jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Regulasi > Jenis > Peraturan BPJS Kesehatan





Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan
  1. PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN KATARAK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  2. PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN PERSALINAN DENGAN BAYI BARU LAHIR SEHAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  3. PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Peraturan BPJS Kesehatan
  1. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI KLAIM FASILITAS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
  2. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
  3. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  4. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN KEPESERTAAN BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
  5. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KEGAWATDARURATAN DAN PROSEDUR PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN GAWAT DARURAT
  6. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAM ADMINISTRASI KLAIM FASILITAS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  7. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMERATAAN PESERTA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
  8. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KOORDINASI MANFAAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  9. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN IURAN SECARA ONLINE BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH DARI BADAN USAHA BARU DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA
  10. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
  11. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
  12. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PESERTA PERORANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
  13. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME KERJA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  14. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA
  15. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…