jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - JKN Bertumpu pada Legislasi

Oleh: Asih Eka Putri 07 August 2012

 

Di tengah keterbatasan hak pilih para pemangku kepentingan, peraturan perundangan yang jelas dan efektif menjadi fondasi bagi keberhasilan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.  Program jaminan kesehatan nasional lahir dengan Undang-Undang dan masih memerlukan serangkaian peraturan pelaksanaan untuk mengatur lebih rinci interaksi antara peserta, badan penyelenggara, fasilitas kesehatan, dan pemerintah.

Berbeda dengan program jaminan kesehatan komersial yang bersandar pada pilihan dan preferensi konsumen, program jaminan kesehatan nasional diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial yang syarat dengan ketentuan memaksa.  Penyelenggaraan program JKN berlaku menyeluruh di wilayah administratif Indonesia, tanpa kecuali.

Seluruh penduduk wajib ikut serta dan mematuhi kaidah asuransi sosial yang dilandasi oleh kegotongroyongan.  Peserta tunduk pada ketentuan UU SJSN atas pelayanan kesehatan yang dijaminnya dan besaran iuran yang harus dibayarkan.

Badan penyelenggara wajib mengelola peserta yang telah ditetapkan dalam UU BPJS.  Badan penyelenggara tidak dapat memilih penduduk muda, berpenghasilan tinggi dan sehat, serta menolak penduduk yang berpenghasilan rendah atau  sakit-sakitan dan membutuhkan pelayanan kesehatan dalam jangka waktu lama.

Fasilitas kesehatan tunduk pada mekanisme pemberian pelayanan yang ditetapkan oleh UU SJSN dan peraturan pelaksanaannya.  Lebih lanjut bagi fasilitas kesehatan, ketetapan UU BPJS atas pendirian badan penyelenggara jaminan kesehatan tunggal, yang bernama BPJS Kesehatan, memaksa mereka untuk siap berhadapan dengan kekuatan monopsoni yang akan memengaruhi secara mendasar pasar pelayanan kesehatan.

PerPres JK fondasi JKN

Setelah hak, kewajiban, bahkan wewenang masing-masing pemangku kepentingan program JKN diatur secara garis besar dalam UU SJSN dan UU BPJS, pengaturan teknis penyelenggaraan program JKN selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan (PerPres JK). 

PerPres JK  adalah pelaksanaan Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3),  Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2) UU SJSN.  Muatan materi PerPres JK mencakup pengaturan tentang kepesertaan dan iuran peserta, paket manfaat, dan pemberian pelayanan kesehatan. 

PerPres JK menghubungkan hak rakyat Indonesia sebagai peserta JKN dengan BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh peserta untuk membelikan pelayanan kesehatan yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang ditetapkan oleh PerPres JK. Selanjutnya, PerPres JK menghubungkan peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan antara BPJS dan fasilitas pelayanan. 

Pengundangan PerPres JK tidaklah berhenti pada tujuan untuk menetapkan hak dan kewajiban, serta memaksa seseorang/BPJS/fasilitas kesehatan untuk berbuat atau tidak berbuat.  Lebih jauh dari itu, tujuan tertinggi yang dapat diberikan oleh PerPres JK adalah penataan pelayanan kesehatan termasuk penguatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas, bahkan integrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara horisontal antar fasilitas milik pemerintah dan swasta, antara pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, serta integrasi vertikal antar tingkatan pelayanan. 

Bila PerPres JK beserta UU SJSN dan UU BPJS didisain untuk mencapai tujuan terpuncak (ultimate goal) dan mampu efektif bekerja, maka mobilisasi dana masyarakat dan dana pemerintah ke dalam JKN akan membuka peluang bagi pengembangan industri pelayanan kesehatan dalam negeri termasuk penguatan pendidikan kesehatan. JKN akan melipatgandakan ketersediaan dana dan belanja kesehatan  sehingga akan mendorong pembangunan fasilitas kesehatan dan investasi pada industri farmasi, industri alat kesehatan dan pengembangan teknologi kesehatan.  Kebutuhan akan tenaga kesehatan berkualitas meningkat sehingga institusi pendidikan akan berkembang.  Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis kontrak yang didasari oleh standar dan prosedur baku akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.  Pada akhirnya kemandirian pelayanan kesehatan akan tercipta, seiring dengan penguatan derajat kesehatan serta produktifitas bangsa.

Kapasitas untuk berubah

Perubahan-perubahan tatanan pelayanan kesehatan yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan program JKN, serta peluang-peluang emas yang akan tercipta perlu segera dipahami oleh pemangku kepentingan.  Pemahaman ini menjadi dasar bagi tercapainya kesamaan visi dan tujuan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan JKN.  Selanjutnya, para pemangku kepentingan akan segera mendukung penyusunan peraturan teknis yang akan mengikat kepentingan bersama dan melangkah ke tahap implementasi.

Kapasitas untuk berubah, mengutip pendapat Anne Mills dan Sara Bennet (Funding health care, options for Europe, 2002:208), terbagi atas dua cara.  Pertama, kemampuan pemerintah untuk mengubah status quo adalah pertanyaan politis tertinggi yang bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan kepemimpinan yang kuat dan ketersediaan dukungan politik.  Kedua adalah arti dari kemampuan untuk beradaptasi atau belajar dari pengalaman, yang sesungguhnya penting karena reformasi adalah proses dinamis dan bukan peristiwa yang selesai dalam satu waktu.

Apakah keterlambatan selama 8 tahun penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dari ketetetapan UU SJSN mencerminkan lemahnya kemampuan untuk berubah?  Sudahkan para pemangku kepentingan program JKN memahami mengapa kita harus bersusah payah mengubah tatanan pelayanan kesehatan yang telah mapan selama ini?  Mungkin kita harus berbesar hati menjawab “belum siap berubah”.  Perseteruan konsep asuransi sosial dan tata kelolanya masih berlangsung, bahkan hingga lima kali uji materi UU SJSN di Mahkamah Konstitusi.  Hal ini adalah salah satu indikator yang mencerminkan ada masalah terkait kesiapan kita untuk menghadapi perubahan.

 

Penting & Perlu

Artikel Sebelumnya :

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
JKN Bertumpu pada Legislasi
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/jkn_bertumpu_pada_legislasi
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019