jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Perubahan Kesembilan PP Nomor 14 Tahun 1993

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan) 27 January 2014

PT. Jamsostek (Persero) telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Namun demikian, BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jamian Pensiun, dan Program Jaminan Kematian bagi Peserta selain Peserta program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, paling lambat pada 1 Juli 2015.

Sejak 1 Januari 2014 sampai paling lambat 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan, menurut Pasal 62 ayat (2) huruf d UU BPJS, menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian  sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 UU SJSN yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) termasuk menerima Peserta baru.

Sehubungan dengan itu, Pasal 68 huruf b UU BPJS menentukan bahwa ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012, perlu disinkronisasikan dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan UU SJSN.

Untuk itu, Presiden telah menetapkanPeraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang  Perubahan Kesembilan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, pada 19 Desember 2013.

Perataturan Pemerintah tersebut diundangkan  pada 19 Desember 2013 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013, memuat beberapa perubahan dengan rincian 5 butir perubahan ayat, 1 ayat sisipan, 5 ayat dihapus dan 14 Pasal dihapus.

Selengkapnya perubahan tersebut sebagai berikut:

PENGUSAHA YANG WAJIB MENGIKUTSERTAKAN TENAGA KERJANYA DALAM PROGRAM JAMSOSTEK

  1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat baru yakni ayat (1a), dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
  1. Program Jaminan Sosial tenaga kerja terdiri atas:
  1. Jaminan berupa uang yang meliputi:
  1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  2. Jaminan Kematian; dan
  3. Jaminan Hari Tua.
  1. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
  1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b diatur dalam Peraturan Presiden tersendiri.
  2. Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Badan penyelenggara.
  3. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerjasebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, ataumembayar upah paling sedikit Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalamprogram jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  4. Dihapus.

MELANJUTKAN KEPESERTAANNYA

  1. Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikutprogram asuransi sosial tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  2. Pengusaha yang telah ikut serta program jaminan sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

SERTIFIKAT KEPESERTAAN DAN KARTU PESERTA

  1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
  1. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran dan pembayaran iuran pertama diterima, Badan Penyelenggara menerbitkan dan menyampaikan kepada  pengusaha:
  1. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan perusahaan;
  2. Kartu peserta untuk masing-masing tenagakerja sebagai tanda kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja;
  3. dihapus.
  1. Pengusaha menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta program jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Badan Penyelenggara.
  2. Kartu peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepesertaan tenaga kerjayang bersangkutan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
  3. Tenaga kerja yang pindah tempat kerja dan masih menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja harus memberitahukan kepesertaannya kepada pengusaha tempat bekerja yang baru dengan menunjukkan kartu peserta.
  4. Bentuk sertifikat kepesertaan, dan kartu peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

KEWAJIBAN PENGUSAHA, TENAGA KERJA DAN BADAN PENYELENGGARA

  1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf b dihapus,sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
  1. Pengusaha wajib melaporkan kepada Badan Penyelenggara apabila terjadi perubahan mengenai:
  1. alamat perusahaan;
  2. kepemilikan perusahaan;
  3. jenis atau bidang usaha;
  4. jumlah tenaga kerja dan keluarganya; dan
  5. besarnya upah setiap tenaga kerja.
  1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
  2. Tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja wajib menyampaikan daftarsusunan keluarga kepada pengusaha, termasuk segala perubahannya.
  3. Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, Badan Penyelenggara wajib menerbitkan:
  1. Kartu peserta tenaga kerja baru, kecuali tenaga kerja yang bersangkutan telah mempunyai kartu peserta;
  2. dihapus.

BESARNYA IURAN PROGRAM JAMSOSTEK

  1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, serta ayat (1) huruf d dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
  1. Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:
  1. Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, sebagai berikut:

Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan;

Kelompok II: 0,54°% dari upah sebulan;

Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan;

Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;

Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan;

  1. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upahsebulan;
  2. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
  3. Dihapus.
  1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
  2. Iuran jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
  3. Dihapus.
  1. Ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 46 dihapus.

                                            

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Perubahan Kesembilan PP Nomor 14 Tahun 1993
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/perubahan_kesembilan_pp_nomor_14_tahun_1993
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019