jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - JAMINAN KESEHATAN JANGAN HANYA JADI JARGON POLITIK

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 12 June 2014

Kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah berlangsung.

Kedua pasangan calon rajin menyapa pemilih pada berbagai kesempatan.

Rapat umum dengan mendatangkan massa digelar dilapangan terbuka.

Unjuk pendukung melalui pawai dengan mengusung berbagai atribut jago masing-masing deilakukan. Poster, baliho dipasang ditempat strategis.

Kawula muda menyajikan kampanye kreatif untuk memberi warna baru bagi maketing politik masing-masing pasangan calon. 

Debat publik telah dilaksanakan sekali dan masih ada empat episode lagi, yang dapat dijadikan  ajang bagi masing-masing untuk menawarkan visi, misi dan program masing-masing.

Jaminan Kesehatan

Kedua pasangan calon yang berkompetisi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, menawarkan Program Jaminan Kesehatan.

Jaminan Kesehatan adalah salah satu Program Jaminan Sosial yang ditentukan dalam UU Nomor: 40 Tahun 2004 tentang SJSN. UU SJSN menetapkan 5 Program Jaminan Sosial yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Tujuannya ialah untuk memberikan Jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta  dan/atau anggota keluarganya.

Menurut Jonathan Paterson (2012:23) “Social Security’s various benefits are meant to address diferent situations, but they share a common goal: to help individuals and their families meet the fundamental needs of survival.

Khusus untuk tujuan jaminan kesehatan menurut UU SJSN adalah untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Sedangkan, Sanguan Nitayarumphong and Anne Mils (2005:28) mengemukakan: secara sederhana dua fungsi pokok Jaminan Kesehatan adalah:

+access to effective helath care services when needed, and +effective protection of family income and assets from the financial costs of expensive medical care.”

Dilihat dari perspektif tersebut, maka Jaminan Kesehatan bukan sekedar menjamin “pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin melalui percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan” seperti dikemukakan dalam Visi, Misi dan Program pasangan Probowo-Hatata Rajasa angka V.1, atau “penambahan iuran BPJS Kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD”, seperti dikemukakan dalam Visi, Misi dan Program pasangan Jokowidodo-Jusuf Kalla, hal 33.

Jaminan Kesehatan adalah subsistem  sistem Jaminan Sosial Nasional menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang  SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Jaminan Kesehatan bersifat kompleks, meliputi: prinsip penyelenggaraan, tujuan, kepesertaan, Manfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan perseorangan, kelas pelayanan di rumah sakit kelas standar, pembayaran kepada fasilitas kesehatan, jenis-jenis pelayanan yang dijamin dan yang tidak, besarnya iuran, BPJS Kesehatan. lembaga pengawas ekternal BPJS dan regulasi Jaminan Kesehatan.

Tiga Catatan

Ada dua catatan yang perlu disampaikan terhadap Program Jaminan Kesehatan yang dikemukakan oleh kedua pasangan calon, agar tidak menimbulkan mispersepsi dikalangan masyarakat.

Pertama: mengenai “pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin “hendaknya dimaknai bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan perseorangan bagi rakyat miskin ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sumber dananya ialah iuran peserta khusus bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUSJSN.

Dan percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan hendaknya dimaknai sebagai percepatan pengauatan kelembagaan dan percepatan pencapaian universal coverage Jaminan Kesehatan. Sebab muali 1 januari 2014 BPJS Kesehatan sudah beroperasi.

Hal ini perlu ditegaskan, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Sebab SJSN menganut prinsip pendanaan Jaminan Sosial dari kontribusi peserta, kecuali bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah.

Sepanjang menyangkut Sistem Jaminan Sosial yang dipilih, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 07/PUU-III/2005 “UU SJSN telah cukup memnuhi maksud Pasal 34 ayat(2) UUD 1945.”

Kedua: penambahan iuran BPJS Kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD, agar dimaknai sebagai penambahan iuran bagi penerima bantuan iuran yaitu bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu, agar memadai untuk kelangsungan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Ketiga: Jaminan Kesehatan agar tidak sekedar dijadikan jargon politik, tetapi betul-betul dilakasanakan oleh siapaun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2014 ini, untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas pelayanan  kesehatan dan atas Jaminan Sosial.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
JAMINAN KESEHATAN JANGAN HANYA JADI JARGON POLITIK
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/jaminan_kesehatan_jangan_hanya_jadi_jargon_politik
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019