jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Regulasi > Program > Jaminan Kesehatan





Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan
  1. PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN KATARAK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  2. PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN PERSALINAN DENGAN BAYI BARU LAHIR SEHAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  3. PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Undang-Undang
  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Peraturan Pemerintah
  1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
  4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
  5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN
  6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL
  7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMNISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
  9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
  10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Peraturan Presiden
  1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR REPUBLIK INDONESIA 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
  6. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
  7. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  8. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NRI
  9. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
  10. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Kesehatan
  1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) Dalam Program Jaminan Kesehatan
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan
  5. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK
  6. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENGENAAN URUN BIAYA DAN SELISIH BIAYA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  7. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
  8. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  9. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG MONITROING DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN, PENGADAAN BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK DAN PEMAKAIAN OBAT
  10. PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  11. PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  12. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBG) DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  13. PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  14. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  15. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN
  16. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
  17. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT
  18. PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  19. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  20. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  21. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK (E-CATALOGUE)
  22. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  23. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  24. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA CBG’s)
  25. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
  26. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
  27. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  28. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  29. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2581 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Keuangan
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuan gan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah
  5. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
  6. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.02/2018 TENTANG KOORDINASI ANTAR PENYELENGGARA JAMINAN DALAM PEMBERIAN MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN
  7. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.07/2018 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK ROKOK SEBAGAI KONTRIBUSI DUKUNGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  8. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
  9. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
  10. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri
  1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
  2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
  3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Peraturan BPJS Kesehatan
  1. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI KLAIM FASILITAS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
  2. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
  3. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  4. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN KEPESERTAAN BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
  5. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KEGAWATDARURATAN DAN PROSEDUR PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN GAWAT DARURAT
  6. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMERATAAN PESERTA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
  7. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENERAPAN KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  8. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  9. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  10. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERI
  11. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN
  12. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KOORDINASI MANFAAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  13. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN IURAN SECARA ONLINE BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH DARI BADAN USAHA BARU DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA
  14. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
  15. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
  16. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PESERTA PERORANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
  17. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME KERJA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  18. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA
  19. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

Keputusan Menteri Kesehatan
  1. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/707/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/659/2017 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  2. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK. 01.07/MENKES/66/2018 TENTANG TIM PENYUSUN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN
  3. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/137/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  4. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  5. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/524/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL
  6. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/ 372/2015 TENTANG HARGA DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK, PENYAKIT KRONIS DAN SITOSTATIKA
  7. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/363/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 328/MENKES/SKI/XI/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  8. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/141/2015 TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL
  9. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/390/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL
  10. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/391/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL
  11. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KF.03.01/MENKES/312/2014 TENTANG HARGA DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK
  12. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/MENKES/SK/V/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 328/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  13. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 046/MENKES/SK/II/2014 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014
  14. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 455/MENKES/SK/XI/2013 TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN
  15. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  16. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG PENYIAPAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  17. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 312/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL 2013
  18. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/MENKES/SK/VI/2013 TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL 2013

Keputusan Menteri Sosial
  1. KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/HUK/2015 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
  2. KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/HUK/2013 TENTANG PENETAPAN KRITERIA DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Surat Edaran Menteri Kesehatan
  1. SURAT EDARAN NOMOR HK.03.03/MENKES/518/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN KLAIM INA-CBG DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONA
  2. SURAT EDARAN NOMOR HK.03.03/MENKES/434/2016 TENTANG BESARAN TAMBAHAN BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN
  3. SURAT EDARAN NOMOR HK.03.03/MENKES/63/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN KLAIM INA-CBG DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  4. SURAT EDARAN NOMOR HK/MENKES/31/I/2014 TENTANG PELAKSANAAN STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  5. SURAT EDARAN NOMOR HK/MENKES/32/I/2014 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  6. SURAT EDARAN NOMOR 149 TAHUN 2013 TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2013

Surat Edaran Menteri Sosial
  1. SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
  1. SURAT EDARAN NOMOR 440/3889/SJ TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  2. SURAT EDARAN NOMOR 440/3890/SJ TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  3. SURAT EDARAN NOMOR 900/2280/SJ TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan
  1. PERATURAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI MANFAAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  2. PERATURAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  3. PERATURAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA

Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan
  1. SURAT EDARAN DIREKTUR PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN KOORDINASI MANFAAT/COORDINATION OF BENEFIT (COB)

Peraturan Lainnya
  1. PERATURAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN DAN DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN NOMOR HK.01.08/III/980/2017 TAHUN 2017 NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FKTP
  2. PERATURAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN DAN DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN NOMOR HK.02.05/III/SK/089/2016, NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FKTP

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…