jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Ringkasan

2. Jenis
Peraturan Menteri Kesehatan
3. Tanggal Penetapan
27/08/2019
4. Tanggal Pengundangan
26/09/2019
5. Tanggal Berlaku
26/09/2019
6. Pengundangan
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1107
7. Status
Pasal 60
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku
a. RS yang telah memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan ketentuan Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS dan/atau Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin;
b. RS yang sedang dalam proses pengajuan izin mendirikan dan/atau izin operasional baru berdasarkan Permenkes No. 56 Tahun 2014 dan/atau Permenkes No. 26 Tahun 2018, tetap diberikan izin mendirikan dan/atau izin operasional sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 56 Tahun 2014 dan Permenkes No. 26 Tahun 2018
c. RS kelas C dan Kelas D yang telah memiliki izin penyelenggaraan untuk memberikan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, masih dapat memberikan pelayanan paling lambat 10 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
d. Reviu kelas terhadap RS yang telah memiliki izin operasional berdasarkan ketentuan Permenkes No. 56 Tahun 2014 dan/atau Permenkes No. 26 Tahun 2018, dilakukan menggunakan kriteria klasifikasi RS berdasarkan Permenkes No. 56 Tahun 2014 atau Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010
e. RS yang telah memiliki izin mendirikan dan izin operasional berdasarkan Permenkes No. 56 Tahun 2014 dan Permenkes No. 26 Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
f. RS yang telah memiliki izin operasional dan/atau perpanjangan izin operasional dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Permenkes No. 56 Tahun 2014 dan/atau Permenkes No. 26 Tahun 2018, harus memiliki tenaga tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 26 paling lambat 4 tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
(2) RS kelas C dan kelas D yang akan tetap memberikan pelayanan kesehatan tertentu setelah ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menyesuaikan klasifikasinya sesuai dengan ketentuan Permenkes ini
(3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruuf e tidak berlaku bagi RS yang sudah memiliki izin operasional tetapi bangunan tidak terintegrasi dan tidak saling terhubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)

Pasal 61
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); dan
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887), sepanjang mengatur persyaratan dan perizinan rumah sakit,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8. Kata Kunci
Klasifikasi RS, Perizinan RS

PENGUJIAN

Pengujian peraturan perundangan jaminan sosial telah berulang kali dilakukan. Pengujian diajukan oleh publik kepada MK untuk menguji materi UU SJSN atau UU BPJS dan kepada…

GUGATAN WARGA NEGARA

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25…

PENDAPAT HUKUM

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional menghadapi masalah yang sangat kompleks. Jamsosindonesia melakukan telaah hukum terhadap berbagai masalah tersebut. Ikuti seri telaah hukum jamsosindonesia, berikut ini:

PBI

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu peserta program jaminan sosial yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait Penerima…

ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Temukan Peraturan Perundang-undangan terkait…

TNI-POLRI

"Asuransi Sosial A.B.R.l." ialah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya...

TKA

UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan, Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang…