jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Fungsi Informed Consent Dalam Perjanjian Terapeutik

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan Perundang-undangan Martabat) 03 October 2011

 

Pasal 39 Undang-undang Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan ”Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.”

Yang dimaksud dengan praktik kedokteran dalam ketentuan tersebut adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam praktik kedokteran timbul,karena adanya kesepakatan antara kedua pihak, atau didasarkan kepada perjanjian diantara mereka.

Terjadinya Perjanjian Terapeutik

Perjanjian antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dikenal dengan nama perjanjian terapeutik.

Untuk terjadinya perjanjian terpeutik, Pasal 45 Undang-undang Praktik Kedokteran menentukan setiap tindakan kedokteran atau kedokteran yang akan dilakukan oleh  dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya, harus mendapat persetujuan. Dan persetujuan tersebut diberikan setelah pasiaen mendapat penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup:

  1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  3. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
  4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan pasien yang dikenal dengan informed consent dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Terhadap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Kesepakatan dalam kontrak terapeutik terjadi pada saat pasien atau orang yang berhak memberikan persetujuan terhadap tindakan media yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi ditanda tangani.

Logika hukumnya adalah sebagai berikut. Dokter atau dokter gigi yang membuka praktik dianggap telah melakukan penawaran umum untuk memberikan pelayanan medis sebagai syarat pertama terjadinya kesepakatan. Pasien yang datang untuk dilayani pada dasarnya dianggap menerima penawaran dari dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. Namun, karena ada kewajiban hukum bagi dokter atau dokter gigi untuk memberikan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien, maka penjelasan tersebut dipandang sebagai satu rangkaian dengan penawaran. Ketika pasien atau orang yang berhak memberikan persetujuan menanda tangani informed consent, maka terjadilah kesepakatan diantara dokter dan pasien. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata kesepakatan tersebut merupakan sumber hukum perikatan.

Fungsi Informed Consent

Adami Chazawi (Ibid,39) mengemukakan informed consent berfungsi ganda. Bagi dokter, informed consent dapat membuat rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, sekaligus dapat digunakan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul akibat yang tidak dikehendaki.

Bagi pasien,informed consent merupakan penghargaan terhadap hak haknya oleh doktrer dan dapat digunakan sebagai alasan gugatan terhadap dokter apabila terjadi penyimpangan praktik dokter dari maksud diberikannya persetujuan pelayanan kesehatan (informed consent).

Lebih lanjut Adami Chazawi mengemukakan bahwa informed consent pasien atau keluarganya hanya sekedar membebaskan risiko hukum bagi timbulnya akibat  yang tidak dikehendaki dalam hal perlakuan medis yang benar dan tidak menyimpang. Walaupun ada persetujuan semacam itu,apabila perlakuan medis dilakukan secara salah sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki,dokter juga tetap terbebani tanggung jawab terhadap akibatnya.

Informed consent dari asas hukum  perjanjian berfungsi sebaga pemenuhan asas konsensualisme,yang mengandung makna bahwa sejak tercapainya kesepakatan (consensus) diantara para pihak  mengenai pokok pokok isi perjanjian,maka perjanjian sudah terjadi.

Kedua belah pihak sudah terikat sejak tercapainya kesepakatan, untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut dan memperoleh hak haknya sesuai dengan perjanjian atau menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Karakteristik Perjanjian Terapeutik    

Perjanjian terapeutik mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yang terletak pada objek yang diperjanjikan.

Bahder Johan (Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter, 2005:11) mengemukakan ”Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Menurut hukum, objek dalam perjanjian dalam trasaksi terapeutik bukan kesmbuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.”

Sementara itu Adami Chazawi (Malpraktik Kedokteran, 2007:44) mengemukakan ”Kontrak terapeutik antara dokter-pasien bukan termasuk perjanjian  resultaats karena objek perjanjian  bukan hasil pelayanan medis oleh dokter, tetapi tingkah laku atau perlakuan pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter.”

Perikatan hukum dokter-pasien oleh pakar hukum dimasukkan dalam jenis perikatan yang disebut inspanningsverbintenis yaitu suatu perikatan dimana dokter menjanjikan suatu upaya atau usaha yang terbaik sesuai dengan bidang keahliannya untuk melakukan serangkaian tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk  penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien.

Ukuran upaya yang terbaik dalam hubungan ini adalah sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, kebutuhan medis pasien, dan standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.

 

© Martabat, Oktober 2011

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Fungsi Informed Consent Dalam Perjanjian Terapeutik
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/fungsi_informed_consent_dalam_perjanjian_terapeutik
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016