jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Sasaran 8-8 Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 06 December 2012

Ada satu hal yang cukup menarik dari Peta Jalan Menuju Kesehatan Nasional 2012-2019 yang disusun bersama oleh Kemenkokesra,DJSN,Kemenkes,Kemenrenbang/Bappenas,Kemenkeu,Kemeneg BUMN, Kemennakertrans, Kemensos, Kemenhan, Kemendagri, TNI/Kepolisian, TNP2K Setwapres, PT Askes(Persero) dan PT Jamsostek (Persero).

Peta jalan tersebut  disusun untuk mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan tercapainya Jaminan Kesehatan Nasional (INA Medicare) untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019.

Sasaran Eight To Eight Cukup Komprehensif

Untuk mencapai tujuan khusus tersebut, disepakati 8 sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2014 dan 8 sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2019.

Dengan demikian, sasaran yang hendak dicapai pada kurun waktu 2014-2019 dapat disebut sebagai sasaran eight to eight atau sasaran 8-8.

Sasaran yang akan dicapai pada 2014 –dan 2019 adalah sebagai berikut.

No.

2014

2019

1

Tersusunnya seluruh peraturan pelaksanaan yang diperlukan;

bpjs Kesehatan telah mendapatkepercayaan penuh publik;

2

Beroperasinya BPJS Kesehatan sesuaiUU 24/2011;

Seluruh penduduk (diperkirakan 257,5 juta jiwa) telah terjamin;

3

Paling sedikit 121,6 juta penduduk dijaminMelalui BPJS Kesehatan;

Paket manfaat medis dan non medis sdh sama unt seluruh peserta;

4

Manfaat medis JKN yang dikelola olehBPJS sama unt seluruh peserta sedangkanunt manfaat non medis masih ada perbedaan;

Fasilitas kesehatan telah tersebarmemadai;

5

Disusunnya rencana aksi pengembanganfasilitas kesehatan dan implementasinyasecara bertahap;

Peraturan perundangan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan waktu itu;

6

Paling sedikit 75 % peserta puas dengan Layanan BPJS Kesehatan;

Paling sedikit 85% peserta puas dengan pelayanan yang diterima dari BPJS Kesehatan;

7

Paling sedikit 75 % fasilitas kesehatan puas dengan layanan BPJS Kesehatan;

Paling sedikit 80% fasilitas kesehatan puas dengan pelayanan yang di terima dari BPJS Kesehatan;

8

Pengelolaan keuangan BPJS Kesehatanterlaksana secara transparan, efisien, danakuntabel.

Pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan sudah mencapai tingkat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas optimal.

 

Sasaran yang ditetapkan secara umum sudah cukup komprehensif dan terukur,sehingga mudah untuk dilaksanakan dan gampang dievaluasi.

Tiga Catatan

Namun demikian ada 3 catatan yang perlu dikemukakan mengenai sasaran untuk tahun 2014 dan 2019 sebagai berikut.

1.      Mengenai sasaran penyusunan peraturan pelaksanaan.

Seluruh peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk mendukung beroperasinya BPJS ditetapkan tahun 2014.

UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS menentukan, peraturan pelaksanaan dari UU tersebut harus ditetapkan paling lama:

  1. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan

  2. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan;

terhitung sejak UU tersebut diundangkan pada 25 November 2011.

Artinya peraturan pelaksanaan untuk mendukung BPJS Kesehatan harus ditetapkan paling lama 25 November 2012, dan untuk mendukung BPJS Ketenagakerjaan paling lama 25 November 2013.

Toleransi waktu untuk menentapkan peraturan pelaksanaan UU BPJS yang diberikan terlalu longgar.

Dikawatirkan hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tranformasi badanpenyelenggara dan kinerja kedua BPJS yang akan lahir pada 1 Januari 2014.

Seperti diketahui sistem jaminan sosial sangat tergantung pada regulasi yang ditetapkan oleh regulator, karena jaminan sosial lahir berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya.

2.      Penyesuaian peraturan perundangan pada tahun 2019.

Menurut  doktrin peraturan perundangan harus bersifat konstan untuk adanya kepastian, namun tetap terbuka untuk perubahan jika kondisi objektif menuntut adanya perubahan.

Karena itu,sasaranperubahan peraturan perundangan pada tahun 2019 harus terlebih dahulu diawali dengan kajian komprehensif baik dari aspek hukum maupun aspek non hukum yang mempengaruhi tingkat legitimasi suatu peraturan perundangan dan keberlakuannya dalam masyarakat yang berkembang diunamis.

3.      Sasaran kepesertaan.

Sasaran kepesertaan untuk tahun 2014 sebanyak 121,6 juta jiwa penduduk, dan pada tahun 2019 meningkat lebih dari 100% sehingga menjadi 257,5 juta jiwa penduduk merupakan sasaran yang cukup ideal. Diperlukan kerja keras dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan untuk mencapainya.

Terutama karena dihadapkan pada masalah :

  1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadappentingnya program Jaminan Kesehatan yang dianut oleh UU SJSN;

  2. Pekerja penerima upah belum seluruhnya menjadi peserta dan pekerja bukan penerima upah masih belum terjangkau;

  3. Lemahnya penegakan hukum;

  4. BPJS Kesehatan masih dalam tahap konsolidasi kelembagaan;dan

  5. Masalah yang terkait dengan sisi pelayanan kesehatan dihubungkan dengan factor demogarafi dan geografi Indonesia .

Karena itu, dapat dipahami jika dalam Peta Jalan dikemukakan bahwa “sosialisasi” merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan Jaminan kesehatan Nasional. Karena sosialisasi yang baik akan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta dan pemberi kerja akan hak dan kewajibannya serta manfaatnya menjadi peserta Jaminan kesehatan.

Selain itu, penegakan hukum perlu ditingkatkan. BPJS sebagai badan hukum publik yang diberi kewenangan tertentu untuk menegakkan kepatuhan peserta dan pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya  termasuk mengenakan sanksi administrative kepada peserta atau pemberi kerja, diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif.

Mengenai tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan baik berupa penyediaan tempat tidur di rumah sakit, tenaga dokter dan tenaga perawat serta para medis lainnya, persediaan obat dan bahan medis habis pakai lainya, secara proporsional sampai kepelosok daerah yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, perlu direncanakan secara matang, didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai.

Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan dapat menuntun semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan sasaran yang telah disepakati bersama.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Sasaran 8-8 Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/sasaran_8-8_peta_jalan_menuju_jaminan_kesehatan_nasional
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016