jaminan sosial indonesia

BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

x

Login

Lupa Password

BPJS > ORGAN BPJS

ORGAN BPJS

Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi (Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2011). Keduanya mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda. Meskipun demikian, organ BPJS wajib bekerja secara integratif dalam mengelola program-program jaminan sosial nasional. Di tangan Dewan Pengawas dan Direksi baik buruknya kinerja BPJS ditentukan.

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas terdiri atas 7 orang profesional yang mencerminkan unsur-unsur pemangku kepentingan jaminan sosial, yaitu terdiri atas:

  1. Dua  orang unsur pemerintah.
  2. Dua  orang unsur pekerja.
  3. Dua  orang unsur  pemberi  kerja.
  4. Satu  orang unsur  tokoh masyarakat.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas oleh Presiden. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Satu Fungsi Empat Tugas

Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Pengawas bertugas untuk:

  1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi.
  2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi.
  3. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS.
  4. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Empat Wewenang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dewan Pengawas berwenang untuk:

  1. Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS.
  2. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi.
  3. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS.
  4. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.

DIREKSI

Direksi terdiri atas paling sedikit lima orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagai Direktur Utama.  Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Satu Fungsi Tiga Tugas

Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin peserta untuk mendapat manfaat sesuai dengan haknya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Direksi bertugas untuk:

  1. Melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
  2. Mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan.
  3. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya.

Delapan Wewenang

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Direksi berwenang untuk:

  1. Melaksanakan wewenang BPJS.
  2. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian.
  3. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS, serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS.
  4. Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
  5. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
  6. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
  7. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetujuan Presiden.
  8. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan persetujuan DPR RI.

BPJS KESEHATAN

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS…