jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Tata Cara Reviu Kelas RS

Reviu kelas RS terbagi atas 5 tahapan berdasarkan Lampiran Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/373/2019 tentang Pedoman Reviu Kelas Rumah Sakit:

a) Persiapan

Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pelayanan untuk menginformasikan reviu kelas RS kepada seluruh RS di Indonesia dan seluruh Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota.

b) Pemutakhiran Data

RS memutahirkan data sarana, prasarana dan SDM melalui aplikasi RS online (versi 2) dan ASPAK serta mengirmkan data pendukung kepada  Dirjen Pelayanan Kesehatan c.q Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan.

c) Verifikasi dan Validasi Data

Dalam rangka menjamin kebenaran dan kelengkapan terhadap data RS yang telah diinput ke dalam aplikasi, maka dilakukan verifikasi dan validasi data oleh masing-masing instansi yang berwenang memberikan izin operasional masing-masing RS:

  • Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota        : RS Kelas C dan RS Kelas D
  • Dinas Kesehatan Provinsi                     : RS Kelas B
  • Kementerian Kesehatan RI                   : RS Kelas A

d) Pengolahan Data dan Analisa

Berdasarkan laporan hasil rekapitulasi verifikasi dan validasi data, Tim Reviu Kelas RS dari unsur Kementerian Kesehatan melakukan pengolahan data dan analisa. Analisa dilakukan melalui penilaian kesesuaian RS dengan menggunakan kriteria yang terdiri atas kriteria SDM, sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS untuk RS Umum dan Lampiran II Permenkes No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi RS untuk RS Khusus.

 

Right arrow black triangle free icon  KRITERIA SDM
  • Kriteria SDM yang menjadi penilaian reviu kelas meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis/dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan, dan apoteker sesuai dengan standar klasifikasi RS. Kriteria SDM untuk masing-masing kelas RS dikelompokan menjadi dua jenis yaitu mayor dan minor.
Right arrow black triangle free icon  KRITERIA ASPAK
  • komposisi ASPAK terdiri atas data:

 

 

Right arrow black triangle free icon  BOBOT PENILAIAN

 

Right arrow black triangle free icon   HASIL PENILAIAN

 

 

e)    Rekomendasi

                Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Reviu Kelas, Dirjen Pelayanan Kesehatan menerbitkan rekomendasi penetapan kelas RS dapat berupa surat, media informasi atau pengumuman yang bersifat elektornik dan/atau non-elektronik, kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup penyelenggaraan reviu kelas RS:

  • Reviu Kelas RS yang Dilakukan Secara Nasional: Kementerian Dalam Negeri, Dinkes Provinsi dan/atau Dinkes Kabupaten/Kota, Badan/Dinas PTSP (yang menerbitkan izin operasional RS), pemilik RS, dan RS yang bersangkutan.
  • Reviu Kelas RS Berdasarkan Laporan BPJS Kesehatan: Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Dinkes Provinsi dan/atau Dinkes Kabupaten/Kota, Badan/Dinas PTSP (yang menerbitkan izin operasional RS), pemilik RS, dan RS yang bersangkutan.

RS wajib mengisi formulir keberatan/tidak keberatan terhadap hasil rekomendais penetapan kelas RS yang ditujukan kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan, Badan/Dinas PTSP, Dinkes Provinsi atau Dinkes Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 28 hari sejak penerbitan rekomendasi penetapan kelas RS oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan.

Apabila RS yang turun kelas tidak keberatan dengan hasil rekomendasi penetapan kelas, maka akan segera dilakukan penyesuaian penetapan ulang kelas RS paling lama 35 hari sejak penerbitan rekomendasi Penetapan Kelas RS oleh Instansi yang menerbitkan izin operasional RS (Dinas PTSP Daerah) sesuai kelas hasil penetapan yang ditembuskan kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan, gubernur dan/atau bupati/wali kota.

 

Right arrow black triangle free icon Mekanisme Keberatan Terhadap Surat Rekomendasi

Pihak RS dapat mengajukan keberatan terhadap rekomendasi penetapan kelas RS dengan menyampaikan alasan keberatan dan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS serta mengikuti tata cara keberatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/373/2019 tentang Pedoman Reviu Kelas Rumah Sakit.

Surat tanggapan tidak keberatan/keberatan diajukan selambat-lambatnya 28 hari sejak penetapan hasil reviu kelas RS diterima oleh RS, surat tersebut disampaikan kepada:

  • Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan;
  • Dinas PTSP Daerah, sebagai instansi yang menerbitkan izin operasional RS;
  • Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan;
  • Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Setelah itu, Tim Reviu Kelas melakukan penilaian ulang dengan melakukan pengolahan data dan analisa terhadap data di aplikasi RS online dan ASPAK sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh RS. Tim Reviu Kelas dapat melakukan visitasi ke RS yang mengajukan keberatan apabila diperlukan klarifikasi data. Penilaian ulang dapat segera dilaksanakan setelah surat keberatan diterima atau dilaksanakan paling lama 14 hari sejak batas akhir penyampaian surat keberatan terhdap rekomendasi penetapan kelas RS.

Berdasarkan hasil penilaian ulang yang telah dilakukan oleh Tim Reviu Kelas, Dirjen Pelayanan Kesehatan mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian ulang dan penyampaian rekomendasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak batas akhir pengolahan data dan analisa penilaian ulang. Badan/Dinas PTSP yang berwenang menerbitkan izin operasional RS menetapkan izin operasional RS yang baru paling lama 7 hari sejak rekomendasi hasil penilaian ulang ditetapkan. Hasil penetapan izin operasional RS tersebut ditembuskan kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan, Dinkes Provinsi dan/atau Dinkes Kabupaten/Kota.

RS dapat mengajukan kembali penetapan ulang kelas RS dalam jangka waktu 6 bulan sejak penerbitan SK penetapan kelas dan izin operasional RS.

 

Sumber: Paparan “Kebijakan Reviu Kelas Rumah Sakit”, Bambang Wibowo (Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan), Kamis, 25 Juli 2019