jaminan sosial indonesia

BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

x

Login

Lupa Password

BPJS > HUBUNGAN KELEMBAGAAN > HUBUNGAN FUNGSIONAL

HUBUNGAN FUNGSIONAL

Dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS terkait dengan fungsi-fungsi aparatur pemerintah terkait, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.  Keterkaitan fungsi dan tugas dilaksanakan dalam bentuk upaya memadukan (mengitegrasikan), menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan untuk pencapaian sasaran dan tujuan bersama.  Ketiga upaya ini dikenal dengan koordinasi fungsional, mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian (Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara RI Edisi Ketiga, 1997). 

Sarana atau mekanisme koordinasi fungsional dalam penyelenggaraan program jaminan sosial dapat berupa:

  1. Kebijakan, sebagai alat/pedoman untuk memberi arah tujuan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
  2. Rencana, sebagai sarana untuk menuangkan secara jelas sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, pelaksana, dan lokasi
  3. Prosedur dan tatakerja, memuat pelaku dan tugasnya, waktu pelaksanaan, mitra kerja yang dituangkan dalam manual, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, atau pedoman kerja.
  4. Rapat dan taklimat (briefing), untuk menyatukan bahasa dan pemahaman mengenai suatu masalah, memberikan pengarahan, memperjelas atau menegaskan kebijaksanaan suatu masalah.
  5. Surat keputusan bersama/surat edaran bersama, untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan lintas instansi.  Surat edaran perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara serasi dan saling menunjang.
  6. Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Gugus Tugas yang bersifat sementara untuk pelaksanaan tugas teknis operasional yang, bersifat mendesak, multi sektor, multi disiplin, multi fungsi dan sulit dilaksanakan.
  7. Pelayanan satu pintu, dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan jaminan sosial oleh satu instansi yang mewakili berbagai instansi lain yang masing-masing memiliki kewenangan tertentu atas sebagian urusan yang harus diselesaikan.  Misalnya, proses pendaftaran, pengumpulan iuran, dan pembayaran santunan jaminan sosial /dana pensiun diselenggarakan bersama dengan pelayanan program bantuan sosial/pelayanan pajak.

BPJS dan DJSN

Hubungan fungsional yang diatur dengan jelas dalam UU SJSN adalah hubungan antara dua organ utama SJSN yaitu DJSN dengan BPJS.  DJSN berfungsi sebagai perumus kebijakan umum SJSN (regulator), sedangkan DJSN berfungsi sebagai penyelenggara program jaminan sosial. BPJS berhubungan secara fungsional dengan DJSN dalam merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan program jaminan sosial nasional, usulan kebijakan investasi, usulan besaran iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, usulan perbaikan/perubahan peraturan perundangan jaminan sosial.

BPJS dan Kementerian atau Lembaga Negara di Pusat

Selaku lembaga profesional di bidang jaminan sosial,  BPJS memiliki pengetahuan, pengalaman dan data serta informasi yang sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang jaminan sosial, bahkan di bidang-bidang lain yang terkait misalnya ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan, penanggulangan kecelakaan kerja.  Sebaliknya, BPJS memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang dirumuskan atau dibentuk oleh Kementerian terkait guna menjaga keamanan dan keberlangsungan penyelenggaraan program jaminan sosial.

Oleh karenanya, tercipta hubungan fungsional antara BPJS dengan berbagai Kementerian terkait, antara lain yang membidangi urusan penyelenggaraan jaminan sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan lainnya.  Beberapa contoh hubungan fungsional yang tercipta antara BPJS dengan Lembaga-Lembaga Negara di tingkat pemerintahan Pusat adalah sebagai berikut:

  1. BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan membangun sistem kesehatan nasional, integrasi pelayanan kesehatan perorangan dengan pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan mutu pelayanan kesehatan, pembangunan sumber daya manusia kesehatan, penyediaan dan pemerataan fasilitas kesehatan dan perbekalan kesehatan, pengendalian harga pelayanan kesehatan, harga obat dan harga alat kesehatan, penanggulangan bencana, penanggulangan penyakit menular , dll.
  2. BPJS bersama Kementerian Ketenagakerjaan membangun kebijakan pengupahan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
  3. Hubungan BPJS dengan Kementerian Keuangan membangun integrasi kebijakan perpajakan dan jaminan sosial, serta integrasi data pajak dengan data jaminan sosial.
  4. BPJS bersama Kementerian Sosial menyelenggarakan sistem perlindungan sosial terintegrasi, penetapan data terpadu fakir miskin.
  5. BPJS bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Hankam, Mabes POLRI membangun sistem manajemen informasi kepegawaian dan integrasi data kepesertaan jaminan sosial.
  6. BPJS bersama BPS dalam implementasi kebijakan penyediaan statistik jaminan sosial, data-data lainnya yang diperlukan untuk perumusan besaran iuran, paket manfaat dan kebijakan jaminan sosial.
  7. Dan lain sebagainya.

BPJS dan Pemerintah Daerah

Pembangunan sistem jaminan sosial nasional termasuk salah satu urusan yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerahb (Pasal 22 huruf h UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).  Hubungan BPJS dengan Pemerintah Daerah terjalin antara lain dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program jaminan sosial di era desentralisasi dan otonomi daerah, integrasi data PNS Daerah dengan data Kepesertaan Jaminan Sosial, penyelenggaraan sistem kesehatan daerah.

BPJS KESEHATAN

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS…

bahçeşehir escort beylikdüzü escort bursa escort bahis siteleri krunker bloons tower defense 5 unblocked zombs royale unblocked among us online bedava bonus veren siteler scribble io unblocked happy wheels unblocked google feud unblocked madalin stunt cars 2