jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

TEROPONG > Akreditasi Rumah Sakit > Regulatory Power Kemenkes vs Purchasing Power BPJS Kesehatan : Siapa Lebih Kuat?

Regulatory Power Kemenkes vs Purchasing Power BPJS Kesehatan : Siapa Lebih Kuat?

Oleh: Asih Eka Putri dan Khansa Asikasari

Sertifikat akreditasi RS adalah bukti kualitas rumah sakit (RS) dan menjamin Peserta JKN akan memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  Bagi masyarakat, akreditasi RS adalah alat bantu yang shahih untuk menapis mutu RS dan menentukan RS yang akan dikunjunginya. Untuk mewujudkan akreditasi RS, Kementerian Kesehatan memberlakukan wajib akreditasi kepada RS, sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mempersyaratkan sertifikat akreditasi kepada RS untuk menjadi mitranya.  Dalam prakteknya, RS menanggapi berbeda penegakan kepatuhan atas kewajiban akreditasi yang dikenakan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Sapu Bersih RS yang Belum Terakreditasi

 

 

BPJS Kesehatan selaku representasi Peserta JKN menyeleksi fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan pertimbangan mutu dan efisensi.[i]  Hingga akhir Desember 2018, terdapat 720 RS yang belum terakreditasi dari 2.202 RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di awal 2019, BPJS Kesehatan akhirnya tegas menerapkan kewajiban akreditasi RS dan memutus kerjasama dengan RS yang tidak mengindahkan kewajiban akreditasi.

Perdebatan panas tak terelakkan, naik dari media massa hingga ke pembahasan dalam Rapat Komisi IX DPR RI yang diikuti oleh BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, KARS, BPRS, dan beberapa Asosiasi RS. Peserta rapat berkomitmen akan menuntaskan akreditasi RS paling lambat pada 30 Juni 2019.

Sikap tegas BPJS Kesehatan yang mendapatkan kecaman dari berbagai pihak tersebut justru membuahkan hasil yang brilian. Hingga akhir April lalu, jumlah RS belum terakreditasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berkurang drastis hingga ke angka 271.  Artinya hanya dalam kurun waktu 4 bulan,  62,3% RS yang akhir Desember 2018 lalu belum terakreditasi kini lulus akreditasi. 

Namun sayang, nampaknya banyak pihak yang absen mengapresiasi kegigihan BPJS Kesehatan dalam mengupayakan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang bermitra dengannya. Padahal BPJS Kesehatan telahmengambil langkah yang tepat dalam memastikan hadirnya perlindungan Pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu sesuai amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD tahun 1945.

 

Ancaman yang Memaksa Berbenah

 

Sumber: Olahan data LAKIP Ditjen Yankes Kemenkes RI Tahun 2015, 2016, 2017; Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2017; Sismonev DJSN

 

 

"Ancaman yang memaksa berbenah” adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan daya paksa BPJS Kesehatan terhadap seluruh RS yang belum terakreditasi, baik yang kini tengah bekerjasama maupun yang hendak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Selama kurang lebih 5,5 tahun JKN diselenggarakan, jumlah RS terkareditasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan cenderung fluktuatif. Namun, setelah ada tindakan tegas BPJS Kesehatan yang akan memutus kontrak kerja sama dengan RS yang belum terakreditasi, 720 RS yang belum terakreditasi berbondong-bondong untuk segera mengajukan akreditasi kepada KARS (Komite Akreditasi RS). Kekuatan belanja (purchasing power) BPJS Kesehatan nampak jelas daripersentase RS yang terakreditasi naik signifikan sebesar 20,4 persen pada April 2019.

Kondisi ini kontras dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana rata-rata laju pertumbuhan RS lulus akreditasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan hanya  berkisar 1,42 persen.

Siapa yang Menang?

Di balik kejadian pemutusan kontrak berbagai RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ada isu penting yang justru ‘tenggelam’ dari pembahasan yakni kenyataan bahwa Peserta JKN ‘dipaksa’ Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari 720 RS yang belum terjamin mutunya.

Lemahnya penegakkan peraturan akreditasi RS bukan hanya menjadi kelalaian manajemen RS melainkan juga dampak dari lemahnya regulatory power Kementerian Kesehatan dalam menindak tegas RS yang abai terhadap kewajiban akreditasi. Nahas mengingat pengaturan akreditasi tidak lahir prematur pasca pelaksanaan JKN, melainkan telah ditetapkan sejak bertahun-tahun sebelum penyelenggaraan program JKN. Kementerian Kesehatan sebagai regulator sudah sewajarnya berefleksi terkait kinerja penegakkan kewajiban akreditasi kepada seluruh RS selama 10 tahun pasca pengundangan UU Rumah Sakit pada tahun 2009 yang mengharuskan bahwa akreditasi wajib dilakukan minimal tiga tahun sekali.[ii]

Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mengambil langkah yang tepat sebagai wakil Peserta JKN.  BPJS Kesehatan berwewenang menetapkan keputusan strategis terkait kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Keputusan tidak berkontrak dengan RS yang belum terkareditasi sejatinya menghindarkan Peserta JKN dari pelayanan kesehatan yang belum terjamin mutunya.

Jadi, menurut pembaca, siapa yang lebih berdaya menjaga mutu RS?

 

 

[i]Pasal 10 huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badang Penyelenggara Jaminan Sosial

[ii]Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumaH Sakit