jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - “KAJS tolak kewajian buruh membayar iuran JK.”

Oleh: Kominte Aksi Jaminan Sosial 06 July 2012

“Menuju BPJS Kesehatan 1 Januari 2014”
“Menuju BPJS Ketenagakerjaan 1 Juli 2015”
Keterangan Pers
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL
5 Juli 2012


“Iuran jaminan kesehatan adalah sepenuhnya tanggung jawab pengusaha!”
Perbaiki kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Jaminan Sosial Nasional!


Terkait dengan sudah disampaikannya Rancangan Peraturan Presiden tentang tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang disusun oleh Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. KAJS menolak pembebanan kepada buruh untuk membayar iuran jaminan kesehatan, dan menyerukan dialog yang lebih intensif dengan buruh sebelum Pemerintah mengambil kebijakan secara gegabah terkait hal ini. Sebagaimana dimuat dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, dinyatakan bahwa untuk iuran jaminan kesehatan akan diberlakukan sistem co-sharing antara pengusaha dan buruh. Untuk buruh berkeluarga pengusaha akan membayar 5% dan untuk buruh lajang 3%, sementara buruh akan dikenakan iuran 2%.

Rancangan seperti itu juga bertentangan dengan pernyataan pemerintah sendiri ketika akhirnya bersedia mensahkan UU No. 24/2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebagai pelaksanaan dari perintah UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan hadirnya sistem baru ini “tidak boleh lebih buruk dari sistem yang sudah berjalan sekarang”. Berdasarkan sistem sekarang, untuk jaminan kesehatan pengusahalah yang sepenuhnya membayar iuran (6% untuk buruh berkeluarga, 3% untuk buruh lajang).

Dengan sistem yang dirancang tersebut maka beban pengusaha justeru menjadi berkurang, sementara beban bagi buruh terkait kerjanya malah jadi bertambah. Ini tidak adil mengingat risiko sakit buruh adalah akibat kerja, dan karena itu risiko kesehatan akibat kerja harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Selain itu, rancangan ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pada pasal 9 ayat (2) menegaskan tanggung jawab pengusaha untuk menjamin kesehatan dari buruhnya.

  1. KAJS menolak Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menetapkan jumlah orang tidak mampu (miskin) penerima bantuan iuran dengan menggunakan data BPS (Biro Pusat Statistik) yang terbatas, sehingga menurut RPP tersebut hanya ada 76,4 juta penduduk miskin, yang sebelumnya juga menjadi acuan program “jamkesmas” (jaminan kesehatan masyarakat) Sementara data dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebesar 89 juta penduduk miskin. Perbedaan data yang tersedia di berbagai instansi terkait besaran jumlah penduduk miskin tersebut tentunya mengakibatkan kerancuan.

Daripada mengikuti kerancuan di atas, yang dapat mengakibatkan adanya penduduk miskin yang menjadi tidak tercakup sebagai PBI, KAJS menilai adalah tepat untuk mengacu kepada UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mendefinisikan fakir miskin sebagai “orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Saat ini ada 63% pekerja formal yang mendapat upah minimum dan dibawah upah minimum yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak baginya dan keluarganya, pekerja tersebut harus dimasukkan sebagai peserta PBI.
Sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya” dapat disetarakan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum di Kabupaten/kota. Karena itu KAJS berpendapat adalah tepat kalau buruh formal yang menerima upah sama dengan atau di bawah upah minimum, demikian juga dengan pekerja informal yang berada di luar pasar kerja, sebagai “fakir miskin” dan karenanya berhak mendapat status PBI. Ketentuan diskriminatif sebagaimana terdapat di dalam rancangan peraturan tersebut secara potensial akan mengakibatkan banyaknya fakir miskin yang tidak akan tercakup di dalam PBI tersebut, serta mengancam prinsip universalitas di dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Indonesia.

  1. KAJS menyayangkan kinerja lembaga-lembaga terkait pelaksanaan jaminan sosial ini, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Kementerian Tenaga Kerja hingga hari ini belum mengeluarkan rancangan aturan apapun terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, padahal tanggal 1 Juli 2015 batas waktu BPJS Ketenagakerjaan operasional terus semakin mendekat. DJSN belakangan ini tampaknya lebih sibuk untuk melakukan studi banding termasuk ke luar negeri yang belum tentu memberi hasil langsung pada harapan kepada DJSN untuk lebih proaktif memperjuangkan pelaksanaan jaminan sosial menyeluruh ini.

Untuk itu KAJS mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun selambat-lambatnya akhir tahun 2012 ini. KAJS juga mendesak DJSN untuk menghentikan studi banding khususnya keluar negeri, yang kabarnya anggarannya mencapai Rp 800 milyar, dan memfokuskan kerjanya pada penyusunan aturan-aturan hukum yang dibutuhkan serta sosialisasi kepada sebanyak mungkin kalangan. KAJS dengan senang hati bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun DJSN, kalau memang dibutuhkan, untuk membantu merancangan aturan-aturan terkait serta melakukan sosialisasi menyeluruh ini ke berbagai wilayah negeri ini.

Secara singkat, Komite Aksi Jaminan Sosial mendesak agar:

  1. Menghapus pasal tentang co-sharing iuran untuk jaminan kesehatan pada Rancangan Peraturan Presiden dan tetap beracuan pada PP No. 53 tahun 2012dan mendesak segera dilaksanakannya dialog intensif antara Pemerintah dan buruh sebelum mengambil kebijakan secara gegabah terkait hal ini.
  2. Mendesak agar definisi fakir miskin dalam RPP PBI mengacu pada UU No. 13/ 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan memasukkan pekerja formal yang upahnya upah minimum ke bawah dan pekerja informal sebagai peserta PBI.
  3. Mendesak Kementerian Tenaga kerja untuk menyelesaikan RPP tentang Jaminan Pensiun paling lambat Desember 2012, dan mendesak pegawai pengawas untuk meningkatkan pendataan terkait pekerja formal agar sungguh-sungguh terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
  4. Meminta DJSN untuk menghentikan studi banding ke luar negeri dan segera melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan berbagai aturan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BPJS kesehatan dan BPJS Tenaga kerja dan mengambil peran kementrian atas nama konstitusi.

Demikian Keterangan Pers ini, KAJS berharap kawan-kawan pers tetap setia dan terus mendukung perjuangan pemenuhan hak konstitusional atas jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Terima kasih dan salam juang! Jakarta, 5 Juli 2012

Hormat kami,
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL
Presidium: Said Iqbal (Sekretaris Jenderal : 08158235479), Andi Gani Nena Wea, Mudhofir, Indra Munaswar, Timbul Siregar (0818835521), Muhammad Rusdi, Surya Tjandra.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
“KAJS tolak kewajian buruh membayar iuran JK.”
http://www.jamsosindonesia.com/forum/kajs_tolak_kewajian_buruh_membayar_iuran_jk
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019