jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Jadwal Wajib JKK, JHT, JP, JKM Membingungkan

Oleh: Asih Eka Putri (Direktur Konsultan Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Martabat) 18 November 2013

Kepesertaan wajib jaminan sosial diberlakukan kepada pemberi kerja.  Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti  (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 1 dan 2).  Penahapan dan perluasan program jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM), diatur dengan RperPres tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial.  Pemerintah kini tengah mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan materi muatan RPerpres ini. 

Selanjutnya, mari kita simak implementasi kepesertaan wajib keempat program jaminan sosial tersebut dalam RperPres tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial versi 31 Oktober 2013.

PESERTA

RperPres tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial membagi peserta keempat program jaminan sosial tersebut  ke dalam dua kelompok, yaitu peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah.  Peserta penerima upah terdiri atas pegawai negeri dan pekerja swasta.

Pegawai negeri atau dalam RPerPres disebut sebagai ‘pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara’ meliputi delapan  pekerjaan, yaitu:

  1. Calon Pegawai Negeri Sipil;
  2. Pegawai Negeri Sipil;
  3. Anggota TNI;
  4. Anggota POLRI;
  5. Pejabat Negara;
  6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
  7. Prajurit Siswa TNI; dan
  8. Peserta Didik POLRI.

Pekerja swasta, atau dalam RPerPres disebut sebagai ‘pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara’,  dikelompokan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

Peserta bukan penerima upah meliputi:

  1. Pemberi kerja;
  2. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  3. Pekerja yang tidak termasuk angka (2) yang bukan menerima gaji atau upah.

Jadwal Kepesertaan Wajib JKK, JHT, JP, JKM

Pemerintah menjadwalkan perluasan kepesertaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian selama lima belas tahun (2015-2029) hingga menjangkau seluruh tenaga kerja Indonesia.

Namun, pengaturan pelaksanaan kepesertaan wajib tersebut membingungkan.  Tidak seluruh kelompok tenaga kerja atau kelompok usaha diberi tenggat pasti untuk melaksanakan kepesertaan wajib.  Yang pasti adalah perusahaan yang sudah mengikuti program jaminan sosial berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja (Program Jamsostek), dilarang mengurangi jaminan sosial yang telah diikuti.

Jadwal Implementasi Kepesertaan Wajib JKK, JHT, JP, JKM

Sumber: Pasal 5, 6, 8 Rancangan PerPres Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial, versi 31 Oktober 2013.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Jadwal Wajib JKK, JHT, JP, JKM Membingungkan
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/jadwal_wajib_jkk_jht_jp_jkm_membingungkan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019