jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Jamsos Edu > Pustaka > Publikasi Martabat

Telaah

10 Masalah Regulasi: RPP tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas BPJS Kesehatan

Penulis A. A. Oka Mahendra, S.H. & Asih Eka Putri

Bahasa Indonesia

Penerbit Martabat Prima Konsultindo

Edisi 1 | 2013

Tahun 2013

Kota Penerbit Jakarta, Indonesia

Harga Rp 0

Discount 0%

ISBN

Berat 0 kg

Dimensi 0 cm

Jumlah Hal. Halaman

Perbesar

Download

Ringkasan

Round table discussion yang diselenggarakan oleh PT Askes (Persero), hari ini dengan tema “RPP Aset dan Liabilitas BPJS Kesehatan dan Status Penyertaan Saham PT Askes (Persero) Pada Anak Perusahaan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia”, merupakan forum bertukar fikiran antara kalangan praktisi, birokrat dan ahli untuk memperluas wawasan dan memperkaya gagasan guna mengoptimalkan pengeloaan aset dan liabilitas untuk sustainabilitas BPJS Kesehatan.
Pada kesempatan ini saya menyampaikan pokok-pokok pikiran dari aspek regulasi, khususnya sehubungan dengan penyusunan RPP tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas BPJS Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Kesehatan.
RPP tersebut sangat penting artinya sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (2) UU BPJS.
Materi muatan RPP tersebut akan menentukan secara operasional pengeloaan aset BPJS Kesehatan dan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.
Sehubungan dengan itu materi muatan RPP tersebut perlu dicermati secara seksama, karena jika telah ditetapkan menjadi PP akan mengikat secara umum.
PP tersebut berpengaruh besar dalam menentukan optimalisasai pengelolaan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan demi sustainabilitas BPJS Kesehatan.

SEPULUH ISU

Ada 10 (sepuluh) isu yang perlu mendapat perhatian serius yaitu:

  1. Dana talangan/pinjaman dari aset BPJS, sebagai sumber lain yang sah dari aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan (Pasal 2 ayat (3) huruf b, jo Pasal 17 ayat (5) huruf c RPP)
  2. Dana operasional dalam bentuk imbal jasa pengelolaan (Pasal 2 ayat (6) jis Pasal 15 dan Pasal 16 RPP)
  3. Prosedur penetapan dana operasional BPJS Kesehatan mengikis otonomi BPJS dan memperpanjang jalur (Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2))
  4. Larangan menempatkan aset BPJS Kesehatan pada penyertaan langsung (Pasal 9 ayat (2) huruf a jo Pasal 9 ayat (3) RPP)
  5. Cadangan teknis (Pasal 11 ayat (2) huruf b, jo ayat (4) RPP)
  6. Tindakan khusus pemerintah belum berkorelasi dengan penyebab aset dana jaminan sosial bernilai negatif
  7. Kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan (Pasal 13 dan Pasal 14 RPP)
  8. Pengelolaan investasi (Pasal 18 RPP)
  9. Pelaporan dan pengumuman laporan keuangan dan laporan pengelolaan program (Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 RPP); dan
  10. Pemantauan dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan BPJS Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Kesehatan (Pasal 23 RPP).