jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - RS Dituntut Tiga Siaga

Oleh: Jamsosindonesia 10 July 2013


Para Pembicara

Dalam waktu yang tersisa 100an hari lagi, masih banyak pekerjaan yang harus dipersiapkan rumah sakit (RS) untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masalah ini terungkap dalam Seminar dan Temu Alumni bertajuk “Kesiapan RS dalam Implementasi Jaminan Sosial Kesehatan Nasional” yang diadakan oleh Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia CHAMPS FKM UI- (28/6).

Tiga orang direktur RS, seorang ahli manajemen RS, dan seorang perwakilan Pemerintah dari Dirjen BUK Kemenkes mengungkap keharusan RS untuk bersiap siaga menghadapi implementasi JKN. RS dituntut untuk menghadapi3 siaga, yaitu disharmonisasi UU Perumahsakitan, ledakan kunjungan pasien, dan perubahan sumber pendapatan RS yang dibayarkan dengan model INA-CBGs.

Disharmonis UU Perumahsakitan

Prof. Amal Sjaaf, guru besar FKM UI dan ahli manajemen perumahsakitanmengungkapkan disharmoni UU Perumahsakitan. Disharmoni ini berpotensi membingungkan BPJS Kesehatan dan RS.

Prof Amal mencontohkan, Permenkes No.1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Permenkes Rujukan Yankes Perorangan) bertentangan dengan UU No.44/2009 tentang RS (UU RS). Permenkes Yankes Perorangan mengatur bahwa RS Pratama adalah pelayanan kesehatan dasar, seperti halnya Puskesmas atau Klinik Dokter Keluarga. Sebaliknya, UU RS menetapkan bahwa seluruh RS adalah fasilitas kesehatan tingkat sekunder dan tertier. RS menerima limpahan pasien dari Puskesmas atau Klinik Dokter Keluarga karena keterbatasan kompetensi pelayanan Puskesmas atau Klinik Dokter Keluarga.

“Perbedaan peraturan ini tentu akan membingungkan BPJS Kesehatan selaku pembayar pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, ” tegas Prof Amal. 

Prof Amal mengingatkan, “secara hirarki peraturan perundangan, UU RS lebih tinggi dibandingkandengan Permenkessehingga Permenkes harus harmonis dengan UU RS. Yang terjadi malah sebaliknya, Permenkes Rujukan Yankes Perorangan sebagai peraturan turunan UU RS justru bertentangan dengan peraturan induknya. Jika Permenkesini tidak diubah, maka peraturan yang dirujuk adalah peraturan tertinggi, yaitu UU RS.”


Peserta

Selanjutnya Prof Amal mengilustrasikan, “BPJS Kesehatan dapat saja mengambil keuntungan dari kekacauan peraturan perumahsakitan. BPJS Kesehatan bisa membayar RS Pratama sebagai fasilitas kesehatan dasar, walaupun ia berkompetensi sebagai RS Kelas D (kelas terendah dalam hirarki RS).

Hal ini tidak berlebihan karena BPJS Kesehatan berkewajiban untuk mengefisienkan penyelenggaraan JKN.Sudah barang tentu,BPJS Kesehatan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan mendudukkan RS Pratama sebagai fasilitas kesehatan primer. BPJS Kesehatan akan mengontrak pelayanan kesehatan setingkat RS Kelas D dengan harga Puskesmas atau  Klinik Dokter Keluarga.Alhasil, RS Pratama akan dirugikan oleh disharmoni peraturan perumahsakitan.”Kata Prof. Amal diakhir presentasinya.

Ledakan Kunjungan Pasien di RS

Bercermin dari Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta, Dr. Togi Sinaga,Direktur RSUD Koja Jakarta menyampaikan “Pelaksanaan KJS memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pelayanan di RSUD Koja.” Sejak melayani pasien KJS, kunjungan pasien melonjak hampir dua kali lipat. Dari 871 kunjungan/hari sebelum implementasi KJS menjadi 1336 kunjungan/hari setelah implementasi Program KJS.RSjuga seringkali kewalahan menampung pasien yang membutuhkan perawatanintensif seperti ICU, ICCU, HCU, NICU, dan PICU. Belum lagi, lonjakan kunjungan pasien KJS memaksa dokter dan paramedis bekerja lebih lama dari jam kerja sebelumnya dan harus mampu melayani lebih banyak kasus dalam satu waktu.

Masalah yang terjadi di RSUD Koja saat ini, sangat mungkin terjadi di RS-RS yang akanbekerjasama dengan BPJS Kesehatan saat JKN dijalankan. Ledakan kunjungan pasien menjadi suatu keniscayaan karena JKN menghapus hambatan finansialmasyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Untuk itu, dr Togi mengingatkan “ManajemenRS harus cerdas dan cepat menemukan solusi yang tepat” RS harus bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk merancang terobosan yang efektif sehingga meminimalkan dampak pelaksanaan JKN.Dr Adib Abdullah Yahya, mempertegas pendapat dr. Togi “jika RS tidak bersiap diri, pelayanan RS yang bermutu tinggi, aman, dan efektif tidak akan pernah terwujud.”

Untuk itu, dr. Diar Wahyu Kementrian Kesehatan menghimbau agar RS segera menatamanajemen pelayanan kesehatan dan mencukupi kebutuhan tenaga medis dan paramedisnya. RS juga harus segera melengkapi kebutuhan sarana dan peralatan medisnya.

Pendapatan RS Bertumpu pada INA-CBGs

BPJS Kesehatan akan membayar RS secara prospektif menggunakan INA-CBGs. Sejak itu RS tidak lagi mendulang pendapatan yang dikumpulkan dari pembayaran tunai langsung oleh pasien.

Sebenarnya, INA-CBGs bukan hal baru bagi RS di Indonesia terutama yang telah bekerja sama dengan Jamkesmas, seperti RSUD Dr. Kariadi Semarang(RSUD Kariadi). Dr. Bambang Wibowo, Direktur RSUD Kariadi mengilustrasikan perubahan pendapatan di RSyang dipimpinnya. “Selama melayani pasien Jamkesmas, pendapatan RSUD Kariadi dari pembayaran tunai langsung menurun. Pada tahun 2010, 51% pendapatan bertumpu pada pembayaran tunai langsungdari pasien. Dua tahun kemudian (2012), pembayaran tunai langsung tinggal 38% dan diperkirakan pada tahun 2014 akan terus menurun hingga 20%. Selebihnya, pendapatan RS diperoleh dari BPJS Kesehatan dengan INA-CBGs." Oleh karena itu, dr. Bambang menyarankan kepada setiap RSuntuk mempelajari pola pembayaran INA-CBGs.

Pembayaran RS dengan INA-CBGs tentu akan berpengaruh besar terhadap manajemen keuangan RS. Pembayaran pelayanan RS tidak lagi berdasarkan jumlah tindakan yang diberikan, tetapi mengacu pada standar pembayaran yang ditetapkan oleh nomor-nomor kasus dalam INA-CBGs. INA-CBGs menstandarisasi pola terapi dan pembayarannya. Oleh karena itu, RS dituntut untuk mendesain ulang manajemen keuangannya untuk membiayai belanja operasional dan membayar jasa dokter dan paramedis.

Menghadapi perubahan besar yang ditimbulkan oleh pelaksanaan JKN,Kemenkes menghimbau  RS untuk berperan aktif dalam persiapan JKN. RS harus terlibat dalam penyusunan peraturan JKN dan turut menghitung satuan biaya untuk penetapan tarif INA-CBGs.

Penutup

Akankah RS berdiam diri dan mengabaikan berbagaitantangan yangmungkin terjadi dalam implementasi JKN mulai 1 Januari 2014? Hendaknya RS mulai menyusun strategi dan rencana aksi untuk melaksanakan perubahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

 

Bahan presentasi dapat di download di sini:

Presentasi dr. Diah Wahyu Indirati, MARS (BUK Kemenkes)

Presentasi Prof. Amal C. Sjaaf, MD, DR.PH (Ahli Manajemen RS)

Presentasi Dr. Togi Asman Sinaga, Mkes (Direktur RSUD Koja)

Presentasi dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(k) (Direktur RSUD Dr. Kariadi)

Presentasi dr. Adib Abdullah Yahya, MARS (Direktur RS MMC Jakarta)

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
RS Dituntut Tiga Siaga
http://www.jamsosindonesia.com/forum/rs_dituntut_tiga_siaga
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019