jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Kehadiran TNP2K Berpotensi Mengganggu Kinerja DJSN

Oleh: BPJS WATCH 06 August 2012

Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, namun berpotensi terganggu dengan hadirnya TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), lembaga baru hasil bentukan Presiden di tahun 2010, yang berada dibawah koordinasi Wakil Presiden.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan dibentuknya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan c, UU SJSN mengamanatkan bahwa DJSN mempunyai tugas:

  1. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
  2. mengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial nasional; dan
  3. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

Sejatinya DJSN memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam proses transisi penyelenggaraan jaminan sosial pada 1 Januari 2014. Peranan penting yang dimiliki oleh DJSN antara lain memastikan aturan pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh UU SJSN dan UU BPJS dapat selesai tepat waktu. DJSN juga harus memastikan bahwa kebijakan umum dan sinkronisasi aturan hukum yang termuat dalam PP dan perpres, dapat diimplementasikan pada 1 Januari 2014, agar seluruh rakyat Indonesia benar bisa merasakan manfaat dari penyelenggaraan jaminan sosial.

Namun DJSN sepertinya belum mampu menjawab harapan besar dari seluruh Rakyat Indonesia, hal ini terlihat dari kinerja DJSN yang seakan belum maksimal dan kurang cekatan dalam menyikapi setiap dinamika isu yang berkembang seputar jaminan sosial. DJSN seakan kalah pamor dan cekatan dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) lembaga lain hasil bentukan Presiden yang koordinasinya dibawah Wapres. Namun belum efektifnya kinerja DJSN tidak lepas dari peran serta Pemerintah yang menyebabkan hal itu terjadi.

Hadirnya TNP2K menunjukkan bahwa Pemerintah seakan tidak percaya terhadap kinerja DJSN. Pemerintah terus memberikan keleluasaan terhadap TNP2K untuk pro aktif melibatkan dirinya terhadap seputar isu jaminan sosial, hal ini menimbulkan kesan bahwa Pemerintah secara sengaja menimbulkan dualisme.

Pemerintah seakan lebih mendukung sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial berada dibawah koordinasi TNP2K. Pemerintah terlihat lebih suka menggunakan hasil kajian yang digunakan oleh TNP2K dibanding DJSN, contoh Pemerintah justeru lebih memilih untuk menggunakan usulan TNP2K terkait anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran. Dibentuknya TNP2K menunjukkan bahwa Pemerintah Negeri ini tidak effisien dalam mengatur pola kelembagaan Negara khususnya yang berimplikasi pada masalah akan semakin besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Terdapat hal yang dilakukan oleh TNP2K, yang sebenarnya sudah menjadi tugas dari DJSN, dengan demikian output yang dihasilkan pun bisa jadi tidak effektif dan berpotensi menimbulkan duplikasi. Untuk itu sekiranya TNP2K dirasa sudah tidak diperlukan lagi untuk mencampuri isu seputar jaminan sosial yang dikhawatirkan justru dapat menimbulkan hasil yang kontra produktif.

Kehadiran DJSN sebenarnya cukup untuk bisa memastikan monitoring dan perumusan kebijakan umum dapat berjalan. Hal yang dibutuhkan hanyalah dorongan Pemerintah untuk memperkuat Peran DJSN dengan memberikan ketegasan terhadap eksistensi lembaga ini, yang selama ini Pemerintah seakan cuek dan tidak peduli.

Hal yang harus diingat pemerintah adalah DJSN hadir atas amanat Undang-Undang, sedangkan TNP2K hanya suatu lembaga yang hadir atas amanat Peraturan Presiden (Perpres) yang sifatnya Ad-hoc, sudah sepatutnya Pemerintah menaruh kepercayaan lebih kepada DJSN, bukan sebaliknya. Campur tangan TNP2K justeru dikhawatirkan dapat berakibat pada penyusunan aturan pelaksana dan persiapan penyelenggaran Jaminan Sosial semakin rumit, dan mengganggu persiapan pelaksanaan Sistem Jaminanan Sosial Nasional pada 1 Januari 2014.

Menyikapi hal tersebut, BPJS Watch mendesak Pemerintah untuk:

  1. 1. Mendorong dan memperkuat Peran DJSN dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  2. 2. Menghentikan keikutsertaan TNP2K dalam persiapan penyelenggaraan Jaminan Sosial pada 1 Januari 2014.
  3. 3. Mendesak Kementerian terkait untuk segera menyelesaikan aturan pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh UU SJSN dan UU BPJS.

Jakarta, 6 Agustus 2012

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Kehadiran TNP2K Berpotensi Mengganggu Kinerja DJSN
http://www.jamsosindonesia.com/forum/kehadiran_tnp2k_berpotensi_mengganggu_kinerja_djsn
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016