jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - MEMBANGUN KEPATUHAN PESERTA DAN PEMBERI KERJA BERBASIS SOSIOLOGIS

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 23 May 2017

Salah satu wewenang BPJS menurut Pasal 11 UU BPJS ialah “melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jaminan sosial”. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UU BPJS kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direksi BPJS.

Kata “pengawasan” dan “pemeriksaan” merupakan kata-kata yang lazim dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan hukum serta masyarakat.

Namun arti kedua kata tersebut boleh jadi diberi makna secara berbeda sesuai dengan konteks tugas , wewenang, hak, dan kewajiban masing-masing.

Pemahaman umum mengenai arti kedua kata tersebut perlu dihayati oleh berbagai kalangan yang sehari-hari bergelut dengan tugas/wewenang pengawasan dan pemeriksaan. Termasuk BPJS dan Direksi BPJS yang oleh UU diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja.

Menurut KBBI 2005:79 kata kerja “mengawasi” diberi arti “melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang), atau mengamat-amati dan menjaga baik-baik; mengontrol”. Pengawasan sebagai kata benda diberi arti “penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan”.

Sedangkan kata “memeriksa” menurut KBBI (ibid:858) diberi arti “melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan (baik tidaknya, salah benarnya dan sebagainya); menyelidiki untuk mengetahui sesuatu (untuk mempelajari, mencari pengetahuan, dan sebagainya); menelaah (suatu hal, peristiwa, dan sebagainya). Kemudian pemeriksaan diberi arti “proses, cara, perbuatan memeriksa”.

Dengan demikian “pengawasan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jaminan sosial” berarti proses penilikan dan penjagaan agar Peserta dan Pemberi Kerja mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Sosial yaitu UU SJSN dan UU BPJS dan peraturan pelaksanaannya. Caranya dengan melihat secara teliti atau menyelidiki secara saksama dan faktual apakah Peserta dan Pemberi Kerja mematuhi kewajibannya.

Pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jaminan sosial” berarti proses atau cara, perbuatan memeriksa melalui melihat dengan teliti untuk menyelidiki, menelaah guna mengetahui tingkat kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya.

Pengawasan dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Unit Organisasi atau oleh Pengawas dan Pemeriksa yang ditentukan oleh Direksi BPJS.

Membangun Kepatuhan Berbasis Sosiologis

Secara teoretis, tingkat kepatuhan seseorang atau suatu entitas terhadap Undang-Undang atau hukum ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Menurut Jimly Assidiqqie (Perihal Undang-Undang, 2010 :166-167), norma hukum dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, atau semata-mata bersifat administratif.

Keberlakuan filosofis dimaknai sebagai keberlakuan Undang-Undang dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang dianggap sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara. Keberlakuan yuridis didasarkan pada pertimbangan yang bersifat teknis yuridis karena telah ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma yang lebih tinggi, lembaga, atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Keberlakuan politis didasarkan pada pertimbangan pemberlakuannya didukung oleh kekuatan politik yang nyata. Pemberlakuan politis ini berkaitan dengan teori kekuasaan yang pada gilirannya memberikan legitimasi kepada keberlakuan norma hukum. Keberlakuan sosiologis cenderung lebih mengutamakan pendekatan empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria yaitu (i) pengakuan (recognition), (ii) penerimaan (reception), dan (iii) faktisitas yaitu sejauh mana hukum itu sendiri berlaku secara efektif dalam kehidupan nyata masyarakat.

Keberlakuan administratif berkenaan dengan soal-soal yang bersifat pemenuhan kepentingan administratif yang diperlukan untuk terlaksananya suatu aktivitas.

BPJS diharapkan dapat membangun kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja berbasis sosiologis dengan tetap mempertimbangkan kepatuhan berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, politis, dan administratif. Kepatuhan berbasis sosiologis menghasilkan komitmen yang lebih kuat karena didasarkan pada pengakuan, penerimaan, dan kenyataan faktual. Kepatuhan berbasis sosiologis didasarkan pada kesadaran hukum Peserta dan Pemberi Kerja untuk mematuhi kewajibannya, karena adanya pengakuan, penerimaan, dan secara faktual Undang-Undang di bidang Jaminan Sosial dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepatuhan di sini timbul karena kesukarelaan, bukan karena dipaksa, bukan karena takut dikenai sanksi. Kepatuhan karena paksaan, karena takut dikenai sanksi lahir karena tekanan dari luar diri seseorang, bukan tumbuh dari kesadaran dari dalam dirinya. Karena itu, tingkat kepatuhan dalam hal ini akan berkorelasi dengan efektivitas paksaan atau sanksi yang dikenakan. Berbeda dengan kepatuhan karena kesadaran hukum masyarakat yang tumbuh dari dalam, tidak tergantung dari tekanan pihak luar. Kepatuhan model ini lebih mantap. Kepatuhan yang tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat ini tumbuh subur jika hukumnya aspiratif, masyarakatnya teredukasi dengan baik, dan kinerja  serta pelayanan BPJS kepada Peserta dan Pemberi Kerja memuaskan. Keberlakuan sosiologis ini akan semakin kokoh jika didukung oleh keberlakuan filosofis, yuridis, politis, dan administratif.  

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
MEMBANGUN KEPATUHAN PESERTA DAN PEMBERI KERJA BERBASIS SOSIOLOGIS
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/membangun_kepatuhan_peserta_dan_pemberi_kerja_berbasis_sosiologis
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016