jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - ORGAN BPJS

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 23 December 2011

Pasal 20 UU BPJS menentukan organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Kedua organ tersebut mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya sangat berperan dalam menegakkan corporate governance BPJS. Ditangan Dewan Pengawas dan Direksi baik buruknya kinerja BPJS ditentukan.

Daya inovatif, kreatifitas dan dedikasi personil kedua organ tersebut baik secara individual maupun sebagai suatu entitas dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing berpotensi menjadikan BPJS berkembang secara dinamis.

Disamping itu, kerjasama antar individu dalam organ BPJS secara terstruktur dan dilandasi oleh budaya kerja yang partisipatif dengan integritas yang tinggi menciptakan sinergi yang positif untuk meraih tujuan BPJS, yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Meskipun demikian patut diperhatikan bahwa personil organ BPJS secara individual memiliki kelemahan dan keterbatasan masing-masing. Namun hal ini dapat diatasi dengan menerapkan corporate governance berdasarkan prinsip transparency, accountability dan responsibility, responsiveness, independency danfairness.

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas terdiri atas 7 orang professional yang mencerminkan unsur-unsur pemangku kepentingan dalam jaminan sosial. Yaitu terdiri atas:

  1. 2 orang unsur Pemerintah;
  2. 2 orang unsur Pekerja;
  3. 2 orang unsur Pemberi Kerja; dan
  4. 1 orang unsur Tokoh Masyarakat.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh Presiden.

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Pengawas bertugas untuk:

  1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;
  2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi;
  3. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; dan
  4. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jmainan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dewan Pengawas berwenang untuk:

  1. Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS;
  2. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
  3. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; dan
  4. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.

DIREKSI

Direksi terdiri atas paling sedikit 5 orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagai Direktur Utama.

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapat Manfaat sesuai dengan haknya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Direksi bertugas untuk:

  1. Melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
  2. Mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan; dan
  3. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya.

 Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Direksi berwenang untuk:

  1. Melaksanakan wewenang BPJS;
  2. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
  3. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS, serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS;
  4. Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi;
  5. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;
  6. Mmelakukan pemindahtanganan asset tetap BPJS paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  7. Melakukan pemindahtanganan asset tetap BPJS lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetujuan Presiden; dan
  8. Melakukan pemindahtanganan asset tetap BPJS lebih dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetuijuan DPR RI. 

 

© Martabat, Desember 2011 | 16.40

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
ORGAN BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/organ_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019