jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - Iuran Regresif, JKN Rugi

Oleh: Asih Eka Putri (Direktur Konsultan Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan Martabat) 11 October 2013

Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional selesai dirumuskan dan akan segera ditetapkan dalam Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2003 pada Oktober ini.  Pekerja yang menerima upah akan dikenakan iuran sebesar 4,5% - 5% dari gaji/upah per bulan.  Iuran dibayarkan bersama oleh Pekerja (0,5-2%) dan Pemberi Kerja (3-4%). 

Sebagai ilustrasi, Pak Amir, seorang karyawan kantor swasta bergaji Rp 3.000.000,00 per bulan, wajib mengiur JKN sebesar 4,5% gajinya yang setara dengan Rp 150.000,00.  Pak Amir menanggung Rp 30.000,00 sedangkan majikannya menanggung Rp 120.000,00.

Pekerja yang tidak menerima upah boleh menentukan sendiri besaran iuran yang diinginkan.  Ada tiga pilihan iuran, dihitung per orang per bulan.  Rp 25.550,00 untuk manfaat pelayanan di ruang rawat inap kelas III, Rp 42.500 di kelas II, dan Rp 59.500 di kelas I.  Tidak ada ketentuan lain, tidak ada syarat besaran upah/gaji untuk memilih besaran iuran dan kelas perawatan.

Regresif

Batas atas upah untuk penghitungan iuran sangat rendah,  2PTKP-K1.  Hanya 2 kali pendapatan tidak kena pajak bagi pekerja berkeluarga beranak satu, setara Rp 4.725.000,00 pada tahun 2013 (Pasal 16D). 

Artinya, pekerja yang berupah  di atas Rp 4.725.000,00 membayar sama besar dengan mereka yang berupah Rp 4.725.000,00.  Beruntung bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, cukup membayar 4,5% dari Rp 4.725.000,00 yaitu sejumlah Rp 212.625,00. 

Alhasil, proporsi iuran terhadap pendapatan semakin mengecil dengan meningkatnya pendapatan.  Dengan membayarkan Rp 212.625,00 kepada BPJS Kesehatan, Pekerja berpenghasilan Rp 15.000.000,00 sebulan hanya menyisihkan 1,56% dari pendapatannya. Demikian selanjutnya berurutan mundur, Pekerja bergaji Rp 20.000.000,00 hanya menyisihkan 1,06% gajinya sebulan.

Ilustrasi di atas menjelaskan besaran iuran yang berurutan menurun proporsional terhadap peningkatan gaji, yang dikenal sebagai pola regresif.  Pola ini timbul karena batas atas upah (cap contribution) terlalu rendah.

Batas atas upah memang diperlukan untuk menjaga keadilan bagi pekerja yang berpenghasilan tinggi, agar mereka masih memiliki kesempatan untuk melengkapi JKN dengan asuransi kesehatan komersial.  Sebaliknya, untuk menjaga keadilan bagi pekerja berpenghasilan rendah, ruang bagi progresifitas besaran iuran hendaknya lebar agar mereka yang kurang beruntung dapat menikmati redistribusi pendapatan dari pekerja yang lebih makmur.  Itulah hakekat asuransi sosial yang seharusnya melandasi penyelenggaraan JKN-SJSN.

Sayangnya prinsip asuransi sosial tidak terumuskan dengan baik dalam Perubahan PerPres JK.  Selisih iuran tertinggi dan terendah bagi pekerja yang menerima upah sangat sempit.  Jika batas bawah adalah upah minimum propinsi, maka iuran tertinggi hanya sekitar tiga kali besaran iuran terendah. 

Gegabah

Terdapat tiga masalah iuran yang dihadapi oleh kelompok Pekerja yang tidak menerima upah

Pertama, prinsip asuransi sosial semakin jauh meninggalkan Pekerja yang tidak menerima upah.  Layaknya asuransi komersial, Pekerja kelompok ini diberi tiga pilihan ‘paket’, yaitu paket hemat, paket medium, dan paket premium.  Silakan pilih sesuai kemampuan membayar.  Celakanya, besaran upah tidak menjadi prasyarat untuk memilih paket. Mereka yang berpendapatan tinggi dapat memilih paket hemat untuk sekedar memenuhi kewajiban UU SJSN. 

Kedua, pola regresif melekat pula pada kelompok ini.  Pola regresif timbul karena besaran iuran hanya tersedia tiga pilihan nominal untuk rentang pendapatan yang sangat lebar. Untuk membuktikannya, kita simak mulai dari Pasal 4 ayat (4).  Pasal ini menggolongkan Pekerja yang tidak menerima upah mulai dari pekerja mandiri, pemberi kerja, pensiunan, hingga invstor.  Rentang pendapatan kelompok ini sangat lebar, mulai dari pendapatan musiman hingga pendapatan dari laba bersih usaha. 

Seorang profesional seperti dokter, artis, pengacara yang berpenghasilan Rp 100.000.000,00 bila ia mengiur untuk lima orang anggota keluarga, si Profesional hanya dibebankan 0,13% pendapatannya (paket hemat), 0,21% (paket medium), atau  0,3% (paket premium). Proporsi iuran terhadap pendapatan semakin mengecil bagi para investor yang berpenghasilan milyaran rupiah dan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Besar dan Madya.  Sebaliknya, bagi buruh harian atau pekerja di sektor informal berupah minimum, mereka harus menyisihkan setidaknya 10% pendapatannya untuk mengiur dirinya dan empat orang anggota keluarganya.

Masalah ketiga, pekerja yang tidak menerima upah membayar lebih tinggi daripada pekerja yang menerima upah.  Hitunglah iuran untuk lima orang dengan menggunakan batas atas upah 2PTKP-K1.  Pekerja menerima upah dibebankan iuran sebesar Rp 212.625.00 atau Rp 42.525,00 per kepala, sedangkan kelompok pekerja tidak menerima upah dibebankan Rp 297.500,00 atau Rp 59.500,00 per kepala.  Dengan kata lain, pekerja yang menerima upah hanya perlu membayar paket medium untuk mendapatkan paket premium.  Sangat tidak adil, apalagi pekerja yang tidak menerima upah harus menanggung sendiri iuran JKN, karena dia adalah majikan bagi dirinya.

JKN Rugi

Jika pekerja bergaji Rp 15.000.000,00 dikenakan 4,5% upahnya untuk jaminan kesehatan, maka ia seharusnya membayar Rp 675.000,00 per bulan. Hal ini berarti JKN kehilangan potensi dana sebesar Rp 462.375,00 per bulan dari setiap pekerja yang berupah Rp 15.000.000,00.  Jika terdapat 100.000 pekerja yang berpenghasilan sebesar itu per bulan, maka JKN kehilangan dana sejumlah Rp 46.237.500.000,00 per bulan, lebih setengah triliun rupiah per tahun.  Bayangkan bila jumlah pekerja ini lebih banyak lagi, akan semakin besar dana yang tak termobilisasi, akan semakin rugi JKN.

JKN semakin dirugikan oleh pola regresif pada iuran pekerja tidak menerima upah.  Milyaran bahkan trilyunan rupiah tidak dapat dimobilisasi dari para pembayar pajak penghasilan premium.  Bayangkan Ketua Apindo mengiur 1000 kali lebih rendah daripada petani atau nelayan atau buruh harian.

Tegakkan Keadilan, Optimalkan Mobilisasi Dana

Jelaslah bahwa rumusan iuran JKN belum mampu menyertakan prinsip gotong-royong dan keadilan.  Formula iuran juga belum mampu mengoptimalkan mobilisasi dana publik untuk penguatan sistem kesehatan, khususnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan.

Segera cegah kerugian JKN dan ketidakadilan.  Masih ada waktu tersisa sekitar 40 hari lagi untuk menyempurnakan rumusan iuran. 

Pertama, kembalikan JKN kepada prinsip asuransi sosial dengan menghilangkan perbedaan kelas perawatan.  Cegah perbedaan dan diskriminasi yang mungkin terjadi pada lima tahun transisi (2014-2019) menuju cakupan semesta.

Kedua, tingkatkan pagu upah hingga 5-10 kali PTKP-K1 untuk mengoptimalkan redistribusi pendapatan.  Cegah subsidi terbalik, dari pekerja miskin kepada pekerja kaya. 

Ketiga, iuran bagi pekerja yang tidak menerima upah perlu memerhatikan pendapatan.  Besaran iuran tetap (nominal) hendaknya diperoleh dari penghitungan nilai tengah rentang pendapatan untuk masing-masing kelompok pendapatan. Ada baiknya melihat dan menyempurnakan tabel iuran program Jamsostek bagi Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja.

Semoga tulisan ini menggugah para perumus Perubahan PerPres Jaminan Kesehatan.

Download Rancangan Perpres Perubahan Perpres Jaminan Kesehatan versi - 1 oktober 2013

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Iuran Regresif, JKN Rugi
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/iuran_regresif_jkn_rugi
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016