jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

TEROPONG > PAHAM REVIU KELAS RUMAH SAKIT > BPKP MENDESAK REVIU KELAS RS

BPKP MENDESAK REVIU KELAS RS

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kinerja keuangan BPJS Kesehatan, diketahui bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp. 9,151 triliun tahun 2018 lalu. Sebanyak Rp. 819 milyar di antaranya disebabkan oleh inefisiensi pembayaran klaim Rumah Sakit (RS).[1]

Di lapangan, auditor BPKP menemukan banyak RS tidak mampu memenuhi standar sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kriteria kelas RS dan tidak ada koreksi izin opersional kelas RS. RS tetap mengantongi izin operasional dengan kelas yang lebih tinggi sehingga BPJS Kesehatan terpaksa harus membayarkan tarif pelayanan lebih tinggi.

Setahun sebelum temuan BPKP, BPJS Kesehatan telah menemukan ketidaksesuaian kelas RS saat melaksanakan kredesial dan rekredensial RS pada tahun 2018, terutama dalam pemenuhan standar sumber daya manusia.  Temuan ini telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, namun tidak berlanjut dengan penyesuaian kelas RS baik oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan, hingga BPKP merekomendasikan reviu seluruh RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang berjumlah 2170 RS.

Sebenarnya, reviu kelas RS berlangsung berkala.  Pasal 78 Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS mendelegasikan pembinaan dan pengawasan izin operasional rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.  Sejatinya, tidak perlu menunggu defisit BPJS Kesehatan untuk mereviu kelas RS dan tangan BPKP bekerja di sektor pelayanan kesehatan.

 

Tidak ada deskripsi teks alternatif untuk gambar ini

 

[1]Jawapos. (2019). “Kelas RS Tidak Sesuai Sumbang Defisit BPJS Kesehatan Rp 819 M”. Online. (Diakses pada: Senin, 29 Juli 2019 pukul 08.45 WIB). Sumber: https://www.jawapos.com/nasional/27/07/2019/kelas-rs-tidak-sesuai-sumbang-defisit-bpjs-kesehatan-rp-819-m/