jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Peraturan Pemerintah
3. Dasar Hukum
Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 38 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Materi Muatan
Terdiri 8 Bab, 37 Pasal, mengatur penyelenggaraan program jaminan hari tua bagi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan umum.
2. Kepesertaan dan tata cara pendaftaran.
3. Besarnya iuran dan tata cara pembayaran.
4. Manfaat dan tata cara pembayaran.
5. Sanksi administratif.
6. Pengawasan.
7. Penanganan keluhan.
8. Ketentuan penutup.
5. Tanggal Penetapan
30/06/2015
6. Tanggal Pengundangan
30/06/2015
7. Tanggal Berlaku
01/07/2015
8. Pengundangan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 156
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5716
9. Status
Masih berlaku
10. Kata Kunci
Jaminan Hari Tua
11. Pendelegasian Pasal
1. Pasal 13 ayat (5) –Peraturan Menteri.
2. Pasal 25 ayat (3) –Peraturan Menteri.
3. Pasal 27 ayat (4) –Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Pasal 34 ayat (2) –Peraturan Menteri.
5. Pasal 36 ayat (4) –Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Pasal 36 ayat (5) –Peraturan Menteri.
12. Peraturan Pelaksana

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…