jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - TUGAS PT ASKES (PERSERO) DALAM MASA TRANSISI MENUJU BPJS KESEHATAN

25 November 2011

Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) secara eksplisit menentukan tenggat waktu BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Direktur Utama PT Askes (Persero) Gde Subawa dalam sebuah dikusi baru-baru ini dengan tegas menyatakan bahwa PT Askes (Persero) telah siap mengemban tugas menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (JK) bagi seluruh penduduk. Sejumlah langkah telah dipersiapkan, mulai dari perencanaan sumber daya manusia, perluasan jaringan organisasi, sistem informasi dan memperluas kerjasama dengan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta dan anggota keluarganya.

Transformasi dari PT Askes (Persero) menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan memang memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran PT Askes (Persero), karena proses transformasi tersebut sangat kompleks. Bukan saja menyangkut struktur organisasi, tetapi juga kultur organisasi dan melibatkan kepentingan jutaan peserta yang harus mendapat pelayanan yang lebih baik.

TUGAS DEWAN KOMISARIS & DIREKSI DALAM MASA TRANSISI

Pasal 58 UU BPJS menentukan Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) pada saat berlakunya UU BPJS sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan diberi 2 tugas, yaitu:

  1. Menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 s/d Pasal 28 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN);
  2. Menyiapkan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.

Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara lain:

  1. Menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan;
  2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kesehatan;
  3. Menentukan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan UU SJSN untuk peserta PT ASKES (Persero);
  4. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) ke BPJS Kesehatan;
  5. Berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, TNI dan Kepolisian RI untuk mengalihkan penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan (YANKES) bagi anggota TNI/Polri/PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian RI beserta anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan; dan
  6. Berkoordinasi dengan PT (Persero) Jamsostek untuk mengalihkan penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ke BPJS Kesehatan.

Sedangkan kegiatan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan mencakup antara lain:

  1. Menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS kesehatan, dan laporan posisi keuangan dana jaminan kesehatan; dan
  2. Menyusun laporan keuangan penutup PT Askes (Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan.

Tugas PT Askes (Persero) seperti tersebut di atas memang tidak mudah. Diperlukan kecermatan, ketelitian dan akurasi data serta profesionalitas, kejujuran dan intergritas dalam melaksanakan tugas tersebut, agar proses tranformasi berjalan secara tertib, lancar, bebas dari penyimpangan dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan mualai 1 januari 2014, Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggaraka program JAMKESMAS, Kemeterian Pertahanan, TNI, Kepolisian RI tidak lagi menyelenggarakan program YANKES bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan PT (Persero) Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program JPK. Dengan demikian program JK berdasarkan UU SJSN diselenggarakan oleh satu badan penyelenggara, yaitu BPJS Kesehatan.

Diharapkan manfaat program JK tersebut lebih baik dari pada sebelumnya dan penyelenggaraannya lebih efisien dengan kualitas pelayanan yang lebih prima.

STATUS PT ASKES (PERSERO) PASCA 1 JANUARI 2014

Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi, menurut Pasal 60 ayat (3) UU BPJS, PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan. Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan.

Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.

Perlu ditambahkan bahwa menurut Pasal 59 UU BPJS, untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.


© MARTABAT, November 2011

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
TUGAS PT ASKES (PERSERO) DALAM MASA TRANSISI MENUJU BPJS KESEHATAN
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/tugas_pt_askes_persero_dalam_masa_transisi_menuju_bpjs_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019