jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - JKN Lindungi Bayi Sejak Neonatal

Oleh: Asih Eka Putri & Khansa Asikasari 27 November 2018

Selamat kepada bayi-bayi yang terlahir dari Peserta JKN.   JKN melindungi mereka secara otomatis hingga berusia 28 hari (neonatal).

Kewajiban 28 Hari Pertama

Dalam 28 hari pasca kelahiran, orang tua yang telah menjadi Peserta JKN wajib mendaftarkan bayi baru lahir dan membayar iurannya kepada BPJS Kesehatan. Selama usia neonatal, bayi berhak mendapatkan manfaat JKN sesuai dengan kepesertaan JKN orang tuanya. Namun jika setelah hari ke-28 Peserta belum juga  mendaftarkan bayinya, maka manfaat JKN bagi bayi langsung terhenti dan orang tuanya akan dikenakan sanksi. Amanat ini tertuang dalam Pasal 16 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bagi peserta pekerja penerima upah (PPU), ia  wajib melaporkan kelahiran bayinya kepada pemberi kerja dalam tempo tujuh hari.  Selanjutnya, pemberi kerja melaporkan perubahan data kepesertaan karyawannya tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 hari setelah pemberi kerja menerima laporan tersebut.  Bagi anak ke-empat dan seterusnya, pemberi kerja akan memungut iuran tambahan dari pekerja sebesar 1% gaji/upah dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan.

 
 

PerPres 82 tahun 2018 memberikan berbagai kemudahan bagi orang tua dan bayinya yakni:

  1. Bayi baru lahir dibebaskan dari masa tunggu aktivasi kepesertaan dengan syarat orang tua bayi telah menjadi Peserta JKN dan teratur membayar iuran.

  2. Bayi baru lahir berhak atas pelayanan kesehatan secara otomatis dalam 28 hari pasca kelahiran.

  3. Bayi baru lahir menginduk kepada nomor induk kependudukan tunggal orang tuanya.

  4. Peserta diberi waktu selama 28 hari untuk melengkapi dokumen kependudukan dan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan.

Pendaftaran Janin Berakhir

PerPres 82/2018  mengakhiri Peraturan BPJS Kesehatan No. 23 Tahun 2015 yang mewajibkan Peserta JKN untuk mendaftarkan janin di dalam kandungan ibu. Selama tiga tahun terakhir, BPJS Kesehatan mewajibkan Peserta untuk mendaftarkan bayi dalam kandungan berusia 7-8 bulan  selambat-lambatnya 14 hari sebelum bayi dilahirkan.

Sanksi dan Denda

Peserta JKN yang tidak segera mendaftarkan bayinya kepada BPJS Kesehatan akan dikenakan tunggakan dan sanksi. Tunggakan iuran diperhitungkan sejak bulan pertama kelahiran sampai dengan ia didaftarkan.

Apabila bayi dirawat inap dalam waktu 45 hari sejak pendaftaran dan pelunasan tunggakan iuran, maka orang tua dikenakan denda pelayanan sebesar 2,5% dari tarif rawat inap RS untuk setiap bulan tertunggak. Denda dibatasi hingga  paling banyak 12 bulan dan biaya perawatan paling tinggi Rp30.000.000,00.

Sebagai contoh, Pak Amir terlambat mendaftarkan bayinya selama 6 bulan dan pada bulan ke-6 bayinya dirawat di RS dengan biaya Rp 20.000.000,00.  Denda yang wajib dibayar oleh Pak Amir kepada BPJS Kesehatan adalah:

 

 

Peraturan bagi Neonatal

Berikut adalah ketentuan pendaftaran dan iuran bagi bayi baru lahir dari peserta JKN:

  1. Pasal 8

“Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan, kecuali untuk bayi baru lahir.”

  1. Pasal 16 ayat (1)

“Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.”

  1. Pasal 16 ayat (2)

“Peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

  1. Pasal 28 ayat (6)

“Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.”

  1. Pasal 46 ayat (5)

“Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari Peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.”

  1. Pasal 22 ayat (1)

“Peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja termasuk perubahan status kepesertaan dan seluruh tunggakan Iuran.”

  1. Pasal 22 ayat (2)

“Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan data oleh Pekerja.”

 
 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
JKN Lindungi Bayi Sejak Neonatal
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/jkn_lindungi_bayi_sejak_neonatal
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016