati panggung hiburan yang disediakan pemerintah. Ada pula yang nongkrong sedih di rumah yang sedang kebanjiran.

Tetapi ada pula yang melakukan introspeksi atau mawas diri dan melakukan evaluasi atas capainnya dalam tahun 2012 yang akan segera berlalu.

Maksudnya untuk mengetahui apa yang berhasil diraih dan apa yang belum, untuk ditingkatkan atau diperbaiki di masa mendatang.


Sumber gambar : anotherrainysaturday.com

 

Evaluasi Kinerja Pembentukan Peraturan Pelaksanaan UU BPJS

Momentum akhir tahun sangat tepat dipergunakan untuk membuat neraca mengenai apa yang telah kita lakukan selama tahun 2012.

Apakah  tugas dan tanggungjawab yang kita emban telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Presiden, sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar,pantas untuk  kita evaluasi kinerjanya khususnya dalam menjalankan segala  Undang-Undang dengan selurus-lurusnya.

Presiden disamping diberi atribusi kewenangan juga diberi delegasi kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang.Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Presiden ditopang oleh kelembagaan pemerintahan dan birokrasi dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Tak ada alasan untuk tidak memenuhi kewajiban yang diembannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pada kesempatan ini, evaluasi kita fokuskan kepada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Sudahkah Presiden menjalankan perintah Undang-Undang BPJS dengan selurus-lurusnya, pada tahun 2012? Lebih spesifik lagi pertanyaannya, sudahkah Presiden menyelesaikan pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-undang BPJS sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan?

Ada 8 Pasal Undang-Undang BPJS mendelegasikan pembentukan Peraturan Pemerintah dan 7 Pasal mendelegasikan pembentukan  Peraturan Presiden.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang BPJS peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang BPJS harus ditetapkan paling lama:

a. 1(satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan;dan

b. 2(dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.

Artinya  peraturan pelaksanaan untuk mendukung BPJS Kesehatan harus rampung pada 25 November 2012.

Presiden Wanprestasi

Sayangnya, hingga tahun 2012 berakir belum satupun peraturan pelaksanaan Undang-Undang BPJS ditetapkan.Itulah rekam jejak yang ditinggalkan Presiden selama tahun 2012 dalam pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-undang BPJS.

Tahun 2012 adalah tahun wanprestasi.Karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang BPJS yang harus diselesaikan paling lambat pada 25 November 2012, ternyata nihil.

Padahal, peraturan perundang-undangan merupakan ration d’etre dari sistem jaminan sosial.

Sistem jaminan sosial lahir karena ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi setiap orang atas jaminan sosial dan terpenuhinya tugas Negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Tanpa peraturan perundang-undangan yang adequate dan operasional sistem jaminan sosial nasional sulit terselenggara secara efektif.

Presiden telah bersumpah untuk menjalankan segala undang-undang dengan selurus-lurusnya.

Sumpah Presiden adalah janji bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh rakyat. Janji harus dipenuhi!

Jika Presiden tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, atau melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau terlambat melakukannya, maka Presiden dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.Atau Presiden tidak memenuhi kewajibannya.

Presiden dapat digugat di muka pengadilan untuk memenuhi kewajibannya.

Gugatan seperti itu pernah  dilakukan oleh KAJS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan KAJS dikabulkan oleh Pengadilan.

Apakah tahun 2013 gugatan serupa akan diajukan ke Pengadilan? Boleh jadi!

Tujuannya agar Presiden memenuhi kewajibannya melaksanakan Undang-Undang BPJS dengan selurus-lurusnya, sehingga sistem jaminan sosial nasional terselenggara secara efektif untuk menjamin  seluruh rakyat dapat memnuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Selamat tinggal tahun 2012 dengan segala cerita sukses dan kegagalan yang menjadi catatan sejarah. Tahun baru 2013 kita songsong dengan penuh harapan.(OM).

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Tahun 2012, Tahun Wanprestasi
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/tahun_2012_tahun_wanprestasi
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016