jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Peraturan Pemerintah
3. Dasar Hukum
1. Pasal 33, pasal 34 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 46 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Materi Muatan
Terdiri 11 Bab, 63 Pasal, mengatur penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan umum.
2. Kepesertaan dan tata cara pendaftaran.
3. Besarnya iuran dan tata cara pembayaran.
4. Manfaat dan tata cara pembayaran jaminan.
5. Tata cara pelaporan dan penetapan jaminan kecelakaan kerja.
6. Kepesertaan pada sektor usaha jasa konstruksi.
7. Penangaan keluhan.
8. Penyelesaian sengketa.
9. Sanksi administratif.
10. Pengawasan ketenagakerjaan.
11. Ketentuan penutup.
5. Tanggal Penetapan
30/06/2015
6. Tanggal Pengundangan
30/06/2015
7. Tanggal Berlaku
01/07/2015
8. Pengundangan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 154
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5714
9. Status
Masih berlaku
10. Kata Kunci
Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kemantian.
11. Pendelegasian Pasal
1. Pasal 2 ayat (2) –Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 14 –Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Pasal 17 ayat (3) –Peraturan Menteri.
4. Pasal 25 ayat (6) –Peraturan Menteri.
5. Pasal 25 ayat (7) –Peraturan Menteri.
6. Pasal 30 ayat (4) –Peraturan Menteri.
7. Pasal 35 ¬ayat (2) –Peraturan Menteri.
8. Pasal 42 ayat (3) –Peraturan Menteri.
9. Pasal 45 ayat (5) –Peraturan Menteri.
10. Pasal 46 ayat (2) –Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
11. Pasal 49 ayat (2) –Peraturan Menteri.
12. Pasal 50 ayat (2) –Peraturan Menteri.
13. Pasal 56 ayat (2) –Peraturan Menteri.
14. Pasal 57 ayat (4) –Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
15. Pasal 57 ayat (5) –Peraturan Menteri.
12. Peraturan Pelaksana

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…

http://www.jamsosindonesia.com