jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - HARI BURUH INTERNASIONAL DAN KESEJAHTERAAN BURUH

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 29 April 2014

1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional.

Mulai tahun ini tanggal 1 Mei dijadikan hari libur Nasional bagi bangsa Indonesia sebagai wujud apresiasi bangsa Indonesia terhadap perjuangan  kaum buruh.

Perjuangan kaum buruh pada dasarnya adalah perjuangan kemanusiaan. Perjuangan untuk diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat, yang memiliki hak asasi.

Bukan diperlakukan sekedar sebagai bagian dari mesin industri yang bekerja siang - malam untuk menghasilkan produk sesuai dengan rencana pemilik modal.

Indonesia pernah mengalami masa kelam bagi kaum buruh, yaitu ketika penguasa melaksanakan kebijakan “upah buruh murah” dan “pengendalian kebebasan berserikat bagi kaum buruh” sebagai faktor penting untuk menarik investor.

Kebijakan tersebut berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan buruh.

Buruh tidak berdaya mengahadapi kolaborasi pengusaha-pengusaha untuk “menekan” cost untuk kesejahteraan buruh serendah-rendahnya  dengan dalih demi pembangunan.

Kaum buruh di tanah air di dukung oleh pergerakan buruh internasional tidak pernah surut untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka.

ILO badan PBB yang bergerak di bidang perburuhan sangat giat mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah dunia kerja.

ILO telah mengadopsi berbagai Konvensi dan Rekomendasi yang pada intinya  berkaitan dengan kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagkerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan, dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya. 

28 Juni 1952 dalam Sidang Konferensi 35 yang diselenggarakan di Jenewa telah disahkan Konvensi ILO mengenai Standar Minimal Untuk Jaminan Sosial.

Konvensi tersebut diberlakukan pada 27 April 1955.

Konvensi ini mempengaruhi kebijakan nasional Negara anggota dalam menyususn peraturan, kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan termasuk Jaminan Sosial bagi buruh.

Indonesia sejak tahun 1992 telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagakerja yang dikenal dengan UU Jamsostek.

UU Jamsostek memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan  buruh dalam bentuk Program Jaminan Sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Buruh belum memperoleh Jaminan Pensiun

UU Jamsostek belum mencantumkan Program Jaminan Pensiun bagi buruh, karena itu buruh menuntut untuk memperoleh Jaminan Pensiun seperti halnya yang diperoleh oleh Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara.

UU Jamsostek kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada 1 Juli 2015. Pada saat itu, BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Apakah janji UU BPJS tersebut akan terwujud, masih menjadi tanda tanya besar?

Program Jaminan Kesehatan bagi buruh dialihkan penyelenggaraannya ke BPJS Kesehatan yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014.

Secara umum buruh belum merasa puas dengan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial selama ini.

Manfaat Jaminan Sosial belum mengalami perbaikan yang berarti, setelah transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagkerjaan.

Banyak permasalahan kebijakan dan teknis operasional Jaminan Sosial yang perlu dibenahi agar Penyelenggaraan Jaminan Sosial oleh BPJS lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

Buruh sangat berkepentingan agar dana Jaminan Sosial yang dikumpulkan dari iuran wajib yang dipungut dari peserta betul-betul dipergunakan untuk memenuhi hak peserta.

BPJS yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana amanat yang berasal dari iuran wajib peserta harus menerapkan secara konsisten prinsip “fiduciary duty.” 

Peringatan Hari Buruh sekarang ini hendaknya dijadikan momentum untuk menuntut peningkatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi buruh khususnya dan bagi segenap penduduk Indonesia umumnya.

Tingkatkan Sosial Control

 Selain itu, buruh perlu melakukan social control atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial oleh BPJS.

Sebagai salah satu stakeholder buruh berhak dan berkewajiban mengawasi pengeloaan dana Jaminan Sosial sesuai dengan prinsip dana amanat.

Menurut prinsip tersebut iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya  bagi peserta Jaminan Sosial.

Tidak boleh ada dana Jaminan Sosial yang digunakan selain untuk:

a.      pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial;

b.      dana operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial; dan

c.       investasi dalam instrument investasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kelangsungan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial antara lain ditentukan oleh kesehatan keuangan BPJS dan kesehatan keuangan BPJS dipengaruhi oleh kemampuan Direksi BPJS dalam mengelola asset BPJS dan asset dana Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan prinsip likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Selamat merayakan Hari Buruh.

Mari tingkatkan pengawasan terhadap BPJS agar Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial semakin baik di masa mendatang.-

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
HARI BURUH INTERNASIONAL DAN KESEJAHTERAAN BURUH
http://www.jamsosindonesia.com/identitas/hari_buruh_internasional_dan_kesejahteraan_buruh
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019