jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Regulasi > Jenis


Ini merupakan artikel Jenis regulasi


Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan
  1. PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN KATARAK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  2. PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN PERSALINAN DENGAN BAYI BARU LAHIR SEHAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  3. PERATURAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG PENJAMINAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Undang-Undang
  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Peraturan Pemerintah
  1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
  2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
  3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN N
  4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
  5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
  6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
  7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
  8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
  9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAANP ROGRAM JAMINAN HARI TUA
  10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
  11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
  12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
  13. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
  14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
  15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN
  16. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL
  17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMNISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  18. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
  19. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
  20. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
  21. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  22. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
  23. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
  24. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Peraturan Presiden
  1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA
  3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR REPUBLIK INDONESIA 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  6. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
  7. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  8. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  9. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
  10. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  11. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
  12. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2013 TENTANG GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BPJS
  13. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
  14. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NRI
  15. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU
  16. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HA
  17. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
  18. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Peraturan Menteri Kesehatan
  1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) Dalam Program Jaminan Kesehatan
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan
  5. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK
  6. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENGENAAN URUN BIAYA DAN SELISIH BIAYA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  7. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
  8. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  9. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG MONITROING DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN, PENGADAAN BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK DAN PEMAKAIAN OBAT
  10. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  11. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN
  12. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
  13. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF DI RUMAH SAKIT
  14. PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  15. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  16. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  17. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK (E-CATALOGUE)
  18. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  19. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  20. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA CBG’s)
  21. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
  22. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
  23. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  24. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  25. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2581 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
  1. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA
  2. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH
  3. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH
  4. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA
  5. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN, PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN MANFAAT JAMINAN PENSIUN

Peraturan Menteri Keuangan
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuan gan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah
  5. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
  6. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.02/2018 TENTANG KOORDINASI ANTAR PENYELENGGARA JAMINAN DALAM PEMBERIAN MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN
  7. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.07/2018 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK ROKOK SEBAGAI KONTRIBUSI DUKUNGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  8. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
  9. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/PMK.02/2017 TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2018
  10. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 209/PMK.02/2017 TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2018
  11. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 245/PMK.02/2015 TENTANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016
  12. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.02/2015 TENTANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2016
  13. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/PMK.02/2014 TENTANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015
  14. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 245/PMK.02/2014 TENTANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2015
  15. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.02/2015 TENTANG BESARN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2015
  16. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.02 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH
  17. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.02 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
  18. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.02/2013 TENTANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2014
  19. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.02/2013 TENTANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2014

Peraturan Menko PMK
  1. PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  2. PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PER/MENKO/KESRA/X/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Peraturan DJSN
  1. PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG KODE ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  2. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  3. PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Peraturan BPJS Kesehatan
  1. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI KLAIM FASILITAS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
  2. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
  3. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  4. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN KEPESERTAAN BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
  5. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KEGAWATDARURATAN DAN PROSEDUR PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN GAWAT DARURAT
  6. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAM ADMINISTRASI KLAIM FASILITAS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  7. PERATURAN BPJS KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMERATAAN PESERTA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
  8. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KOORDINASI MANFAAT DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  9. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENAGIHAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN IURAN SECARA ONLINE BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH DARI BADAN USAHA BARU DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA
  10. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
  11. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
  12. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PESERTA PERORANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
  13. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME KERJA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
  14. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA
  15. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan
  1. PERATURAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA
  2. PERATURAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR, SERTIFIKAT, PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN DAN PEMBAYARAN IURAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
  3. PERATURAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA
  4. PERATURAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
  5. PERATURAN BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Keputusan Menteri Kesehatan
  1. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/707/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/659/2017 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  2. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK. 01.07/MENKES/66/2018 TENTANG TIM PENYUSUN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN
  3. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/137/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  4. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/523/2015 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  5. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/524/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL
  6. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/ 372/2015 TENTANG HARGA DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK, PENYAKIT KRONIS DAN SITOSTATIKA
  7. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/363/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 328/MENKES/SKI/XI/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  8. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/141/2015 TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL
  9. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/390/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL
  10. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/391/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL
  11. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KF.03.01/MENKES/312/2014 TENTANG HARGA DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK
  12. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/MENKES/SK/V/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 328/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  13. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 455/MENKES/SK/XI/2013 TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN
  14. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 328/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
  15. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 326/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG PENYIAPAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  16. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 312/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL 2013
  17. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/MENKES/SK/VI/2013 TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL 2013

Peraturan Lainnya
  1. PERATURAN BERSAMA SEKJEN KEMENKES RI DAN DIRUT BPJS KESEHATAN NOMOR HK.01.08/III/980/2017 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FKTP

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…