jaminan sosial indonesia

BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

x

Login

Lupa Password

BPJS > HUBUNGAN KELEMBAGAAN > HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menjalankan sebagian penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, yakni urusan penyelenggaraan program jaminan sosial.  BPJS tergolong lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan yang berada di tingkat pusat.

BPJS dan Presiden

UU SJSN dan UU BPJS mengatur hubungan tersendiri antara BPJS dengan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan selaku Kepala Administrasi Negara.

Hubungan BPJS dengan Presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah sebagai berikut:

  1. Presiden berkomunikasi dengan BPJS melalui legislasi, regulasi, dan laporan pertanggungjawaban.
  2. Kewajiban BPJS mempertanggungjawabkan kinerjanya secara berkala kepada Presiden menciptakan hubungan dua arah antara Presiden dan BPJS, yaitu hubungan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Hubungan BPJS dengan Presiden selaku Kepala Administrasi Negara adalah sebagai berikut:

  1. Presiden selaku Kepala Administrasi Negara berwewenang untuk membuat keputusan bersifat kongkret, final, individual, dan mengikat BPJS dalam rangka menegakkan administrasi penyelenggaraan SJSN sesuai dengan prinsip “good governance”.
  2. UU BPJS menentukan empat Keputusan Presiden yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang BPJS yaitu:
  • Keputusan Presiden tentang Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi BPJS (Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2011).
  • Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS (Pasal 28 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011,).
  • Keputusan Presiden tentang Pengenaan Sanksi Administratif Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS (Pasal 53 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011,).
  • Keputusan Presiden tentang Pemindahtanganan Aset BPJS senilai 100 miliar – 500 miliar rupiah (Pasal 24 ayat (3) huruf g UU No. 24 Tahun 2011).

BPJS dan Lembaga Negara Lainnya

Hubungan antar lembaga-lembaga Negara yang terlibat secara langsung dalam struktur organisasi SJSN, atau secara tidak langsung melalui keterkaitan sistem, diuraikan sebagai berikut:

  1. Hubungan yang bersifat fungsional.
  2. Hubungan yang bersifat pengawasan.
  3. Hubungan yang bersifat pelaporan atau pertanggungjawaban.
  4. Hubungan yang bersifat penyelesaian sengketa.

BPJS KESEHATAN

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS…

bahçeşehir escort beylikdüzü escort bursa escort bahis siteleri krunker bloons tower defense 5 unblocked zombs royale unblocked among us online bedava bonus veren siteler scribble io unblocked happy wheels unblocked google feud unblocked madalin stunt cars 2