jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - UU BPJS Diuji untuk Ketiga Kalinya

Oleh: Adhi Kristian (Peneliti Hukum, Martabat) 18 February 2015

Untuk ketiga kalinya UU BPJS diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pengujian pertama, (15/10/ 2012), Pekerja Penerima upah berhasil menuntut untuk dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS. Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Pasal 15 ayat(1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS) selengkapnya harus dibaca ”Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program kerja yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.”

Pada Pengujian Kedua, (7/05/2014), Majelis Hakim MK tidak dapat menerima permohonan yang diajukan mantan Tenaga Pelaksana Verifikasi Jaminan Kesehatan Jamkesmas. Pemohon memohon Pasal 60 ayat (3) huruf b UU BPJS bertentangan dengan UUD NRI 1945, sepanjang  tidak dimaknai dilanjutkannya hubungan kerja tenaga kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS.

Pengujian ketiga diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari PT Papan Nirwana dan PT Cahaya Medika Health Care sebagai unsur Pemberi Kerja, PT Ramamuza Bhakti Husada dan PT Abdi Waluyo Mitrasejahtera sebagai unsur Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Masyarakat (BAPEL JKM), dan Bapak Sarju dan Imron Sarbini sebagai unsur Pekerja. Perkara No 138/PUU-XII/2014 ini telah memasuki sidang keempat dengan acara mendengarkan keterangan Ahli/Saksi Pemohon

Lima Dalil

Tidak tangung-tanggung, 4 (empat) pasal krusial dalam UU BPJS yang mengatur kepesertaan wajib, iuran, dan sanksi, diuji materi ke MK. YaituPasal 15 ayat (1), (2), Pasal 16 ayat (1), (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) UU BPJS. Para Pemohon berpendapat bahwa 4 (empat) Pasal UU BPJS tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas pekerjaan, Pasal 28 D ayat (2), (4), tentang hak memajukan diri, membangun masyarakat, bangsa dan negara, Pasal 28 H ayat (1), (3), (4) tentang hak hidup sejahtera, pengembangan diri, dan hak milik pribadi, dan Pasal 28 I ayat (1), (2), (4) tentang hak untuk hidup, tidak disiksa, beragama, tidak diperbudak, tidak dituntut atas hukum berlaku surut. Dalilnya adalah, Pertama, pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain jasa pemerintah (BPJS) untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada dirinya dan pekerjanya; Kedua, masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak;Ketiga, pekerja tidak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dan hak milik pribadinya terampas;Keempat, diskriminatif terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara;Kelima, ancaman sanksi adminitrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja dapat merendahkan martabat kemanusiaan.

Dua Ahli Dihadirkan

Untuk membuktikan dalilnya, Para Pemohon telah menghadirkan dua ahli dihadapan Majelis Hakim MK (10/02/2015). Ahli, Marius Widjajarta menyampaikan keterangan bahwa UU BPJS telah menghilangkan tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ia memberi contoh BPJS Kesehatan yang lebih seperti asuransi swasta. Meskipun tidak terlontar pendapat yang membuktikan Pasal-Pasal yang diuji tidak Konstitusional, Ahli dengan gamblang menguraikan kelemahan manajemenBPJS Kesehatan. Antara lain, kesalahan pengejawantahan prinsip nirlaba dan kegotongroyongan. Ahli juga sempat menyinggung masalah pengalihan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, subsidi silang dana PBI dan non PBI, klaim yang membengkak, verifikator yang tidak profesional, pembayaran iuran melalui ATM sering tidak lancar.

Ahli yang kedua, Muchammad Ali Safaat, menyampaikan keterangan bahwa, pengaturan sanksi telah menggeser hak atas jaminan sosial menjadi kewajiban jaminan sosial bagi setiap warga negara. Selain itu Ahli yang belum siap dengan keterangan tertulis ini  juga mempersoalkan ada sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu, misal pelayanan perpanjangan KTP, maka warga negara dapat kehilangan segala hak-haknya.

Apakah dalil Pemohon yang telah didukung keterangan ahli tersebut dapat dibantah oleh Ahli-ahli dari Pemerintah? Kita tunggu persidangan selanjutnya, yang akan digelar tanggal 24 Februari 2015, dengan acara mendengarkan ahli dan saksi dari Presiden. (Adhi)

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
UU BPJS Diuji untuk Ketiga Kalinya
http://www.jamsosindonesia.com/forum/uu_bpjs_diuji_untuk_ketiga_kalinya_
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019