jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Regulasi > Program > Jaminan Hari Tua





Undang-Undang
  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Peraturan Pemerintah
  1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
  2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
  1. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM JAMINAN HARI TUA
  2. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan
  1. PERATURAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA
  2. PERATURAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA
  3. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN DISTRIBUSI HASIL PENGEMBANGAN JAMINAN HARI TUA
  4. PERATURAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
  5. PERATURAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…