jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Jamsos Edu > Pustaka > Publikasi Martabat

Buku

Paket Buku dan CD

Penulis Jamsos Indonesia

Bahasa Indonesia

Penerbit PT. Martabat Prima Konsultindo

Edisi 1

Tahun 2011

Kota Penerbit Jakarta, Indonesia

Harga Rp 65.000

Discount 0%

ISBN 978-602-99638-0-9

Berat 0.5 kg

Dimensi 21,5 x 28 x 0,6 cm

Jumlah Hal. 85 Halaman

Ringkasan

Buku "Transisi Badan Hukum 4 BUMN Persero Menjadi BPJS"

Buku ini menyampaikan kerangka yuridis untuk penyesuaian Perusahaan Perseroan (Persero) JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES menjadi BPJS menurut UU No. 40 Tahun 2004, yaitu mencakup:

  1. Fakta-fakta hukum BUMN Perusahaan Perseroan (Persero) JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES.

  2. Proses hukum penyesuaian Perusahaan Perseroan (Persero) JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES untuk menjadi BPJS sebagai pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004.
  3. Ketentuan hukum baru yang perlu dibuat untuk menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan proses penyesuaian/peralihan untuk menjamin kepastian hukum.
  4. Perdebatan tersengit antara Pemerintah dan Panitia Khusus RUU BPJS DPR RI pada tahun 2011, yaitu sifat UU tentang BPJS. Pembentukan RUU BPJS terhambat oleh perbedaan pendapat sifat UU tentang BPJS, yaitu pendapat Pemerintah bahwa sifat UU tentang BPJS adalah menetapkan pembentukan BPJS, sedangkan DPR berpendapat bahwa UU tentang BPJS bersifat menetapkan dan mengatur pembentukan BPJS.
  5. Rekomendasi (5 butir) untuk transformasi Persero JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES.
CD "Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia Mengubah Penyelenggaraan Jaminan Sosial"
  1. Dari upaya merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisiplin dan berproduktifitas tinggi ke pemenuhan hak konstitusional warga negara.
  2. Dari pengaturan oleh berbagai peraturan perundangan untuk tiap-tiap kelompok masyarakat menjadi pengaturan oleh satu hukum jaminan sosial yang menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.
  3. Dari penyelenggaraan oleh badan usaha pro laba menjadi penyelenggaraan oleh badan penyelenggara nir laba.