jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Dana Operasional BPJS

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 20 January 2012

Salah satu hak BPJS yang ditentukan dalam UU BPJS ialah memperoleh dana operasional. Menurut Pasal 12 UU BPJS, dana operasional BPJS bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Pasal 45 ayat (1) UU BPJS menentukan bahwa dana operasional BPJS ditentukan berdasarkan persentase dari iuran yang diterima dan/atau dari dana hasil pengembangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dana operasional BPJS dapat dihitung berdasarkan persentase dari iuran yang diterima, atau berdasarkan persentase hasil pengembangan, atau berdasarkan persentase keduanya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang akan dibuat sebagai pelaksanaan Pasal 45 ayat (2) UU BPJS paling tidak harus bisa menjawab dalam hal apa persentase dana operasional dihitung. Berdasarkan iuran yang diterima, atau berdasarkan persentasa hasil pengembangan, atau berdasarkan keduanya, serta berapa persentasenya yang wajar untuk membiayai operasional BPJS, serta institusi mana yang berwenang menentukan dan bagaimana tata caranya.

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 44 ayat (1) UU BPJS menentukan biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. Selanjutnya ditentukan personel yang terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan. Biaya personel mencakup gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya.

Ditentukan pula bahwa Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan memperoleh gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS. Gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku.

Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan. UU BPJS tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan hasil pengembangan.

Dengan menggunakan penafsiran sistimatis, maka yang dimaksud dengan hasil pengembangan adalah hasil pengembangan aset BPJS. Menurut Pasal 41 ayat (2) UU BPJS, aset BPJS dapat digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Ketentuan mengenai gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya, serta insentif bagi karyawan ditetapkan dengan Peraturan Direksi. Sedangkan ketentuan mengenai gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya, serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

© Martabat, 20 Januari 2012 | 10.00

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Dana Operasional BPJS
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/dana_operasional_bpjs
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019