jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Oleh: A.A. Oka Mahendra (Konsultan)

Sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan telah beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Lebih dari 138 juta penduduk telah mendaftar menjadi peserta program jaminan kesehatan. Tahun 2019 nanti direncanakan seluruh penduduk akan menjadi peserta program jaminan kesehatan. Universal coverage program jaminan kesehatan sudah menjadi komitmen pemerintah yang tidak bisa ditunda-tunda lagi,sebagai pemenuhan atas hak setiap orang untuk mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin dalam konstitusi.

Program jaminan kesehatan akan membuka akses bagi pelayanan kesehatan yang efektif dan memberikan perlindungan asset dan pendapatan keluarga dari beaya pemeliharaan kesehatan yang semakin mahal. Kesehatan merupakan elemen yang esensial bagi kapabilitas setiap orang yang diperlukan untuk pengembangan dirinya.

Penduduk yang sehat merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu faktor penting bagi performance penyelenggaraan program jaminan kesehatan adalah Pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Wajib Mengelola dan Mengembangkan Secara Optimal.

 UU SJSN mewajibkan BPJS (Kesehatan) untuk mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial (Kesehatan) secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,solvabilitas,kehati-hatian,keamanan dana,dan hasil yang memadai. Mengapa diwajibkan? Maksudnya ialah agar Dana Jaminan Sosial(Kesehatan) mencukupi untuk :

  1. pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan kesehatan kesehatan;
  2. Mebiayai dana operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan;dan
  3. Investasi dalam instrument investasi sesusi denngan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain,Dana Jaminan Sosial tersebut harus mampu menjamin kelangsungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan ,baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang BPJS Kesehatan. Pengaturan secara operasional pengelolaan asset Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

  1. Peraturan Pemerintah tersebut pada pokoknya mengatur:
  2. Sumber dan penggunaan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
  3. Liabilitas BPJS Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
  4. Pengelolaan dan pengembangan aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
  5. Dana operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan;
  6. kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan;
  7. Surplus BPJS Kesehatan;
  8. Pengumuman laporan keuangan dan laporan pengelolaan program;dan
  9. Pemantauan dan evaluasi.

Pengaturan secara jelas dan tegas ikhwal pengelolaan dan pengembangan asset BPJS Kesehatan dan asset Dana Jaminan Sosial Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Regulasi yang jelas,tegas dan dilaksanakan secara efektif memang penting dalam pengelolaan dan pengembangan asset BPJS Kesehatan dan asset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Bagi Negara Indonesia yang baru mengoperasionalkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS setahun yang lalu,selain factor regulasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan BPJS Kesehatan,yang perlu diperhitungkan antara lain:

  1. Peserta program jaminan kesehatan sampai saat ini masih didominasi oleh Penerima Bantuan Iuran(86,4 juta dari sekitar 138 juta peserta);
  2. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi;
  3. Faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan penduduk, dan terbatasnya lapangan pekerjaan,buruknya lingkungan tempat tinggal;dan
  4. Belum bersemainya budaya hidup sehat yang mempengaruhi tingginya angka resiko sakit di kalangan penduduk.

Mengatasi Kesulitan Likuiditas

Karena itu, dalam perjalanan waktu tidak tertutup kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan terhadap kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Salah satu gangguan terhadap kesehatan keuangan BPJS Kesehatan ialah kesulitan likuiditas asset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Dengan kata lain BPJS Kesehatan kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 menyebutnya sebagai kesulitan likuiditas asset Dana Jaminan Sosial Kesehatan berupa “kewajiban pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan sesusi dengan perjanjian.”

Solusi yang ditawarkan dalam Pasal 39 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 ialah “BPJS Kesehatan dapat memberikan dana talangan kepada asset Dana Jaminan Sosial kesehatan.” Tetapi, jumlahnya dibatasi, yaitu paling banyak 10%dari asset BPJS Kesehatan. Tidak boleh lebih dari itu!

Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga agar asset BPJS Kesehatan tidak terganggu untuk digunakan sebagai biaya operasional,biaya pengadaan barang dan jasa,biaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan investasi. Dana talangan tersebut harus dikembalikan oleh asset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Dana talangan tersebut diperlakukan sebagai pinjaman kepada asset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Pasal 39 ayat(4)Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 menentukan 2 (dua) syarat yang bersifat kumulatif untuk penggantian pinjaman berupa dana talangan tersebut yaitu:

  1. Dilakukan setelah asset bersih Dana Jaminan Sosial kesehatan bernilai positif; dan
  2. Penggantian tersebut tidak mengakibatkan asset bersih Dana Jaminan Sosial kesehatan kembali bernilai negative. Kemudian pada ayat (5) ditentukan penggantian pinjaman tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
MENGATASI KESULITAN LIKUIDITAS ASET DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/mengatasi_kesulitan_likuiditas_aset_dana_jaminan_sosial_kesehatan
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019