jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Forum - Evaluasi Kinerja Perburuhan Era Pemerintahan Jokowi-JK

Oleh: Risky Kusuma (Peneliti, Martabat) 30 April 2015

Peningkatan kesejahteraan perburuhan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi-JK. Visi, misi, dan aksi program yang dijanjikan ketika kampanye banyak yang belum terlaksana. Selain itu, deretan tuntutan buruh menambah panjang daftar pekerjaan penyelesaian permasalahan perburuhan. Atas dasar itu, TURC menggelar Seminar bertema “Evaluasi Kinerja Perburuhan Pemerintahan Jokowi”.

Seminar bertujuan untuk melihat tantangan dan peluang kebijakan perburuhan pemerintahan Jokowi-JK. Perwakilan dari kementrian tenaga kerja, PemProv DKI, Komite Politik Buruh Indonesia (KBPI), dan akademisi hadir untuk mengisi acara. Seminar yang diselenggarakan di Hotel Grand Tjokro pada 28 April 2015 tersebut juga diramaikan oleh rekan-rekan dari serikat buruh, waratawan, dan konsultan Martabat sebagai peserta.

Kinerja sebelum Pemerintahan Jokowi-JK

Surya Tjandra selaku ketua TURC mengingatkan kembali kinerja perburuhan sebelum era Jokowi-JK. Menurut Surya Tjandra perlindungan bagi para pekerja masih minim sebelum 2014.  Banyak pekerja tidak terlindungi sistem jaminan sosial (kesehatan, pensiun, hari tua, kecelakaan kerja, dan kematian). Banyak juga kasus penyelewengan dalam penyaluran TKI luar negeri. Ditambah lagi dengan pengupahan yang minim karena tergantung kemauan majikan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah membuat visi misi untuk menyeleseaikan berbagai permasalahan tersebut.

Visi-misi Jokowi

Detail visi Presiden Jokowi mengatasi permasalahan buruh terangkum dalam quick win. Beberapa program quick win  antara lain peluncuran 10 juta lapangan kerja, penerbitan inpres untuk mewajibkan BUMN dalam kepesertaan BPJS, serta peningkatan kapasitas dan kualitas buruh di luar negeri. Namun, hasil dari visi misi tersebut hingga saat inibelum banyak dirasakan hasilnya. Belum lagi tuntutan gerakan buruh menambah panjang pekerjaan rumah Jokowi-JK.

 

Upaya Pemerintah

“Peningkatan kesejahteraan kaum buruh tentu tidak dapat dirasakan secara instan,” ujar Saat, perwakilan dari Kementrian Tenaga Kerja. Pemerintah saat ini terus berupaya mewujudkan jaminan sosial dan kesejahteraan bagi para pekerja. Beberapa peraturan yang saat ini sedang dibuat antara lain tentang sistem pengupahan dan perlindungan upah. Selain itu, perbaikan kebijakan perselisihan hubungan industri saat ini juga sedang dibahas. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis pelaku kerja dan industri.Hal yang tidak kalah penting penyelesaian RPP Jaminan Pensiun masih terus diupayakan.

PemProv DKI saat ini juga telah menjalankan Perda No 12 tahun 2013 untuk “memaksa” pemberi kerja mendaftarkan para pekerja sebagai peserta BPJS.

Tantangan

"Saat ini harga BBM tidak menentu dan kurs rupiah yang terus melemah mengakibatkan daya beli buruh semakin memburuk,” ujar Timboel Siregar, wakil dari KBPI saat memamaparkan tantangan Kebijakan Perburuhan era pemerintahan Jokowi.

Timboel juga memaparkan berbagai  tantangan di bidang jaminan sosial.Diantaranya RPP pensiun yang belum ditandatangani hingga saat ini sebenarnya memerlukan ketegasan Presiden. Hal ini penting agar proses sosialisasi tidak terhambat sebelum launching Jaminan Pensiun 1 Juli 2015 nanti. Disisi lain, MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo juga menjadi penghambat pekerja formal masuk BPJS Kesehatan. Pemerintah harus bisa menjadi hakim untuk penyeleseian masalah tersebut. Ditambah lagi pemerintah belum mempunyai desain untuk mengalihkan asuransi TKI ke BPJS. Padahal itu merupakan upaya penting untuk meningkatkan perlindungan TKI luar negeri.

Kebijakan di Berbagai Negara

Aryana Strya, sebagai akademisi sekaligus anggota dewan pengupahan DKI, menjelaskan bahwa negara lain juga memiliki kendala dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan buruh. Australia misalnya, dengan program perburuhan yaitu Restart Incentive Scheme. Program ini mendorong pengusaha untuk merekrut pekerja berusia 50 tahun ke atas untuk meningkatkan partisipasi kerja masyarakat. Namun dalam 5 bulan pertama program berjalan hanya 510 orang yang direkrut pengusaha. Padahal target pemerintah menyerap 32.000 orang berusia 50 tahun ke atas ke pasar kerja.

Pemerintah Filipina juga mempunyai kendala dalam menekan angka pengangguran. Pemerintah Filipina telah berupaya meningkatkan berbagai lapangan kerja. Namun angka pengangguran di Filipina juga belum mengalami penurunan.

“Berbagai visi dan tantangan kinerja perburuhan era Jokowi-JK selayaknya kita kawal bersama agar hasilnya benar-benar terasa,” tutur Aryana.

Perwakilan peserta dari serikat buruh dengan semangat memberikan tanggapan dari para pembicara. Menurutnya, pemerintah seharusnya berfokus untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sebelum berbicara tentang jaminan sosial. Peningkatan lapangan kerja nasional juga bermanfaat untuk menurunkan angka TKI. Pekerja juga tidak akan lagi membicarakan upah minimum dengan banyaknya pilihan tempat pekerjaan. Calon pekerja dapat memilih pekerjaanmana yang lebih sesuai dengan keahliannya dan peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Timboel menegaskan fokus perluasan lapangan kerja dan pemberian jaminan sosial merupakan hal yang penting. Caranya bisa didapat dari akumulasi dana BPJS ketenagakerjaan. Akumulasi dana tersebut sebagai tambahan dana APBN untuk membuka lapangan kerja baru. Namun, upaya ini dapat dilakukan dengan efektif bila banyak pekerja yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial. 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Evaluasi Kinerja Perburuhan Era Pemerintahan Jokowi-JK
http://www.jamsosindonesia.com/forum/evaluasi_kinerja_perburuhan_era_pemerintahan_jokowi-jk
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016