jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - KAJS Akan Terus Mengawal Terwujudnya Jaminan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

29 November 2011

KETERANGAN PERS

Komite Aksi Jaminan Sosial

Senin, 29 November 2011

 

“UU BPJS Telah Ditandatangani dan Disahkan oleh Presiden”

“KAJS akan terus mengawal terwujudnya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia!!”

Saudara sebangsa dan setanah air – 28 Oktober 2011 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada hari itulah RUU BPJS akhirnya disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI menjadi undang-undang. Pada tanggal 25 November 2011 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani RUU BPJS (KOMPAS, 29 November 2011, hlm. 19). UU BPJS akan menjadi tonggak sejarah baru bagi reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia, yang sebelumnya masih bersifat diskriminatif, limitatif, tidak transparan, dan didominasi oleh bantuan sosial yang rawan akan penyimpangan.

UU BPJS telah menegaskan lahirnya dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berbentuk Badan Hukum Publik, yaitu BPJS 1 (Kesehatan) melayani jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, yang akan mulai berjalan selambat lambatnya 1 Januari 2014, dan BPJS 2 (Ketenagakerjaan) melayani jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, mulai berjalan selambat lambatnya 1 Juli 2015. KAJS menilai inilah titik pijak awal bangsa Indonesia menuju terwujudnya jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi, sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

KAJS menyadari dengan disahkannya UU BPJS bukan berarti tugas sudah selesai, Undang-Undang ini masih membutuhkan pengawalan ekstra dalam proses finalisasi perangkat peraturan pelaksananya agar dapat segera dilaksanakan dan isinya tidak menyimpang dari UU BPJS. KAJS mencatat agar UU BPJS ini bisa dijalankan, masih diperlukan aturan turunan UU BPJS yang terdiri atas 6 peraturan pemerintah (PP), 6 Peraturan Presiden (PerPres), dan 1 Keputusan Presiden (KepPres).

KAJS mengajak Publik (masyarakat) untuk bersama-sama mendesak pemerintah agar segera menyiapkan peraturan pelaksana UU BPJS.  

Selain aturan turunan UU BPJS yang harus dibuat, ternyata juga masih ada aturan turunan dari UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang masih juga belum dibuat oleh Pemerintah. Total aturan turunan UU SJSN dan UU BPJS yang harus dibuat pemerintah adalah sebagai berikut: 18 ketentuan yang harus dibuatkan aturan dalam  Peraturan Pemerintah, 15 ketentuan yang segera dibuatkan aturan dalam Peraturan Presiden, dan satu KepPres. Dan sepanjang catatan kami baru satu aturan turunan yang dibuat yakni Peraturan presiden tentang Pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

KAJS juga hendak mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memantau proses transformasi PT Jamsostek, PT Askes, dan PT Asabri, PT Taspen selaku lembaga penyelenggara jaminan sosial yang telah ada menjadi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. KAJS menilai dibutuhkan pengawalan ekstra ketat terhadap proses transformasi ini, mengingat nilai dana dan aset yang dikelola keempat BUMN tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.“Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Tujuh tahun pemerintahan saat ini lalai menjalankan amanat UU SJSN. Hal yang sama tidak boleh terulang pada UU BPJS.

Untuk itu Komite Aksi Jaminan Sosial menyatakan sikap:

  1. Presiden dan jajarannya harus segera membuat aturan turunan atas UU SJSN dan aturan turunan atas UU BPJS agar Sistem Jaminan Sosial Nasional segera bisa dijalankan.
  2. PT.ASKES dan program Jaminan Kesehatan yang ada di PT.Jamsostek harus segera menyiapkan diri  untuk menjadi BPJS Kesehatan.
  3. PT Jamsostek harus segera menyiapkan diri menjadi BPJS Ketenagakerjaan
  4. KAJS bersama-sama dengan ICW, KPK, serta lembaga terkait lainnya akan terus mengawasi proses transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS 1 dan BPJS 2 agar tidak menyimpang dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

 

Untuk itu KAJS memohon dukungan dari seluruh Rakyat Indonesia dan DPR RI untuk ikut bersama-sama mengawal pelaksanaan UU BPJS agar tidak lagi dihalang-halangi atau dilalaikan oleh Pemerintah atau pihak lain yang menolak rakyat Indonesia jadi lebih sejahtera.

Yakinlah bahwa dengan jaminan sosial akan ada keadilan sosial dan rakyat bisa bermartabat.

Jakarta, 29 November  2011

KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL

 

Ir. Said Iqbal, M.E.

Sekretaris Jenderal

Presidium: Said Iqbal (Sekretaris Jenderal, 08158235479), R. Abdullah, Indra Munaswar (08159559867), Ali Akbar, Timbul Siregar, Muhamad Rusdi, Surya Tjandra.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
KAJS Akan Terus Mengawal Terwujudnya Jaminan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
http://www.jamsosindonesia.com/forum/kajs_akan_terus_mengawal_terwujudnya_jaminan_sosial_bagi_seluruh_rakyat_indonesia
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016