jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Pemisahan Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 12 January 2012

BPJS sebagai badan hukum publik selain mengelola aset BPJS, juga dipercaya untuk mengelola Dana Jaminan Sosial.

Pasal 40 ayat (2) UU BPJS mewajibkan BPJS memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. UU BPJS tidak memberi penjelasan mengapa wajib dipisahkan. Pasal 40 ayat (3) UU BPJS malah menegaskan bahwa aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. Penegasan ini untuk memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset BPJS.

Pemisahan aset tersebut memang seharusnya dilakukan. Karena Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Dana Jaminan Sosial tidak boleh digunakan selain untuk penggunaan yang ditentukan dalam UU BPJS. UU BPJS mewajibkan BPJS untuk menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kusdodian yang merupakan badan usaha milik Negara.

SUMBER DAN PENGGUNAAN ASET BPJS

Menurut Pasal 41 ayat (1) UU BPJS aset BPJS bersumber dari:

  1. Modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
  2. Hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
  3. Hasil pengembangan aset BPJS;
  4. Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau
  5. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Modal awal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menurut Pasal 42 UU BPJS, ditetapkan masing-masing paling banyak Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari APBN.

Aset BPJS menurut Pasal 41 ayat (2) UU BPJS, dapat digunakan untuk:

  1. Biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial;
  2. Biaya pengadaan batrang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial;
  3. Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan
  4. Investasi dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ASET DANA JAMINAN SOSIAL

Aset Dana Jaminan Sosial, menurut Pasal 43 ayat (1) UU BPJS, bersumber dari:

  1. Iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran;
  2. Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
  3. Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan
  4. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aset Dana Jamina Sosial, menurut Pasal 43 ayat (2) UU BPJS, digunakan untuk:

  1. Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan sosial;
  2. Dana operasional penyelenggaraan program jaminan sosial; dan
  3. Investasi dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah inilah diharapkan diatur secara transparan, jelas dan rinci mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. 

 

© Martabat, 12 Januari 2012 | 09.30

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pemisahan Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/_pemisahan_aset_bpjs_dan_aset_dana_jaminan_sosial
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016